Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian nasional. Peranannya dalam perekonomian semakin penting terutama perdagangan luar negeri. Peranan ekspor dan impor terus meningkat sejak Pelita I sampai dengan Pelita VI dimana selama periode tersebut nilai ekspor meningkat 44,6 kali lipat sedangkan impor meningkat hampir 55 kali lipat. Berkembangnya perdagangan luar negeri dipengaruhi oleh fakor internal dan ekstemal. Salah satu faktor intemal yang mendukung berkembangnya perdagangan luar negeri adalah pelaku ekspor atau impor itu sendiri disamping adanya faktor penunjang. Trading House sebagai salah satu pelaku dalam perdagangan luar negeri, keberadaan dan peranannya belum banyak dibahas secara komprehensif. Padahal di negara seperti Jepang dan Korea Selatan peranan Trading House sudah terbukti keberhasilannya dalam menunjang perdagangan luar negeri kedua negara tersebut. Oleh karena itu tulisan ini mengkaji peranan Trading House, sebagai kasus dipilih PT. Dharma Niaga dalam menunjang perdagangan luar negeri Indonesia. Pengukuran peranan dilakukan dengan melihat kontribusi ekspor dan impor PT. Dharma Niaga, komoditi unggulan yang diperdagangkan serta jenis pelayanan jasa yang diberikan oleh perusahaan bagi kelancaran ekspor dan impor. PT. Dharma Niaga sebagai salah satu Trading House, peranannya masih relatif kecil dalam menunjang perdagangan luar negeri Indonesia. Hal ini terlihat dari kontribusi ekspor dan impor perusahaan terhadap total ekspor dan impor Indonesia yang rata-rata di bawah 1% selama periode 1992-1996. Selain itu, komoditi unggulan perusahaan yang diperdagangkan juga tidak sejaian dengan komoditi unggulan yang ditetapkan oleh pemerintah cq. Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Demikian pula jenis jasa yang diberikan kepada kliermya oleh perusahaan masih terbatas pada jasa paperwork, jasa pergudangan dan jasa distribusi. Peranan trading house sangat diperlukan dalam mengatasi gejolak rupiah agar kinerja ekspor dapat dipertahankan terutama bantuan keuangan baik dalam bentuk kredit pinjaman maupun bantuan keuangan lainnya. Selain itu trading house juga hams mampu secara aktif memanfaatkan fasilitas seperti swap dan forward yang disediakan untuk membantu eksportir dan importir mengatasi gejolak tersebut. Untuk meningkatkan peranan trading house dalam menunjang perdagangan luar negeri Indonesia maka diperlukan adanya dukungan pemerintah terhadap pendirian, pendanaan dan dukungan operasional di lapangan oleh pemerintah. Pemerintah juga perlu mendukung upaya perluasan pasar ke negara-negara yang potensial untuk dimasuki terutama kawasan Eropa Timur . Selain dukungan pemerintah, pemsahaan trading house sendiri juga harus membangun jaringan yang kuat dan membangun sistem manajemen pemasaran yang handal terutama daiam mengumpuikan informasi mengenai peluang pasar, calon pembeli dan calon penjuai tidak hanya di dalam negeri tetapi Juga di pasar intemasional. Pemsahaan Trading House juga hams menjalin kerjasama yang kuat dengan pemsahaan Indonesia yang sudah beroperasi secara global agar dapat meningkatkan supply dan demand sehingga volume transaksi perusahaan mencapai skala ekonomi yang paling optimal.

Abstrak :
ABSTRAK
Pembahasan skripsi ini di tujukan untuk melihat pengaruh proteksi Amerika Serikat terhadap perdagangan luar negeri Indonesia, yang mana cjengan tindakan proteksinya itu sejumlah besar barang-barang dari Indonesia terkena berbagai hambatan , baik yang sifatnya tarif maupun non tarif Keadaan ini cukup menyulitkan bagi kelancaran perda - gangan luar negeri Indonesia, mengingat negara itu merupakan kawan dagang terbesar Inaonesia kedua setelah Jepang Akibat lebih jauh dari pemoarasan atas barang-barang Indonesia di atas, tidak saja memDawa dampak yang sifatnya ekonomis tetapi juga telah membawa dampak yang sifatnya politis Pilihan pemerintah dalam menentukan straregi pembangunan ekonomi yang tepat, khususnya menempatkan peranan perdagangan luar negeri dalam konteks pembangunan, usaha usaha penanggulangan PHK yang telah menambah pengangguran baru dan mendorong pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang lebih penetratif dalam menunjang perdagangannya, serta munculnya respon balik terhadap Amerika Serikat dalam kebijaksanaan luar negerinya kepada Indonesia, merupakan seperangkat permasalahan politik yang harus di hadapi Indonesia

Abstrak :
ABSTRAK
Resesi ekonomi dunia yang berlangsung dari tahun 1980 sampai dengan tahun 1983, membawa dampak terhadap negara Naiknya harga minyak bumi yang merupakan penyebab utama terjadinya resesi, mempengaruhi laju perkembangan ekonomi negara industri maju. Untuk melepaskan diri dari kondisi negara industri maju. negara yang demikian akhirnya negara - negara industri maju yang tergabung dalam I. E. A. ( International Energi Agency ), sepakat memberlakukan berbagai adjustment ( penyesuaian ), menanggapi naiknya harga minyak. Akibat dari penyesuaian ini harga minyak bumi berhasil diturunkan sampai di bawah normal. Bagi Indonesia, pengaruh turunnya harga migas menyebabkan merosotnya harga dan volume ekspor. Penerimaan negara dan penghasilan ekspornya kira kira 2 per 3 bersumber dari ekspor migas, sangat terganggu akibat dari penurunan ekspor ini. Untuk menghadapi akibat menurunnya migas di pasaran Internasional ini. Pemerintah Indonesia mulai menyadari pentingnya melepaskan ketergantungan pada ekspor migas dan meningkatkan peran sektor swasta dalam pembangunan. Melalui berbagai kebijaksanaan deregulasi, pemerintah akhirnya berhasil meningkatkan ekspor nonmigas dan bahkan pada tahun 1787 hasil ekspor nonmigas berhasil melampaui ekspor migas. Namun dalam mengimplementasikan paket - paket kebijaksanaan deregulasi pemerintah justru berhadapan dengan golongan regulasi. ini, Sehubungan dengan hal tersebut maka, tulisan ini akan membahas mengenai faktor faktor yang melatar belakangi terciptanya resesi ekonomi dunia, beserta dampaknya terhadap perdagangan luar negeri Indonesia. Untuk menelaah permasalahan ini, penulis menggunakan beberapa teori. Teori yang yang digunakan adalah dari K.J. Holsti mengenai Definition of the Situation dan Nuechterlein tentang Kepentingan Nasional.

Abstrak :
Perdagangan luar negeri merupakan salah satu variable yang semakin penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka berbagai negara di dunia semakin intens untuk menjalin kerjasama perdagangan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan Produk Domestik Bruto (PDB).

Abstrak :
ABSTRAK
Turki merupakan salah satu negara yang sedaang berkembang saat ini. Selama ini Turki dikenal sebagai negara yang probarat dan menganut paham sekularisme. Akan tetapi, Turki mulai berpindah fokus kebijakan luar negerinya, khususnya kebijakan dalam perdagangan luar negeri. Peristiwa revolusi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara semakin menegaskan bahwa Turki di era Perdana Menteri Erdoğan sudah mulai meninggalkan dunia barat, khususnya dalam masalah ekonomi. Oleh karena itu. penelitian ini mempertayakan apakah kebijakan perdagangan luar negeri Turki mulai berpindah dari dunia Barat (Uni Eropa dan Israel) menuju dunia Timur (Timur Tengah dan Afrika Utara).

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah proses penyusunan dan pengambilan kebijakan luar negeri menurut perspektif aktor dan konstruktivisme. Data primer yang digunakan adalah pidato serta pernyataan Perdana Menteri Erdoğan di dalam maupun di luar negeri. Pidato/pernyataan ini merupakan representasi dari upaya Perdana Menteri Erdoğan untuk melakukan konstruksi sosial yang menghasilkan identitas kebijakan perdagangan luar negeri yang dijalankan oleh Turki.

Penelitian ini menemukan beberapa kesimpulan. Pertama, Turki masih belum berpindah fokus kebijakan perdagangan luar negerinya. Turki masih probarat. Kedua, secara politik dan keamanan, identitas Turki terhadap dunia barat (Uni Eropa dan Israel) sebagai musuh dan di sisi lain sebagai teman dalam hal ekonomi. Ketiga, kebijakan luar negeri Turki mengandung idealisme (identitas keislaman dan ingin menjadi pemimpin kawasan) dan pragmatisme (keragaman pangsa pasar) dalam waktu yang sama. Turki ingin mendapat legitimasi dari dunia internasional sebagai pemimpin kawasan baik secara politik-keamanan dan ekonomi.

---

ABSTRACT
Turkey is well known as a secularism and prowestern nation since the time of Mustafa Kemal At-Türk. Latest development after Flotilla and ?Arab Spring‟, some of scholars perceived that the focus of Turkish foreign trade policy under Prime Minister Erdoğan administration was shifting from the West (European Union and Israel) to the East (Middle East and North Africa).

The approaches of this research is an actor-based analysis and a constructivism approach toward the foreign policy analysis. This research observes the speeches and the statements of Prime Minister Erdoğan in local and international events (e.g. his speech toward Turkish General Assembly and his interview on CNN). This research assumes that the speeches/statements represent the identity of social construction in Turkish foreign trade.

This research found several conclusions. First, Turkey still has not changed the focus of its foreign trade policy. Turkey is still pro-western nation. Second, the identity of Turkey to the West as the enmity and on the other side as a friend in economic terms. Third, the Turkish foreign policy consist of idealism (Islamic identity) and pragmatism (the diversification of market) in the same time. Turkey wanted to get a legitimacy from the international community as a regional leader both in politico-security and economic context.

Abstrak :
"This book analyses the role of international organisations in WTO dispute settlement as arising from a number of WTO disputes. In particular, the roles of the IMF, WIPO, WCO and WHO are addressed. The use of the Vienna Convention rules of interpretation framework allows an evaluation of the weight attributed to this material by the WTO adjudicator. This allows specific conclusions to be drawn regarding the level of institutional sensitivity of the WTO adjudicator to each of the organisations. As well as being a valuable source of research, the analysis will appeal to international law scholars, civil servants and law practitioners interested in the WTO and dispute settlement"-- Provided by publisher.