Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pajak sebagai alat untuk meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan negara membutuhkan suatu sistem pengawasan oleh aparat pajak. Pemeriksaan pajak sebagai suatu bentuk pengawasan oleh fiskus merupakan media bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak, untuk itu diperlukan suatu sistem pemeriksaan yang efektif. Sistem pemeriksaan yang efektif tidak akan tercipta tanpa adanya dukungan dari administrasi pemeriksaan yang efektif dan bersifat informatif. Salah satu bentuk administrasi pemeriksaan adalah perekaman Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3). Karena itulah diperlukan suatu perekaman SP3 yang efektif. Dalam skripsi ini, penulis mengajukan 2 (dua) pertanyaan penelitian, yaitu sejauh mana efektivitas perekaman SP3 dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Penelitian dilakukan pada seksi PPh Badan dan seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP) di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru II (KPP JKB Dua). Analisis yang dipakai menggunakan metode deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan 2 (dua) teknik, yaitu dengan studi literatur dan pengumpulan data di lapangan melalui wawancara. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa perekaman SP3 pada seksi PPh Badan telah berjalan efektif, sedangkan pada seksi TUP tidak berjalan efektif. Ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi efektivitas tersebut, yaitu: faktor kuantitas petugas perekam, faktor rentang waktu penyampaian SP3 dan faktor kelengkapan data. Ke-3 faktor ini memberikan pengaruh yang sama besar terhadap efektivitas perekaman SP3. Saran yang diberikan penulis berkaitan denga hasil analisis adalah seksi TUP hendaknya bersikap lebih proaktif dalam usahanya untuk melengkapi data yang dibutuhkan guna melaksanakan proses perekaman SP3.

Abstrak :
Tujuan penulisan skripsi ini adalah membahas fungsi kalimat yang mengandung perintah dan aspek sosiolinguistik yang terdapat pada masing-masing kalimat tersebut. Pengumpulan data diperoleh dari dialog-dialog dalam drama Pygmalion karya George Bernard Shaw. Hasil analisis menunjukkan jenis-jenis kalimat yang mengandung perintah: kalimat interogatif sebanyak 7 kalimat (8,2%), kalimat deklaratif 17 kalimat (20%), kalimat conditional 3 kalimat (3,5%) dan kalimat imperatif 58 kalimat (68,2%). Dan pemakaian fungsi kalimat 'menyatakan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan' memiliki prosentase tertinggi yaitu 53 kalimat ( 62,3% ) bila dibandingkan dengan 6 fungsi lain. Ragam bahasa yang digunakan adalah gabungan dari ragam bahasa biasa (45,9%) ragam bahasa resmi (17,6%) dan ragam bahasa tidak resmi (36,5%). . Kesimpulan yang diperoleh : 1. Drama Pygmalion menggunakan jenis kalimat imperatif sebanyak 68,2%. 2. Sebagian besar menggunakan ragam bahasa biasa (Neutral LangoMe) 45,9%. 3. Dengan fungsi kalimat menyatakan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan 62,3%.

Abstrak :
Penelitian tentang kalimat perintah dalam majalah resep masakan ini dilakukan untuk mencari bentuk verba pola-pola dan kalimat perintah yang digunakan dalam suatu resep masakan. Apakah kalimat perintah yang terdapat dalam suatu resep masakan sama dengan teori kalimat perintah yang diuraikan oleh para ahli bahasa? Penelitian ini bertujun untuk mendeksripsikan pola kalimat perintah yang digunakan dalam suatu resep masakan. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan verba-verba yang mengisi kalimat-kalimat perintah dalam resep masakan. Penelitian ini juga akan mengungkapkan persamaa atau perbedaan kalimat perintah dalam resep masakan dengan teori kalimat perintah yang dipaparkan oleh Alwi, dkk (2003), Chaer (2006), Keraf, dan Harimurti (1999). Ada dua buah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. SUmber data yang pertama adalah majalah resep masakan Selera yang diterbitkan oleh PT Temprina Media Grafika SUmber data yang kedua adalah majalah resep masakan Sedap yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Kedua majalah tersebut adalah majalah edisi bulan Juli 2007. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini meliputi konsep kalimat, kalimat perintah, fungsi sintaksis, kelas kata verba dan nomina, serta proses morfologis yang...

Abstrak :
Penelitian ini membahas makna-makna ’amr dalam surat An-Nisa. Kalimat perintah adalah kalimat pertama yang diwahyukan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dalam surat Al-‘Alaq ayat 1-5. Surat An-Nisa adalah surat urutan keempat di dalam Al Qur’an yang berisi tentang takwa, keluarga, waris dan ilmu penting lainnya. Penelitian ini menganalisis makna ’amr dalam surat An-Nisa menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teori yang digunakan yaitu teori makna ’amr yang dikemukakan oleh Ali Al-Jarim dan Musthafa Amin dalam buku Al-Balagah al-Wadihah (2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ayat mana saja dalam surat An-Nisa yang terdapat ’amr dan apa saja makna dari ’amr yang terdapat dalam surat An-Nisa. Ali Al-Jarim dan Musthafa Amin membagi makna ’amr menjadi 10 jenis. Di dalam surat An-Nisa, peneliti menemukan 101 kalimat ’amr yang terbagi menjadi 7 jenis makna ’amr dengan rincian sebagai berikut: makna haqiqi 54 kalimat, irsyad 32 kalimat, du‘a 3 kalimat, tamanni 1 kalimat, takhyir 2 kalimat, taswiyah 4 kalimat, dan ibahah 5 kalimat. ......This study discusses the meaning of ’amr in surah An-Nisa. Command sentence is the first sentence that was revealed through Jibril to Prophet Muhammad in surah Al-‘Alaq verses 1-5. Surah An-Nisa is the fourth surah in order in Al-Qur'an which discusses takwa, family, inheritance, and other important knowledges. This study analyzes ’amr meanings in surah An-Nisa using a qualitative descriptive method and using theory of ’amr meanings by Ali Al-Jarim and Mustafa Amin in their book Al-Balagah al-Wadihah (2017). This study aims to find out which verses in surah An-Nisa that contain ’amr and what are the meanings of ’amr which contained in surah An-Nisa. Ali Al-Jarim and Mustafa Amin divided ’amr meanings into 10 types. In surah An-Nisa, researcher found 101 ’amr sentences which were divided into 7 types of ’amr meanings with the following details: the meaning of haqiqi 54 sentences, irsyad 32 sentences, du‘a 3 sentences, tamanni 1 sentence, takhyir 2 sentences, taswiyah 4 sentences, and ibahah 5 sentences.

Abstrak :
Penelitian mengenai ujaran perintah BP dan padanannya dalam BI bertujuan untuk menunjukkan bentuk padanan ujaran perintah BP dalam bahasa Indonesia. Sumber data terdiri dari lima karya bahasa Prancis serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian korpus. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori-teori dalam wawasan terjemahan, semantik, dan sintaksis. Dari wawasan terjemahan terdiri dari teori perpadanan dalam terjemahan yang mencakup perpadanan tekstual dan kesejajaran bentuk serta tentang probabilitas perpadanan; dari wawasan semantik terdiri dari, teori tentang perintah dan klasifikasi ujaran perintah; dan dari wawasan sintaksis terdiri dari teori mengenai tipe kalimat. Dari 134 data ujaran perintah yang terkumpul diklasifikasikan atas: suruhan, permintaan, larangan, ajakan/bujukan, nasihat, harapan, dan izin. Kemudian dari segi bentuk kalimat yang mengungkapkan ujaran perintah tersebut, data dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: ujaran perintah yang diungkapkan dengan kalimat imperatif dan ujaran perintah yang diungkapkan dengan kalimat non-imperatif. Setelah menganalisis penerjemahan ujaran perintah BP dan melihat padanannya dalam BI, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Ujaran perintah BP semuanya mendapat padanan berupa ujaran perintah juga dalam BI. Berdasarkan klasifikasi ujaran perintah, semua jenis ujaran perintah BP mendapat padanan yang sama dalam BI. Dari segi bentuknya, ujaran perintah BP sebagian besar diungkapkan dengan kalimat imperatif dan padanannya dalam BI sebagian besar juga diungkapkan dengan kalimat imperatif BI. Ujaran perintah BP yang diungkapkan dengan kalimat non-imperatif terdiri dari kalimat deklaratif dan kalimat interogatif. Ujaran perintah yang berbentuk kalimat deklaratif mendapat padanan dalam BI berupa ujaran perintah yang diungkapkan dengan kalimat deklaratif dan imperatif. Sedangkan yang berbentuk kalimat interogatif semuanya mendapat padanan dengan bentuk yang sama dalam BI.

Abstrak :
Teks komersial seperti teks iklan dan teks surat edaran berperan tidak saja untuk memperkenalkan suatu barang atau produk yang ditawarkan, melainkan juga untuk mengajak, mempengaruhi, menganjurkan, menyarankan atau menyuruh seorang penerima atau seorang konsumen untuk mau membeli atau mempergunakan produk yang ditawarkan. Gaya bahasa yang dipergunakan untuk keperluan itu adalah selalu bentuk perintah (Liliweri, 1992: 33).

Perintah dapat dikemukakan dengan bentuk kalimat yang berbeda-beda, tetapi bermakna sama yaitu sebuah perintah. Berdasarkan pendapat Geerts {1983) di dalam bahasa Belanda terdapat tiga bentuk kalimat perintah dengan menggunakan subjek dan enam bentuk kalimat perintah tanpa menggunakan subjek. Permasalahan yang muncul adalah bentuk kalimat perintah yang mama yang banyak dipergunakan di dalam teks komersial bahasa Belanda seperti teks iklan yang terdapat di dalam majalah dan teks surat edaran penawaran produk dari suatu bank.

Penelitian dilakukan dengan mengadakan studi pustaka dan melakukan pengujian. Melalui studi pustaka diperoleh data menge_nai bentuk-bentuk kalimat perintah bahasa Belanda. Pengumpulan data yang berhubungan dengan penggunaan bentuk kalimat perintah di dalam teks komersial dilakukan dengan. mengadakan pengujian di lima belas majalah dan empat edaran yang berbeda sasaran pembaca atau konsumennya. Data yang diperoleh dari kelima belas majalah dan keempat surat edaran tersebut adalah berupa persentase peng_gunaan bentuk kalimat perintah secara umum dan jugs di tiap pembagian kategori pembaca atau konsumen.

Hasilnya menunjukkan bahwa secara umum persentase tertinggi penggunaan bentuk kalimat perintah adalah bentuk kalimat perintah bentuk dasar + Sisa (51,91%), kedua adalah bentuk kalimat perintah S + VF + Sisa (25,19%) dan ketiga adalah bentuk kalimat perintah baru di luar sembilan bentuk kalimat perintah yang diberikan oleh Geerts (9,16%). Selanjutnya secara berurutan penggunaan bentuk-bentuk kalimat perintah adalah: Bentuk kalimat perintah Sisa + Infinitif (6,49%), bentuk kalimat perintah Bentuk dasar Sisa (3,44%), bentuk kalimat perintah VF + S + Sisa(2,48%), bentuk kalimat perintah Infinitif Sisa (0,57%), bentuk kalimat perintah VF + S+ Sisa ? (0,38%) dan bentuk kalimat perintah Bentuk perfektum (0,38%). Sedangkan bentuk kalimat perintah Bentuk pluperfektum sama sekali tidak pernah dipergunakan.

---

Abstrak :
Buku ini berisi tentang peritah-perintah yang dianjurkan oleh agama islam serta larangan-larangan dalam islam.

Abstrak :
ABSTRAK
Peranan nabi dalam kitab Perjanjian Lama merupakan pelayanan yang signifikan, karena nabi dipandang sebagai pengantara untuk bertindak atas nama Allah sendiri. Namun jika seorang nabi yang dipakai TUHAN itu berdusta, apakah ia masih layak untuk dipakai untuk menggenapi perintah atau firmanNya. Dengan menelusuri narasi kitab 1 Raja 13 perihal seorang nabi tua yang berdusta kepada abdi Allah yang dipakai TUHAN untuk menyatakan hukumanNya kepada raja Yeroboam, setiap orang Kristen khususnya para pelayan TUHAN dapat membedakan bahwa dipakai dan diperkenan oleh Allah merupakan dua hal yang berbeda.

Abstrak :
Moral reminder Sepuluh Perintah Tuhan telah diuji dapat mengurangi perilaku tidak etis secara signifikan walaupun individu mendapat godaan untuk berperilaku tidak etis. Godaan tersebut tidak akan berpengaruh apabila individu memiliki perhatian penuh terhadap standar moralnya dan internal reward mechanism yang berfungsi dengan baik melalui pemberian moral reminder. Pada penelitian ini, penulis hendak menguji kembali pengaruh moral reminder Sepuluh Perintah Tuhan terhadap perilaku tidak etis pada siswa kelas 3 SMA yang beragama Nasrani. Hasil uji statistik independent sample t-test menunjukkan bahwa partisipan yang diberikan moral reminder melalui tugas menulis Sepuluh Perintah Tuhan memiliki rata-rata ketidakjujuran lebih tinggi M = 0,24; SD = 0,60 dibandingkan partisipan yang tidak diberikan moral reminder dengan tugas menulis sepuluh judul film M = 0,05; SD = 0,28. Perbedaan mean tidak signifikan, t 58,64 = 1,98 ; p > 0,05. Akibatnya, siswa tetap berperilaku tidak jujur saat melaporkan skor jawaban pada eksperimenter meskipun diberikan moral reminder Sepuluh Perintah Tuhan. Hal itu terjadi karena moral reminder hanya meningkatkan atensi partisipan terhadap standar moralnya, tetapi internal reward mechanism tidak berfungsi dengan baik. ......Moral reminder the Ten Commandments been tested could reduce unethical behavior significantly although individual received the temptation to behave unethical. The temptation would not affect if individual having full attention towards moral standard and internal reward mechanism functioning well through the provision of moral reminder. In this research, the writer is about to examine more the moral reminder 'Ten Commandments' on the students of 3rd grade of high school whose religion is Christian. The result of the independent sample t test has shown that the participants who were given moral reminder by having 'Ten Commandments' task have the higher level of dishonesty M 0,24 SD 0,60 compared with those who were not with the task writing 10 names of movies M 0,05 SD 0,28 . The difference of mean was not significant is t 58,64 1,98 p 0,05. As the consequence, students are still being dishonest during reporting their results to the experimentalist even though they were given moral reminder. This is because moral reminder just increased participant attention towards moral standard, but internal reward mechanism did not function properly.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini mencari jawaban mengenai kriteria apa yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam menerapkan ketentuan Pasal 51 KUHP tentang melaksanakan perintah jabatan sebagai alasan penghapus pidana, pada Putusan No. 572 K/Pid/2003 tentang kasus korupsi dana non-budgeter bulog Akbar Tandjung. Kriteria dalam putusan tersebut selanjutnya akan dijadikan tolok ukur untuk menguji konsistensi Mahkamah Agung dalam menerapkan ketentuan Pasal 51 KUHP terhadap lima putusan lain yang sejenis. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer serta sekunder, melalui alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dan kajian disimpulkan bahwa dalam Putusan No. 572 K/Pid/2003, Mahkamah Agung menggunakan dua kriteria untuk menerapkan Pasal 51 KUHP, yaitu ldquo;perintah harus diberikan berdasarkan suatu jabatan kepada bawahan dalam hubungan kerja yang bersifat hukum publik rdquo;; dan ldquo;perintah harus merupakan perintah jabatan yang diberikan oleh kekuasaan yang berwenang rdquo;. Akan tetapi dua kriteria tersebut tidak selalu konsisten diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam lima putusan lainnya, padahal konsistensi Mahkamah Agung dalam menerapkan Pasal 51 KUHP akan memudahkan dalam penerapan hukum dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

---

ABSTRACT
This thesis seeking the answer of the criteria that being used by the Supreme Court of Indonesia, when applying the article 51 of criminal code about execution of an official order as an exclusion of criminal punishment in corruption case of Bulog Non Budgeter Fund by Akbar Tandjung Case No 572 K Pid 2003 . The criteria will be used to examine the consistency of Indonesian Supreme Court when applying the article 51 of criminal code in another five 5 similar corruption cases. The methodology that being used in this thesis is juridical normative with secondary data that consist of primary and secondary law material and using literature review as the data collection instrument. The conclusion of this thesis are the Indonesian Supreme Court uses two criteria when applying the article 51 of criminal code in Akbar Tandjung case. The first criteria is the order must be given based on an ldquo office rdquo which there is a public legal relation between the order giver and receiver, and the second criteria is the order must be given by an official office. In the end, the Supreme Court rsquo s not always consistent in using this two criterias in another five case whereas the consistency of Indonesian Supreme Court when applying the article 51 of penal code will simplify the application of the law and fulfil the justness of the people.