Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai pembuatan akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (RULB PPPSRS) yang tidak memenuhi persyaratan kuorum sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar PPPSRS yang berlaku, sehingga akan dianalisis permasalahan mengenai keabsahan akta Berita Acara RULB Perhimpunan Penghuni Rumah Susun CampuranGCM (PPRSC-GCM) dan mengenai tanggung jawab Notaris yang membuat akta tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPRSC-GCM berlaku mengikat dan tidak dapat dikesampingkan. Selain itu keadaan RULB yang kurang terkendali dan tidak kondusif tidak dapat menjadi dasar peniadaan tanggung jawab Notaris. Disimpulkan di dalam tesis ini bahwa akta Berita Acara RULB PPRSC-GCM tidak sah dan tanggung jawabNotaris adalah berupa sanksi teguran tertulis dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris serta berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan/atau bunga secara keperdataan apabila pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan dan dapat dibuktikan di Pengadilan. Saran yang diusulkan penulis kepada Notaris adalah agar selalu mengambil sikap cermat dan hati-hati di dalam mempelajari dokumen termasuk Anggaran Dasar PPPSRS serta kemungkinan potensi sengketa di masa yang akan datang. Selain itu Notaris seharusnya bersikap lebih berani dan tegas dengan membawa asisten dan/atau pihak kepolisian untuk mendampinginya di dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai Notaris.

---

This Thesis discusses about the making of Minutes of Extraordinary General Meeting of Owner and Tenants Condominium Units Association that failed to meet quorumrequirements stated in Article of Association and by-law. Therefore, this thesis analyzes the authenticity of minutes of Extraordinary General Meeting of GCM Ownerand Tenants Condominium Units Association. And how Notary is held accountable for issuing the meeting minutes. This research was conducted using a juridical normativemethod with a type of descriptive analytics approach. The result shows that GCM Owner and Tenants Condominium Units Associations Article of Association is legally binding and can not be ruled out. In addition to that, a disorganized Extraordinary Meeting could not be a reason for negating Notarys responsibilities. This researchsummarizes that the Minutes of Extraordinary General Meeting of Owner and Tenants Condominium Units Association deed becomes void and Notary will receive a written warning issued by Notarys supervisory board based on Law of Notary Public. Then, Notary may be ordered to pay damage fees and/or interest based on civil liability if any parties file and win a lawsuit in civil courts. Notary should be more cautious in examining documents including Condominium Units Associations Article ofAssociation that have any potential disputes in the future. Furthermore, Notary should be more courageous and decisive by asking assistants and/or the police for assistance in carrying out her duties and positions as a Notary."

"Peranan signifikan dari seorang Notaris dalam hukum menyentuh berbagai perbuatan hukum, misalnya saja dalamkehidupan sehari – hari masyarakat seperti mendirikan suatu badan usaha, perjanjian jual - beli, tukar menukar,perjanjian kredit dan lain sebagainya. Bahkan dalam lingkungan tempat tinggal kadang kala masyarakatmembutuhkan peranan seorang Notaris. Demikian pula dalam pembuatan Akta Pendirian Perhimpunan Pemilikdan Penghuni Rumah Susun (PPRS). Adapun pada kasus perkara Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, aktaBerita Acara Rapat Umum Luar Biasa PPRS-GCM (Grand Cempaka Mas) yang dibuat oleh pihak tergugat tidakmemenuhi persyaratan kuorum sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan Anggaran Dasar PPRS yangberlaku. Hal tersebut tentunya menimbulkan permasalahan mengenai keabsahan aktanya dan juga mengenaitanggung jawab Notaris yang membuat akta tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatifdengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga PPRS- GCM berlaku mengikat dan tidak dapat dikesampingkan. Saran yang diusulkan penulis kepadaNotaris adalah agar selalu mengambil sikap cermat dan hati-hati di dalam mempelajari dokumen termasukAnggaran Dasar PPPSRS serta kemungkinan potensi sengketa di masa yang akan datang. Selain itu, Notarisseharusnya sedapat mungkin memberikan penjelasan, menunjukkan kelemahan atau kekurangan, serta konsekuensidalam akta yang akan dibuat.

---

The significant role of a Notary in law, dealing with various legal actions. In society's daily life, for example, establishing a business entity, buying and selling agreements, exchanging, and credit agreements. Even in theneighborhood, sometimes people also need the role of a notary. The same as in making The Deed ofEstablisment of the Association of Flat Owners and Occupants (PPRS). The Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of the Association of Flat Owners and Occupants (RULB PPPSRS) which does not meet the quorumrequirements in accordance with the legislation and the applicable PPPSRS Articles of Association, it will causeproblems regarding the validity of the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of the Association of Flat Owners and Occupants (PPRSC-GCM) and regarding the responsibilities of the Notary who made the deed. Thisresearch uses normative juridical research method with descriptive analytical research type. The results show that thePPRSC-GCM Articles of Association and By-laws are binding and can not be waived. The suggestion proposed bythe author to the Notary is to always be thorough and careful in studying documents including the PPPSRS Articles of Association and the possibility of potential disputes in the future. In addition, the Notary should be able toprovide an explanation, point out weaknesses or shortcomings, and the consequences in the deed to be made.

"

"Notaris mengemban tanggung jawab yang besar dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, yakni melalui perannya dalam pembuatan akta autentik. Dalam hal ini, apabila Notaris melakukan suatu kelalaian dalam melaksanakan jabatannya, termasuk dalam pembuatan akta autentik, maka Notaris harus bertanggungjawab atas perbuatannya baik disengaja maupun tidak disengaja. Penelitian ini merupakan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1335 K/PDT/2021 dimana Notaris dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun yang didasarkan atas pelaksanaan RULB yang tidak sah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa rapat yang diselenggarakan adalah tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sehingga hasil keputusan yang dituangkan ke dalam Akta Berita Acara Rapat menjadi batal demi hukum. Dari pembuatan akta tersebut, Notaris dinyatakan telah melanggar Undang-undang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga Notaris dapat diminta pertanggungjawabannya secara administratif dan perdata. Notaris harus membaca dan memahami terlebih dahulu ketentuan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari badan hukum yang bersangkutan, serta Notaris harus bersikap tegas untuk menolak pembuatan akta yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terlindungi dari akibat hukum sekaligus memberikan kepastian hukum kepada klien.

---

Notaries have great responsibility in providing legal certainty, namely by making authentic deeds. In this case, if the Notary commits an error in carrying out their position, including in making an authentic deed, the Notary must be responsible for their actions whether its intentional or unintentional. This research is a case study of the Supreme Court’s Decision Number 1335 K/PDT/2021 where the Notary is declared to have committed an unlawful act for making the Deed of Minutes of the General Meeting of the Flat Owners and Occupants’ Association which is based on the implementation of an invalid meeting. The issue raised in this research is the legal consequences of the deeds produced by the invalid meeting, as well as the responsibility of the Notary who makes the deed. The research method used in this research is normative juridical with descriptive analytical research typology. This research further concludes that the meeting was invalid since it does not meet the requirements of conducting a meeting as regulated in Articles of Association and Bylaws. Therefore, the decisions contained in the Minutes of Meeting were regarded as null and void. Furthermore, the Notary is also deemed to have violated Notary Profession Law as well as the Civil Code, in which they would be held accountable in both administrative and civil manners. The Notary must first read and understand the provisions in the Articles of Association and Bylaws of the legal entity concerned, and the Notary must be firm in refusing to make a deed that is not in accordance with the applicable laws and regulations in order to be protected from legal consequences while at the same time providing legal certainty to the client.

"

"Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris terikat dengan undang-undang jabatan dan kode etik notaris. Notaris dalam melaksanakan jabatannya dihadapkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan kewenangannya terutama yang berkaitan dengan pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS). Kasus yang dibahas dalam tesis ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Kota Bogor Nomor 176/Pdt.G/2018/PNBGR. Notaris dihadapkan dengan fakta hukum bahwa telah dilakukannya pemilihan dan pengangkatan pengurus P3SRS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Hal demikian berakibat pada terbentuknya P3SRS tandingan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian doktrinal dengan data sekunder berupa meneliti bahan pustakan dan data primer berupa wawancara. Hasil penelitian ini adalah Notaris wajib memeriksa dan memperhatikan secara cermat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P3SRS dalam rangka pembuatan penyelenggaraan rapat dan lebih lanjut pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Oleh karenanya, rapat umum lanjutan pada tanggal 5 Mei terbukti tidak melalui tata cara pemilihan dan pengangkatan pengurus P3SRS yang tercantum pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sehingga Notaris bertanggung jawab atas pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Tanggung jawab tersebut dapat berupa sanksi administratif dan sanksi keperdataan menurut KUHPerdata yang dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan/atau bunga. Terkait akibat hukum pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum P3SRS yang tidak memenuhi ketentuan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, akta tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai suatu akta autentik karena tidak memenuhi persyaratan formil pembuatan akta.

---

Notary is a profession that has an authority in making authentic deeds in order to make a civil evidence. As notary conducting its profession, Notary is bound by the law of profession and notary’s code ethics. Notary often facing problems especially regarding the making of deed of statement of meeting resolution’s general meeting of owners and tenants condominium units association. One of the case that discussed in this thesis is Bogor City Court Decree Number 176/Pdt.G/2018/PNBGR, Notary often facing the legal facts that election and appointment of owners and tenants condominium association are not the accordance of statutory provisions and laws. This resulted in the dualism of the association. This research uses doctrinal approach by tracing literature or secondary data. The results of this study are notary obliged to examine and furtherly check all documents regarding the party in order drafting the deed of statement of general meeting. On that behalf, general meeting of the association conducted on 5 of May evidently does not meet the requirement of board’s election procedure. It is concluded in this thesis that the deed of statement of the decision of the association’s general meeting is invalid and the notary may be liable in the form of sanctions from the Notary Regional Supervisory Board and may also be liable in the form of reimbursement of costs, compensation and/or civil interest if the aggrieved party submits civil submit suit to the court and prove it before the court. The suggestion proposed is that the Notary should always acts carefully in receiving and examining documents related to the deed he will make. In addition to this, the notary should be able to carry out the counseling function in advance if there are mistakes in order to provide a view as a neutral party."

"Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun PPPSRS diberikan status sebagai badan hukum. Namun dalam undang-undang ini tidak ditemukan ketentuan mengenai Pengurus, apalagi pengaturan mengenai organ badan hukum lainnya. Padahal seharusnya karakteristik suatu badan hukum adalah memiliki pengaturan organ yang lengkap. Permasalahan ini praktis berlanjut pada sejauh mana tanggung jawab Pengurus terhadap Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh PPPSRS. Bahkan isu tidak adanya kejelasan tanggung jawab Pengurus ini muncul dalam kasus hukum antara pemilik atau penghuni Sarusun melawan Pengurus PPPSRS, dengan dalil bahwa Pengurus dimintakan pertanggungjawaban karena dituduh terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Oleh karena itu, topik ini menarik untuk diangkat dengan tujuan menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai Tanggung Jawab Perbuatan Hukum Pengurus PPPSRS dalam mewakili PPPSRS, berdasarkan keterbatasan peraturan yang ada dan sedikit teori hukum badan hukum di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Ditemukan bahwa Pengurus tidak bertanggung jawab secara pribadi untuk perbuatan hukum beheren PPPSRS yang telah dilakukan sesuai dengan prinsip pengurusan PPPSRS, namun bertanggung jawab secara pribadi untuk perbuatan hukum beschikking yang diambil secara melawan hukum. Ditemukan juga bahwa majelis hakim sudah menerapkan prinsip tanggung jawab terbatas bagi Pengurus PPPSRS.

---

In Law No. 20 of 2011 on Strata Units (UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun), the Association of Owners and Occupants of Strata Units (PPPSRS) is granted legal status. However, this law does not provide any provisions regarding the Management Board, let alone regulations regarding other organs of the legal entity. In fact, the characteristics of a legal entity should include a complete organ regulation. This problem practically continues to the extent of the Management Board's responsibility for the legal acts carried out by the PPPSRS. Even the issue of the lack of clarity of the Management Board's responsibility emerged in a legal case between the owner or occupant of the Strata Unit against the Management Board of the PPPSRS, with the argument that the Management Board was asked to be accountable for being accused of proven unlawful acts as referred to in Article 1365 of the Civil Code (KUHPerdata). Therefore, it is interesting to raise this issue with the aim of producing a systematic explanation of the Legal Liability of the Management Board of the PPPSRS in representing the PPPSRS, based on the limitations of existing regulations and a little legal theory of legal entities in Indonesia. This research uses a statutory approach and a case approach. The research results are that the Management Board is not personally liable for the legal acts of managing the PPPSRS that have been carried out in accordance with the management principles of the PPPSRS, but is personally liable for the unlawful legal acts that are taken. It was also found that the panel of judges has applied the principle of limited liability for the Management Board of the PPPSRS."