Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai bentuk dari perjanjian kerjasama operasi serta syarat sah perjanjian kerjasama operasi yang dikaitkan dengan asas konsensualisme. Asas konsensualisme pada dasarnya merupakan asas yang menentukan bahwa perjanjian dan perikatan sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Namun terdapat pengecualian pada asas konsensualisme, yaitu oleh undang - undang yang ditetapkan formalitas - formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian, atau ancaman batalnya perjanjian tersebut apabila tidak menuruti bentuk cara yang dimaksud. Dalam KSO sebagai perjanjian innominaat yang belum ada pengaturannya secara khusus didalam KUHPer dan KUHD harus mengacu pada undang - undang atau peraturan lain dalam pelaksanaan dan pengaturannya. Namun belum ada undang ndash; undang dan peraturan yang mengatur secara tegas bentuk perjanjian KSO apakah termasuk kedalam perjanjian formil atau materil. Sehingga sangat rawan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian KSO. Seperti yang akan dibahas didalam skripsi ini mengenai analisis yuridis perjanjian kerjasama antara PT Kereta Api Persero DAOP VIII dengan PT Sumber Sejahtera Lestari Lombok dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 501K/PDT/2014.

---

ABSTRACT
Consensualism principle is a principle that determines that agreements have been born from the moment the agreement is reached. There are, however, exceptions to the principle of consensualism, The law requires certain formalities for some type of agreement, which will void the agreement if the requirements not fulfilled. Joint operation agreement as an innominaat agreement has not regulated yet in KUHPerdata and KUHD, therefore must refer to other laws or regulations in the implementation and adjustment. However, there are no laws and regulations which strictly regulates the joint operation agreement form in Indonesia, whether it is defined as formal or consensual agreement. So it is very prone to breach of contract in the joint operation agreement. This undergraduate thesis discusses about Consensualism Principle of Joint Operation Agreement between PT Kereta Api Persero DAOP VIII and PT Sumber Sejahtera Lestari Lombok in Supreme Court Decision Number 501K PDT 2014.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai salah satu bentuk inovasi teknologi finansial, yaitu fitur PayLater. Ketersediaan fitur PayLater sebagai metode pembayaran pada berbagai platform di Indonesia memungkinkan pengguna platform untuk melakukan transaksi pada platform dengan membayarnya di kemudian hari, baik di akhir bulan maupun secara angsuran. Pokok pembahasan dalam skripsi ini terfokus pada analisis perjanjian yang timbul atas penggunaan fitur PayLater yang tersedia pada platform Gojek dan Traveloka atas pembelian suatu produk. Penulis akan membahas perihal bentuk perjanjian yang timbul dari transaksi PayLater ditinjau dari karakteristik macam-macam perjanjian yang ada di dalam KUHPerdata, serta bagaimana hubungan hukum yang terjalin antara para pihak di dalamnya. Selain itu, dibahas pula mengenai terjadi atau tidaknya penggantian hak penyedia produk atau subrogasi oleh pihak pemberi pinjaman dalam transaksi PayLater. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk Perjanjian Gojek PayLater dan Perjanjian Traveloka PayLater merupakan perjanjian innominaat. Namun, perjanjian tersebut pada dasarnya memiliki kemiripan karakteristik perjanjian pinjam meminjam pada Pasal 1754 KUHPerdata. Hubungan hukum yang terjalin dalam transaksi Gojek PayLater dan Traveloka PayLater melibatkan berbagai pihak, termasuk hubungan jual beli produk antara penyedia produk dengan pengguna platform. Pembayaran atas pembelian produk yang dilakukan dengan pinjaman yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada pengguna platform memenuhi unsur subrogasi yang sebagaimana diatur pada Pasal 1400 KUHPerdata dan menunjukkan terjadinya penggantian hak penyedia produk oleh pihak pemberi pinjaman berupa hak atas pembayaran dan hak untuk menagih sejumlah nilai transaksi. Namun, bentuk penggantian hak dalam transaksi PayLater memiliki karakteristiknya tersendiri sebagaimana merupakan perkembangan baru yang mengakomodir kebutuhan masyarakat dan dipadu dengan kemajuan teknologi. ......This thesis discusses one form of financial technology innovation, namely the PayLater feature. The availability of the PayLater feature as a payment method on various platforms in Indonesia enables platform users to make transactions by paying them at a later date, be it at the end of the month or in installments. This is made possible because of the availability of third parties who are willing to provide loans to platform users through payment for transactions made through the platform. The subject matter of this thesis focuses on analyzing agreements arising from the use of the PayLater feature on Gojek and Traveloka platforms for product purchasing. The author will discuss the form of agreement arising from PayLater transactions in terms of the characteristics of the various agreements that exist in the Civil Code and the legal relationship that exists between the parties. Furthermore, this thesis also discusses whether or not a subrogation is present in a PayLater transaction. The research method used in the preparation of this thesis is juridical-normative research using secondary data in the form of primary and secondary legal materials. The results of this study indicate that the form of the Gojek PayLater Agreement and the Traveloka PayLater Agreement are innominate agreements. However, the agreement has similar characteristics to the loan agreement in Article 1754 of the Civil Code. The legal relationship that exists in the Gojek PayLater and Traveloka PayLater transactions involves various parties, including the purchase relationship between product providers and platform users. Payments for product purchases made with loans provided by lenders to platform users meet the elements of subrogation as regulated in Article 1400 of the Civil Code and indicate replacement of the rights of product providers by the lender in the form of payment rights and the right to collect a certain amount of the transaction value. However, the form of right replacement in PayLater transactions has its own characteristics as it is a new development that accommodates people's needs and combined with technological advances.