Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Perbandingan Perhitungan Pajak, Dan Penerimaan Pemerintah Dan Migas Atas Kontraktor Berdasarkan SE Menkeu No. 267/KMK.012/1978 Dengan SK Menkeu No. 1458/KMK 012/1984 (Sutu Studi Kasus Pada Kontraktor Production Sharing). xi + 183 halaman, 19 tabel, 15 lampiran Daftar Kepustakaan 34 ( 1970 - 1986 ). Penerimaan dari minyak dan gas bumi, masih tetap dominan sebagai sumber dana untuk membiayai perbangunan Untuk itu perlu lebih ditingkatkan lagi penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi tersebut, terutama dari hasil migas Yang diperoleh pemerintah dan Kontrak Production Sharing , yaitu dalam bentuk pajak dan bagian hasil migas Pada saat ini pengenaan pajak yaitu Pajak Perseroan dan Pajak atas Bunga, Deviden dan Royalty diatur berdasarkan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Undang undang Pajak atas Bunga, Deviden can Royalty 1970 beserta peraturan pelaksanaanya yaitu Surat Keputusan Menteri keuangan No 267/ KNK 012/1978 Sehubungan dengan berlakunya Undang Pajak Penghasilam pada awal tahun 1984, didalam Ketentuan Peralihan Pasal. 33 ayat (3) disebutkan bahwa Penghasilan Lena Pajak yang diterima atau diperoleh dalam bidang penambangan gas sehubungan dengan Kontrak Production Sharing, Yang masih berlaku pada saat berlakuna undang undang ini dikenakan pajak berdasarkan. ketentuan-ketentuan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Undang undang pajak atas Bunga, De vlaen dan Royalty 1970 beserta SK Menkeu No 267, Untuk mengetahui penerimaan pemerintah dan migas mengalami peningkatan atau tidak, perlu dibandingkan berupa hasil migas yang dihitung berdasarkan SK Menkeu No. 267 dengan SK Menkeu No 458 Dengan demikian penelitian ini akan mencoba melihat penerapan dengan SK manakah yang lebih menguntungan bagi penerimaan pemerintah. Penelitian ini dilakukan melalui studi Perpustakaan sementara studi lapangan dilakukan pada Badan Koordinasi Kontraktor-Kontraktor Asing (BKKA) Pertamina dan pada Direktorat Penerimaan Minyak dan Bukan Pajak Direktorat Jenderal Moneter. Hasi1 penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pemerintah dari migas yang dihitung berdasarkan SK Menkeu No 458 lebih besar dari pada SK Menkeu No 267 karena adanya perbedaan-perbedaan pada unsur biaya dan tarif pajak.

Abstrak :
ABSTRAK Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi terhadap perlakuan dan pelaporan pajak penghasilan PT ABC yang terdiri dari PPh Pasal 4 Ayat 2, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Final PP 23/2018. Evaluasi dilakukan untuk melihat kesesuaian perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dalam laporan ini, digunakan data perpajakan dan laporan keuangan PT ABC selama tahun 2019 dimulai dari bulan Januari sampai dengan Agustus. Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa terdapat kelalaian dalam pemotongan pajak penghasilan sehingga disarankan untuk lebih memperhatikan transaksi-transaksi yang berpotensi dikenai pajak penghasilan.

---

ABSTRACT This internship report discuss about the evaluation of income tax treatment and filing of PT ABC, which are include tax article 4 point 2, tax article 21, tax article 23, and final tax based on PP 23/2018. The objective of this evaluation is to assess the tax compliance of PT ABC to tax regulations applied in Indonesia. This study use taxation data of PT ABC on year 2019 from January until August. From this study result, it is concluded that there are some negligence on tax cutting so that it is recommended to give more attention to the transactions those potentially charged for income tax.

Abstrak :
[Studi kasus ini ditujukan untuk menganalisis penerapan PSAK No. 10 (revisi 2010) tentang Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing pada perusahaan tambang dan konstruksi yaitu PT XYZ. Studi kasus ini membahas penentuan mata uang fungsional, proses pengukuran kembali, pencatatan, dan penyajian dalam laporan keuangan PT XYZ. Selain itu studi kasus ini juga membahas tentang pengaruh kurs valuta asing terhadap pajak terutang perusahaan. Analisa juga ditambah dengan analisis terhadap dampak peraturan baru Bank Indonesia yaitu Per 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban transaksi menggunakan mata uang rupiah di Indonesia bagi industri secara umum dan PT XYZ secara khusus. ......This case study is propose to analyze the application of PSAK No. 10 (revised 2010) on The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates in mining and construction industry, namely PT XYZ. This case study discusses the determination of functional currency, the process of the re-measurement, recording, and presentation in the financial statements of PT XYZ. Beside that, this case study also discusses the influence of foreign exchange rates on the company tax payable. Analysis is also coupled with an analysis of the impact of new regulation of Bank Indonesia, as of 17/3/PBI/2015 on the obligation to use currency transactions in the Indonesian rupiah for the industry in general and in particular PT. XYZ.;This case study is propose to analyze the application of PSAK No. 10 (revised 2010) on The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates in mining and construction industry, namely PT XYZ. This case study discusses the determination of functional currency, the process of the re-measurement, recording, and presentation in the financial statements of PT XYZ. Beside that, this case study also discusses the influence of foreign exchange rates on the company tax payable. Analysis is also coupled with an analysis of the impact of new regulation of Bank Indonesia, as of 17/3 / PBI / 2015 on the obligation to use currency transactions in the Indonesian rupiah for the industry in general and in particular PT. XYZ., This case study is propose to analyze the application of PSAK No. 10 (revised 2010) on The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates in mining and construction industry, namely PT XYZ. This case study discusses the determination of functional currency, the process of the re-measurement, recording, and presentation in the financial statements of PT XYZ. Beside that, this case study also discusses the influence of foreign exchange rates on the company tax payable. Analysis is also coupled with an analysis of the impact of new regulation of Bank Indonesia, as of 17/3 / PBI / 2015 on the obligation to use currency transactions in the Indonesian rupiah for the industry in general and in particular PT. XYZ.]

Abstrak :
Laporan magang ini menjelaskan dan mengevaluasi perhitungan pajak penghasilan individu orang pribadi pada tahun 2021. Subjek yang digunakan dalam laporan ini merupakan Warga Negara Indonesia yang mendapatkan penghasilan dari pemberi kerja di Indonesia, penghasilan dari pekerjaan di Amerika Serikat, dan penghasilan dividen. Laporan ini juga akan menjelaskan perhitungan pajak terutang bagi suami-istri yang menjalankan kewajiban pajak secara Memilih Terpisah (MT). Hasil akhir dari laporan magang ini akan menggambarkan perhitungan pajak yang sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. ......This internship report explains and evaluate the individual income tax calculation for the year 2021. The subject in this report is an Indonesian Citizen that earn income from employers in Indonesia, income from employer in the United States, and dividend income. This report will also explain about the calculation of the tax payable for husband-wife that carry their own tax obligation with Married File Separately. The result from this report shows that the practice of tax treatment and the calculation in accordance with tax regulation that has been determined in Indonesia.