Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Arus globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas yang terjadi sekarang ini sangat sulit untuk ditolak kehadirannya dan harus diikuti mengingat kepentingan ekonomi negara masing-masing. Implikasi globalisasi ekonomi terhadap hukum tidak bisa dihindarkan.Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara wajib digunakan dalam perjanjian tetapi tidak memiliki akibat hukum. Dalam artian jika perjanjian antara para pihak tidak menggunakan bahasa Indonesia, apakah masuk kedalam kategori batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur formalitas. Undang-Undang bahasa memuat pernyataan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak diatur dalam Peraturan Presiden. Dalam Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, ditemukan bahwa perjanjian, Loan Agreement antara PT Bangun Karya Pratama (selanjutnya disebut PT BKP) dengan Nine AM Ltd melanggar Pasal 31 ayat (1) UU No.24 Tahun 2009. Hal ini dikarenakan perjanjian tersebut dibuat hanya menggunakan bahasa Inggris, tanpa menggunakan bahasa Indonesia. Ada beberapa permasalahan yang timbul yaitu : penggunaan bahasa indonesia merupakan syarat pembatalan perjanjian dan akibat hukum apabila perjanjian tidak menggunakan bahasa Indonesia. Kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian adalah mengikat sejalan dengan Pasal 1337 KUHPerdata. Apabila perjanjian tidak menggunakan Bahasa Indonesia, maka tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang, yang berakibat perjanjian batal demi hukum.

---

The current economic globalization and free trade that is happening now it is very hard sell its presence and must be followed considering the interests of masing-masing countries. Globalization economic implications of the law is inevitable. The use of Indonesian as language country must be used in agreement but did not have the law .In the sense if agreement between parties not use indonesian, is entering the void by law that did not meet a formality. The Legislation language contain a statement that more about the use of language Indonesia in a contract to be regulated by president. In district court decision , the high court and supreme court , found that the agreement, loan agreement between PT Bangun Karya Pratama Lestari (hereinafter called PT BKP ) with Nine Am Ltd violating article 31 paragraph 1 law no.24 2009 .It was because the treaty made only use the English language , without using Indonesian language .There were several problems arising namely: the use of language indonesia is a requirement and the cancellation of the agreement due to testament law if not using Indonesian language. Obligation in using Indonesian language in the agreement is binding in line with article 1337 KUHPerdata .If not using testament Indonesian language , hence non-compliance the requirements set by statute , that result void agreement for the sake of law.

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui mengenai perjanjian nominee dalam ketentuan hukum penanaman modal di Indonesia. Perjanjian nominee cenderung digunakan sebagai sarana untuk melakukan penyelundupan hukum. Dikarenakan pihak yang berkepentingan langsung tidak memiliki hak atau kewenangan untuk menikmati atau mendapatkan sesuatu karena ada larangan secara hukum. Penelitian ini bersifat kepustakaan dengan metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Dimana dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Adapun berdasarkan uraian latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian serta berdasarkan hasil analisis dalam penelitian dapat dikemukakan kesimpulan bahwa terdapat peraturan yang melarang praktek perjanjin nominee di ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Akibat hukumnya jika dibuat perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Sedangkan jika berdasarkan ketentuan penanaman modal yang lama, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968, memang belum diatur ketentuannya. Namun, pada dasarnya Perjanjian Nominee sebagai salah satu bentuk dari Perjanjian Innominaat harus tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUHPerdata termasuk asas-asas yang terkandung di dalam KUHPerdata yang berkaitan dengan Hukum Perjanjian.

---

The purpose of this thesis was to determine the nominee agreement in the legal provisions of capital investment in Indonesia. Nominee agreements tend to be used as a means of smuggling law. Due to the direct parties have no right or power to receive something because of some restrictions by law. This research is a based on literature, with normative research methode applied. Which in this research will be used statutes approach and case approach. As describe by the background, problem formulation, research purpose and analysis of this research, it is conclude that there are regulations that prohibit the practice of nominee agreement on the provisions of Article 33 paragraph (1) and (2) of Law No. 25 of 2007. So, with that regulation, any agreement contained the nominee share clause will be null and void. Meanwhile, under the terms of past investment, which regulated in Law No. 1 of 1967 and Law No. 6 of 1968, is not yet regulated. However, basically Nominee Agreement is one of Innominaat Agreement forms which is not specificly and explicitly regulated. Though in practise Innominaat Agreement should be in accordance to the provisions of Book III of Indonesia Civil Law including its principles which related to Agreement Law.

Abstrak :
ABSTRAK Skripsi ini membahas dan menganalisa mengenai pengajuan PKPU secara sukarela oleh PT. Asmin Koalindo Tuhup (AKT) sebagai debitor. Standard Chartered Bank Singapore Branch (SCB), sebagai kreditor separatis Pemegang jaminan corporate guarantee dan gadai saham mengajukan tagihan kepada PT. AKT sebagai penjamin yang melepaskan hak istimewanya sebagai penanggung. Pengurus menolak tagihan dan menyatakan perjanjian jaminan hapus demi hukum akibat terlanggarnya syarat objektif sahnya perjanjian terkait kausa yang halal karena belum diperolehnya izin dari Menteri sebagaimana dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2009. Bahwa Pengadilan Niaga telah menghomologasi perdamaian PT. AKT. Kemudian SCB mengajukan kasasi kepada MA namun ditolak. Penelitian ini hendak menjawab permasalahan bagaimana prosedur permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor, bagaimana kedudukan SCB atas hapusnya perjanjian jaminan dalam PKPU, bagaimana perlindungan hukum terhadap SCB sebagai kreditor yang beritikad baik ditinjau dari pertimbangan hakim dalam Putusan No. 07/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan No. 482K/Pdt.Sus-Pailit/2016, perjanjian fasilitas, perjanjian jaminan serta peraturan perudang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan bentuk yuridis normatif menggunakan sumber data sekunder. Dari hasil penelitian ini ditemukan hasil bahwa PKPU yang diajukan oleh Debitor harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, namun dalam kasus ini penerapannya tidak tepat dan merugikan salah satu kreditor separatis yakni SCB atas hapusnya perjanjian jaminan tersebut akibat perbuatan melawan hukum AKT. Pengurus PKPU seharusnya mengakui adanya piutang dari SCB dan mempertimbangkan pula fakta-fakta materil yang ada di persidangan. SCB sebagai pihak yang beritikad baik telah tidak memperoleh perlindungan hukum dari perjanjian fasilitas dan pihak terkait termasuk pengadilan. Oleh karena itu SCB perlu melakukan upaya hukum demi memperoleh sisa haknya yang belum terbayarkan.

---

ABSTRACT This thesis discusses and analyzes voluntary Suspension of Debt Payment (PKPU) Submissions by PT. Asmin Koalindo Tuhup (AKT) as the debtor. Standard Chartered Bank Singapore Branch (SCB), as a separatist creditor holders of Corporate Guarantee and Pledge of Shares that registering claim to PT. AKT as a Guarantor who has forfeited its privilege as the insurer. Curator has refused the claims and stated the guarantee agreement was void by law due to violation of the legal objective its agreement regarding the legal cause due to the fact that the permission from the Minister has not yet been obtained as stipulated in Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 18/2009. Then SCB submitted an appeal to the Supreme Court but was refused. This research wants to answer the problem of how the Suspension of Payment application procedure submitted by the debtor, how the position of SCB over the abolition of the guarantee agreement in PKPU, how the legal protection of SCB as a creditor in good faith is reviewed from the judges consideration in Case Number. 07 / Pdt.Sus-PKPU / PN.Niaga.Jkt.Pst and Case Number. 482K / Pdt.Sus-Pailit / 2016, facility agreements, guarantee agreements and statutory regulations. The research method used is qualitative with normative juridical by using secondary data. From the results of this study it was found that PKPU submitted by the debtor was not in accordance with the provisions in Law Number. 37/2004 concerning Bankruptcy and PKPU and harming one of the separatist creditors namely SCB for the abolition of the guarantee agreement due to acts against the AKT law. Curator on PKPU should admit the existence of credit from SCB and also consider the material facts in the trial. SCB has no legal protection from the facility agreement and all parties including the court. Therefore SCB needs to make legal remedies in order to obtain the remaining unpaid right.