Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kesepakatan bersama (perjanjian) pra perceraian. Perjanjian ini belum diatur didalam hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris dengan desain preskriptif. Hasil penelitian menyarankan Undang-undang Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974 perlu di amandemen karena sudah tidak mengakomodir kepentingan masyarakat; Perlunya dibuat sebuah Memory of Understanding (MoU) antara Pemerintah (diwakili oleh Kementrian Hukum dan HAM), Ikatan Notaris Indonesia, dan Mahkamah Agung sebagai peraturan pelaksana sementara, menunggu peraturan perundang-undangan dibuat; Perlu adanya kesepahaman di kalangan Notaris terkait dengan bentuk, jenis akta, moralitas dan etik bagi Notaris yang membuat kesepakatan bersama (perjanjian) pra perceraian ini. ...... The focus of this study is mutual consent (agreement) pre divorce. This agreement hasn't been regulate by Indonesian matrimonial regulation. This research is explanatory prescriptive. The researcher suggest that Indonesian matrimonial regulation Number: 1 year 1974 need to be amendment because it can't accommodate the citizen stipulation; Memory of Understanding between The Government (represent by Ministry of Law and Human Rights), Indonesian Notary Organization, and The Supreme Court is needed as a transitory regulation; There is need to be an understanding in the Indonesian Notary Community regarding the outline, the type of the agreement, morality and ethical conduct of the notary that construct mutual consent (agreement) pre divorce.

Abstrak :
Perjanjian yang dibuat suami-istri sebelum perceraian, diajukan ke Pengadilan Agama. Adapun isi perjanjian mengenai kesepakatan bahwa para pihak (suami-istri) setelah bercerai tetap dapat melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua untuk mendidik dan memelihara anak mereka dan menjaga silaturahim diantara mereka beserta keluarganya. Para pihak (suami-istri) dalam perjanjian pra perceraian tersebut menyatakan kehendaknya masing-masing dalam klausula-klausula yang terdapat didalamnya demi kepentingan terbaik si anak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu analisis data yang menggunakan literatur dari kepustakaan serta yurispudensi tentang pembuatan perjanjian akibat putusnya perkawinan (perjanjian pra perceraian), kemudian disimpulkan dalam masalah – masalah yang umum hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menjawab permasalahan. Pembuatan perjanjian ini dilakukan oleh pasangan suami istri sebelum perceraian bersifat mengikat dan wajib di taati oleh para pihak dengan akibat dapat dimintakan eksekusi ke Pengadilan bagi salah satu pihak yang lalai melaksanakan kalusula-klausula yang telah disepakati bersama dalam perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut baru dapat berlaku efektif sejak putusan perceraian dijatuhkan oleh Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap dan para pihak tidak dapat mengajukan upaya hukum banding dan kasasi. Sehingga perjanjian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi kepentingan terbaik si anak.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai peran notaris dalam pembuatan isi dan akta kesepakatan bersama (perjanjian) pra perceraian. Akta Kesepakatan Bersama (Perjanjian) Pra Perceraian berisi mengenai Hak Asuh atas anak dan Pembagian Harta Gono-Gini, akan tetapi hal tersebut tidaklah mutlak. Notaris memiliki secara kewajiban moral dan professional untuk memberikan penyuluhan hukum terkait isi dari aktanya tersebut. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris dengan desain preskriptif. Hasil penelitian menyarankan Undang-undang Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974 perlu di amandemen karena sudah tidak mengakomodir kepentingan masyarakat; Perlunya dibuat sebuah Memory of Understanding (MoU) antara Pemerintah (diwakili oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), Ikatan Notaris Indonesia, dan Mahkamah Agung sebagai peraturan pelaksana sementara, menunggu peraturan perundang-undangan dibuat; Perlu adanya kesepahaman di kalangan Notaris terkait dengan bentuk, jenis akta, moralitas dan etik bagi Notaris yang membuat kesepakatan bersama (perjanjian) pra perceraian ini.

---

ABSTRACT
The focus of this study is the roles of notary in the content creation and mutual consent (agreement) pre divorce deeds. The mutual consent (agreement) pre divorce deeds contains custody over children and the separation of family wealth or known as Gono-Gini, but it is not absolute. Notary has both a moral and professional obligation to provide legal counseling related to the contents of the deeds. This research is explanatory prescriptive. The researcher suggest that Indonesian matrimonial regulation Number: 1 year 1974 need to be amendment because it can’t accommodate the citizen stipulation; Memory of Understanding between The Government (represent by Ministry of Law and Human Rights), Indonesian Notary Organization, and The Supreme Court is needed as a transitory regulation; There is need to be an understanding in the Indonesian Notary Community regarding the outline, the type of the agreement, morality and ethical conduct of the notary that construct mutual consent (agreement) pre divorce.