Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sejak dilimpahkannya piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ke Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, jumlah total piutangnya merupakan yang terbesar diantara piutang pajak daerah lainnya. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menanggulangi permasalahan dan sekaligus melakukan upaya pencairan tunggakan yang berasal dari tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diantaranya adalah dengan kebijakan penagihan pajak, kebijakan insentif pajak, dan kebijakan pencegahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencairan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta, serta menganalisis kendala yang dihadapinya. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan dua hasil penelitian. Pertama, kebijakan penagihan yang telah dilakukan masih tergolong dalam penagihan pasif yakni dengan menerbitkan surat himbauan pembayaran, dan bagi penunggak yang nominalnya cukup besar dilakukan pemasangan stiker atau papan informasi penunggak pajak. Kebijakan insentif pajak diberikan berupa pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi bagi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan hasil pelimpahan pemerintah pusat. Kebijakan pencegahan dilakukan sebagai upaya agar tidak bertambahnya piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yakni dengan mengeluarkan kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan 1 satu miliar dan melakukan penangguhan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi wajib pajak yang selama tiga tahun berturut-turut tidak melakukan pembayaran sejak tahun 2013. Kedua, secara umum kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pencairan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI terkait dengan data yang tidak lengkap dan akurat. Selain itu jumlah sumber daya manusia yang ada kurang memadai untuk dapat melaksanakan penagihan secara efektif karena jumlah penunggak dan objek pajak yang harus ditagih cukup banyak.

---

Since the transfer of authority of rural and urban land and building tax receivable to DKI Jakarta Provincial Government, the total amount of its receivables is the largest among other local taxes receivable. Various efforts were made by the DKI Jakarta Provincial Government to overcome the problems and at the same time make efforts to disburse arrears arising from the arrears of rural and urban land and building tax, such as with tax collection policy, tax incentive policy, and prevention policy. This study aims to analyze the implementation of the policy of disbursement of arrears of of rural and urban land and building tax in DKI Jakarta Province, and analyze the obstacles it faces.This research is descriptive and using qualitative approach. This research produced two research results. First, the collection policy that has been done is still classified in the passive billing by issuing a letter of appeal for payment, and for the nominally large enough arrears done the installation of stickers or taxpayer information boards. The tax incentive policy is provided in the form of reduction of principal and the elimination of administrative sanctions for the of rural and urban land and building tax from the central government. The prevention policy is carried out in an effort to avoid increasing of rural and urban land and building tax receivable by issuing of rural and urban land and building tax exemption policies for the Value of Tax Objects up to 1 one billion and suspending the issuance of Tax Collection Entitlement of rural and urban land and building tax for taxpayers who for three consecutive years do not make payments since 2013. Secondly, the constraints faced in the implementation of the policy of disbursement of arrears of of rural and urban land and building tax in the Province of DKI associated with data that is not complete and accurate. In addition the amount of human resources available is insufficient to be able to carry out billing effectively because the amount of delinquent and tax object to be billed enough.

Abstrak :
Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kota Depok cukup tinggi dan mengalami peningkatan yang cukup besar setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kota Depok belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab tingginya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kota Depok dan strategi yang dilakukan untuk mencairkan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasilnya adalah terdapat empat faktor penyebab tingginya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yaitu data tidak akurat, kesulitan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Sumber Daya Manusia tidak memadai dan kurangnya partisipasi Wajib Pajak. Sementara strategi untuk mengurangi tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan meliputi strategi yang sudah diimplementasikan dan strategi yang belum diimplementasikan.

---

Rural and urban property tax arrears in Depok is quite high and has increased considerably every year. This caused the rural and urban property tax revenue in Depok is not optimal. This study aims to analyze the factors causing the high rural and urban property tax arrears in Depok and the strategies undertaken to reduce rural and urban property tax arrears. This research uses qualitative approach with in depth interviews data collection techniques. The results are, there are four factors causing high rural and urban property tax arrears which are inaccurate data, difficulties of distributing notification of property tax payable, insufficient human resources and lack of taxpayer participation. Meanwhile the strategies undertaken to reduce rural and urban property tax arrears include strategies that have been implemented and strategies that have not been implemented.

Abstrak :
Pengalihan kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diiringi dengan pengalihan teknologi informasi berupa source code Sistem Informasi Objek Pajak SISMIOP beserta basis datanya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkannya menjadi Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan SIM PBB yang disesuaikan dengan peraturan daerah. SIM PBB didukung oleh Sistem Informasi Penunjang yaitu web pendataan online, Sistem Informasi Data SI Data , Geographic Information Systems GIS , dan e-Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berbasis Teknologi Informasi di Provinsi DKI Jakarta dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian adalah implementasi sistem administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berbasis Teknologi Informasi di Provinsi DKI Jakarta tidak berjalan dengan optimal karena faktor-faktor yang menghambat, yaitu sumber daya manusia, peraturan, dan masyarakat. Namun, implementasi sistem administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berbasis Teknologi Informasi didukung oleh perkembangan teknologi, program dan anggaran unggulan, dan kerjasama dalam berbagi data.

---

The transfer of authority on the collection of Rural and Urban Land and Building Tax from the Central Government to the Provincial Government of DKI Jakarta is accompanied by the transfer of information technology in the form of source code of the Tax Object Information System SISMIOP along with its data base. The Provincial Government of DKI Jakarta developed it into a Land and Building Tax Management Information System PBB SIM that is adjusted to local regulations. SIM PBB is supported by Supporting Information System, i.e. online data web, Data Information System SI Data , Geographic Information Systems GIS , and e Pajak. This study aims to analyze the implementation of administrative system of Rural and Urban Land and Building Tax based on Information Technology in DKI Jakarta Province and the factors that support and inhibit it The approach used in this study is a qualitative approach. The result of the research is the implementation of administrative system of Rural and Urban Land and Building Tax based on Information Technology in DKI Jakarta Province is not running optimally because of the inhibiting factors, namely human resources, regulation, and society. However, the implementation of administrative system of Rural and Urban Land and Building Tax is supported by the technological developments, featured programs and budgets, and cooperation in sharing data.

Abstrak :
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberian keringanan pokok PBB-P2 pada tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta serta melihat keselarasan implementasi kebijakan pemberian keringanan pokok PBB-P2 pada tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta dengan asas-asas pemungutan pajak yang ideal. Pendekatan penelitian dalam tesis ini adalah post-positivisme dengan menggunakan metode kualitatif yang memusatkan fenomena yang terjadi dilapangan yaitu implementasi kebijakan pemberian keringanan pokok PBB-P2 pada tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberian keringanan pokok PBB-P2 belum optimal dalam upaya membantu pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada kondisi perekonomian sedang resesi akibat adanya pandemi Covid-19 serta meningkatkan penerimaan PBB-P2 yang disebabkan karena jangka waktu penyusunan dan implementasi kebijakan yang cukup singkat. Hal hal ini terlihat masih meningkatnya jumlah Wajib Pajak PBB-P2 yang belum melakukan pembayaran ketetapan PBB-P2 tahun 2020 dan juga belum mampu mengurangi jumlah tunggakan PBB-P2 serta belum dapat mencapai target pencairan piutang PBB-P2 pada tahun 2020. Keselarasan dalam implementasi kebijakan keringanan pokok PBB-P2 terpenuhi dalam asas revenue productivity, asas certainty, asas efficiency, asas convenienc, dan asas simplicity. Namun Implementasi Kebijakan Pemberian keringanan pokok PBB-P2 belum selaras dengan asas equity yang berpotensi pada tumbuhnya ketidakpercayaan masyarakat atau wajib pajak kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ......This study aims to analyze the implementation of the policy for granting PBB-P2 principal relief in 2020 in DKI Jakarta Province and see the alignment of the implementation of the policy for granting PBB-P2 principal relief in 2020 in DKI Jakarta Province with ideal tax collection principles. The research approach in this thesis is post-positivism using qualitative methods that focus on phenomena that occur in the field, namely the implementation of the policy of granting the PBB-P2 principal relief in 2020 in DKI Jakarta Province. The results showed that the implementation of the policy of providing PBB-P2 principal relief was not optimal in an effort to assist business actors in fulfilling their tax obligations in a recessionary economic condition due to the Covid-19 pandemic and increasing PBB-P2 revenues due to the lengthy period of preparation and implementation of policies. quite short. This can be seen from the increasing number of PBB-P2 Taxpayers who have not paid the 2020 PBB-P2 determinations and have not been able to reduce the number of PBB-P2 arrears and have not been able to reach the target of disbursing PBB-P2 receivables in 2020. Alignment in policy implementation The basic relief of PBB-P2 is fulfilled in terms of revenue productivity principle, certainty principle, efficiency principle, convenience principle, and simplicity principle. However, the implementation of the policy for the granting of the PBB-P2 principal relief is not in line with the principle of equity which has the potential to increase public or taxpayers' distrust of the DKI Jakarta Provincial Government.

Abstrak :
Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 di Kabupaten Tapanuli Selatan mengalami penurunan setelah penerapan PBB Online. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan penerapan kebijakan tersebut yaitu untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi PBB-P2 dan hambatannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PBB-P2 di Kabupaten Tapanuli Selatan dijalankan oleh BPKPAD bekerjasama dengan pihak kecamatan, kelurahan, desa, dan Bank Sumut. Hambatan dalam implementasi PBB-P2 diantaranya SDM kurang memadai, sulitnya pengawasan, kepatuhan Wajib Pajak rendah, NJOP yang belum update, dan pengaruh faktor politik.

---

Realization of land and building tax Rural and Urban revenues in Kabupaten Tapanuli Selatan decreased after the adoption of the PBB Online. This is in contrast to the objective of implementing the policy that is to increase revenue. This study aims to describe the implementation of land and building tax Rural and Urban and its constraints. The study used a qualitative approach with in depth interview data collection techniques. The results of this study indicate that the implementation of land and building tax Rural and Urban in Kabupaten Tapanuli Selatan run by BPKPAD in cooperation with the sub district, village, village, and Bank Sumut. Obstacles in the implementation of land and building tax Rural and Urban include insufficient human resources, difficulty of supervision, low taxpayer compliance, NJOP that has not been updated, and the influence of political factors.

Abstrak :
Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Masa pandemi membuat pemerintah daerah untuk lebih bekerja keras disertai kehati-hatian dalam penggalian potensi pendapatan asli daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber dari pendapatan daerah yang dapat digali. Studi ini menginvestigasi keberhasilan Kota Yogyakarta dalam meningkatkan ketetapan PBB-P2 di Tahun 2020 ini. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis konten. Hasil studi menunjukan bahwa, Yogyakarta melalui proses yang panjang dalam usaha penetapan PBB-P2 yang didukung oleh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berkualitas. Regulasi yang berkaitan dalam penetapan PBB-P2 ialah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota. Ketentuan stimulus dalam PBB-P2 merupakan langkah nyata dalam mitigasi risiko dari resistensi masyarakat yang terdampak kenaikan pajak terutang. Pemerintah daerah lain dapat menjadikan Kota yogyakarta sebagai “best practice” dalam mempersiapkan usaha penggalian potensi PBB-P2. Studi ini diharapkan bisa menjadi pemicu bagi penelitian lebih lanjut mengenai kebijakan penggalian potensi pajak daerah lainnya.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai evaluasi pelaksanaan administrasi perpajakan dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang proses berjalannya administrasi perpajakan pengelolaan PBBP2 yang telah dilaksanakan di Kota Pekanbaru setelah kurang lebih dua tahun. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan, yakni wawancara dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi perpajakan di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pekanbaru yang mencakup indikator struktur organisasi, sumber daya manusia, sumber daya finansial, sistem informasi, serta proses dan prosedur administrasi pelayanan masih belum berjalan efektif dan efisien, karena masih terdapat hambatan?hambatan terkait komunikasi dan koordinasi dengan pihak Camat, Lurah, RW, dan RT, keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas, tidak tersedianya tenaga penilai dan alat teknologi untuk penelitian lapangan, dan kurang oprtimalnya pelayanan yang diberikan oleh petugas Dispenda kepada Wajib Pajak.

---

This undergraduate thesis focused on the evaluation of tax administration on rural and urban property tax (PBB-P2) in Pekanbaru. The study was conducted to provide insight about the tax administration process of rural and urban property tax that have been implemented for about two years in Pekanbaru. This undergraduate thesis used a qualitative approach through field study (interview) and literature study for data collection. The result showed that the implementation of tax administration in Local Department of Regional Income (Dispenda), Pekanbaru, that viewed of some indicators, such as the organization structure, human resources, financial resources, information system, and the process and procedure of administration services still do not operate effectively and efficiently. This is due to several constraints, which are troubles on communication and coordination with heads of respective districts and subdistricts, and even from the local neighborhood, the limitation of human resources, both in terms of quantity and quality, the unavailability of appraisers and technologies for field research, and also the services that are provided by Dispenda’s employees to tax payers are not optimal.

Abstrak :
Bergulirnya otonomi daerah di Indonesia membuat pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih dalam hal fiskal. Namun hingga saat ini implementasi desentralisasi fiskal yang ada masih berfokus pada sisi belanja (expenditure assignment). pada sisi penerimaannya (revenue assignment) kewenangan yang dimiliki daerah masih relatif terbatas dan bersifat sentralistik. Oleh karena itu perlu dilakukan penguatan sumber pendanaan lokal seperti pajak untuk menunjang sisi penerimaan daerah. Salah satu caranya adalah dengan mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dari pajak pemerintah pusat ke pemerintah daerah sejak tahun 2011. Penelitian ini mengkaji dampak pengalihan PBB-P2 terhadap penerimaan daerah dengan menggunakan metode difference in difference dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa pendaerahan PBB-P2 memiliki dampak yang positif terhadap penerimaan daerah. ......Regional autonomy has established a greater fiscal autonomy on the local government. Nevertheless the implementation of fiscal desentralization still focused on expenditure assignment, meanwhile there is a lack of capacity on the revenue assignment and the implementation is still centralistic. Therefore a higher local government funding is needed to establish a greater fiscal autonomy. So the policy to divert the control of PBB-P2 to create a greater local fiscal autonomy has begun since 2011. This reasearch is trying to reviewing the impact of property tax (PBB-P2) devolution on the local government revenue using the difference in difference and study case method. This reasearch find out that the implementation of property tax (PBB-P2) devolution has a positif impact on local government revenue.

Abstrak :
Kebijakan sunset policy Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diterapkan Pemerintah Kota Depok sebagai dampak adanya pandemi COVID-19 di Kota Depok. Kebijakan tersebut bertujuan untuk merangsang Wajib Pajak untuk tetap taat melaksanakan Pemerintah Kota Depok berharap agar dapat menjaga stabilitas penerimaan daerah dan meningkatkan penerimaan PBB-P2 serta merangsang Wajib Pajak untuk tetap taat melaksanakan kewajiban perpajakan pada masa Pandemi COVID-19 di Kota Depok, harapan tersebut merepresentasikan penerimaan dan kepatuhan sebagai tujuannya, namun, pada tahun 2020 penerimaan PBB-P2 sudah melampaui target pada tahun 2020, sehingga pada tulisan ini, penulis berfokus pada kepatuhan dengan menggunakan teori faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak menurut Gunadi, yaitu compliance cost, tax regulation, dan law enforcement. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan metode secara kualitatif dengan wawancara mendalam dan juga paradigma post-positivism. Dari penelitian ini, kebijakan sunset policy PBB-P2 dianggap memudahkan Wajib Pajak dari sisi compliance cost, namun untuk tax regulation, dan law enforcement kurang cukup baik. ......Sunset Policy on Urban and Rural Tax applicated by The Local Government of Depok City as an impact of COVID-19 Pandemic in Depok City, with applicating sunset policy, The Local Government of Depok City aimed to maintain the stability of local government income, escalate the income of urban and rural land and building tax, and stimulate the taxpayer to remain their compliances on the period of Covid-19 Pandemic in Depok City, the aim represents revenue and compliance as it’s objective, however, in the year of 2020, the government revenue of urban and rural land and building tax had transcended, so, in this thesis, the writer’s focus is on tax compliance, using the factors on determining the tax compliance theory from Gunadi, in which states that tax compliance is affected by compliance cost, tax regulation, and law enforcement. This reseacrh is done by using qualitative method with in-depth interviews, and post-positivism paradigm. From this research, the sunset policy PBB-P2 is presumed to ease the taxpayer from the compliance cost side, but on the other hand, the tax regulations and law enforcement aren’t really good enough.

Abstrak :
Pengalihan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Indonesia, pada tahun 2014, memberikan keleluasaan kepada pemda untuk mengelola PBB-P2 antara lain pengaturan tarif, NJOP, NJOPTKP dan sebagainya, sebagai wujud desentralisasi dan upaya meningkatkan Penerimaan Asli Daerah. terdapat dua kelompok daerah, yaitu kelompok yang mengubah peraturan perpajakan dan kelompok yang tidak, keduanya memiliki kecenderungan penerimaan yang berbeda, maka dilakukan penelitian berjudul the impact of tax structure change to Indonesia PBB-P2 compliance rate in 2014 to 2019. Menggunakan regresi panel Fixed Effect, hasilnya adalah perubahan skema tarif tunggal menjadi multi tarif, perubahan nilai tarif dan perubahan batas NJOPTKP, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan ......The decentralization of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) on Indonesia in 2014, gave Local Government the flexibility to manage PBB-P2 including the regulation of tariffs rate, Non taxable object (NJOPTKP) etc, as a manifestation of fiscal decentralization and increasing the regional revenue. there are two groups, the regional group that changes the tax regulations and the group that does not, since those two has a differences trend of revenues, so we analyze the impact of tax structure change to Indonesia PBB-P2 compliance rate in 2014 to 2019 . With Panel Fixed Effect regression, the result show change of rate scheme from single to multiple rate, change in tax rate and limit of NJOPTKP signifficantly affected the compliance.