Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang analisis implementasi pemberian tunjangankinerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Pendekatan penelitian adalahpost-positivis dan jenis penelitian merupakan penelitian deskriptif. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa pemberian tunjangan kinerja dilingkungan Badankepegawaian Negara hanya mendasarkan pada unsur perilaku kerja khususnyaaspek disiplin. Meskipun Peraturan Presiden yang mengatur tentang tunjangankinerja pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negara telah mengamanatkanbahwa tunjangan kinerja diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerjapegawai setiap bulan, namun terdapat beberapa kendala dalam implementasipemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negaraantara lain yaitu: pertama, aturan teknis pelaksanaan Peraturan PresidenTunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara yaituPeraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tidak memperhitungkan unsursasaran kinerja pegawai SKP dalam pemberian tunjangan kinerja, keduapelaksanaan manajemen sumber daya manusia SDM di lingkungan BadanKepegawaian Negara yang belum optimal sehingga menyebabkan sistemmanajemen kinerja belum dapat dilaksanakan dengan baikKata kunci: Regulasi Pemberian Tunjangan Kinerja, Manajemen KinerjaUniversitas.

---

ABSTRACT

This research is analizing implementation of performance allowance in CivilService Agency BKN . The approach used in this research are post positivist.Type of this research is descriptive. The result of this research showed thatperformace allowance in Civil Service Agency BKN only base on behaviorelement such attendance and punishment. Although the regulation PeraturanPresiden that regulates employees performace allowance in Civil Service Agencyhas instructed that performance allowance given consider the expense ofemployees performance achievements every month but there are some obstaclesin the implementation of performance allowance in Civil Service Agency BKN such as first. The technical rule of regulation that regulates of employeesperformance allowances in Civil Service Agency did not take into employeeperformace target SKP as a basic for pay performace allowance but behaviorelement as a basic for pay performace allowance, second, the implementation ofhuman resource management HRM in the Civil Service Agency BKN especially performance management system not optimalized.Keywords Regulation of performance allowance, Performance management."

"Tunjangan kinerja merupakan hak bagi setiap pegawai negeri sipil yang dihitung berdasarkan capaian kinerja pegawai. Tunjangan kinerja termasuk ke dalam belanja pegawai yang menempati urutan ketiga terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setelah belanja modal dan barang. Adapun jumlah satuan kerja sebanyak 9.104 untuk seluruh Kementerian Negara/Lembaga dengan total 967.724 pegawai, maka diperlukan pengembangan sistem informasi yang handal dan memadai. Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah memiliki modul tunjangan kinerja yang ada pada aplikasi gaji web, namun masih terdapat beberapa masalah yaitu masih terdapat proses manual dalam pembuatan perhitungan tunjangan kinerja dan belum terdapat pengendalian yang memadai. Penelitian bertujuan untuk melakukan perancangan ulang modul tunjangan kinerja untuk penggunaan sistem secara penuh dan meningkatkan pengendalian dari sisi satuan kerja dan KPPN. Penelitian akan menggunakan metode Matrik Responsible, Accountable, Consulted, Informed (RACI) dan metode COSO Internal Control – Integrated Framework khususnya komponen Control Activities dengan implementasi segregation of duties dalam pembuatan tunjangan kinerja, dan rekonsiliasi data untuk pengujian tunjangan kinerja, sedangkan untuk perancangan aplikasi menggunakan Famework for The Application of System Thinking (FAST) khususnya untuk empat tahapan awal yaitu scope definition, problem analysis, requirement analysis, dan logical design dengan berbagai penggunaan diagram seperti business process diagram, use case diagram, flowchart, data flow diagram, entity relationship diagram. Hasil dari penelitian ini adalah terbentuknya rancangan modul tunjangan kinerja yang memberikan kemudahan bagi user tanpa proses manual, peningkatan pengendalian pada satuan kerja dan KPPN untuk memitigasi risko fraud dan error.

---

Performance allowance is a right for every civil servant which is calculated based on the employee's performance achievements. Performance allowances are included in employee expenditure which ranks third largest in the State Revenue and Expenditure Budget after capital and goods expenditure. As for the number of work units of 9,104 for all State Ministries/Institutions with a total of 967,724 employees, it is necessary to develop a reliable and adequate information system. The Directorate General of Treasury already has a performance allowance module in the web salary application, but there are still several problems, namely there is still a manual process in calculating performance allowances and there is not yet adequate control. The research aims to redesign the performance allowance module for full use of the system and improve control from the work unit and Treasury Office (KPPN) side. The research will use the Responsible, Accountable, Consulted, Informed (RACI) Matrix method and the COSO Internal Control - Integrated Framework method, especially the Control Activities component with the implementation of segregation of duties in making performance allowances, and data reconciliation for testing performance allowances, while for application design using Famework for The Application of System Thinking (FAST) especially for the four initial stages, namely scope definition, problem analysis, requirements analysis, and logical design with various uses of diagrams such as business process diagrams, use case diagrams, flowcharts, data flow diagrams, entity relationship diagrams . The result of this research is the formation of a performance allowance module design that provides convenience for users without manual processes, increases control in work units and KPPN to mitigate the risk of fraud and error."