Abstrak :
Latar Belakang : Disfungsi seksual dialami oleh 22-86% perempuan pada periode pascapersalinan. Alasan yang dikemukakan untuk menunda hubungan seksual adalah kekhawatiran mengenai nyeri perineum, perdarahan, dan kelelahan. Disfungsi seksual seringkali tidak disadari, baik oleh pasien maupun oleh klinisi. Penelitian ini dilakukan untuk menilai fungsi seksual perempuan dalam waktu enam bulan setelah melahirkan spontan. Metode : Penelitian ini merupakan studi potong lintang menggunakan kuesioner female sexual function index (FSFI) yang didistribusikan di antara 47 responden dalam periode September-Desember 2012. Tiap hasil individu digunakan untuk menilai fungsi seksual secara umum dan disfungsi seksual per domain. Karakteristik responden kemudian dianalisis bivariat dengan disfungsi seksual. Hasil : Dalam enam bulan setelah persalinan spontan, 44 responden (93,6%) telah memulai kembali aktivitas seksual. Dari 47 responden, 27 (57,5%) menderita disfungsi seksual. Nilai p untuk analisis bivariat antara kelompok usia, tingkat pendidikan, paritas, derajat robekan perineum, status menyusui dan disfungsi seksual secara berturut-turut, yaitu: 0,064; 0,437; 0,836; 0,761; 0,723. Kesimpulan : Tidak ada perbedaan bermakna antara berbagai variabel yang dianalisis dengan disfungsi seksual, baik secara umum maupun per domain, dalam periode enam bulan pascapersalinan spontan. ...... Background : Sexual dysfunction is experienced by 22-86% women after giving birth. The reasons to delay resuming sexual intercourse is due to anxiety about perineal pain, bleeding, and fatigue. Sexual dysfunction is usually unnoticed either by patients or clinicians. This study was conducted to assess sexual function in women during six months period after spontaneous delivery. Methods : This was a cross-sectional study using female sexual function index (FSFI) questionnaires which were distributed among 47 subjects during period of September-December 2012. Each individual results was assessed for general sexual function and per domain sexual dysfunction. Subjects characteristics were analyzed bivariately with sexual dysfunction prevalence. Results : During six months after spontaneous delivery, 44 subjects (93.6%) had resumed sexual activity. Out of 47 subjects, 27 (57.5%) suffered from sexual dysfunction. P value for bivariate analysis between patients? age group, education level, parity, perineal rupture, breastfeeding and sexual dysfunction status were respectively 0.064; 0.437; 0.836; 0.761; 0.723. Conclusion : There was no significant difference between various variables analyzed and sexual dysfunction, either general or per domain, in six months period after spontaneous delivery.

Abstrak :

ABSTRAK

Skripsi ini meninjau hak yang dimiliki oleh investor asing untuk berperkara melalui arbitrase ICSID melawan negara yang telah memberikan pernyataan pengunduran dari Konvensi Washington, berdasarkan ketentuan pada Pasal 71 dan 72 Konvensi Washington. Pasal 71 dan 72 Konvensi Washington mengatur hak dan kewajiban negara terkait pemberitahuan pengunduran dari Konvensi Washington dan hak investor beperkara melawan negara yang memberikan pernyataan keluar dari Konvensi Washington. Meskipun negara memiliki hak untuk keluar dari Konvensi Washington, hal tersebut tidak menghentikan gugatan investor asing setelah pemberitahuan pengunduran tersebut diberikan. Hal ini disebabkan oleh ambiguitas Pasal 71 dan 72 Konvensi Washington terkait hak investor untuk berperkara melawan negara yang memberikan pemberitahuan pengunduran Konvensi Washington. Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk meninjau penerapan ketentuan Pasal 71 dan 72 Konvensi Washington terkait hak investor berperkara melawan negara yang memberikan pernyataan pengunduran dari Konvensi Washington dalam kasus Venoklim v. Venezuela, Blue Bank International v. Venezuela, Separate Opinion Arbiter Christer Soderlund, Blue Bank International v. Venezuela, dan Fabrica v. Venezuela. Hak investor tersebut akan dilhat berdasarkan interpretasi Pasal 71 dan 72 Konvensi Washington, dampak pemberitahuan pengunduran dari Konvensi Washington terhadap persetujuan negara terhadap arbitrase ICSID, maupun dokumen-dokumen penunjang dalam pembentukan Konvensi Washington. Berdasarkan pandangan yang terdapat pada empat hal tersebut, persetujuan negara dibutuhkan untuk memberikan investor hak berperkara melawan negara yang telah memberikan pernyataan pengunduran dari Konvensi Washington. Akan tetapi, interpretasi Pasal 71 dan 72 Konvensi Washington terkait persetujuan tersebut berbeda-beda.

 

---

ABSTRACT

This thesis provides an overview of Foreign Investors rights to arbitration against States that have denounced the Washington Convention based on Article 71 and 72 of the Washington Convention. Article 71 and 72 of the Washington Convention governs the rights and obligations of States concerning denunciation of the Washington Convention and investors rights to ICSID arbitration against States that have denounced the Washington Convention. Although States have the right to denounce the Washington Convention at any time, this does not stop investors from litigating against States that have denounced the Washington Convention. This is due to the ambiguity of Article 71 and 72 of the Washington Convention concerning the scope of rights that investors have to arbitration against such States. The Thesis employs a juridical-normative methodology to analyze the implementation of the rights of investors to arbitrate against States that have denounced the Washington Convention based on Article 71 and 72 of the Washington Convention in the cases of Venoklim v. Venezuela, Blue Bank International v. Venezuela, the Separate Opinion of Christer Soderlund in Blue Bank International v. Venezuela, and Fabrica v. Venezuela. Such investors rights are seen from an interpretation of Article 71 and 72 of the Washington Convention, the effects of denunciation towards the States consent to arbitrate, and other supporting documents and articles of the Washington Convention. Based on the four abovementioned arbitral tribunals and arbitrators opinion, the consent of the state is necessary to an investors rights to initiate arbitration against a denouncing State. However, the interpretation concerning Article 71 and 72 concerning such consent, and the definition of State consent to ICSID arbitration is differently interpreted from one another.