Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Mengingat pelayanan izin usaha sebagai salah satu bentuk pelayanan publik yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dari segi hukum kegiatan pemberian perizinan ini haruslah menerapkan peraturan yang konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, peraturan yang terkait dengan pembenahan pelayanan perizinan usaha di Provinsi DKI, coba dilihat dalam tiga hal, yaitu: 1. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan yang terkait pembenahan pelayanan perizinan. 2. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi terkait pembenahan pelayanan perizinan. 3. Pengaruh pelaksanaan peraturan mengenai pembenahan pelayanan perizinan terhadap perekonomian. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui konsistensi penerapan peraturan mengenai izin usaha di Provinsi DKI Jakarta dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengetahui peranan hukum dalam pembangunan ekonomi terkait pelayanan perizinan dan hasil evaluasi atas dampak pelaksanaan hukum dalam pembenahan pelayanan perizinan. ......Given the services business license as a form of public service have been defined in legislation, licensing provision of law activities should be implemented consistently with laws and regulations. In this research, regulatory services related to business licensing reform in the province of Jakarta was observed in three ways, namely: 1. Synchronization and harmonization of laws and regulations regarding licensing of service improvement. 2. The role of law in economic development related to revamping the licensing service. 3. Effect of implementation of rules regarding the licensing of service improvement to the economy. Goals to be achieved in this study was to determine the consistency of application of the rules regarding a business permit in the province of Jakarta with the legislation in force, knowing the role of law in economic development related to services licensing and implementation in evaluation on the impact of licensing laws reformation.

Abstrak :
Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan salah satu program dari pemerintah yang bertujuan untuk menyukseskan amanat Undang-Undang Cipta Kerja terutama pada sektor percepatan perizinan berusaha. Pada implementasinya, respon terhadap permohonan perizinan usaha berbasis risiko sepenuhnya menggunakan portal daring Online Single Submission (OSS). Permasalahan terjadi ketika pejabat/lembaga administrasi publik terkait tidak kunjung memproses permohonan izin usaha milik pelaku usaha. Ditambah lagi ketika hadir jenis usaha yang tidak memiliki pengaturan mengenai jangka waktu proses permohonan izin usaha dalam Standar Pelayanan atau Service Level Agreement (SLA). Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian masalah pada tingkatan kebijakan perizinan usaha berisiko tanpa batas waktu melalui mekanisme fiktif positif. Penelitian ini menggunakan teori good governance yang dikemukakan oleh Henk Addink (2019). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam sebagai data primer dan studi literatur sebagai data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah illustrative method. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan good governance pada proses permohonan izin usaha berisiko tanpa batas waktu terlaksana dengan cukup baik sesuai dengan indikator yang ada. Penerapan fiktif positif sebagai konsekuensi dari keadaan administrative silence dalam praktik perizinan usaha telah diatur dengan sedemikian rupa lewat peraturan umum dan peraturan sektor. ......Risk-based business licensing is one of the government's programs which aims to make the mandate of the Job Creation Law a success, especially in the sector of accelerating business licensing. In its implementation, responses to requests for risk-based business licensing completely use the Online Single Submission (OSS) online portal. Problems occur when relevant government officials/institutions fail to process business permit applications. What's more, when there are types of businesses that do not have regulations regarding the time period for the business permit application process in the Service Standards or Service Level Agreement (SLA). Therefore, this research aims to analyze problem solving at the risky business licensing policy level without time limits through positive fictitious mechanisms. This research uses the good governance theory put forward by Henk Addink (2019). The research approach used is a qualitative approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews as primary data and literature studies as secondary data. The data analysis used is an illustrative method. The results of this research show that the implementation of good governance indicators in the application process for risky business permits without time limits was carried out well. The application of positive fiction as a consequence of administrative silence in business licensing practices has been regulated in such a way through general regulations and sector regulations.

Abstrak :
Gas merupakan salah satu cabang produksi yang penting bagi negara dan oleh karena itu pengelolaannya tunduk ke dalam pengaturan Pasal 33 UUD 1945. Pengertian 'penguasaan oleh negara', yaitu mengatur (regelen), mengurus (bestuuren), mengelola (beheeren), dan mengawasi (toezichthouden) di tangan Pemerintah, sebagai penyelenggara 'penguasaan oleh negara' dimaksud, atau badan-badan yang dibentuk untuk tujuan itu. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor Nomor 22 Tahun 2001 dan peraturan pelaksanaannya, maka kegiatan usaha gas bumi melalui pipa dilaksanakan dengan mekanisme unbundling, dimana pengusahaannya dibagi menjadi: (i) usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa, dan (ii) usaha niaga gas bumi melalui pipa. Dari sisi regulator Kementerian ESDM cq. Ditjen Migas untuk pengaturan (regulasi, kebijakan) dalam bentuk Izin Usaha, dan BPH Migas untuk mengurus, mengelola dan mengawasi dalam bentuk Hak Khusus serta SKK Migas dalam pemberian alokasi pasokan gas. Permasalahan yang terjadi adalah adanya tumpang tindih pengurusan antara Ditjen Migas yang menerbitkan Izin Usaha dan BPH Migas yang menetapkan Hak Khusus, serta SKK Migas yang memberikan alokasi pasokan gas, sehingga terkesan ada jenjang perijinan yang menyebabkan kurang efisien dan menimbulkan usaha dan biaya yang tidak perlu, timbul banyak trader sebagai implikasi pemberian izin usaha dan liberalisasi infrastruktur jaringan pipa menimbulkan ketidakefisienan yang disebabkan kurangnya penegakkan hukum/aturan (kurang diurus, dikelola dan diawasi), peraturan yang kurang sesuai, ada kesenjangan, tidak jelas, atau menimbulkan grey area atau multi tafsir (kurang diatur), dan kombinasi keduanya. Regulasi gas bumi di Indonesia lebih liberal dari negara-negara liberal seperti di AS dan Eropa sehingga perlu di tata ulang regulasi gas bumi Indonesia yang sesuai dengan amanat konstitusi, yaitu pasal 33 UUD 45 dengan konsep Agregator (Wholesale) Gas Bumi, dan menata ulang regulasi dengan fokus pada aspirasi nasional, Pengembangan Infrastruktur, Hak Khusus Keselarasan di sepanjang rantai nilai gas, Penentuan Tarif, PSO + Customer Protection, VIC - TSO/DSO + Shipper, Penggunaan Gas sebagai Bahan Bakar Transportasi, Penegakkan Regulasi oleh Pemerintah.

---

Natural Gas is one of the branches of production that are important to the state and therefore its management is subject to the provisions of Article 33 of the 1945 Constitution. "control by the state" defines as to regulate (regelen), administer (bestuuren), manage (beheeren), and supervise (toezichthouden) in the hands of the Government, as the organizers, or institution established for that purpose. With the enactment of Law No. No. 22 of 2001 and its implementing regulations, the business activities of natural gas through the pipeline should be a unbundling mechanism, where exertion is divided into: (i) transportation of natural gas through pipeline, and (ii) trading of natural gas through pipeline. From the side of the regulator which the Ministry of Energy and Mineral Resources cq. Directorate General of Oil and Gas for the regulation (regulatory, policy) in the form of the "Business License", and BPH Migas to administer, manage and supervise in the form of "Privilege" and SKK Migas for assignment gas supply allocation. The problem that occurs is the existence of overlapping arrangement between the Directorate General of Oil and Gas which publishes Business License and BPH Migas which establishes Privilege, and SKK Migas for assignment gas supply allocation, so it seems there are levels of licensing that lead to less efficient and generate more efforts and unnecessary costs, many traders arise as implication to business licensing and pipelines infrastructure liberalization creating inefficiency due to lack of enforcement of laws and or rules (less administer, less managed and supervised), lack of appropriate regulations, there is a gap of regulations, the regulations not clear, or cause gray area or multiple interpretations (less regulated), and a combination of all. Natural gas regulation in Indonesia is more liberal than liberal countries such as the US and Europe so the need to reset the Indonesian natural gas regulations as mandated by the Constitution, namely Article 33 of the 1945 Constitution with the concept of Natural Gas Aggregators (Wholesale) and rearranging regulation with a focus on National Aspirations, Infrastructure Development, Special rights Alignment along the gas value chain, Determination of Rates, PSO + Customer Protection, VIC - TSO / DSO + Shipper, Use of Natural Gas as Transportation Fuel, Enforcement Regulation by the Government.