Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
Siagian, A. Prabu S.M.
Abstrak :
Dalam teori diketahui bahwa besar money supply dibentuk dari besar monetary base dan nilai money multiplier, di mana nilai money multiplier disusun dari nilai currency ratio dan reserve ratio. Perubahan monetary base, perubahan currency ratio, dan perubahan reserve ratio dapat membuat perubahan pada money supply. Mengetahui bahwa M1 dan M2 di Indonesia meningkat selama krisis 1997-1998, maka fokus penelitian ini adalah untuk mencari tahu perubahan pada variabel manakah (di antara ketiga variabel tersebut) yang menjadi sumber terbesar peningkatan M1 dan M2 di Indonesia selama krisis. Mengikuti model perhitungan matematika yang pernah dipakai Friedman dan Schwartz (1963) dan Stauffer (2006) ketika meneliti kasus Great Depression di Amerika Serikat, penulis mendapatkan jawaban bahwa perubahan monetary base di Indonesia selama krisis 1997-1998 merupakan penyebab terbesar peningkatan M1 dan M2 saat itu. Hasil ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan di literatur-literatur.
......It is theoretically known that money supply is made from monetary base and its money multiplier process, where money multiplier is composed by currency ratio and reserve ratio. The change of monetary base, currency ratio, and reserve ratio therefore could make the change in money supply. Knowing that M1 and M2 in Indonesia is increasing during 1997-1998 crisis, then this research aim to find out which one of those three factors that becomes the biggest source of change of M1 and M2 in Indonesia during that crisis. By applying mathematical equation models used by Friedman and Schwartz (1963) and Stauffer (2006) in analyzing Great Depression in United States, the author found that the change of monetary base in Indonesia during 1997-1998 crisis has become the biggest source of increasing M1 and M2 in that period. This result is consistent with the statements in other literatures.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S46177
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Okta Fitriansyah
Abstrak :
Fenomena peredaran uang di Lembaga Pemasyarakatan secara formal tidak dilarang. Walaupun hal itu tidak secara nyata-nyata diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Hal ini berbeda dengan bunyi Reglemen Penjara pasal 27, yang lntinya melarang adanya hubungan keuangan antara penghuni Penjara dengan pegawai Oleh sebab itulah setiap penghuni diwajibkan menitipkan uang/barangnya melalui Register D. Setiap kebutuhan penghuni terutama untuk menambah sedap-sedapan, di akomodasikan melalui regulasi pengelolaan register ini. Dengan cara dilayani oleh petugas secara kelembagaan, tidak dilayani oleh petugas secara perorangan. Namun walaupun secara formal aturan ini tidak diadopsi oleh peraturan yang sekarang ada, akan tetapi dipercaya, bahwa peredaran uang di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan selalu menjadi "sumber masalah" terjadinya gangguan keamanan akibat adanya kolusi antara penghuni dengan petugas. Oleh kerena itulah peredaran yang di dalam Lembaga Pemasyarakatan Rutan, dilarang. Dalam penelitian ini ada dua pertanyaan penelitian yang hendak dijawab yaitu bagaimana Program Bebas Peredaran Uang (BPU) di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta dan faktor-faktor yang mempengaruhi Program Bebas peradaran Uang (BPU) di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dangan wawancara menggunakan pedoman wawancara. lnforman penelitian adalah petugas dan narapidana, dengan lokasi penelitian di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa program Bebas Peredaran Uang (BPU) dilaksanakan oleh Sub Seksi Registrasi dan Koperasi Pegawai Lapas Klas IIA Salemba Jakarta. Program Bebas Peredaran Uang (BPU) dilaksanakan dengan menggunakan Buku Tabungan, dan Kupon BPU sebagai alat transaksi pengganti uang tunai. Penelitian ini juga menemukan bahwa Program Bebas Peredaran Uang (BPU) mampu menjadi salah satu manajemen pengamanan untuk mencegah terjadinya ancaman dan gangguan keamanan yang bersumber dari beredarnya uang tunai. Dalam pelaksanaannya program Bebas Peredaran Uang (BPU) terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia petugas, sarana prasarana dan kendala struktur birokrasi.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009
T26927
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Medi Oktafiansyah
Abstrak :
Penelitian ini berjudul ?Analisis Implementasi Kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba?. Latar belakang pemilihan judul ini didasarkan pada kajian empiris dan teoritis, Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia ternyata kebebasan tersebut disalahgunakan oleh para narapidana/ tahanan untuk melakukan transaksi ilegal lainnya dengan menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran. Salah satu contoh transaksi ilegal yang banyak ditemukan adalah tindak pemerasan atau pemalakan yang kadang menjadi sebab terjadinya kerusuhan di dalam Lapas/ Rutan, hingga transaksi peredaran narkoba di dalam Lapas/ Rutan. Lokasi penelitian akan dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba dengan metode penelitian kualitatif.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menempatkan data sebagai titik sentral dalam penelitian. Penempatan ini membuat proses penelitian kualitatif selalu tergantung dari dinamika data sehingga peneliti harus menyediakan banyak ruang untuk melakukan revisi terhadap proses penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh formulator kebijakan terhadap para implementator sebagai pelaksana kebijakan. Merujuk hasil penelitian yang telah dilakukan dalam rangka melaksanakan kebijakan yang telah diformulasikan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) maka perlu dilakukan penambahan pegawai yang dapat mendukung pelaksanaan program tersebut secara terus menerus. Di samping itu, pendidikan dan pelatihan dasar tentang pemasyarakatan harus dilaksanakan pada saat orientasi awal pegawai, sehingga pada akhirnya pegawai dapat memahami dengan jelas tugas pokok dan fungsinya serta dapat menjalankan program tersebut dengan baik sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut.
This research is entitled ?Analysis of Money Circulation-Free Implementation at Salemba Correctional Institution?. The background of title selection is based on empirical and theoretical study. Over the time, on implementation of Correctional system in Indonesia, there are freedom abused which is illegal transaction using cash as a means of payment that sometimes became reason of a riot to drug transaction inside the Correctional Institution or Detention Centre. This research will be conducted at Salemba Correctional Institution with qualitative research methods.
Research methods used in this research ia a qualitative approach. Qualitative approach is place the data as a central point the reaserch. This placement makes qulitative reasearch process always depends on the dynamics of the data so that researchers need to provide more space to do the revision process of the research.
The results of this research shows that implementation of Money Circulation-Free Program at Salemba Correctional Institution basically can through well, although there are few things that must be considered by the formulator of policy to the policy implementers. Refers to results of the research which have been done that in order to implement the policy formulated by the Directorate General of Corrections about Money Circulation-Free Program, the addition of staff is required to support the implementation of the program continuously. Besides, education and basic training about Corrections should be implemented at the beginning of the employee orientation, in the end so that employees can clearly understand the basic tasks and functions and can run the program with a good purpose in accordance with the policy.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009
T26338
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library