Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas penyalahgunaan dana investasi sebagai perbuatan melawan hukum, apabila dalam suatu perbuatan yang kemudian memberi kerugian terhadap seseorang, maka hal tersebut termasuk perbuatan melawan hukum, kemudian yang menjadi pokok permasalahan tesisi ini adalah syarat-syarat Perbuatan Melawan Hukum; penyalahgunaan dana investasi yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum; Dalil Perbuatan Melawan Hukum diterapkan dalam perkara Ayunda Prima Mitra melawan PT Adi Karya Visi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis. Hasil penelitian menyarankan para pihak yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum harus tepat dalam menguraikan unsur-unsurnya serta dapat membuktikan hal tersebut memang benar merupakan perbuatan melawan hukum, terhadap tindakan penyalahgunaan dana investasi harus dapat dideskripsikan jumlah kerugiannya.

---

This thesis elaborates the misuse of investment fund as tort. If such misuse results in the losses suffered by someone, it constitutes tort. The main legal issues under this thesis are the elements of tort; the misuse of investment fund which can be categorized as tort; application of the arguments on tort in the case of Ayunda Prima Mitra v. PT. Adi Karya Visi. The method of research used in this thesis is qualitative with a normative-juridical approach. The result of the research suggests that the parties who submit a tort law suit must accurately elaborate the elements and must be able to prove that the alleged conduct can be categorized as tort. The amount of losses resulting from the misuse of investment fund must be describable."

"Perbuatan Melawan Hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Notaris telah membuat akta pengikatan jual-beli dengan dasar blanko kosong yang telah ditandatangani para pihak sebelumnya. Dalam hal ini bagaimana prosedur pembuatan akta menurut Undang-Undang dan apa akibat hukum terhadap akta tersebut yang dibuat tidak sesuai Undang-Undang serta apa sanksi yang dikenakan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran tersebut - dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yaitu metode yang memiliki kegiatan mengumpulkan data sekunder yang dapat berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Analisa kasus dilakukan terhadap putusan Mahkamah Agung Repiblik Indonesia Nomor : 211 K/Pdt/2006, dan adapun prosedur pembuatan akta notaris yang dibuat oleh (akta relaas) atau dihadapan (akta partij) Notaris dan akibat dari tidak dibuatnya akta menurut Undang- Undang adalah akta tersebut batal demi hukum. Sanksi yang dikenakan pada notaris tersebut bisa berupa sanksi perdata, sanksi pidana, dan sanksi administratif. Dalam hal ini badan peradilan didalam memeriksa suatu perkara kiranya lebih teliti dalam memperhatikan keterangan para saksi, alat bukti, serta teori-teori yang ada.

---

Unlawful acts defined as an act in violation of written law and unwritten law. In this case the deed had been made in the purchase deed with a basic blank forms that have been signed previously. In this case how the deed manufacturing procedures according to law and what sanctions are imposed on the notary who commited the offens? In this research literature using the methods that have a secondary data gathering activities that can be either primary law materials and secondary legal materials. In this case analysis to the decisions of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 211 K/Pdt/2006. and as for making procedure that is created by (deed partij) or presence (announcement notarial) deed, and the consequences of the deed not made under the act is the deed is null and void, and sanctions imposed on the notary which are able to form civil sanctions, criminal sanctions, and administratif sanctions. In justice agencies in examing a case presumably more accurate in regard to witnesses, evidence, and existing theories."

"ABSTRAKSegala perjanjian yang dibuat secara sah berlakusebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal1338 ayat (1) KUHPerdata. Berarti perjanjian yang dibuatsecara sah, mengikat "bagi kedua belah pihak yangmembuatnya. Untuk memberikan kepastian dan jaminanpelaksanaan suatu perikatan, perjanjian lazimnya dituangkandalam suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan seorangpenjabat umum (Notaris) atau disebut akta otentik. Aktaotentik harus memenuhi syarat formil, yaitu apa yangterkandung dalam pengertian "verlijden," yakni "pembuatan,pembacaan dan penanda tanganan akta," dan syarat materiil,yang didasarkan pada penelitian dan penilaian Notaristerhadap isi akta otentik, yaitu yang berhubungan denganperistiwanya. Suatu perjanjian kredit di Bank yang disertaidengan pemberian jaminan berupa harta bersama, baik Bankdan Notaris harus meneliti apakah terhadap pemberianjaminan tersebut, ada persetujuan bersama suami isteri.Apabila tidak ada persetujuan, Notaris dan Bank dapatdigugat atau dijadikan turut tergugat oleh salah satu pihaksuami atau isteri yang tidak memberikan atau dimintaipersetujuan. Gugatan itu didasarkan atas perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad), oleh pihak yang merasadirugikan dengan dibuatnya dan dipergunakannya aktaotentik. Karena perbuatan Notaris dan Bank telah memenuhiunsur-unsur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu adanyakesalahan dan dari kesalahan itu menimbulkan kerugian pihak(orang) lain. Dalam perkembangannya, unsur kesalahan tidakhanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang,tetapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;melanggar hak subyektif orang lain (gangguan); melanggarkaedah tata susila; bertentangan dengan kepatutan,ketelitian dan sikap hati-hati (Arest Hoge Raad, 31 Januari1919). Analisa kasus dilakukan terhadap Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 2196 K/Pdt/1992 tanggal 30Juni 1994 j o. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah DiSemarang No.793/Pdt/1991/PT.Smg. tanggal 17 Pebruari 1992jo. Putusan Pengadilan Negeri SemarangNo.18/Pdt/G/1991/PN.Smg. tanggal 19 Juni 1991. Dalamputusan-putusan tersebut, Notaris dan Bank digugat atasdasar melakukan perbuatan melawan hukum. Pengumpulan datadiperoleh dengan cara studi kepustakaan dan lapangan."

"ABSTRAKPenulisan ini membahas mengenai permasalahan syarat dan tanggung jawab maskapai pesawat udara terhadap penyediaan makanan yang menimbulkan kerugian di pesawat udara Indonesia dan Amerika Serikat serta perlindungan hukum terhadap korban perbuatan melawan hukum di pesawat udara Indonesia dan Amerika Serikat. Tujuan penulisan ini menjelaskan syarat dan tanggung jawab maskapai pesawat udara atas perbuatan melawan hukum dalam penyediaan makanan yang menimbulkan kerugian di pesawat udara Indonesia dan Amerika Serikat dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap korban perbuatan melawan hukum di pesawat udara Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analitis data dengan pendekatan kualitatif. Data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian diketahui bahwa dasar pertanggung jawaban perbuatan melawan hukum pada putusan Indonesia dilandasi dengan Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata dan Konvensi Warsawa 1929, sedangkan putusan Amerika Serikat dilandasi pada Konvensi Warsawa 1929 saja.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the issue terms and responsibilities of tort by the airlines in the provision of food that damage on an airplane Indonesia and the United States as well legal protection to the victims of tort on an airplane Indonesia and the United States. The purpose of this thesis describes the terms and responsibilities of tort by the airlines in the provision of food that damage on an airplane Indonesia and the United States as well legal protection to the victims of tort on an airplane Indonesia and the United States. This study is data analytical technique with a qualitative approach. The data that is required is secondary data that consist of primary, secondary and tertiary sources of law. The results of the study that the basis of tort liability in Indonesia based on the decision of Article 1367 paragraph (3) of the Civil Code and the Warsaw Convention of 1929, while the United States is based on a Warsaw Convention of 1929."

"Skripsi ini membahas tiga hal utama: perbandingan antara kartu kredit korporat dan kartu kredit pemerintah, hubungan hukum di antara para pihak yang terlibat kartu kredit pemerintah, dan pembelajaran dari penerapan kartu kredit pemerintah di Amerika Serikat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan analisis kualitatif atas data sekunder. Hasil penelitian ini adalah: (1) penerapan kartu kredit pemerintah ini merupakan usaha pemerintah untuk mendorong satuan kerja dan lembaga-lembaga negara agar tidak menggunakan uang tunai dalam transaksi dengan tujuan untuk menghindari penyalahgunaan dana (fraud) serta transparansi dalam penggunaan dana pemerintah, (2) Terdapat hubungan hukum antara penerbit kartu kredit pemerintah, pemegang kartu kredit pemerintah, dan penjual barang/jasa (merchant), (3) Terdapat sanksi-sanksi yang sebenarnya dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil yang menyalahgunakan kartu kredit pemerintah. Sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum, sanksi pidana berupa hukuman atas tindak pidana korupsi, dan sanksi administratif berupa pemberhentian secara tidak hormat pada pegawai negeri sipil yang terbukti menyalahgunakan kartu kredit pemerintah.

---

This thesis reviews about three main idea: comparison between corporate credit card and government credit card, legal relationship between parties that involved in government credit card, and lesson from the application of government credit cards in the United States of America. This research is normative legal research with qualitative analysis on secondary data. The results of this research are: (1) the application of government credit cards is a government effort to encourage work units and state institutions not to use cash in transactions with the aim of avoiding misuse of funds (fraud) and transparency in their government fund usage, (2) There exist a legal relationship between government credit card issuers, government credit card holders, and sellers of goods / services (merchant), (3) There are some sanctions that actually can be imposed to civil servants who abuse government credit cards. Sanctions imposed can be in the form of civil sanctions on the basis of torts, criminal sanctions in the form of penalties for corruption, and administrative sanctions in the form of dishonorable dismissal of civil servants who abuse government credit cards."