Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gas bumi merupakan energi primer ketiga di Indonesia. Permintaan gas bumi cenderung meningkat sementara cadangan gas ditemukan berkurang. Oleh karena itu diperlukan pelaksanaan pengeboran lapangan gas dalam rangka penemuan cadangan gas dan peningkatan produksi gas bumi Indonesia. Mengingat investasi pengeboran lapangan membutuhkan biaya yang besar, maka perlu dilakukan analisis struktur biaya pengeboran lapangan gas agar didapatkan perencanaan dan penganggaran biaya yang optimal. Selain keekonomian proyek sumur, analisis struktur biaya pengeboran suatu lapangan biasanya dilakukan hanya melalui pendekatan aktual biaya per kedalaman sumur (cost per feet) atau biaya per hari kemajuan (cost per day). Pada penelitian ini, analisis struktur biaya dilakukan dengan pendekatan pertimbangkan kejadian-kejadian yang telah dilaksanakan pada pengeboran sebelumnya berupa hazard atau hambatan dan Non productive Time (NPT) yang terjadi pada operasi pengeboran sebelumnya. Simulasi hari operasi pengeboran sumur memberikan proyeksi penyelesaian pekerjaan dalam kurun waktu selama 68 hari operasi dari rencana 52.43 hari. Sedangkan simulasi biaya pengeboran sumur gas mengacu prediksi kemungkinan terjadinya perubahan hari operasi dan perubahan harga satuan komponen jasa dan material pengeboran memberikan forecast biaya sebesar US$ 11,598,146.91 dari rencana US$ 9,445,206.71. Dengan hasil simulasi biaya tersebut, simulasi keekonomian sumur pengeboran masih ekonomis ditandai dengan parameter POT = 0.89 tahun, PI = 1.04, NPV (US$) = 421 dan IRR (%) 15.9, meskipun ditengah ketidakpastian kondisi harga migas saat ini dan peluang pencapaian hasil produksi. Sensitifitas biaya pengeboran menunjukkan bahwa perubahan harga komponen THO Rig, Directional Drilling, Solar, Mud Chemical dan Hari operasi rig memberikan dampak yang signifikan terhadap biaya pengeboran. Sensitifitas keekonomian sumur dipengaruhi secara dominan oleh parameter harga gas, harga minyak, laju alir gas, laju alir minyak dan biaya THO rig. Simulasi dapat digunakan sebagai acuan perencanaan hari operasi dan penganggaran sumur gas di wilayah jawa dengan kompleksitas masalah yang mirip dan ditengah kondisi yang tidak pasti serta dapat digunakan untuk menentukan pemilihan atau screening pelaksanaan Rencana Kerja (RK) sumur.

---

Natural gas is the third of primary energy in Indonesia. Demand for natural gas is likely increase as the gas reserves are found reduced. Therefore we need a gas field drilling in order to discover gas reserves and increase natural gas production in Indonesia. Considering drilling investment entails substantial costs, it is necessary to analyze the cost structure of the gas field drilling in order to obtain optimal cost in planning and budgeting. In addition to the well project economics, the analysis of the cost structure of drilling is usually done only through actual approach from cost per depth (cost per feet) or cost per day data. In this study, analysis of the cost structure is done with the approach consider the events that have been implemented in the previous drilling in the form of hazard or obstacles and non-productive time (NPT) that occurred in the previous drilling operation. Simulating the operation of drilling days, the work completed during 68 days of the plan 52.43 days. While the cost of drilling a gas well simulation predictions referring to the possibility of changes in the operations and changes in unit prices of components and materials drilling services provide forecast cost of US $ 11,598,146.91 of the planned US $ 9,445,206.71. With the simulation results such costs, simulating the economics of drilling wells are still economically characterized by parameters POT = 0.89 years, PI = 1:04, NPV (US $) = 421 and IRR (%) 15.9, although amid uncertainty in the price of oil today and the opportunities achievement production. The sensitivity of the cost of drilling showed that changes in the price of components THO Rig, Directional Drilling, Solar, Mud Chemical and rig operating days had a significant impact on the cost of drilling. The economic sensitivity of wells affected predominantly by the parameters of the gas price, the price of oil, gas flow rate, oil flow rate and the cost of rig. Simulations can be used as a reference for the planning and budgeting operation of gas wells in the area of Java with the complexity of similar problems and amid uncertain conditions and can be used to determine the selection or screening the implementation of the Work Plan."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana perencanaan dan penganggaran pada masa tanggap darurat di Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan membangun kerangka perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam masa tanggap darurat di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivisme dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan dengan (1) telaah dokumen kebijakan strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana yaitu Renstra K/L, Renja, RKA K/L, dan DIPA BNPB, dan (2) wawancara dengan pemangku kebijakan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta instansi terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa belum dilaksanakan perencanaan dan penganggaran responsif gender di Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka dari itu kerangka perencanaan dan penganggaran responsif gender pada masa tanggap darurat perlu dibangun dengan mempertimbangkan konsep dan peran gender pada masa tanggap darurat.

---

This study aims to look at how planning and budgeting during the emergency response period at the National Disaster Management Agency and build a framework for gender responsive planning and budgeting during the emergency response period at the National Disaster Management Agency. This study uses a post positivism approach with qualitative methods. Data collection was carried out by (1) reviewing the strategic policy documents of the National Disaster Management Agency, namely Strategic Plan for Ministries / Agencies, Work Plan, RKA K / L, and Budget Document of BNPB, and (2) interviews with stakeholders in the National Disaster Management Agency, and related agencies . The results of the study show that gender responsive planning and budgeting has not yet been implemented in the National Disaster Management Agency, hence the gender responsive planning and budgeting framework in the emergency response period needs to be built by considering the concepts and roles of gender during the emergency response period."

"Daerah diberikan wewenang untuk mengelola keuangan daerahnya dituangkan dalam APBD. APBD diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat di daerah tersebut untuk meningkatkan pembangunanan. Namun, integrasi gender dalam prosesnya menimbulan kesenjangan gender di berbagai sektor. Pemerintah pun mencoba untuk mengintegrasikan isu gender ke dalam APBD dengan strategi Anggaran Responsif Gender. Pemerintah pun mengeluarkan Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di daerah, DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan PPRG di DKI Jakarta, serta POKJA yang akan melaksanakannya. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan telaah data dan dokumen RPJMD, RKPD, KUA PPAS, APBD, dan wawancara dengan stakeholder terkait.Hasil Penelitian menunjukan bahwa DKI Jakarta sepanjang 2018-2022 telah menerapkan PPRG, tetapi dalam prosesnya masih terdapat banyak masalah yang disebabkan oleh berbagai faktor.

---

Local governments are given the authority to manage their regional finances as stated in the APBD (Anggaran Belanja Pendapatan Daerah). The APBD is expected to accommodate the needs of the society in the area to increase local development. However, gender integration in the process creates gender gaps in various sectors. The government is also trying to integrate gender issues into the regional budget with the Gender Responsive Budget strategy. The government also issued Permendagri No. 15 of 2008 concerning Gender Responsive Planning and Budgeting in the regions, DKI Jakarta issued a Governor's Regulation on the Implementation of PPRG in DKI Jakarta, and the Working Group (POKJA) that will implement it. The data was obtained out by revieweing data and documents of the RPJMD, RKPD, KUA PPAS, APBD, and interviews with relevant stakeholders. The results showed that DKI Jakarta throughout 2018-2022 has implemented PPRG, but in the process there are still many problems caused by various factors. Key words: APBD, Planning And Budgeting on Gender, Gender Gap, DKI Jakarta."

"Peneliltian ini mencoba untuk menganalisa konsistensi antara perencanaan dan pengnggaran bidang pendidikan selama tahun 2007-2009 di Kota Padang Panjang yang dilihat melalui dokumen RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2007-2009 dengan APBD Kota Padang Panjang Tahun 2007-2009. Hasil analisa tersebut selanjutnya dikaitkan dengan sasaran pembangunan bidang pendidikan yang disusun oleh pemerintah Kota Padang Panjang dalam dokumen perencanaan dan dikaitkan juga dengan pencapaian indikator kinerja berdasarkan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan di Kota Padang Panjang selama tahun 2007-2009 masih relatif rendah. Jika dikaitkan dengan sasaran pembangunan daerah di bidang pendidikan, ternyata tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan ini juga menyebabkan rendahnya tingkat ketrecapaian sasaran pembangunan bidang pendidikan di Kota Padang Panjang. Sementara itu jika dikaitkan dengan pencapaian indikator kinerja bidang pendidikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan ternyata tingkat konsistensi tersebut berbanding terbalik dengan pencapaian indikator kinerja berdasarakan Standar Pelayanan Minimal. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksinkronan antara penyusunan kebijakan perencanaan bidang pendidikan di Kota Padang Panjang dengan kebijakan perencanaan pendidikann nasional.

---

This research was tried to analyze the consistency between planning and budgeting in education sector at Padang Panjang Municipality during 2007-2009 that refer to Annual Development Plan (RKPD) of Padang Panjang Municipality during 2007-2009 and Local Government Revenue and Expenditure Budget (APBD) of Padang Panjang Municipality during 2007-2009. The result of this analyisis are related to education development target in regional planning document and goal achievement of Minimum Service Standards of education sector.The results showed that the consistent level of planning and budgeting in education sector in Padang Panjang Municipality during 2007-2009 still low. If its related to Goal Achievement of regional development target, the level of consistency have relationship with Goal Achievement of regional development target. But the level of consistency between planning and budgeting in education sector have not relationship with goal achievement of Minimally Service Standarts of education sector. This result showed that the regional planning in education sector are asynchronous with the national planning in education sector."