Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
A. MASALAH P0K0K. Permasaiah pokok dalam skripsi ini yang berjudul lt perjanjian Penerusan Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dn PT Aneka Tamnbang adalah sebagai berikut 1. Guna mencapai kesepakatan terbentuknya Perjanjian nerusan Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Aneka Tanbangv instansi rnana, ian gkah apa dan dokumen apa yang diperlukan. 2. Apakah materi-materi yang diperjanjikan dalam Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Aneka Tambang tidak bertentangan sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. 3. Dalam pelaksanaannya, apakah Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Aneka Tambang teiah sesuai dengan perjanjian penerusan pinjaman yang biasa dilaksanakan oleh Pemerintah. Dengan istilah perjanjian penerusan pinjaman 2 apakah mempunyai sifat accessoir terhadap perjanjian pokoknya dan masalah-masalah hukum lainnya.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris praktik manajemen labapada perusahaan yang melanggar perjanjian pinjaman maupun yang mendekatipelanggaran perjanjian pinjaman. Penelitian ini menggunakan sampel perjanjianpinjaman yang memiliki current ratio covenant dari tahun 2013 hingga 2015. Hasil penelitian menunjukan perusahaan yang melanggar perjanjian pinjaman tidakterbukti melakukan manajemen laba akrual maupun manajemen laba riil. Perusahaan yang mendekati pelanggaran perjanjian pinjaman juga tidak terbuktimelakukan manajemen laba akrual, namun terbukti melakukan praktik manajemenlaba riil produksi dan manajemen laba riil arus kas operasi. Hal tersebut diharapkandapat menjadi perhatian bagi kreditur untuk proses pengawasan bagi debiturnya.

---

This study aims to provide empirical evidence about the practice of earnings management in companies that violate loan agreements or approaching violation ofloan agreement. This study uses loan agreement samples that have current ratio covenant from 2013 to 2015. The result shows that companies in condition of violating loan agreements do not engage in accrual earnings management as wellas real earnings management. The result also shows that companies in condition of approaching violation of loan agreement do not engage in accrual earnings management, but engage in production real earnings management and operating cash flow real earnings management. This finding is expected to be a concern for the creditor for the supervision process for the debtor.

Abstrak :
Dalam rangka memperoleh sumber-sumber pembiayaan dari pihak luar negeri, Pemerintah mengadakan pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman. Baik berupa pinjaman program yang diperoleh untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ataupun Pinjaman proyek yang diperoleh untuk membiayai satu atau lebih kegiatan pembangunan tertentu yang disepakati dalam perjanjian. Perjanjian pinjaman luar negeri yang diadakan pemerintah dengan pihak luar negeri selama ini menimbulkan selisih pendapat, sehubungan dengan status ruang lingkup hukum perjanjian pinjaman luar negeri tersebut, apakah suatu perjanjian pinjaman luar negeri masuk dalam ruang lingkup hukum publik atau privat. Terdapatnya selisih pendapat tersebut disebabkan lebih karena terdapatnya rumusan dalam Undang-Undang 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang mengkategorikan Perjanjian pinjaman luar negeri sebagai perjanjian internasional publik, sedangkan perjanjian pinjam meminjam sendiri merupakan perjanjian yang masuk dalam ruang lingkup perikatan, yang merupakan ruang lingkup hukum privat. Selanjutnya pemahaman yang komprehensif mengenai klausul-klausul naskah perjanjian pinjaman luar negeri rnerupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, mengingat besarnya resiko dan kewajiban yang harus ditanggung Pemerintah terhadap pemberi pinjaman. Klausul-klausul hukum seperti events of default, representation and warranty, waiver of immunity, process agent, jurisdiction, maupun klausul applicable law, merupakan klausul-klausul yang perlu dirumuskan secara seksama untuk dapat semaksimal mungkin mengakomodasi kepentingan penerima pinjaman (borrower). ......In order to find finance resources outside the country, the Govemment of Indonesia entered the foreign loan that bound by a loan agreement. That kind of loan agreement can be a loan programs available to support the State budgetary or loan project to finance the project to support certain development activities that state in the agreement. Loan agreements that made by the government with foreign party/parties all this time during has caused the debate, with respect to the scope of the legal status of such foreign Ioan agreements, whether a foreign Ioan agreement signed within the scope of public law or private law. The existing debate was caused due to the presence of explaination in Law number 24/2000 concerning Intemational Agreements that categorizing the foreign loan agreement as a public international agreements, while loan agreement in nature is in the capacity of commitments, which is the scope of private law. Furthermore, a comprehensive understanding of loan agreement clauses draft is something that can not be negotiable. Considering the risks and obligations to be borne by the Government against the lender, legal clauses such as events of default, representation and warranty, waiver of immunity, process agent, jurisdiction, and the applicable law clause, are the clauses that needed to be carefully formulated in thc loan agreement draft, to accomodate the interest of the borrower.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai akibat hukum dari perjanjian pinjam-meminjam yang batal demi hukum karena melanggar ketentuan Pasal 31 Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan terhadap pihak yang sudah berprestasi, berdasarkan Putusan 451 / PDT.G / 2013 / PN.JKT.BRT. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia dalam perjanjian sebagaimana diatur Pasal 31 UU Bahasa merupakan ketentuan formil perjanjian yang apabila dilanggar mengakibatkan batal demi hukum dan bagaimana efek batal demi hukum tersebut terhadap pihak yang sudah berprestasi dalam perjanjian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian hukum yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 31 UU Bahasa merupakan ketentuan formal yang bila dilanggar mengakibatkan batal demi hukum dan efek terhadap pihak yang berprestasi adalah Restitusi pinjaman pokok atas dasar doktrin Unjustified Enrichment dan 1359(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

ABSTRACT
The focus of this undergraduate thesis to discuss regarding the legal effect of nullity on loan agreement due to violation of Article 31 of Law No. 24 of 2009 regarding Flag, Language, State Symbol and National Anthem towards performing party based on Case Decision No. 451 / PDT.G / 2013 / PN.JKT.BRT. The objective of this research is to know whether or not an obligation to use Indonesian Language in Agreements as stipulated by Article 31 of Language Law is a formal requirement that would result in nullity if violated and the effect of nullity towards the performing party. This research is a qualitative research in a form of juridical normative. The result of this research shows that Article 31 of Language Law is a formal requirement that would result in nullity if violated and the effect towards the performing party is restitution of the outstanding loan based on the doctrine of Unjustified Enrichment and 1359(1) of the Civil Code of Indonesia.