Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTulisan ini membahas mengenai tanggung jawab kontraktual antara transporter dan shipper dalam Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa terkait dengan asas proporsionalitas khususnya pada klausul ship-or-pay. Penerapan asas proporsionalitas merupakan aspek yang penting agar kedudukan hak dan kewajiban antara shipper dan transporter dapat seimbang. Penulis menganalisa tanggung jawab kontraktual PT. X selaku transporter dan PT. Y selaku shipper. Pembahasan akan permasalahan dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang gas bumi juga prinsip hukum perjanjian pada umumnya, khususnya terkait asas proporsionalitas. Pada perjanjian ini terdapat kewajiban utama dari transporter, yaitu untuk melakukan jasa pengangkutan gas bumi menggunakan pipa mulai dari titik serah sampai dengan titik terima. Sedangkan shipper memiliki tanggung jawab untuk menyerahkan gas sesuai dengan reserved capacity dan membayar tarif pengangkutan kepada transporter. Apabila shipper tidak dapat menyerahkan gas dalam jumlah minimum di titik serah, maka shipper memiliki kewajiban untuk membayar kepada transporter. Jika tidak dilihat secara teliti maka klausul ship-or-pay yang ada di dalam perjanjian ini akan dianggap tidak memenuhi asas proporsionalitas. Dari hasil analisis terhadap perjanjian tersebut, penulis menyarankan agar i adanya pengaturan BPH Migas terkait make-up gas dan ii penggunaan LNG sebagai opsi bagi pembangkit listrik mesin gas milik shipper.

---

ABSTRACTThis thesis analyze contractual liability based on principle of proportionality between transporter and shipper in Pipeline Gas Transportation Agreement. The implementation of the proportionality principle is very important to make an equal position of the rights and obligations of the shipper and transporter. The author analyze the contractual liability of PT. X as a transporter and PT. Y as a shipper. This thesis analyze will be referred to the applicable laws in gas sector in Indonesia, the principle of contract law especially regarding the proportionality principle. In this agreement, transporter main obligation is to transport the gas from receipt point to delivery point. On the other side, shipper shall be responsible to deliver gas at receipt point and to pay pipeline tariff to transporter. If the shipper failed to tender a minimum quantity of gas to the transporter at the receipt point, shipper shall have a payment obligation to the transporter as a result of occurrence of the Annual Deficiency Volume. If not reviewed carefully, the ship or pay clause contained in this agreement shall be deemed not meet the proportionality principle. Based on the analysis to this agreement, the author suggest that i BPH Migas shall make a regulation related to the make up gas and ii utilization of small scale LNG as an option for shipper rsquo s gas engine power plant."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur audit yang dilakukan oleh auditor KAP ABC terhadap kesalahan penyajian akun piutang PT Sava dalam transaksi Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa dan memberikan gambaran tentang refleksi diri atas pengalaman magang di KAP ABC. Dalam melakukan audit atas kesalahan penyajian, prosedur yang diterapkan oleh KAP ABC adalah Pengevaluasian atas Kesalahan Penyajian yang Diidentifikasi selama Audit seperti yang diatur dalam Standar Audit (SA) 450, antara lain komunikasi dengan tingkat manajemen yang sesuai, reassessment ofmateriality, quantitative assessment, qualitative assessment, menilai dampak kesalahan penyajian terhadap periode sebelumnya, meminta manajemen untuk membuat representasi tertulis, dan dokumentasi. Hasil evaluasi atas prosedur tersebut memperlihatkan bahwa kesalahan penyajian yang terjadi merupakan tidak material, baik secara kuantitatif dan kualitatif. Selain itu, hasil refleksi diri atas pengalaman magang memberikan masukan atas kekuatan dan kelemahan penulis serta rencana masa depan yang akan dicapai oleh penulis.

---

This internship report aims to evaluate the audit procedures performed by KAP ABC auditor for the misstatement of PT Sava`s receivables in the transaction of the Natural Gas Transport through Pipeline Agreement and to provide an overview of self-reflection on the internship experience in KAP ABC. In conducting audit of misstatement, the procedures applied by KAP ABC is Evaluation of Misstatement Identified during Audit in accordance as stated in Standar Audit (SA) 450, including communication with the appropriate level of management, reassessment of materiality, quantitative assessment, qualitative assessment, assessing the impact of misstatement on the previous period, asking management to make written representation, and documentation. The evaluation result of the procedures shows that the misstatement that occurred is immaterial, both quantitatively and qualitatively. In addition, the result of self-reflection on the experience of internships provides input on the strengths and weaknesses of the writer and future plans to be achieved by the writer."