Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Struktur perekonomian negara-negara di kawasan ASEAN menunjukkan struktur yang semakin mirip dengan negara-negara industri. Peranan sektor industri terhadap PDB semakin besar menggantikan peranan sektor pertanian. Perkembangan sektor industri yang semakin menonjol itu ternyata disebabkan oleh meningkatnya peranan sektor manufaktur di dalamnya. Dengan melihat kondisi di atas, maka diduga perdagangan intraindustri, yakni kegiatan ekspor dan impor secara simultan dalam satu industri manufaktur, antara Indonesia dengan sesama anggota ASEAN lainnya akan semakin meningkat. Untuk membuktikan dugaan tersebut, maka dilakukan perhitungan secara ekonometri. Dalam studi ini, data-data dikumpulkan baik secara cross-section maupun time-series. Pada awalnya, digunakan metode Aquino untuk mengukur indeks perdagangan intra-industri. Hasil pengukuran indeks memperlihatkan angka yang kecil, ini berati telah terjadi perdagangan intra-industri di kawasan ini. Angka indeks tersebut nantinya dipakai sebagai variabel dependen untuk diregres terhadap beberapa variabel independen yang dianggap mempengaruhi perdagangan intra-industri. Variabel-variabel independen tersebut dikelompokkan menjadi variabel yang berkaitan dengan indikator perkembangan ekonomi setiap negara ASEAN, yaitu: Produk Domestik Bruto, Pangsa Manufaktur terhadap PDB, Pendapatan Perkapita, dan Rasio Modal terhadap Tenaga Kerja, sedangkan kelompok lain adalah variabel yang berkaitan dengan kerjasama perdagangan, seperti: Pangsa Perdagangan dan Biaya Transportasi. Tetapi sebelum melakukan regresi, mengingat angka indeks yang telah dihitung merupakan nilai probabilita, maka terlebih dahulu dikonversikan ke dalam normal equivalent deviate. Hasil perhitungan menunjukkan adanya signifikansi pada variabel-variabel yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, tetapi tidak demikian halnya dengan variabel-variabel yang menggambarkan kerjasama ekonomi. Ini berarti faktor yang mendorong perdagangan intra-industri antara Indonesia dengan ASEAN semata-mata sebagai akibat pembangunan ekonomi di masing-masing negara anggota. Sedangkan bentuk kerjasama perdagangan yang selama ini ada seperti Preferential Trading Arrangement (PTA), tidak dapat bekerja dengan efektif mendorong perdagangan intra-industri Indonesia dengan ASEAN.

Abstrak :
Kejahatan perdagangan perempuan dan anak di Indonesia semakin meningkat jumlahnya tiap tahun merupakan bentuk-bentuk perbudakan kontemporer (contemporary forms of slavery) yang melanggar Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu diperlukan peranan aparat penegak hukum, salah satunya Jaksa Penuntut Umum untuk menegakkan kembali hukum yang mencerminkan pemajuan dan perlindungan l-[ak Asasi Manusia bagi korban kejahatan perdagangan perempuan dan anak. Penegakan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap kejahatan perdagangan perempuan dan anak dapat berpedoman pada Protocol to Prevent. Suppress and Punish Trajfcking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol PBB Untuk Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum Perdagangan terhadap Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak-anak). Selain itu, khusus untuk anak sebagai korban dapat berpedoman pada Konvensi tentang Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang memberikan kemngka yang komprehensif untuk perlindungan hak dan martabat anak dan termuat didalam Undang-undang Nomar 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tesis ini merupakan hasil penelitian bertujuan untuk menjawab masalah-masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana penegakan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum pada tahap penuntutan terhadap perkara kejahatan perdagangan perempuan dan anak? dan (2) Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum untuk penegakan hukum pada tahap penuntutan terhadap perkara kejahatan perdagangan perempuan dan anak? Kendala-kendala dalam penegakan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap kejahatan perdagangan perempuan dan anak berkaitan dengan penerapan pasal-pasal peraturan perundang-undangan terhadap tindak pidana yang didakwakan dan pembuktiannya Serta tuntutan pidana terhadap terdakwa. Penelitian ini juga meneliti clan menganalisa bagaimana cara mengatasi kendala-kendala tersebut.

Abstrak :
Konsep liberalisasi perdagangan internasional yang diberlakukan pasca berdirinya WTO diimplementasikan melalui paket instrumen hukum yang mendukung konsep tersebut. Dalam keberjalanannya, Negara anggota WTO yang mengalami kerugian akibat dari lonjakan impor yang pada dasarnya berawal dari kewajiban-kewajiban di bawah rezim hukum WTO, mengecualikan kewajiban tersebut dengan suatu mekanisme pengamanan perdagangan (safeguard). Dengan diberlakukannya safeguard, suatu Negara anggota dapat menarik, menunda atau memodifikasi komitmen konsesinya di WTO. Akan tetapi dalam keberjalanannya, tidak semua tindakan safeguard dilakukan sejalan dengan Pasal XIX GATT 1994 dan Agreement on Safeguards, atau bahkan tidak dikategorikan sebagai tindakan safeguard termasuk kasus DS490 dan DS496 yang melibatkan Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan komparatif dalam membahas permasalahan di atas, dapat dipaparkan bahwa suatu tindakan safeguard harus dilakukan sejalan dengan Pasal XIX GATT 1994 dan Agreement on Safeguards. ...... The concept of trade liberalization has been implemented since the establishment of WTO through the set of legal instrument supporting such concept. In its development, Members of WTO suffering injury caused by increased import which basically starting from its obligations under WTO legal regime, exempt such obligations through safeguards mechanism. By the implementation of safeguards, any Member may suspend, withdraw of modify its concession under WTO. On the other hand, not all of safeguard measure taken in accordance with Article XIX of GATT 1994 and Agreement on Safeguards, on the contrary cannot be recognized as safeguard measures oncluding Case DS490 and DS496 which involving Indonesia. By using a normative-juridical approach and comparative in discussing the issues, it can be explained that a safeguard measure should be taken in accordance with Article XIX of GATT 1994 and Agreement on Safeguards.