Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tulisan menyampaikan análisis dan pembahasan tentang Undang-undang Perjanjian Internasional. Penulis artikel ini mengulas beberapa pasal yang dinilai sangat penting. Penulis juga membandingkan Undang-undang tersebut dengan Konvensi Wina yang dibuat pada tahun 1969 dan Konvensi 1986.

Abstrak :
Suatu pengantar pengetahuan dasar tentang Hukum Paten diuraikan secara garis-garis besar dalam buku kecil ini oleh dua penulis praktisi di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementrian Hukum dan HAM. Substansi yang dimuat dalam buku pengantar ini, adalah: BAB I Pendahuluan; BAB II Beberapa Perjanjian Internasional yang terkait dengan Pengaturan Paten di Indonesia; BAB III Perlindungan Paten di Indonesia; BAB IV Arti Informasi Paten, Penelusuran dan Pemetaan Informasi Paten; BAB V Isu-isu yang terkait dengan Hak. Para pembaca yang ingin mendapat pemahaman tentang apa itu Hak Paten, dapat memperolehnya dengan memiliki buku kecil ini yang membahas pelbagai pengetahuan ilmu tentang Hak Paten di Indonesia.Suatu pengantar pengetahuan dasar tentang Hukum Paten diuraikan secara garis-garis besar dalam buku kecil ini oleh dua penulis praktisi di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementrian Hukum dan HAM. Substansi yang dimuat dalam buku pengantar ini, adalah: BAB I Pendahuluan; BAB II Beberapa Perjanjian Internasional yang terkait dengan Pengaturan Paten di Indonesia; BAB III Perlindungan Paten di Indonesia; BAB IV Arti Informasi Paten, Penelusuran dan Pemetaan Informasi Paten; BAB V Isu-isu yang terkait dengan Hak. Para pembaca yang ingin mendapat pemahaman tentang apa itu Hak Paten, dapat memperolehnya dengan memiliki buku kecil ini yang membahas pelbagai pengetahuan ilmu tentang Hak Paten di Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Perjanjian internasional dianggap sebagai sumber hukum internasional yang tertinggi. Namun, pada prakteknya banyak negara yang mencoba melarikan diri dari kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional yang telah disepakati dengan alasan salah satunya bertentangan dengan hukum nasionalnya (doktrin atau konstitusinya). Dalam Vienna Convention on The Law Treaties 1969 ("VCLT") sendiri terdapat dua pasal yang mengatur hubungan antara hukum nasional dengan perjanjian internasional yang telah disepakati. Dengan jelas pada pasal 27 VCLT menyatakan bahwa hukum nasional tidak dapat dijadikan alasan pembenar sebuah negara tidak melakukan kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional. Dengan keberadaan pasal 27 VCLT tidak kemudian dapat mengabaikan pasal 46 VCLT. Ketentuan tersebut merupakan pengecualian dari pasal 27 VCLT yang diartikan secara negatif bahwa sebuah negara dapat mengajukan hukum nasionalnya sebagai alasan pembenar batalnya keterikatan terhadap perjanjian internasional, jika melanggar hukum nasional suatu negara terkait dengan kompetensi perwakilan pada saat menyatakan kesepakatannya terhadap perjanjian internasional, pelanggarannya nyata, dan menyangkut hal yang dasar dan penting. Prakteknya memang terdapat negara-negara yang mencoba untuk tidak melaksanakan kewajiban perjanjian internasional, contoh kasus La Grand, namun ICJ sudah mencoba untuk tetap menegakkan ketentuan dari pasal 27 VCLT, sedangkan pasal 46 VCLT jarang diajukan sebagai alasan pembenar. Skripsi ini berbentuk penelitian hukum yang menggunakan studi yuridis normatif.

---

ABSTRACT
Treaty is regarded to be the highest source of international law. However, in practice there are many countries which try to run away by the obligation that establishes from treaty, which one of the reasons is inconsistency with the national law (doctrine or constitution). Based on Vienna Convention on The Law of Treaties 1969 ("VCLT"), there are two articles that regulate the relation between national law and a ratified treaty. In accordance with article 27 VCLT, a state may not invoke their national law as justification not to exercise their treaty obligation. However, the existence of article 27 VCLT is without prejudice to article 46 VCLT. That article is the exception of article 27 VCLT which can be negatively stipulated that a state may invoke their national law as justification to cancel their consent to a treaty, if it violates their national law regarding the competency of a state representative, manifest, and fundamental of importance. In practice, many countries indeed tried to run away from their treaty obligation, for instance La Grand Case, however ICJ had tried to apply law in accordance with article 27 VCLT, in contrast article 46 VCLT is seldom invoked by states. This thesis is concluded as a legal research that uses normative legal method.

Abstrak :
ABSTRAK Fenomena globalisasi ekonomi menghantarkan para aktor pelaku hubungan internasional, khususnya negara dan organisasi, ke dalam suatu hubungan yang lebih kompleks khususnya dalam bidang perdagangan internasional. Tindakan negara-negara yang pada awalnya melakukan kerjasama ekonomi dan perdagangan dalam konteks region (wilayah) kini meluas ke region lainnya dan dijewantahkan dalam bentuk perjanjian internasional tentang integrasi ekonomi internasional. Dalam hal ini, organisasi internasional sebagai wadah perserikatan negara-negara dalam suatu region kerap mengambil bagian dalam proses pengikatan diri dalam perjanjian internasional tentang integrasi ekonomi. Adapun mekanisme pengikatan diri dan pemberlakuan perjanjian ini kepada negara-negara anggota organisasi bergantung pada bagaimana anggaran dasar dan peraturan internal organisasi mengaturnya, termasuk mengenai pengaturan kapasitas siapa yang tampil untuk mengikatkan diri dengan pihak ketiga. Dalam ASEAN sendiri, komitmen mengenai pelaksanaan integrasi ekonomi dalam skala global telah menjadi komitmen yang diambil oleh negara-negara anggota ASEAN dalam cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pengikatan diri dengan pihak ketiga terkait dengan integrasi ekonomi ini dilakukan ASEAN sebagai wujud kolektif negara-negara anggota yang berarti setiap negara anggota mewakili negaranya masing-masing dalam perjanjian multilateral. Indonesia selaku negara anggota ASEAN telah berkomitmen untuk turut dalam integrasi ekonomi yang dilakukan ASEAN dengan pihak ketiga. Dalam skripsi ini akan dijelaskan mengenai tantangan bagi Indonesia dalam melakukan hal tersebut, khususnya dari tinjauan hukum nasional Indonesia.

---

ABSTRACT The phenomenon of economic globalization has brought actors in international relations, especially states and organizations, into a more complex relationship in the field of international trade. The actions of states cooperation in economy and trade in the region are now extended to other regions and it is concluded in the form of international agreements on international economic integration. In this case, international organizations as a union of states take part in the process of concluding international agreements on economic integration. The mechanism of concluding and implementing this agreement to the member states depends on how the constitution and internal regulations of the organization regulate, including the regulation of the capacity to represent to bind themselves with third parties. Within ASEAN itself, the implementation of economic integration on a global level have become a commitment taken by ASEAN member states in the ASEAN Economic Community Blueprint. Concluding the agreement with third parties related to economic integration is carried out by ASEAN as a collective noun of member states, meaning that each member states represents their respective territorial in multilateral agreements. Indonesia as an ASEAN member state has committed to participate in economic integration carried out by ASEAN with third parties. This thesis will explain the challenges for Indonesia in implementing the agreement, particularly from the point of view of Indonesia's national law.

Abstrak :
Good governance perlu diimplementasikan tidak hanya di sektor privat, namun juga sektor publik. Sebagai wujud dari implementasi Good Public Governance (GPG), Kementerian Keuangan telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan terkait Automatic Exchange of Information (AEOI). Dengan adanya kebijakan AEOI, Kementerian Keuangan dapat memperoleh akses yang luas untuk mengumpulkan informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan demi penguatan basis data perpajakan sehingga dapat memenuhi kebutuhan penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan AEOI di Kementerian Keuangan berdasarkan pedoman OECD dan menganalisis pelaksanaan kebijakan AEOI sebagai upaya implementasi GPG di Kementerian Keuangan berdasarkan pedoman Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG). Dalam kaitannya dengan implementasi GPG, penulis menggunakan pedoman yang dibuat oleh KNKG sebagai acuan. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder seperti peraturan-peraturan, laporan dan dokumen terkait AEOI. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kementerian Keuangan telah menerapkan AEOI sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh OECD. Implementasi AEOI di Kementerian Keuangan juga telah selaras dengan nilai-nilai GPG menurut pedoman KNKG. ......Good governance needs to be implemented not only in the private sector, but also in the public sector. As a manifestation of the implementation of Good Public Governance (GPG), the Ministry of Finance has committed itself to international agreements in the field of taxation related to Automatic Exchange of Information (AEOI). With the AEOI policy, the Ministry of Finance can gain broad access to collect financial information for tax purposes in order to strengthen the tax database so that it can meet the needs of tax revenues. This study aims to analyze the AEOI policy in the Ministry of Finance based on the OECD guidelines and analyze the implementation of the AEOI policy as an effort to implement GPG in the Ministry of Finance based on the Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) guidelines. In relation to the implementation of the GPG, the authors use the guidelines made by the KNKG as a reference. The data used are primary data obtained through interviews and secondary data such as regulations and reports related to AEOI. This study concludes that the Ministry of Finance has implemented AEOI according to the guidelines set by the OECD. The implementation of AEOI at the Ministry of Finance is also aligned with GPG values according to the KNKG guidelines.

Abstrak :
This new edition of a textbook first published in 2000 provides a comprehensive account of the law of treaties from the viewpoint of an experienced practitioner. As such, it is the first, and only, book of its kind. Aust provides a wealth of examples of the problems experienced with treaties on a daily basis, not just when they are the subject of a court case. He explores numerous precedents from treaties and other related documents, such as memorandums of understanding (MOUs), in detail. Using clear, accessible language, the author covers the full extent of treaty law, drawing examples from both treaties and MOUs. Modern Treaty Law and Practice is essential reading for teachers and students of law, political science, international relations and diplomacy, who have an interest in treaties.