Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[ABSTRAK
Lembaga jaminan fidusia sudah sangat tua dan telah dikenal dalam hukum Romawi, lembaga ini dikenal dengan fiduciare eigendom overdracht. Lembaga ini timbul karena peraturan perundang-undangan yang mengatur gadai tidak dapat lagi mengakomodasi kepentingan masyarakat. Lembaga ini diakui oleh yurisprudensi Belanda tahun 1929. Dalam perkembangan yurisprudensi Indonesia dijumpai keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 September 1971 yang isinya menyatakan bahwa hanya benda-benda yang bergerak saja yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Melihat prospek perkembangan dari lembaga ini kemudia pada tahun 1999 secara khusus dibuatlah Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia. Dalam Undang-Undang ini tidak hanya benda bergerak saja yang dapat dijadikan jaminan tetapi juga benda tak bergerak dengan perkecualian benda tersebut tidak dapat dijadikan jaminan dengan menggunakan Hak Tanggungan. Hal ini sebenarnya untuk mengantisipasi dari banyak orang yang mengalami kesulitan untuk mencari modal, dikarenakan tidak semua orang mempunyai benda yang bisa dijaminkan dengan lembaga jaminan yang lain selain fidusia.

---

ABSTRACT
The fiduciary warranty institutions already exist and has been known, in Rome Imperial at first, this isntitution known as fiduciare eigendom overdracht. This constitution came because of the constitution which role the forfeit cannot afford the society needs again. This isntitution already recognized in Netherlands jurisprudence in 1929. In their prosperity specially in Indonesia, in high court of justice on September 1, 1971 that only the movable things which can be the object of the fiduciary warrant. Seeing the prospect fiduciary waranty institutions, in 1999 as specific arranfe in number 42 constitution about fiducary warrant is not only arrange in movable things as a warranty but also for immovables with an exception, that things can?t be able to be guaranteed as using a task right. Actually to anticipated from many people which have a problem to have a money capital. Because not every person have a things to take a place as a guarantee thing in other place except the fiducias.;The fiduciary warranty institutions already exist and has been known, in Rome Imperial at first, this isntitution known as fiduciare eigendom overdracht. This constitution came because of the constitution which role the forfeit cannot afford the society needs again. This isntitution already recognized in Netherlands jurisprudence in 1929. In their prosperity specially in Indonesia, in high court of justice on September 1, 1971 that only the movable things which can be the object of the fiduciary warrant. Seeing the prospect fiduciary waranty institutions, in 1999 as specific arranfe in number 42 constitution about fiducary warrant is not only arrange in movable things as a warranty but also for immovables with an exception, that things can?t be able to be guaranteed as using a task right. Actually to anticipated from many people which have a problem to have a money capital. Because not every person have a things to take a place as a guarantee thing in other place except the fiducias.;The fiduciary warranty institutions already exist and has been known, in Rome Imperial at first, this isntitution known as fiduciare eigendom overdracht. This constitution came because of the constitution which role the forfeit cannot afford the society needs again. This isntitution already recognized in Netherlands jurisprudence in 1929. In their prosperity specially in Indonesia, in high court of justice on September 1, 1971 that only the movable things which can be the object of the fiduciary warrant. Seeing the prospect fiduciary waranty institutions, in 1999 as specific arranfe in number 42 constitution about fiducary warrant is not only arrange in movable things as a warranty but also for immovables with an exception, that things can?t be able to be guaranteed as using a task right. Actually to anticipated from many people which have a problem to have a money capital. Because not every person have a things to take a place as a guarantee thing in other place except the fiducias., The fiduciary warranty institutions already exist and has been known, in Rome Imperial at first, this isntitution known as fiduciare eigendom overdracht. This constitution came because of the constitution which role the forfeit cannot afford the society needs again. This isntitution already recognized in Netherlands jurisprudence in 1929. In their prosperity specially in Indonesia, in high court of justice on September 1, 1971 that only the movable things which can be the object of the fiduciary warrant. Seeing the prospect fiduciary waranty institutions, in 1999 as specific arranfe in number 42 constitution about fiducary warrant is not only arrange in movable things as a warranty but also for immovables with an exception, that things can’t be able to be guaranteed as using a task right. Actually to anticipated from many people which have a problem to have a money capital. Because not every person have a things to take a place as a guarantee thing in other place except the fiducias.]

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan secara formalitas akta notaris yang didalamnya terdapat dua perbuatan hukum yaitu perjanjian hutang piutang dan pengakuan hutang yang telah dibuat salinannya dalam bentk grosse akta dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab notaris dalam membuat akta perjanjian hutang piutang yang memuat dua perbuatan hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan perjanjian hutang piutang yang memuat dua perbuatan hukum. Bentuk penelitian yang digunakan adalah preskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen (kepustakaan). Berdasarkan analisis hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor; 61/Pdt.G/PN.Skh, grosse akta untuk akta perjanjian hutang piutang Nomor 6 sebagaimana yang menjadi obyek gugatan di Pengadilan Sukoharjo terdapat klausula pengakuan hutang berupa pernyataan pengakuan hutang dan dalam salinan aktanya terdapat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Esa" adalah tidak cacat hukum karena di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris dan peraturan perundang- undangan lainnya tidak terdapat larangan yang menjelaskan secara rinci mengenai pengakuan hutang yang dijadikan dalam satu akta perjanjian. ......This thesis aims to discover how is the validity formally the notarial deed which contains two legal actions, which are a debt agreement and debt acknowledgement whose copy has been made in a form of a grosse deed and to understand how is the responsibility of a notary in drawing a debt agreement deed containing two legal actions. This research is a normative legal study which is descriptive to obtain a perspective on the implementation of a debt agreement containing two legal actions.The form of research used is prescriptive by using a secondary data source consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection tool used is a document study (library research).Based on the legal analysis on the District Court Decision Number: 61/Pdt.G/PN.Skh, the grossedeed for the debt agreement deed number 6 which becomes the claim object in Sukoharjo Court containing a debt acknowledgement clause which is a debt acknowledgement statement and in its deed copy there are some sections, such as ?For Justice Based on the Sole and Only God?, is not legally defective because in the Civil Code there is no prohibition explaining in details about the debt acknowledgement in the Law Number 30 of the year 2004 on the Regulations of the Notarial Position, which is put into one agreement deed.

Abstrak :
ABSTRAK
Profesi PPAT Sementara ada dalam rangka membantu masyarakat di Indonesia, dalam menjalankan tugasnya PPAT Sementara diberikan wewenangan oleh negara. PPAT Sementara dalam menjalankan jabatannya berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait. Namun dalam prakteknya banyak sekali penyelewengan yang dilakukan oleh PPAT Sementara. Dan dalam penulisan tesis ini, penulis mengangkat salah satu contoh kasus penyelewengan yang dilakukan oleh PPAT Sementara yang berkaitan dengan Akta Jual Beli Tanah beserta bangunannya sebagai landasan dari Perjanjian Hutang Piutang dengan pihak lain.Sehingga di dalam tesis ini penulis menyimpulkan ke dalam dua pokok permasalahan, yaitu bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dengan adanya Akta Jual Beli yang diduga palsu yang dibuat oleh PPAT Sementara dan bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap para pihak dalam memutus perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 17 / PDT.G / 2012 / PT.TK, apakah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan dengan adanya Akta Jual Beli Tanah yang diduga palsu yang dibuat oleh PPAT Sementara dan mengenai pertimbangan hukum hakim terhadap para pihak dalam memutus perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 17 / PDT.G / 2012 / PT.TK, sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau belum.Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum tersebut dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan metode analisis datanya adalah dengan analisis kualitatif.

---

ABSTRACT
While PPAT profession exists in order to help the people in Indonesia, in carrying out its duties PPAT While wewenangan given by the state. PPAT While in performing his obligation to act honestly, thoroughly, independently and impartially and safeguard the interests of the parties concerned. However, in practice a lot of abuses committed by PPAT meantime. And in the writing of this thesis, the author raised one example in cases of corruption committed by PPAT While relating to the Deed of Sale and Purchase of Land along the building as a cornerstone of Debt Agreements with other parties.Hence, in this thesis the authors conclude into two main issues, namely how the legal protection for the injured party to the Sale and Purchase Agreements allegedly false made by PPAT meantime and how the legal considerations of the judge to the parties in deciding the case the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 17 PDT.G 2012 PT.TK, whether in accordance with the applicable legislation.This thesis aims to determine the depth of the legal protection to the aggrieved party to the Deed of Sale and Purchase of Land allegedly false made by PPAT meantime and to learn in depth about the legal considerations of the judge to the parties in deciding the case the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 17 PDT.G 2012 PT.TK, is in conformity with the laws in force or not.The research method in this study is a normative legal research methods, in which the legal research done by researching library materials or secondary data based and methods of data analysis is qualitative analysis, namely by examining the data obtained.

Abstrak :
Harta bersama ialah harta benda yang diperoleh suami dan isteri selama masa perkawinan namun tidak termasuk harta yang diperoleh dari hibah dan warisan. Perjanjian dibuat harus memenuhi syarat sah perjanjian, dan untuk membuat perjanjian yang melibatkan harta bersama dalam perkawinan, harus pula memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai harta perkawinan. Tesis ini akan mengkaji mengenai bagaimanakah pengaturan kewenangan terhadap harta bersama dan prosedur pengikatan harta bersama sebagai jaminan utang, dan bagaimanakah eksekusi harta bersama berdasarkan legalisasi pengakuan utang yang dibuat tanpa persetujuan pasangan kawinnya (studi kasus Putusan Nomor 94/ Pdt. G/ PN Pms). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, metode analisis data yang penulis gunakan yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa kewenangan atas harta bersama dipegang oleh suami dan isteri secara bersama-sama, dan pengurusan harta bersama dilakukan oleh suami dan isteri secara bersama-sama pula. Membebankan jaminan atas suatu harta bersama perlu melalui beberapa prosedur, yaitu perjanjian utang piutang dan perjanjian jaminannya harus dengan persetujuan dari pasangan kawinnya, serta penjaminan dilakukan melalui lembaga jaminan kebendaan. Jika pasangan kawin yang dirugikan benar-benar tidak mengetahui mengenai pengakuan utang dan pemberian kuasa jual yang dibuat oleh pasangannya maka eksekusi lelang atas harta bersama tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan. Hasil penelitian ini memberikan saran kepada Notaris untuk lebih aktif dalam memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap mengenai cara dan syarat dalam membuat perjanjian utang dan penjaminan yang benar, dan bagaimana jika harta yang dijaminkan merupakan harta bersama perkawinan, demikian untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya permasalahan para pihak di kemudian hari.

---

Joint  assets in marriage is the property acquired by the husband and wife during the marriage but excludes property obtained from the grant and inheritance. Agreements that made must be fulfilled the legal agreement terms , and to make an agreement involving shared property in marriage, shall also obey the provisions of the marriage property. This thesis will examine how is the regulation of the authority of joint assets and the procedure of binding joint assets as collateral for debt, and how the execution of joint assets is based on legalization of debt recognition made without the consent of the spouse (case study Decision Number 94 / Rev. G / PN Pms). This research uses normative juridical research method, the data analysis method used by the author is qualitative method. The results of this study are that the authority of the joint assets is held jointly by the husband and wife, and the management of joint assets is carried out jointly by the husband and wife. Charging collateral for a joint asset needs to go through a number of procedures, that are the loan agreement and the guarantee agreement must be with the consent of the marriage partner, and the guarantee is carried out through a material guarantee institution. If the aggrieved spouse really did not know about the recognition of debt and the selling power authorization that made by their spouse, the aggrieved spouse could request for the cancellation of the execution. The results of this research provide advice to Notaries to be more active in giving legal counseling to the parties on the terms and conditions of making the correct debt and guarantee agreements, and what if the pledged property is the property of the marriage, to minimize the possibility of the problems of the parties in the future.

Abstrak :
Notaris dalam membuat Akta Autentik berkewajiban untuk membacakan dan menjelaskan isi akta, hal tersebut merupakan cara untuk memastikan para penghadap telah memahami/mengetahui apa yang tertuang di dalam akta. Pada kenyataannya yang terjadi saat ini banyak notaris yang tidak membacakan akta yang dibuatnya namun pada akhir akta disebutkan bahwa akta tersebut telah dibacakan oleh Notaris, hal ini kemudian sering menyebabkan terjadinya suatu sengketa. Adapun permasalahan yang diangkat adalah mengenai akibat hukum serta tanggungjawab Notaris terhadap akta yang telah dikeluarkannya berdasarkan Putusan No. 19/PDT.G/2020/PN GPR dan mengenai keabsahan Akta Pengikatan Jual Beli yang digunakan sebagai perjanjian hutang piutang berdasarkan Putusan No. 19/PDT.G/2020/PN GPR. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Kesimpulan dari permasalahan ini adalah akibat hukum dari tidak dibacakannya suatu akta autentik oleh Notaris TSS, sehingga hal tersebut mengakibatkan kekutatan pembuktian akta tersebut menjadi sama seperti akta di bawah tangan. Notaris TSS dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata maupun dapat dikenakan sanksi administratif. Keabsahan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang digunakan sebagai perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh Notaris TSS adalah pembuktiannya seperti akta dibawah tangan. Adapun saran yang dapat diberikan terhadap Notaris yang dalam membuat suatu akta autentik haruslah dilakukan secara cermat dan hati-hati serta dalam pembuatannya serta terhadap para pihak yang dirugikan dapat melaporkan Notaris kepada Majelis Pengawas. Terhadap para pihak yang akan melakukan perjanjian hutang piutang yang menggunakan jaminan sertipikat hak atas tanah maka haruslah dilakukan dengan hak tanggungan jangan menggunakan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli. ......The notary in certificate autentik obliged to read and explain the contents of certificates, it is a way to be sure the plots understood/knows what is stipulated in the deed. In fact what happens now many notary not recite his certificate however at the end of a statement that deed has been read by a notary, it is then often caused a dispute. As for the problems that appointed is about taking away of justice and responsibility a notary against a deed which have the issuance of no. 1 based on the decision of 19/ pdt.g/2020/PN GPr and about the validity of binding sales purchase certificate used as a treaty number one debt receivable based on the decision of 19/pdt.g/2020/PN.GPr .To answer these problems used method of juridical research normative with typologies eksplanatoris research. The conclusion of this issue is due to law of not who surrender of a deed by a notary TSS authentic, so that the thing is resulting in power of certificate of evidence the certificate be the same as in their hands. A notary tss can happen in civil and taken to standardize the competency. The validity of the binding sales purchase agreement certificate used as a treaty debt receivable made by a notary TSS is substantiation as under the hand certificate. As for advice that can be given to notary in making a deed shall be careful and autentik to be careful and in manufacturing and of the parties in a notary can report to the tribunal. To the party shall have an agreement of credit using security certificates land rights and performed with a right dependents do not use a binding agreement of sale.

Abstrak :
Utang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain. Utang piutang dalam KUHPerdata disebut dengan perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam pasal 1754. Utang piutang diawali dengan perjanjian yang disebut perjanjian utang piutang antara dua subjek hukum yang disebut dengan debitur dan kreditur, kemudian dibarengi dengan penyerahan benda sebagai jaminan. Faktanya di dalam masyarakat masih banyak di temukan benda yang dijadikan jaminan bukan benda miliknya tetapi benda milik orang lain. Adakalanya pemilik tidak mengetahui benda tersebut dijadikan sebagai jaminan dalam utang piutang. Penelitian ini menggunakan  metode penelitian yang berbentuk yuridis-normatif. Menurut sifatnya, penelitian yang akan dilakukan memiliki tipe penelitian deskriptif analisis dengsn jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian hutang piutang dapat menggunakan objek jaminan milik orang lain/ pihak ketiga apabila pihak ketiga tersebut menyetujui digunakannya objek tersebut menjadi jaminan hutang piutang. Penandatanganan akta notaris (partij acte) oleh para penghadap secara bersama-sama dan dihadapan notaris merupakan syarat mutlak yang ditentukan dalam pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7) UUJN, dimana jika tidak dipenuhi maka akta notaris akan kehilangan otentisitasnya (akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan), kecuali ada halangan untuk membubuhkan tanda tangan dengan tetap memperhatikan pasal 44 ayat (1) dan (2) UUJN (surrogat).Terhadap pembuatan aktanya notaris dapat diminta pertanggungjawaban baik secara administratif, perdata maupun pidana. ......Debt is money borrowed from others and lent to others. Debt in the Civil Code is called a loan and loan agreement regulated in article 1754. Debt begins with an agreement called a debt agreement between two legal subjects called the debtor and creditor, then accompanied by the handover of objects as collateral. There are still many people found in objects that are used as collateral, not their belongings, but objects belonging to others. Sometimes the owner does not know the object is used as collateral in the debt. This study uses a juridical-normative research method. The study was a descriptive-analytical study uses secondary data, and data obtained by the documents or library materials. Based on the study, the debt agreement can use the collateral object owned by another person / third party if the third party agrees to use the object as collateral for the debt. The signing of the notary deed (partij acte) by the viewers together and before the notary is an absolute requirement specified in article 16 paragraph (1) letter m and paragraph (7) UUJN, where if not fulfilled, the notary deed will lose its authenticity (deed only has the evidentiary power as a deed under the hand), unless there is an obstacle to affix a signature while paying attention to article 44 paragraph (1) and (2) UUJN (surrogat). Accountability can be requested both administratively, civilly and criminal.

Abstrak :
Pembuatan Akta Perjanjian Hutang Piutang diatas tiga kertas kosong bermeterai menyebabkan adanya pembuatan akta lain yaitu Akta PPJB dan Akta Kuasa Menjual yang dibuat tanpa sepengetahuan pemilik jaminan. Atas dasar pembuatan Akta Kuasa Menjual tersebut menyebabkan adanya pembuatan Akta Jual Beli. Permasalahan yang akan dianalisis adalah mengenai Akta Perjanjian Hutang Piutang berdampak menjadi Akta PPJB, Akta Kuasa Menjual, dan Akta Jual Beli dan mengenai keabsahan Akta Jual Beli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi deskriptif analitis dan alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen atau biasa disebut studi/penelusuran kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah Akta Perjanjian Hutang Piutang yang dibuat di atas kertas kosong bermeterai berdampak menjadi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Akta Kuasa Menjual, dan Akta Jual Beli dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2564K/Pdt/2019, merupakan perbuatan melawan hukum oleh pejabat pembuat akta autentik. Notaris salah menerapkan hukum dikarenakan Akta Perjanjian Hutang Piutang tidak seharusnya dilanjutkan dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual karena pada prinsipnya jaminan hutang piutang tidak dapat dimiliki oleh kreditur. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual bukan merupakan lembaga jaminan yang ada di Indonesia. Akta tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam kesepakatan dan suatu sebab yang halal, sehingga sudah seharusnya batal demi hukum. Akta Perjanjian Hutang Piutang yang telah memenuhi syarat sah perjanjian kemudian terdegradasi menjadi akta di bawah tangan karena tidak dilakukannya penyusunan dan pembacaan akta. Terhadap keabsahan Akta Jual Beli dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2564K/Pdt/2019 batal demi hukum karena tidak memenuhi suatu sebab yang halal. ......Making deed of Loan Agreement on three blank paper with duty stamp create another deed, namely deed of PPJB deed and deed of Power of Attorney For Executing Sale without knowledge of object owner.On the basis of existence deed of power of attonery for executing sale causing deed of sale and purchased.This study discusses the case of deed of Loan Agreement with an impact into deed of PPJB, deed of Power of Attorney For Executing Sale, and deed of Sale and Purchased and also about legality the deed of Sale and Purchased. This study uses a normative juridical research method with descriptive research and used in the form of document studies or commonly known as literature studies. Based on the results of data analysis research, deed of Loan Agreement made on three blank paper with duty stamp and have impact into deed of PPJB, deed of Power of Attorney For Executing Sale, and deed of Sale and Purchased in Case Study Supreme Court Number 2564K/Pdt/2019 is an act against the law by the official who makes the authentic deed. The notary has wrongly applied the law because deed of Loan Agremeent should npt be followed by the deed of PPJB, deed of Power of Attorney For Executing Sale, because in principle, the creditors cannot have receivables collateral. The deed of PPJB and deed of Power of Attorney For Executing Sale are not guarantee institutions in Indonesia. The deeds does not fulfill the legal terms of agreement in agreed and legal cause, so it should be null and void. The deed of Loan Agremeent that has the legality is degraded into underhand deed because the deed has not been prepared and not reading the deed in front of the parties. And then, the validity deed of Sale and Purchase in Case Study Supreme Court Number 2564K/Pdt/2019 is null and void by law.

Abstrak :
Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang sebagaimana yang diatur dalam berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Jo. Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam perbuatan hukum jual beli, para pihak sering membuat perjanjian pendahuluan yang bernama Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Namun dalam prakteknya kerap kali terjadi pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam Pembuatan Akta PPJB salah satunya yaitu dijadikan sebagai pengikatan jaminan dalam Perjanjian Hutang Piutang seperti yang dilakukan oleh Notaris dalam putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 28 Januari 2010 No. 01/B/Mj.PPN/VIII/2010 dan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat No.129/MPW-JABAR/2007. Oleh karena itu Majelis Pengawas Notaris memberikan Sanksi administratif yaitu pemberhentian sementara. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian normatif dengan melengkapi data, maka dilakukan penelitian yuridis, normatif yaitu dengan cara melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Dari hasil analisa dapat diketahui bahwa Akta PPJB digunakan sebagai pengikatan jaminan dalam Perjanjian Hutang Piutang tidaklah tepat karena tidak sesuai dengan tujuan dibuatnya PPJB yaitu sebagai perjanjian pendahuluan akan jual beli. Pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam kesalahan pembuatan akta tersebut dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan UUJN dan kode etik Notaris dan pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri serta dapat pula menuntut di ranah hukum pidana. ......Notary Deed is an Authentic Deed that made by or in the presence of Notary accordings to the form and manners that regulated by law as ruled in the Article 1 Subsection (1) Act Number 30 Year 2004 concerning Notary connected by Article 1868 Civil Code. In the Sale and Purchase Lawful Act, most of the parties are often make a Binding for Sale and Purchace Agreement as a preliminary agreement. But there are often of Misscounduct of the Notary in the practice, one of them is Binding for Sale and Purchace Agreement is used as a Collateral in Loan Agreement as did by Notary in Decision of Notary Central Supervisory Council dated 28 January 2010 Number 1/B/Mj.PPN/VIII/2010 and Decision Of Notary West Java Region Supervisory Council Dated 12 March 2007 Number 129/MPW-Jabar/2007. Therefore Notary Supervisory Council hand down administrative sanctions that is temporary discharge. The research method used is normative research methods to complete the data, then conducted juridical research, normative by doing library research to obtain secondary data. From the result of this research it is concluded that Binding for Sale and Purchace Agreement Deed that used as a Collateral in Loan Agreement is forbidden because it is not compatible with the purpose of the Binding for Sale and Purchace Agreement Deed made of that is as preliminary Agreement in Sale and Purchace Agreement. The Misscounduct of the Notary in the tort of the making Binding for Sale and Purchace Agreement Deed may be charged to administrative sanction based on Notary Act and Notary Code of Ethics and for the aggrivied parties can apply civil action to the Disctict Court and may also sue in criminal law.