Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam setiap rumah susun terdapat bagian-bagian yang merupakan hak milik bersama, yaitu bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Penggunaan dan pengelolaan bagian-bagian yang merupakan Milik bersama harus diatur dan dilakukan oleh suatu organisasi yang diberi wewenang dan tanggung jawab yaitu Perhimpunan Penghuni. Perhimpunan penghuni merupakan organisasi yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengatur penggunaan dan pengelolaan hak bersama (tanah bersama, bagian bersama, dan benda bersama). Pengembang wajib bertindak sebagai perhimpunan penghuni sementara sebelum terbentuknya perhimpunan penghuni yang sebenarnya, dan wajib mewujudkan perhimpunan penghuni yang sebenarnya dalam waktu secepatnya. Pengembang wajib mengelola rumah susun dalam waktu minimal tiga bulan, paling lama setahun. Dalam pengelolaannya engembang seringkali menyalahgunakan kewenangannya sehingga menyebabkan kerugian di pihak lain.

---

In each apartment there are parts that are common propoerty, that section together, piece together and land together. Use and management of parts that is owned together should be arranged and conducted by an organization that was given the authority and responsibility of Tenant Association. Tenant Association is an organization that is determined by law to regulate the use and management of common rights (land together, parts together, and shared objects). Development shall act as the tenant association before the the formation tenant association while the truth and the truth shall make tenant association in time as soon as possible. Development shall manage the towers in time minimal three months, the longest one year. Development in managing apartement often abuse their authority thus causing losses on the other party.

Abstrak :
Dalam setiap rumah susun terdapat bagian-bagian yang merupakan hak milik bersama, yaitu bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Penggunaan dan pengelolaan bagian-bagian yang merupakan Milik bersama harus diatur dan dilakukan oleh suatu organisasi yang diberi wewenang dan tanggung jawab yaitu Perhimpunan Penghuni. Perhimpunan penghuni merupakan organisasi yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengatur penggunaan dan pengelolaan hak bersama (tanah bersama, bagian bersama, dan benda bersama). Pengembang wajib bertindak sebagai perhimpunan penghuni sementara sebelum terbentuknya perhimpunan penghuni yang sebenarnya, dan wajib mewujudkan perhimpunan penghuni yang sebenarnya dalam waktu secepatnya. Pengembang wajib mengelola rumah susun dalam waktu minimal tiga bulan, paling lama setahun. Dalam pengelolaannya pengembang seringkali menyalahgunakan kewenangannya sehingga menyebabkan kerugian di pihak lain.

---

In each apartment there are parts that are common propoerty, that section together, piece together and land together. Use and management of parts that is owned together should be arranged and conducted by an organization that was given the authority and responsibility of Tenant Association. Tenant Association is an organization that is determined by law to regulate the use and management of common rights (land together, parts together, and shared objects). Development shall act as the tenant association before the the formation tenant association while the truth and the truth shall make tenant association in time as soon as possible. Development shall manage the towers in time minimal three months, the longest one year. Development in managing apartement often abuse their authority thus causing losses on the other party.

Abstrak :
Dalam setiap rumah susun terdapat bagian-bagian yang merupakan hak milik bersama, yaitu bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Pengelolaan dan penggunaan bagian - bagian yang merupakan milik bersama harus diatur dan dilakukan oleh suatu organisasi yang diberi wewenang dan tanggung jawab yaitu Perhimpunan Penghuni Rumah Susun. Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun dilakukan dengan akta pendirian dan anggaran dasar rumah tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun. Dimana terdapat hubungan erat dengan Notaris sebagai Pejabat Umum. Peranan Notaris itu sendiri dapat dilihat di beberapa peraturan yang mengatur mengenai Perhimpunan Penghuni Rumah Susun diantaranya PP nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun, Keputusan Menteri perumahan rakyat Nomor 06/KPTS/BKP4N/1995 tentang Pedoman Pembuatan Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 15/Permen/M/2007 Tentang Tata Laksana Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Sederhana Milik. Ketidakjelasan peraturan -peraturan tersebut dalam mengatur peranan Notaris sehingga dapat berpotensi salah penafsiran dan benturan kewenangan antara Notaris dan Pemerintah. ......In each apartment there are parts that are common property, namely the common, shared objects and common land. Management and use of parts - parts that belong together must be arranged and conducted by an organization that is authorized and responsibilities namely Flats Residents Association. Flats Residents Association formation is done by deed and articles of household Flats Residents Association. Where there is a close relationship with the Notary Public Officer. The role of Notary itself can be seen in some of the rules that govern the Flats Residents Association that is PP nomor 4 Tahun 1988 of Flats, Decree of the Minister of public housingt Number 06/KPTS/BKP4N/1995 Guidelines for Preparation of Deed of Incorporation, Articles of Association and Bylaws Flats Residents Association and Regulation of the Minister of Public Housingn number 15/Permen/M/2007 About Governance Establishment Simple Tenant Association Owned Flats. Obscurity that role in regulating Notaries so that it can potentially incorrect interpretation and conflicts of authority between the Notary and the Government.

Abstrak :
Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, isi pasal 19 Undang-Undang itu belum dapat dilaksanakan. Dalam pasal tersebut penghuni rumah susun diwajibkan untuk membentuk Perhimpunan Penghuni Rumah Susun sebagai badan hukum. Di rumah susun Tanah Abang, tidak segaranya dibentuk Perhimpunan Penghuni Rumah Susun karena sampai saat ini belum ada permasalahan penghuni, dan permasalahanya dapa diselesaikan melalui pengurus Rt/Rw setempat. Sedangkan di Rumah Susun Pulo Mas, penghuninya dengan sistem sewa yang mana jangka waktu tinggal di lingkungan rumah susun itu tergantung perjanjian sewanya. Karena penghuninya tidak tetap, maka untuk menbentuk Perhimpunan Penghuni mengalami kesulitan. Dikuatirkan penghuni yang dipilih menjadi pengurus sebelum masa jabatanya berakhir bahkan sebelum mulai bekerja penghuni tersebut pindah tempat tinggal karena masa sewanya berakhir. Padahal untuk proses peralihan hak milik atas satuan rumah susun, salah satu syaratnya harus melampirkan Anggaran Dasar Perhimpunan Penghuni. Dengan demikian para pemilik atas satuan rumah susun baik di Tanah Abang maupun di Pulo Mas sampai saat ini belum dapat melakukan peralihan hak milik mengingat salah satu syaratnya belum terpenuhi. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah mengeluarkan peraturan lebih lanjut yang mengatur peralihan hak milik atas satuan rumah susun.

Abstrak :

ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk membahas peranan PPPKI dalam pergerakan nasional dan melihat sejauh mana ide dan semangat persatuan yang dikembangkan PPPKI mempengaruhi pergerakan di Indonesia.

PPPKI didirikan pada tanggal 17 Desember 1927 di Bandung oleh PNI, PSI, Budi Utomo. Pasundan, Kaum Betawi, Sarekat Sumatera dan Indonesische Studieclub dengan tujuan untuk menggalang persatuan dan kerja sama di antara berbagai perhinpunan yang ada di tanah air serta menyamakan arah perjuangan demi menuju kemerdekaan Indonesia.

Semula PPPKI berhasil menjalankan fungsinya sebagai wadah pemersatu kalangan pergerakan dengan mengadakan aksi balasan, membentuk dana bantuan nasional dan mengeluarkan program pengajaran nasional. Namun dalam perkembangan sslanjutnya, terjadi perpecahan di antara anggota-anggota PPPKI. Perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka, yang semula tidak dihiraukan akhirnya tidak dapat dihindarkan lagi. Akibatnya PPPKI mengalami kemunduran dan sejak lahun 1935 keberadaan PPPKl sudah tidak terdengar lagi dalam dunia pergerakan Indonesia karena PPPKI tidak pernah mengadakan kegiatan.

Meskipun PPPKI nengalami kegagalan sebagai wadah pemersatu, PPKI telah berhasil mengembangkan paham persatuan di antara kalangan pergerakan aan mencapai puncaknya dengan dicetuskannya Sumpah Pemuda. PPPKI juga mendorong perhimpunan-perhimpunan lain untuk saling bekerja sama dengan bergabung membentuk badan federasi atau fusi. Dengan begitu, kalangan pergerakan Indonesia semakin bertambah kuat dalam menentang penjajahan Belanda.

Abstrak :
[ABSTRAK
Bahwa dalam rumah susun di Indonesia, terdapat satuan rumah yang dapat dimiliki secara terpisah dan ada pula pemilikan bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama sesuai dengan nilai perbandingan dan proporsionalnya. Hal ini menyebabkan perlunya dilakukan pengaturan mengenai penggunaan dan pengelolaannya yang dilakukan oleh Perhimpunan Penghuni sebagai badan hukum yang bertanggung jawab mengurus kepentingan bersama para pemilik dan penghuni rumah susun. Perhimpunan Penghuni diatur dalam Undang-Undang Rumah Susun Nomor 16 tahun 1985 dan juga terhadap Undang- Undang Rumah Susun Nomor 20 Tahun 2011. Perhimpunan Penghuni diberi kedudukan sebagai badan hukum yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah dan dapat melakukan tindakan hukum ke luar dan ke dalam atas nama pemilik dengan wewenang yang dimilikinya untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman dalam lingkungan rumah susun. Tetapi banyak perhimpunan penghuni yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dengan tidak mementingkan kesejahteraan para penghuni dan pemilik rumah susun. Hal ini pun terjadi pada Apartemen Mediterania Palace Residences Kemayoran, dimana perhimpunan penghuni yang seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan justru menjadi batu sandungan yang mengambil hak-hak para penghuni rumah susun.

---

ABSTRACT
Whereas, for the condominium in Indonesia, there is a unit of condominium which can be owned separately and can be owned jointly upon the joint property, joint asset, and joint land in accordance with each of the party?s calculation and proportionality. These would cause the needs of the regulatory regarding its use and maintenance, which conducted by Resident?s Association as a legal entity which responsible to maintain the joint interest of the owners and residents of the condominium. Resident?s Association is regulated under the Law of Condominium No. 16 Year 1985 and as well the Law of Condominium No. 20 Year 2011. Resident?s Association is given the authority as the legal entity and having its own articles of association and articles of maintenance which entitle to conduct a legal action outside and inside on behalf of the owners with its given authorization to implement the safety and tranquility of the condominium?s environment. However, there are Resident?s Association which not implement its duty with good faith by not pursue the wealth of the residents and owners of the condominium. These also happens on the Mediterania Palace Residences Kemayoran Apartment, whereby the Resident?s Association who are obliged to be the facility to improve the wealth of the residents, precisely became the hindrance and (illegally) detain the rights of the condominium residents.;Whereas, for the condominium in Indonesia, there is a unit of condominium which can be owned separately and can be owned jointly upon the joint property, joint asset, and joint land in accordance with each of the party?s calculation and proportionality. These would cause the needs of the regulatory regarding its use and maintenance, which conducted by Resident?s Association as a legal entity which responsible to maintain the joint interest of the owners and residents of the condominium. Resident?s Association is regulated under the Law of Condominium No. 16 Year 1985 and as well the Law of Condominium No. 20 Year 2011. Resident?s Association is given the authority as the legal entity and having its own articles of association and articles of maintenance which entitle to conduct a legal action outside and inside on behalf of the owners with its given authorization to implement the safety and tranquility of the condominium?s environment. However, there are Resident?s Association which not implement its duty with good faith by not pursue the wealth of the residents and owners of the condominium. These also happens on the Mediterania Palace Residences Kemayoran Apartment, whereby the Resident?s Association who are obliged to be the facility to improve the wealth of the residents, precisely became the hindrance and (illegally) detain the rights of the condominium residents.;Whereas, for the condominium in Indonesia, there is a unit of condominium which can be owned separately and can be owned jointly upon the joint property, joint asset, and joint land in accordance with each of the party?s calculation and proportionality. These would cause the needs of the regulatory regarding its use and maintenance, which conducted by Resident?s Association as a legal entity which responsible to maintain the joint interest of the owners and residents of the condominium. Resident?s Association is regulated under the Law of Condominium No. 16 Year 1985 and as well the Law of Condominium No. 20 Year 2011. Resident?s Association is given the authority as the legal entity and having its own articles of association and articles of maintenance which entitle to conduct a legal action outside and inside on behalf of the owners with its given authorization to implement the safety and tranquility of the condominium?s environment. However, there are Resident?s Association which not implement its duty with good faith by not pursue the wealth of the residents and owners of the condominium. These also happens on the Mediterania Palace Residences Kemayoran Apartment, whereby the Resident?s Association who are obliged to be the facility to improve the wealth of the residents, precisely became the hindrance and (illegally) detain the rights of the condominium residents., Whereas, for the condominium in Indonesia, there is a unit of condominium which can be owned separately and can be owned jointly upon the joint property, joint asset, and joint land in accordance with each of the party’s calculation and proportionality. These would cause the needs of the regulatory regarding its use and maintenance, which conducted by Resident’s Association as a legal entity which responsible to maintain the joint interest of the owners and residents of the condominium. Resident’s Association is regulated under the Law of Condominium No. 16 Year 1985 and as well the Law of Condominium No. 20 Year 2011. Resident’s Association is given the authority as the legal entity and having its own articles of association and articles of maintenance which entitle to conduct a legal action outside and inside on behalf of the owners with its given authorization to implement the safety and tranquility of the condominium’s environment. However, there are Resident’s Association which not implement its duty with good faith by not pursue the wealth of the residents and owners of the condominium. These also happens on the Mediterania Palace Residences Kemayoran Apartment, whereby the Resident’s Association who are obliged to be the facility to improve the wealth of the residents, precisely became the hindrance and (illegally) detain the rights of the condominium residents.]

Abstrak :
Perhimpunan Penghuni Rumah Susun PPRS merupakan suatu organisasi berbadan hukum yang bertanggung jawab mengurus kepentingan bersama para Pemilik dan Penghuni. Dalam hal ini Notaris berperan untuk membuat pernyataan dari segala apa yang diputuskan dalam rapat, sehingga Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan Pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sesuai dengan amanat UUJN. Pada kasus, Notaris X awalnya membuat Akta Nomor 2 tanggal 2 Desember 2010 mengenai Pengurus PPRS periode 2009-2012. Sebelum periode kepengurusan tersebut berakhir, Notaris X membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 34 tanggal 16 Februari 2012 mengenai Pengurus PPRS periode 2012-2015 berdasarkan Notulen Rapat Umum Luar Biasa RULB PPRS Tanggal 11 Februari 2012. Bahwa adanya permasalahan dalam RULB menimbulkan konflik antar Pengurus sehingga dalam hal ini perlu diperjelas mengenai akibat hukum terhadap Akta Nomor 2 tanggal 2 Desember 2010 dan Akta Nomor 34 tanggal 16 Februari 2012 serta tanggung jawab Notaris X terhadap Akta baru tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan data sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data studi dokumen, didukung wawancara diolah secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa akibat hukum terhadap Akta Nomor 34 tanggal 16 Februari 2012 adalah tidak sah atau cacat karena RULB tidak memenuhi kuorum sesuai Pasal 28 ayat 1 AD juncto Pasal 15 ayat 1 ART, Notaris tidak seksama dan tidak jujur dalam membuat Akta. Tanggung jawab Notaris X terhadap pembuatan Akta tersebut bahwa Notaris bertanggung jawab secara moral, profesi, dan hukum serta dikenakan sanksi administratif. ......The Association of Flats Occupants PPRS is a legal body organisation which responsibility is to care for the mutual interest of owners and residents. In this case, the Notary acts to create a statement of all maters decided during the meeting so that the Notary in performing their position is obliged to act in honesty, thoroughly, independently, impartially, and to safeguard the interest of the parties concerned in the legal act in accordance with UUJN 39 s mandate. In a particular case, Notary X initially created deed number. 2 dated December 2, 2010 regarding the PPRS board of the 2009 2012 period. Before the term of management ends, Notary X created the deed of declaration of meeting decisions number 34, dated February 16 2012 regarding PPRS management period 2012 2015 based on extraordinary general meeting of shareholders RULB PPRS dated February 11 2012. The existence of problems in RULB cause conflict in its management therefore the legal consequences of this matter need to be clarified to Deed number 2 dated December 2 2010 and deed number 34 dated February 16 2012 as well as Notary X 39 s responsibility to the new deed. The method used is a juridical normative which is analytically descriptive. The data applied is a type of a secondary data using data collection method document study, supported by interviews processed qualitatively. The result of the research that the legal consequences to deed number 34 dated February 16 2012 are invalid or defective as RULB does not meet the quorum according to article 28 paragraph 1 AD jo article 15 paragraph 1 ART, the Notary is not acting thoroughly and not honest in the creation of the deed. The responsibility of Notary X to the creation of the deed is that the Notary is morally, professionally, and legally responsible and subject to administrative sanction.

Abstrak :
Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Satuan RumahSusun yang juga Merupakan Pelaku Pembangunan RumahSusun atas Tindakan Perhimpunan Penghuni terkaitdengan Penggunaan Bagian Bersama dalam Rumah Susun Kajian Yuridis tentang Putusan Mahkamah AgungNomor 187 K/Pdt./2016 Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik satuanrumah susun yang juga merupakan pelaku pembangunan rumah susun. DalamUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun serta PeraturanPemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun, dijelaskan mengenaihak-hak yang dimiliki oleh penghuni satuan rumah susun terhadap tanah bersama,benda bersama bagian bersama dimana perhimpunan penghuni rumah susundiberikan kewenangan untuk mengelola tanah bersama, benda bersama dan bagianbersama tersebut. Dalam tesis ini dijabarkan mengenai pemanfaatan bagianbersama oleh PT Intersatria Budi Perkasa Mulia berupa akses masuk dan keluardari satuan rumah susun miliknya pada Apartemen Casablanca Mansion dimanaPerhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian Apartemen Casablanca menutupakses tersebut dengan membangun dinding gypsum yang mengakibatkan hakakses PT Intersatria Budi Perkasa Mulia menjadi terganggu. Untuk itu, penulismeneliti bagaimana sebetulnya kewenangan yang dimiliki perhimpunan penghuniterhadap pengelolaan bagian bersama pada rumah susun serta bagaimanaperlakuan yang seharusnya diperoleh oleh pemilik satuan rumah susun yang jugamerupakan pelaku pembangunan rumah susun terhadap bagian bersama tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifatyuridis normatif. Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan bahwa perhimpunanpenghuni dalam melakukan pengelolaan bagian bersama tetap harus mengacukepada pertelaan yang telah disahkan oleh pemerintah sehingga segala tindakanyang bersifat mengurangi bagian bersama merupakan suatu tindakan yangmenyalahi ketentuan. Selain itu, sekalipun penghuni rumah susun merupakanpelaku pembangunan rumah susun tetapi ia tetap dianggap sebagai penghunisatuan rumah susun yang memiliki hak untuk menjadi anggota dan tunduk padaperaturan yang diberlakukan oleh perhimpunan penghuni rumah susun.Kata kunci: rumah susun, penghuni, perhimpunan penghuni, pelakupembangunan, bagian bersama

---

Law Protection to the Owner of the Apartment Unit whichis also the Developer of the Apartment from the Act of theResidents Association for the Use of Shared Part in theApartment Juridical Review to the Decision of SupremeCourt Number 187 K Pdt. 2016 This thesis discusses about law protection to the owner of apartment unit which isalso the developer of the apartment itself. Law Number 20 of 2011 concerningApartment and Government Regulation Number 4 of 1988 concerning Apartment,describe the rights owned by the resident of apartment unit to the shared lands,shared goods and shared part in which the residents association is granted therights to manage such shared lands, shared goods and shared parts. This thesisanalyzes the use of shared part by PT Intersatria Budi Perkasa Mulia for entry andexit access from its apartment units in Apartment Casablanca Mansion where thePerhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian of Apartment Casablanca Mansionas the residents association had closed such entry and exit access by constructingthe gypsum wall which caused the access right of PT Intersatria Budi PerkasaMulia was interfered. By this thesis, the author reviews on how is the authority ofthe residents association in managing the shared part in the apartment and alsohow is the treatment which shall be received by the resident which is also thedeveloper of the apartment to such shared part. From the review, it is known thatthe residents association in managing the shared part shall always refer to thedescription as built drawing which was validated by the government so that allactions in the form of reducing the shared part will be considered as violating theprovision. Further, even though the resident is also the developer of apartment,they have the rights to be treated as a regular resident which having the right tobecome a member and subject to the applicable policies determined by theresidents association.Keywords apartment, resident, residents association, developer, shared part