Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Leasing merupakan bentuk transaksi dagang yang terbilang baru di Indonesia dan setelah dikeluarkannya ketentuan resmi tentang leasing pada tahun 1974 mulai menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Seperti yang dikemukakan oleh Drs Sutadi Sukarya selaku Direktur Jenderal Pajak dalam surat edarannya No.154/III/4-1/1974 tanggal 11 Mei 1974 antara lain : ‘Oleh karena usaha leasing ini bagi kita merupakan suatu usaha yang baru dan menurut perkiraan dapat membantu badan-badan dan pengusaha-pengusaha Indonesia dalam mereka mengatasi cara pembiayaan untuk memperoleh alat-alat perlengkapan maupun barang-barang modal yang diperlukan, yang berarti meningkatkan pembangunan perekonomian nasional, maka diperhitungkan bahwa kegiatan leasing dan dengan demikian pengusaha leasing dapat berkembang di Indonesia."

"Tidak ada abstrak"

"ABSTRAKAlasan dan Tujuan Penulisan Membahas apakah yang dimaksud dengan leasing, bagaimana kenyataannya dalam praktek pelaksanaan dari perjanjian leasing ini, sebagai lembaga hukum import yang pengaturannya secara khusus tidak di temui dalam KUHPerda Metode Penelitian Dalam menyusun skripsl ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan dan metode penelitian perpustakaan Hasil Penelitian Dalam kenyataannya lembaga leasing ini lebih mirip dengan sewa menyewa dari pada déngan sewa beli. Karena peraturan tentang leasing ini hanya pengatur tentang pengertian leasing subyek perjanjlan leasing don tata cara penizinan usoha leasing dan tidak mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak maka dalam kenyataanya perjanjian yang di buat antara pihak Lessor dengan pihak Lessee lebih menguntungkan bagi pihak Lessor dan Lessee karena dia membutukan peralatan bagi perkembangan usahanya mau tidak maa menerima segala ketentuan yang dibuat oleh pihak Lessor. KeImpulan dan Saran Perjanjian leasing adalah perjanjian tak bernama tumbuh dan berkembang dalain praktek dan perjanjian ini leblh mirip dengan sewa menyewa dari pada dengan sewa bell. Dengan melihat isi perjanjIan leasing pada P.T Indo Ayala ternyata azas kebebasan berkontrak yang dimungkinkaa oleh KUHPer menyebabkan dibuatnya isi perjanjian yang memberikan pihak yang membutuhkan barang. Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya paraturan Pemerintah yang tegas dan jelas balk dalam bentuk surat keputusan maupun undang-undang yang mengatur mengenal hak dan kewajiban masing-masing pihak."

"ABSTRAKSkripsi ini mengungkapkan beberapa hal yang berhubungan dengan perjanjian pada umumnnya dan leasing pada khususnya dan Kontrak Tentang Sewa Dengan Pilihan Untuk Membeli, yang berlaku antara PT. PENGEMBANGAN ARMADA NIAGA NASIONAL dengan PT. PELAYARAN UMUM INDONESIA. Dalam perjanjian ini, para pihak menyepakati bahwa kapal akan dioperasikan oleh penyewa dan penyewa membayar sejumlah tertentu uang sewa kepada pemilik. Dalam jangka waktu sewa, penyewa mempunyai hak untuk, dengan persetujuan pemilik, merubah perjanjian menjadi Purchase in Instalments. Penyewa juga mempunyai hak untuk membeli kapal setelah berakhirnya masa sewa. Para pihak juga mengatur hal-hal kerugian - kerugian yang terjadi selama pengoperasian kapal, penyelamatan, per tanggungan kapal kepada perusahaan asuransi, kondisi standard polls pertanggungan dan lain-lain. Para pihak tidak mengatur hal-hal berkenaan dengan 'wanprestatie' serta 'overmacht' dan lain-lain. Hukum yang berlaku dalam kontrak ini adalah Hukum Indonesia."

"Penelitian bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian leasing pada umumnya dan masalah wanprestasi lessee pada khususnya. Penulis mempergunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan teknik wawancara. Wanprestasi merupakan kelalaian debitur yang tidak melakukan apa yang dijanjikan akan dilakukan. Debitur, dalam hal ini lessee, sengaja lalai atau sengaja tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian leasing.Secara umum, bentuk wanprestasi lessee ada tiga macam: Pertama lessee tidak membayar harga pada tanggal yang telah ditentukan. Kedua, lessee tidak membayar denda atas keterlambatannya membayar sewa atau terlambat membayar denda itu. Ketiga, lessee melakukan tindakan-tindakan yang dilarang dalam perjanjian leasing. Untuk menyelesaikan masalah ini, lessor dapat menempuh tiga alternatif yaitu: Pertama, melalui negosiasi. Kedua, damai melalui arbiter. Ketiga, melalui pengadilan.Dalam praktek, masih banyak kasus wanprestasi lessee yang tak tidak dapat diselesaikan secara tuntas. Hal ini karena sampai sekarang belum ada undang-undang yang khusus mengatur masalah leasing. Penulis menyarankan agar pemerintah Indonesia membentuk undang-undang mengenai leasing. Undang-undang yang baru nanti hendaknya mencakup aspek-aspek leasing secara lebih luas serta dapat memberikan dorongan bagi pengembangan industri leasing pada waktu yang akan datang."

"ABSTRAKLembaga Leasing khususnya. Financial Leasing baru dikenal di Indonesiapada awal tahun 1974 yang berasal dari Negara AmerikaSerikat yang tumbuh sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Perkembangan lembaga ini di Indonesia demikian cepat, hal inimudah dipahami karena dev/asa ini tidak sedikit perusahaanyang mendapat kesulitan di dalam memperoleh sumber keuanganuntuk capital equipment,Sebagai lembaga baru sudah barang tentu landasan hukum tidak dapat diketemukan di dalam'Hukum Perdata Positipdi Indonesia. Namun demikian mengingat peranan lembaga leasing ini cukup besar didalam meningkatkan pembangunan perekonomian nasional, maka Pemerintah pada tanggal 7 Pebruari197k menetapkan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan ,Perdagangan dan Industri Nomor Kep. 122/MK/IV/2/197^> No -mor 32/MK/SK/2/197A-> Nomor 30/KPB/I/197^ ten tang PerizinanUsaha Leasing, disusul kemudian dengan Peraturan-peraturan.pelaksanaan. Dari pasal 1 Surat Keputusan Bersama tersebutdiperoleb pengertian mengenai leasing, yang dapat disimpulkan sebagai salah satu metode pembiayaan barang modal yangdipergunakan perusahaan lessee ( pemakai barang modal ) untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran berkala kepadapihak lessor ( penyedia dana ) disertai hak pilih ( optie))untuk membeli barang modal atau memperpanjang waktu leasing setelah kontrak berakhir.Bagi lessor dalam suatu Financial Leasing,tujuan utamanyaadalah memperoleh kembali biaya yang telah dikeluarkan-untuk pembiayaan penyediaan barang yang di lease dengankeuntungan, Sedangkan bagi pihak lessee adalah mendapatkanpembiayaan untuk penambahan peralatan tanpa adanyakeinginan untuk memiliki sendiri barang modal tersebut kecualiapabila lessee melaksanakan hak opsi membeli barangmodal setelah berakhirnya perjanjian leasing. Pemilikan barang yuridis atas barang modal tetap berada ditangan pihaklessor, sedangkan pemilikan ekonomis sepenuhnya berada ditangan pihak lessee.Didalam Financial Leasing ini, pihak lessor mempu -nyai resiko yang lebih besar bertalian dengan barang modalyang dilease jika dibandingkan dengan pihak lessee,Hal inimudah dipahami karena penguasaan fisik atas barang , modalyang dilease berada sepenuhnya ditangan pihak lessee.Yang menjadi permasalahan bagi pihak lessor . adalahbila pada v/aktu pelaksanaan kontrak leasing, pihak ; lesseemelakukan v/anprestasi, terjadi kepailitan, penangguhan pembayaran, kerusakan atau hilangnya atas barang modal yangdi lease, penyitaan ataupun penyerahan barang kepada pihakketiga.Untuk mencegah kerugian-kerugian yang akan -timbuldi pihak lessor maka menurut penulis perlu diterapkannya -lembaga jaminan didalam perjanjian Financial Leasing inisama halnya dengan jaminan-jaminan untuk kredit perbankan,yakni berupa jaminan kebendaan, jaminani perorangan/perseroan mengingat kepemilikan yuridis atas objek barang leasingbelum cukup kuat.

---

"