Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
UMKM memberikan kontribusi pada PDB cukup besar namun dalam penerimaan pajak dari UMKM masih kecil. Penurunan tarif dimaksudkan dapat mendorong pelaku UMKM agar lebih berperan aktif dalam kegiatan ekonomi dan memperkuat basis data pelaku UMKM dalam sistem pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi dari PP Nomor 23/2018. Metode penelitian ini adalah postpositivist. Hasil penelitian ini diketahui bahwa formulasi Peraturan Pemerintah ini telah memenuhi kriteria tahapan proses formulasi berdasarkan teori kebijakan Thomas R. Dye yakni identifikasi masalah, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, dan pengesahan kebijakan. Kebijakan yang dikeluarkan telah melalui proses evaluasi oleh Badan Kebijakan Fiskal berdasarkan konsep perpajakan hingga mencapai tahap disahkan oleh Presiden. ......SMEs contribution towards nation's GDP is quite significant however its contribution in tax revenues is still minor. Reduction in tariff is intended to encourage SMEs actor to play an active role in economic activities and strengthen the database of SMEs actor in the tax system. This study aims to analyze the formulation process of Government Regulation Number 23/2018. This research method is postpositivist. The findings of this study are that the formulation of this Government Regulation has met the criteria for the formulation process based on Thomas R. Dyes policy theory of problem identification, agenda setting, policy formulation, and policy approval. The policy issued has been through an evaluation process by the Fiscal Policy Agency based on the concept of taxation until it reaches the stage authorized by the President.

Abstrak :
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan sektor ekonomi yang digeluti oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Skripsi ini meneliti tentang hambatan dan implikasi beban pajak yang terjadi atas adanya perubahan ketentuan pajak penghasilan pada PT X sebagai Wajib Pajak Badan yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar. Penelitian ini menggunakan teori global taxation, schedular taxation, presumptive taxation, dan asas pemungutan pajak. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi PT X terdiri atas adanya benturan ketentuan antara PP No. 46 Tahun 2013 dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan hambatan dalam memahami ketentuan peraturan pelaksana dan menerapkan ketentuan PP No. 46 Tahun 2013. Implikasi beban pajak yang terjadi atas adanya perubahan ketentuan pajak penghasilan pada PT X menjadi lebih kecil dan tidak memenuhi asas keadilan horizontal. ......Micro, Small and Medium Enterprises sector are being occupied by mostly Indonesian people. This research discusses the obstacles and tax burden implication in the changes of income tax regulation at PT X as corporate taxpayers who have gross turnover that does not exceed 4,8 billion. This research uses a global and schedular taxation, presumptive taxation, and the principle of taxation theory. This research uses qualitative method by studying of literature and in-depth interviews. The results of this research are the obstacles of changes in income tax regulation which faced by PT X are consisted of inappropriate regulation between PP No. 46/2013 and UU No. 36/2008 and obstacles of understanding and implementing the regulation of PP No. 46/2013. Moreover, the impacts of changes in income tax regulation at PT X are consisted of the smaller tax payable which does not comply the principle of horizontal equity.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah tahap siklus hidup perusahaan dan ukuran perusahaan memiliki korelasi terhadap pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Pengelompokkan siklus hidup perusahaan dalam penelitian ini terbagi atas 3 tahap yaitu: growth, mature dan decline. Setiap tahap siklus hidup perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda, dilihat dari laba dan arus kasnya. Selain itu dalam penelitian ini juga diteliti apakah ukuran perusahaan dalam setiap tahapan siklus hidup perusahaan tersebut memiliki pengaruh terhadap pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Informasi laba dan arus kas diperlukan untuk kepentingan pajak penghasilan, begitu juga dengan ukuran perusahaan yang diharapkan semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar pembayaran pajak kepada Negara. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa pada tahap growth: laba, arus kas operasional, arus kas pendanaan dan peredaran bruto berpengaruh secara signifikan terhadap pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Pada tahap mature: laba, seluruh komponen arus kas, dan peredaran bruto berpengaruh secara signifikan terhadap pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Sementara pada tahap decline: hanya laba yang memiliki pengaruh signifikan tehadap pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Secara umum, penelitian memberikan bukti bahwa tahapan siklus hidup perusahaan memiliki pengaruh terhadap pembayaran pajak penghasilan perusahaan, sementara ukuran perusahaan tidak cukup berpengaruh terhadap pembayaran pajak penghasilan perusahaan. ......The objective of this study is to examine the correlation between both of life cycles of the firms and firm size towards the corporate income tax payments. Life cycle of the firm in this study has been divided into three stages: growth, mature and decline. Each stage of the life cycle of the firms has different characteristics, according to their earnings and cash flows. This study also examined firm size in each stages of the life cycle of the firm towards the corporate income tax payments. Earnings and cash flow information are needed for income tax purposes, as well as the size of the firm which hoped to increase along with the tax payment to the Country. Sample that being used in this study is a non-financial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2010. Results of this study prove that in the growth stage: earnings, cash flow from operating activities, cash flow from financing activities and gross income significantly influence the corporate income tax payments. In the mature stage: earnings, cash flows from all activities, and gross income significantly influence the corporate income tax payments. In the decline stage: only earnings significantly influence the corporate income tax payments. Generally, this study provides evidence that the life cycle of the firms influence the corporate income tax payments, while the firm size is not enough to affect the corporate income tax payment significantly.

Abstrak :
ABSTRAK
Perbandingan antara data wajib pajak pelaku usaha terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan jumlah pelaku usaha kriteria UMKM terdapat ketidaksesuaian. Hal ini merupakan indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ( PP 46 Th 2013 ) dengan tujuan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 Miliar dimana UMKM termasuk ke dalam kriteria wajib pajak pajak ini. Sejak diterbitkan tanggal 1 Juli 2013 terdapat pro dan kontra dalam masyarakat atas peraturan pemerintah ini. Tujuan penelitian untuk meninjau kebijakan presumptive tax dalam PP 46 th 2013 dari konsepsi presumptive taxation, mengevaluasi dari prinsip kebijakan dan menggambarkan implikasinya dari sisi peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar, jumlah penerimaan pajak dan administrative cost serta enforcement cost dari sisi fiscus. Metode yang digunakan adalah metode campuran (mixed methods research) dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dengan studi dokumentasi, wawancara dan penyebaran kuesioner kepada 121 Account Representative di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat. Hasil penelitian adalah kebijakan presumptive tax dalam PP 46 th 2013 terdapat ketidaksesuaian dari konsepsi presumptive taxation demikian pula dari prinsip kebijakan pajak. Terdapat peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar dan jumlah penerimaan pajak jenis PPh Final atas penghasilan dari wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.8 Miliar. Administrative Cost pada masa transisi tinggi namun nantinya administrative cost dan enforcement cost akan rendah. Penetapan ambang batas (threshold) sangat penting, penetapan dasar pengenaan pajak seharusnya adalah penghasilan dan perlu adanya penurunan tarif karena tarif 1% memberatkan wajib pajak.

---

ABSTRAK
Fact/finding shows that there is a discrepancy in the comparison between t he number of businessmen registered as taxpayers in the Directorate General of T axation (DGT) data with that of businessmen who belong in SME?s criteria. This i ndicates that the compliance level of the SMEs in fulfilling the tax obligations is s till very low. Therefore the government has published Government Regulation No . 46 year 2013 (PP 46, Year 2013) in order to facilitate the taxpayer, with maximu m gross turnover of IDR 4.8 million, to be categorized in SMEs criteria. Since its i ssuance date on July 1, 2013, there have been pros and contras among people rega rding this government regulation. The purpose of the study is to analyze the presu mptive tax policy in PP 46 th 2013 based on the presumptive taxation concept, to evaluate it in terms of policy principles, and to illustrate the implications from the side of the increasing numbers of registered taxpayers, the amount of tax revenue, and administrative costs, as well as the enforcement costs from the fiscus side. Th e applied method is mixed-method research with a descriptive approach. The data is collected by documentation studies, interviews, and questionnaires given to 121 (one hundred twenty one) Account Representatives at Kanwil DJP, Central Jakart a. The result of the study suggests that the presumptive tax policy in PP 46 Th 201 3 is incompatible with the presumptive taxation concept as well as tax policy princ iples. There is an increasing number of registered taxpayers and an improving am ount of tax revenue of final income tax from the taxpayers whose gross turnover d oes not exceed IDR 4.8 Billion. The initial Administrative Cost during the transiti on time is high but afterwards these administrative and enforcement costs will be l ow. The stipulation on the threshold is very important; the tax should be determin ed based on income level and a reduction should be applied on 1% fare, as it has burdened the taxpayers.