Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sebagian besar masyarakat belum mampu membeli produk yang dibutuhkannya itu secara tunai karena mereka masih tergolong masyarakat berpenghasilan rendah, dalam hal ini PT X selaku pihak pertama adalah suatu perusahaan pembiayaan konsumen yang menyediakan penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. RS selaku pihak kedua meminta suatu fasilitas dalam bentuk penyediaan dana kepada PT X untuk pembelian satu unit kendaraan dari Dealer PD. Y. Bagaimana pelaksanaan isi perjanjian pembiayaan konsumen antara PT X dengan RS serta bagaimana penyelesaian masalahnya. Dalam penelitian ini metode penelitian bertipe penelitian hukum normatif, data yang dianalisis secara kualitatif, dan bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen telah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetapi di dalam pelaksanaannya RS telah menunjukkan itikad tidak baik. ......Most of consumers in Indonesia still do not afford to cash the products, since those people are classified as low-income communities. Hence, PT X as a first party in this case, is a consumer finance company which supports a cash of products that the consumers are going to buy by installment. RS as a second party, asked a facility by means of providing cash from PT X to buy one unit of vehicle from PDY as a dealer. How was the implimentation of consumer finance agreement among parties and also how to settle the dispute were the main problem in this research. In this research, various methods were applied to gather qualitative data. The methods were normative legal and descriptive research. Primary and secondary data were used as a source of reference. The result shows that consumer finance agreement has met the principle of freedom of contract and has followed section 1320 of civil code. However, in the implementation of agreement, RS did not act in a good faith.

Abstrak :
Perjanjian baku merupakan perjanjian yang umum ditemukan, termasuk dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Lembaga pembiayaan konsumen termasuk dalam ranah sektor jasa keuangan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tulisan ini meninjau tentang penerapan klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha terhadap UU Perlindungan Konsumen maupun peraturan dan surat edaran yang dikeluarkan OJK. Studi dilakukan dengan metode analisis yuridis normatif. Dalam praktiknya, pelaku usaha belum sepenuhnya memenuhi pengaturan mengenai klausula baku sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. ...... Standard clause is a contract that is often found, including in the consumer financing agreement. Consumer financing institution is included in the financial service sector area that is regulated by Financial Service Authority (FSA). This thesis reviews on the implementation of standard clause made by entrepreneur towards Law on Consumer Protection as well regulation and circular letter issued by the FSA. This study is conducted with normative analysis method. In practice, the entrepreneur is not fully implementing the regulation regarding the standard clause as regulated in the Indonesian law.

Abstrak :
Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan. Akibat hukum atas akta yang tidak dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan menyebabkan tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, baik perusahaan pembiayaan selaku kreditur dan konsumen selaku debitur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan, bagaimana suatu jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan dapat didaftarkan, serta kekuatan eksekutorial akta jaminan fidusia di bawah tangan pada perjanjian pembiayaan konsumen. Metode penelitian dilakukan secara yuridis normatif yaitu dengan meneliti bahan kepustakaan atau meneliti data sekunder. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca buku-buku teks serta peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam melakukan penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari wawancara berstruktur. Penjelasan mengenai keabsahan, pendaftaran dan kekuatan eksekutorial jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan dalam penelitian ini ditelaah dari penetapan suatu putusan dan pertimbangan Hakim dalam Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN MNd sebagai putusan utama dan Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2011/PN.Kds sebagai putusan pembanding. ......The provisions of Article 5 paragraph (1) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees stipulate that a fiduciary guarantee deed must be drawn up with a notarized deed and registered. The legal consequences for deeds that are not made with a notarized deed and registered cause there is no legal certainty and protection for the parties, both finance companies as creditors and consumers as debtors. The purpose of this study is to determine the validity of fiduciary guarantees under the private deed, how a fiduciary guarantee under a private deed can be registered, as well as the executorial power of underhand fiduciary deeds on consumer financing agreements. The research method is carried out in a normative juridical manner, namely by examining library materials or examining secondary data. Library research is done by reading textbooks and laws and regulations. In addition, in conducting this research using primary data derived from structured interviews. Explanations regarding the validity, registration and executorial power of fiduciary guarantees with the private deed in this study were examined from the determination of a decision and the judge's consideration in Civil Case Number 11/Pdt.G.S/2021/PN MNd as the main decision and Civil Case Number 18/Pdt .G/2011/PN.Kds as a comparative decision.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai upaya penyelesaian Pembiayaan Konsumen Mobil yang bermasalah pada salah satu Perusahaan Pembiayaan di Kota Makassar yaitu PT XYZ. Perkembangan zaman yang semakin modern menimbulkan berbagai jenis kebutuhan bagi masyarakat, salah satunya adalah kebutuhan alat transportasi, yaitu mobil. Namun tidak semua masyarakat dapat membeli mobil secara tunai karena alasan ekonomis. Maka salah satu solusi untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan menggunakan fasilitas pembiayaan konsumen. Terdapat beberapa tahapan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan konsumen dari PT XYZ . Salah satu tahapan terpenting adalah tahap pengikatan, dimana Konsumen/Debitur dan PT XYZ selaku Kreditur menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen. Selama jangka waktu pembiayaan konsumen tersebut, meskipun objek pembiayaan yang berupa mobil tersebut dijaminkan secara fidusia, tetap terdapat resiko usaha bagi Kreditur yang memfasilitasi Debitur dengan pembiayaan, misalnya tunggakan hingga macetnya pembayaran angsuran oleh Debitur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berbentuk yuridis normatif dengan sifat deskriptif. Hasil dari penelitian adalah terdapat 7 (tujuh) tahapan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan konsumen dari PT XYZ, yakni tahapan permohonan, pengecekan lapangan, pengajuan ke komite kredit, pengikatan, pemesanan dan penyerahan barang, pendaftaran objek jaminan fidusia, dan angsuran pembayaran. Kemudian upaya penyelesaian pembiayaan konsumen yang bermasalah terbagi atas beberapa jenis penyelesaian yang dijabarkan berdasarkan tenggang waktu keterlambatan pembayaran. Apabila Debitur pada akhirnya tidak mampu untuk melanjutkan angsuran pembiayaan, maka mobil yang merupakan objek pembiayaan/objek jaminan fidusia tersebut akan ditarik kembali oleh Kreditur, dan akan dieksekusi melalui Balai Lelang Swasta

---

ABSTRACT
This thesis discuss about the settlement effort of problematic car consumer financing at a financial company in Makassar city, called PT XYZ. The development of more modern era raises various kinds of needs for the community, one of which is need of transportation, namely cars. But not all people can buy a car in cash because of economic reasons. So one solution to fulfill these needs is by using consumer financing facility. There are several stages to obtain consumer financing facility from PT XYZ. One of the most important stage is binding stage, where the Debtor and the Creditor signed the consumer financing agreement. During the term of the consumer financing, even though the object of financing (the car) is collateralized fiduciary, there remains some risk for the Creditor, such as delayed payments and moreover, non-performing loan. This research use normative and descriptive methods. The results of the research are: first, there are seven stages to obtain consumer financing facility from PT XYZ, namely application stage, survey, submission to credit committee, binding, ordering and delivery of goods, object of the fiduciary registration, and installment payments. And then the settlement effort of problematic car consumer financing divided into several types of settlement, according to the late payment period. If in the end the Debtor is unable to continue the payment, then the car which is the object of financing/object of the fiduciary will be withdrawn by the Creditor, and executed through private Auctioneer