Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis pengaruh kawasan konservasi laut KKL terhadap produksi perikanan tangkap di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel dari 32 provinsi di Indonesia selama periode 2010 ndash; 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio luas KKL/laut secara signifikan berpengaruh positif terhadap produksi perikanan tangkap di Indonesia dengan nilai elastisitas sebesar 0,007. Selain rasio luas KKL/laut, variabel yang secara signifikan berpengaruh positif adalah variabel perahu, rumah tangga perikanan, alat penangkapan ikan, dan trip. Pengaruh rasio luas KKL/laut dan variabel lain yang signifikan bersifat inelastis dengan kondisi skala hasil yang menurun.

---

The aim of the research was to analyse the effect Marine Protected Area MPA to capture fisheries in Indonesia. The research method was regression data panel from 32 provinces in Indonesia during 2010 2014. The results show that MPA's size sea ratio gives a significant positive effect to capture fisheries production in Indonesia with elasticity value of 0.007. Beside MPA's wide sea ratio, other variable, namely number of fishing boat, number of fishing household, number of fishing gear and trip, also have the same positive impacts. The MPA's size sea ratio and other variable are inelastic with the decreasing return to scale condition.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis evaluasi dari kebijakan tarif dan jenis PNBP SDA perikanan tangkap pasca diberlakukannya PP 75 tahun 2015, dan menganalisis proses penetapan target serta menganalisis realisasi penerimaan PNBP SDA perikanan tangkap pasca diberlakukannya PP 75 tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik wawancara dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukan pemungutan PNBP SDA Perikanan Tangkap pasca diterbitkannya PP 75 Tahun 2015 masih belum memenuhi beberapa asas ease of administration, yaitu terkait dengan asas convenience of payment. Proses penetapan target dengan menggunakan metode internal dan proses diskusi diantara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan DPR.

---

ABSTRACT
This research aim to analyze the evaluation of non tax revenue on natural resources policy after the published regulation No. 75 of 2015, and to analyze the process determaining revenue target from non tax revenue on natural resources and the realization of the revenue after the published regulation No. 75 of 2015. This research is a qualitative descriptive research with in dept interview and literature review as data collection techniques. The result of the research shows that non tax revenue on natural resouces in fishery is not matched yet with ease of administration which is the convenience of payment. the process determining of revenue target is by using internal method, and discussion process between The Ministry of Fishery, The Ministry of Finance, Bappenas and the People rsquo s Representative Council.

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji tentang gerakan advokasi yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah terhadap penyelesaian isu kerja paksa dan perdagangan manusia yang terjadi di sektor perikanan tangkap Thailand dan Indonesia. Adanya laporan investigasi oleh beberapa media internasional telah mengungkap sisi gelap dari sektor perikanan tangkap Thailand dan Indonesia terkait dengan isu praktek kerja paksa dan perdagangan manusia di atas kapal penangkapan ikan. Tidak terselesaikannya permasalahan kerja paksa dan perdagangan manusia tersebut membuat organisasi non-pemerintah (NGO) di Thailand dan Indonesia melaksanakan berbagai gerakan advokasi dalam mendorong penyelesaian permasalahan kerja paksa dan perdagangan manusia. Meskipun begitu belum banyak penelitian yang membahas gerakan advokasi organisasi non-pemerintahan yang ada di Thailand dan Indonesia terkait isu perbudakan modern. Melihat hal tersebut, muncul pertanyaan tentang bagaimana gerakan advokasi yang dilakukan NGO di Thailand dan Indonesia dalam mendorong diselesaikannya permasalahan perbudakan modern di sektor perikanan tangkap. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini akan menggunakan teori jaringan advokasi transnasional oleh Keck dan Sikkink (1999), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam analisis, peneliti menemukan adanya berbagai bentuk gerakan dalam advokasi transnasional yang dilakukan NGO untuk mendorong adanya perubahan kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan isu perbudakan modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam gerakan advokasi transnasional untuk mendorong penyelesaian isu mengenai kerja paksa dan perdagangan manusia, NGO Thailand dan Indonesia telah melakukan pembingkaian tentang isu tersebut yang kemudian disebarluaskan kepada publik dan organisasi lainnya agar terbentuk sebuah gerakan advokasi yang masif. Bersamaan dengan itu, NGO di Thailand dan Indonesia juga melakukan pendekatan-pendekatan kepada para aktor-aktor yang memiliki kuasa lebih, seperti pemerintah negara-negara importir produk perikanan maupun agensi-agensi PBB, untuk dapat memberikan dorongan kepada kedua pemerintah agar mengadopsi berbagai aturan internasional sebagai upaya untuk menyelesaikan dan menghentikan praktek kerja paksa dan perdagangan manusia di sektor perikanan tangkap.

---

This study examines the advocacy movement of NGOs to enforced the settlement of forced labour and human trafficking issues in Thailand and Indonesia capture fisheries sector. The publications of investigation reported by some international medias revealed the dark side of Thailand and Indonesia fisheries sector regarding forced labour and human trafficking practices towards fishing workers on the fishing boats. The unresolved of forced labour and human trafficking issues has led NGOs in Thailand and Indonesia to carry out various advocacy movements in enforcing the settlement of forced labour and human trafficking issues. Nonetheless, there are still lack of studies exploring the advocacy movement of NGO in combating forced labour and human trafficking practices. Hence, the research question of this study is how the advocacy movement of NGOs in Thailand and Indonesia in enforcing the settlement of forced labour and human trafficking issues on the capture fisheries sectors. In this study, the author used transnational network advocacy theory by Keck dan Sikkink (1999), as well as qualitative research method. In the analysis, this study found various type of activities of NGOs transnational advocacy movement to enforce the improvement of governments policies to end forced labour and human trafficking practices in fisheries. This study concluded that in the transnational advocacy movement to enforce the settlement of forced labour and human trafficking issues, Thailand and Indonesian NGOs have framed the issues which was then shared to public and other organizations, in order to form a massive advocacy movement. At the same time, NGOs in Thailand and Indonesia also approached other actors who had more power, such as the government of the fisheries importing country and UN agencies, to enforce those two governments to adopt various international regulation as an effort to resolve and diminish the forced labour and human trafficking practices in catch fisheries sector.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat model dan tahapan program pemberdayaan nelayan yang ada di Kecamatan Pelabuhanratu. Selain itu, penelitian ini juga ingin menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan nelayan dalam program pemberdayaan, serta menjelaskan proses reproduksi praktik dominasi yang terjadi dalam program pemberdayaan. Penelitian ini menggunakan teori strukturasi dari Anthony Giddens untuk melihat seperti apa relasi yang terbangun antar agen dalam mereproduksi praktik-praktik kekuasaan dalam program pemberdayaan nelayan tersebut berlangsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) Perikanan Tangkap bersifat charity atau bantuan langsung masyarakat (BLM). Konsep pemberdayaan semacam ini hanya bersifat sementara dan tidak memberdayakan nelayan. Namun persoalan-persoalan struktural yang mengekang (constraint) membentuk kesadaran nelayan untuk terlibat dalam program pemberdayaan. Akibat model pemberdayaan dan faktor-faktor struktural diatas, maka keterlibatan nelayan hanya sebatas mobilisasi. Kondisi ini juga memicu pragmatisme nelayan terhadap program-program pemerintah. Kondisi ini diperparah dengan praktik kekuasaan yang dimungkinkan terjadi dalam KUB sebagai wadah pemberdayaan. Di internal KUB, nelayan mengalami dominasi oleh taweu dan atau bakul. Relasi sosial yang dibangun oleh nelayan dalam tahapan dan mekanisme pengajuan bantuan dalam program PUMP menyebabkan ketergantungan nelayan terhadap pemerintah dan anggota DPRD sebagai elit nelayan yang memiliki otoritas politik.

---

ABSTRACT
This study aims to look at the model and stages of fishermen empowerment programs in Palabuhanratu. This study also wants to explain the determinan factors of the fishermen 's involvement in that project. As well as the practice of domination describes the reproduction process that occurs in the empowerment program. This study uses structuration theory of Anthony Giddens to see what kind of relationship that is built between agents in reproducing the practices of power in the ongoing development programs fishermen. This study used a qualitative approach with descriptive methods. The results showed that PUMP program in Palabuhanratu is a charity model of program for fisheries or community grants ( BLM ). Such empowerment concept is only temporary and does not empower fishermen. But the structural problems that curb (constraints) forming the awareness of fishermen to engage in empowerment programs. Due to empowerment models and structural factors above, the involvement of fishermen is only shows the practice of mobilization. This condition also triggers pragmatism fishermen against government programs. This condition is going badly by the practice of power relation that made in the KUB. In the internal, fishermen has a domination by taweu or bakul. Social relations that built on the PUMP mechanism caused dependency fishermen against the government and political elite.

Abstrak :
Sebagai negara maritim dan kepulauan, Indonesia memiliki sumber daya laut yang melimpah dengan luas wilayah perairan 6 juta km2, menempati 62% wilayah Indonesia secara keseluruhan. Dengan wilayah laut yang begitu luas, produksi perikanan laut Indonesia mencapai 6,9 juta ton menempati posisi kedua dunia. Namun dengan besarnya sumber daya laut yang dimilikinya, kontribusi sektor ekonomi kelautan terhadap PDB relatif kecil, yaitu hanya 2,5% per tahun, dengan nilai ekspor 4,5 miliar USD. Makalah ini bertujuan untuk melakukan pemetaan kebijakan perikanan laut Indonesia, mengadopsi pendekatan PESTLE yang digunakan untuk mengidentifikasi indikator multi-disiplin dan hubungan yang mendasari lintas sektor. Pengolahan data dan penentuan kriteria dan atribut dilakukan dengan metode DEMATEL-ANP. Hasil dari analisa menunjukkan dimensi politik dan sosial sebagai dimensi paling berpengaruh terhadap perikanan tangkap laut Indonesia. Sistem perikanan berbasis manajemen bersama merupakan sistem perikanan terbaik berdasarkan hasil pembobotan global tiap indikator dalam pendekatan PESTLE. Penulis mengusulkan pentingnya menyelaraskan secara strategis kebijakan publik, kepatuhan hukum dan faktor lingkungan untuk meningkatkan kontribusi perikanan tangkap laut. ......As a maritime and archipelagic country, Indonesia has abundant marine resources with an area of 6 million km2 of water, occupying 62% of Indonesia's territory as a whole. With such a vast sea area, Indonesia's marine fishery production reaches 6.9 million tons, occupying the second position in the world. However, with the large amount of marine resources it has, the contribution of the marine economic sector to GDP is relatively small, which is only 2.5% per year, with an export value of 4.5 billion USD. This paper aims to mapping Indonesia's marine fisheries policy, adopting the PESTLE approach used to identify multi-disciplinary indicators and underlying cross-sectoral relationships. Data processing and determination of criteria and attributes were carried out using the DEMATEL-ANP method. The results of the analysis show that the political and social dimensions are the most influential dimensions on Indonesian marine capture fisheries. The fishery system based on co-management is the best fishery system based on the results of the global weighting of each indicator in the PESTLE approach. The authors propose the importance of strategically aligning public policy, legal compliance and environmental factors to increase the contribution of marine capture fisheries.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pengadopsian konsep bisnis dan hak asasi manusia yang diatur di dalam United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights ke dalam Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan No. 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana konsep United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights menentukan penerapan hak asasi manusia dalam bisnis, bagaimana konsep United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights diatur menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan, dan apakah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan sudah cukup mengadopsi konsep bisnis dan hak asasi manusia yang diatur dalam United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengadopsian konsep dari United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights ke dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan dilihat dari penerapan tiga pilar utama yaitu protect, respect, remedy, yang beguna untuk memastikan adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh perusahaan perikanan.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the adoption of business and human rights concepts as set within the UNGP BHR to the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 35 PERMEN KP 2015 on Human Rights System and Certification in Fishery Business. The formulation of the issues to be discussed is how the concepts of the UNGP BHR determine the application of human rights in business, how the concepts of the UNGP BHR are governed by the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 35 PERMEN KP 2015 on Human Rights System and Certification in Fishery Business, and whether Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 35 PERMEN KP 2015 concerning Human Rights System and Certification in Fishery Enterprises has sufficiently adopted the business and human rights concepts set forth in the UNGP BHR. This thesis is prepared by normative legal writing method. The results conclude that the adoption of the concept of the UNGP BHR into the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 35 PERMEN KP 2015 on Human Rights System and Certification on Fishery Business is seen from the implementation of three main pillars namely protect, respect, remedy, which are useful to ensure deference of human rights committed by fisheries corporation.

Abstrak :
Globalisasi perdagangan makanan dan perkembangan teknologi dalam produksi perikanan, penanganan, pengolahan dan distribusi serta peningkatan kepedulian dan permintaan konsumen untuk keamanan dan mutu makanan yang tinggi menjadikan keamanan pangan dan jaminan kualitas yang tinggi dalam kepedulian publik dan perioritas bagi banyak pemerintah. Dalam hal pengelolaan perikanan, tahapan kegiatan pasca produksi menjadi hal yang penting dan perlu untuk diperhatikan dalam mengusahakan peningkatan nilai komoditas perikanan tangkap karena berkaitan erat dengan pengupayaan keamanan pangan dan jaminan kualitas ikan yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peranan hukum dan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait kegiatan pasca produksi dalam pengelolaan perikanan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan melihat pengaturan yang telah ada terkait dengan kegiatan pasca produksi dari tataran legislasi hingga petunjuk teknis. Ketentuan hukum mengenai kegiatan pasca produksi perikanan belum sepenuhnya diatur secara eksplisit untuk meningkatkan komoditas perikanan Indonesia di pasar lokal ataupun global. ......The globalization of food trade and technological developments in fisheries production, handling, processing and distribution as well as the increased consumer concern and demand for high food safety and quality make food safety and high quality assurance became public awareness and priority for many governments. In terms of fisheries management, post production activities stages are important and need to be taken into account in trying to increase the value of Indonesia rsquo s capture fishery commodities as they are closely linked to food security and quality assurance of expected fish. This study was conducted to find out more about the role of law and government policies related to post production activities in capture fisheries management in Indonesia. This study was conducted by looking at existing arrangements related to post production activities from the level of legislation to technical guidance. Legal provisions concerning post fishery production activities have not been fully explicitly regulated to increase Indonesian fishery commodities in local or global markets.

Abstrak :
Kabupaten Pacitan terdiri dari Teluk Pacitan dan perairan Samudera Hindia yang dimanfaatkan nelayan untuk mencari ikan. Sebagian besar cara yang digunakan adalah dengan menggunakan rumpon. Penempatan rumpon didaerah yang sesuai dengan kondisi oseanografi dapat lebih meningkatkan hasil produksinya dibanding yang tidak menggunakan rumpon. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui wilayah kesesuaian rumpon dan produksi perikanan pada wilayah kesesuaian rumpon, yang terletak pada wilayah dengan kondisi oseanogafi. Baik nelayan yang tanpa menggunakan rumpon dan yang memanfaatkan rumpon. Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan Citra Landsat 8, dengan parameter yang digunakan pada penelitian ini diantaranya suhu, kecepatan arus, kekeruhan, salinitas, kedalaman dan kelimpahan klorofil-a. Metode analisis spasial yang digunakan yaitu analisis overlay dengan teknik SIG. Adapun untuk memperoleh data produksi pada wilayah kesesuaian rumpon dilakukan wawacara dengan nelayan. Hasil penelitian  menunjukkan pada wilayah kesesuaian rumpon, pada region 1 terdapat wilayah yang terkategori sesuai dengan sedikitnya terdapat wilayah yang sesuai. Pada region 2 tergolong wilayah yang sesuai dengan 5 % wilayah yang kurang sesuai. Pada region 3 tergolong sesuai. Produksi ikan dari nelayan yang menggunakan rumpon memiliki produksi 5 kali lipat atau lebih tinggi dibanding yang tidak menggunakan rumpon. Wilayah yang secara kualitas air sangat sesuai untuk penempatan rumpon, menghasilkan ikan dengan kualitas lebih baik, yakni 75 % hasil produksinya merupakan ikan pelagis besar. ...... The main fishing ground of Pacitan Regency are Pacitan Bay and Indian Ocean. In addition to traditional methods, Pacitan fishermen also use Fish Aggregating Devices(FADs) to catch fish. The use of FADs in areas that have suitable water quality can further improve their production. The purpose of this study was to determine effective fish production at FADs locations, which are located in areas with appropriate oceanic conditions. This applies for both fishermen who use fishing rods and those who use FADs. The data collection method in this study used Landsat 8 Imagery, with parameters used in this study including temperature, current velocity, turbidity, salinity, depth and abundance of chlorophyll-a. The method used in this research was Spatial with GIS technique. As for obtaining production data, an interview was conducted with fishermen. The results of the study show that the FAD conformity area, in region 1, is categorized according to at least the corresponding area. In region 2 it is classified as an area that corresponds to 5% of the regions that are not suitable. In region 3 it is considered appropriate. Whereas in quite suitable areas are in the waters south of Pacitan with very deep water conditions. Fish production from fishermen using FADs has 5 times higher production than those who do not use FADs. Areas that are highly suitable for the placement of FADs, produce better quality fish, which is 75% of its production is large pelagic fish.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efisiensi kinerja perikanan tangkap pada setiap wilayah pengelolaan perikanan WPP di Indonesia, serta menyajikan efficiency report yang menunjukan potensi perbaikan WPP yang masih inefisien agar dapat berproduksi secara efisien. Dalam tulisan ini juga dibahas analisis time series yang akan menghasilkan perubahan pada TFP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Envelopment Analysis DEA dengan model BCC output oriented. Untuk analisis time series dalam Data Envelopment Analysis DEA menggunakan penghitungan Malmquist Productivity Index. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa efisiensi sektor perikanan di Indonesia dalam tahun penelitian mengalami kenaikan yang positif. Namun hanya terdapat dua WPP yang secara berturut-turut dari seluruh tahun penelitian yang memiliki nilai efisiensi sempurna sehingga untuk kedua WPP tersebut nilai output aktual dianggap telah mencapai angka maksimum dan efisien relatif terhadap WPP yang lain. Hasil analisis time series menunjukkan bahwa penyebab kenaikan pada TFP yang lebih signifikan adalah perubahan dari efisiensi teknis.

---

The purpose of this research is to measure the efficiency of capture fisheries performance in each fisheries management area FMA in Indonesia, and presents an efficiency report showing the potential improvements for inefficient FMA in order to produce efficiently. In this paper also discussed the time series analysis that will result in changes to total factor productivity TFP. The method used in this research is Data Envelopment Analysis DEA with BCC output oriented model. For time series analysis in Data Envelopment Analysis DEA using Malmquist Productivity Index calculation. The results of this study indicate that the efficiency of the fishery sector in Indonesia in the year of research experienced a positive increase. However, there are only two FMA that have perfect efficiency score so that for both FMA the actual output value is considered to have reached the maximum and efficient numbers relative to other FMA. The result of time series analysis shows that the significant cause of the increase in TFP is the change of technical efficiency.

Abstrak :
Sehubungan dengan visi pembangunan sektor perikanan tangkap berbasis blue economy, pemerintah menyesuaikan kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pungutan Hasil Perikanan (PNBP PHP). Berdasarkan PP 85/2021, titik pungutan PNBP PHP digeser dari yang sebelumnya berada di saat mengajukan perizinan berlayar (PNBP Pra Produksi), menjadi berada di saat mendaratkan ikan hasil tangkapan (PNBP Pasca Produksi). Kebijakan ini merupakan transformasi substansial dalam lanskap kebijakan fiskal Indonesia dan memicu perdebatan sejak diterapkan 1 Januari 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan PNBP Pasca Produksi dengan menggunakan tiga kriteria evaluasi kebijakan Dunn (2018), yaitu efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data secara kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PNBP Pasca Produksi belum memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Dari kriteria efektivitas, kebijakan ini belum efektif dalam mencapai lima tujuan yang ditetapkan. Dari kriteria efisiensi, kebijakan ini memberatkan wajib bayar dan fiskus dari segi direct money costs, time costs, maupun psychological costs. Dari kriteria keadilan, kebijakan ini berhasil memenuhi benefit receive principle karena PNBP dipungut berdasarkan berat ikan hasil tangkapan riil, bukan berdasarkan perkiraan sebagaimana PNBP Pra Produksi. Namun, indeks tarif belum memenuhi prinsip nondiskriminasi karena adanya pembedaan tarif antar ukuran kapal yang tidak relevan. Untuk dapat mendukung pembangunan sektor perikanan tangkap berbasis blue economy, kebijakan PNBP Pasca Produksi setidaknya harus memenuhi ketiga kriteria tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan adopsi teknologi di setiap pelabuhan yang dapat memenuhi kriteria efektivitas dan efisiensi kebijakan. Selain itu diperlukan reformulasi indeks tarif agar kriteria keadilan terpenuhi. ......In connection with the vision of developing a capture fisheries sector based on a blue economy, the government has adjusted the Non-Tax State Revenue Policy for Fishery Product Levy (PNBP PHP). Based on PP 85/2021, the PHP PNBP collection point has been shifted from previously being at the time of applying for a sailing permit (Pre-Production PNBP), to being at the time of landing the caught fish (Post-Production PNBP). This policy is a substantial transformation in the fiscal policy landscape in Indonesia which has sparked debate since it was implemented on January 1, 2023. This research aims to evaluate the Post-Production PNBP policy using Dunn's (2018) three policy evaluation criteria, namely effectiveness, efficiency and equity. The approach used is post-positivist with qualitative data collection techniques through in-depth interviews, observation and literature study. The research results show that the Post-Production PNBP policy does not meet the criteria for effectiveness, efficiency and equity. From the effectiveness criteria, this policy has not been effective in achieving the five stated objectives. From the efficiency criteria, this policy burdens the payer and the tax authorities in terms of direct money costs, time costs and psychological costs. From the equity criteria, this policy succeeds in fulfilling the benefit receive principle because PNBP is collected based on the weight of real fish caught, not based on estimates like Pre-Production PNBP. However, the rate index does not fulfill the principle of non-discrimination because there are irrelevant rate differences between ship sizes. To be able to support the development of the capture fisheries sector based on a blue economy, the Post-Production PNBP policy must at least meet these three criteria. Therefore, this research suggests adopting technology in each port that can meet the criteria for policy effectiveness and efficiency. Apart from that, reformulation of the rate index is needed so that the equity criteria are met.