Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Wawan Haryanto
"Tesis ini mencoba melihat bahwa selama ini masih banyak Uang Negara yang dikelola di luar kontrol Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Di seluruh Kementerian Negara/Lembaga terdapat rekening-rekening pemerintah yang menyimpan Uang Negara, baik yang berasal dari penerimaan negara maupun dari alokasi dana APBN yang akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional Kementerian Negara/Lembaga. Rekening-rekening tersebut dikelola sendiri dan tidak terjangkau pengawasan Menteri Keuangan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, seluruh keuangan negara berada dalam pengelolaan Bendahara Umum Negara. Dengan adanya kebijakan penertiban rekening Kementerian Negara/Lembaga tersebut, diharapkan pengelolaan uang negara dapat dilaksanakan secara akuntabel.

This thesis is trying to view that until now there are still many State Finances being managed outside the control of Finance Minister as the State General Treasurer. In all state ministries/institutions there are government accounts that deposit State Finance, whether they are state revenue as well as from State Budget (APBN) fund allocation that will be used to pay for operational activities of state ministry/institutions. Such accounts are managed by themselves and beyond the supervision of Finance Minister. With the enactment of Law Number 1 of 2004 on State Treasury, all state finances are under the control of State General Treasurer. With the existence of policy controlling of such ministry/institution accounts, it is expected the management of state finance can be implemented accountably."
Depok: Universitas Indonesia, 2011
T28960
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Dary Muhammad
"Penelitian ini mengevaluasi atas penerapan Surat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV nomor S-2223 tahun 2020 (Surat KPPN) dalam pelaksanaan pengajuan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM TUP) di Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian (Puslitbang TJKA). Adapun, metode penelitian dalam studi ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan pelaksanaan pengajuan SPM TUP di Puslitbang TJKA sebelum dan sesudah terbit Surat KPPN berdasarkan sistem dana tetap. Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pelaksanaan pengajuan SPM TUP antara sebelum dan sesudah terbit Surat KPPN yaitu pada syarat pengajuan SPM TUP. Selain itu, berdasarkan sistem dana tetap pelaksanaan pengajuan SPM TUP di Puslitbang TJKA belum sesuai dengan sistem dana tetap. Mengingat bahwa Surat KPPN diterapkan saat pandemi COVID-19, dalam situasi darurat dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Sehingga ketidaksesuaian pelaksanaan pengajuan SPM TUP dengan sistem dana tetap dan sistem pengendalian internal atas kas dimitigasi dengan tetap melakukan transfer kepada penyedia untuk pembayaran yang bernilai besar walaupun diizinkan membayar tunai.

This study evaluates the implementation of the Jakarta IV State Treasury Service Office Letter number S-2223 of 2020 (KPPN Letter) in the implementation of submitting an Order to Pay Additional Money Supply (SPM TUP) at the Research and Development Center for Road Transportation and Railways (Puslitbang TJKA). Meanwhile, the research method in this study is a qualitative method with a case study approach. The purpose of this study was to find out the differences in the implementation of TUP SPM submissions at the Puslitbang TJKA before and after the issuance of the KPPN Letter, and to find out the implementation of SPM TUP submissions at the Puslitbang TJKA when viewed with a imprest fund system. Based on the results of the interviews, it was concluded that there were differences in the implementation of SPM TUP submissions between before and after the issuance of the KPPN letter, namely the requirements for submitting SPM TUP. In addition, based on the imprest fund sytem, the implementation of SPM TUP submissions at the Puslitbang TJKA is not in accordance with impest fund system. Given that the KPPN letter was applied during COVID-19 pandemic, with the imposition of social distancing in emergency situation. So that the incompatibility between implementation of SPM TUP submissions with imprest fund system and cash internal control system mitigated by continuing to make transfers to providers for payments of large value even though they are permitted to pay in cash."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aryo Budiwidarto
"Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II adalah organisasi publik, yang menjalankan dan mendukung visi misi Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu terselenggaranya program pemerintah dan pelayanan umum kepada masyarakat. Balanced Scorecard yang diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton : 1996 adalah merupakan konsep untuk penilaian kinerja, dengan memasukkan non perspektif keuangan, yaitu pembelajaran dan pertumbuhan, proses operasi intenal, pelanggan, disamping perpektif keuangan itu sendiri.
Dalam Penilaian kinerja organisasi publik, penilaian kinerja non perspektif keuangan merupakan tujuan pokok dari organisasi, terutama perspektif pelanggan/mitra kerja. Tujuan utama organisasi publik bukan untuk memaksimalkan keuntungan secara finansial (laba) akan tetapi keseimbangan antara pertanggungjawaban finansial (anggaran yang disediakan) dengan yang digunakan, yang mengambarkan target program yang terlaksana dengan jumlah anggaran yang tersedia selama proses operasi internal, dan pelayanan yang berlangsung.
Penelitian terhadap Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II mengunakan metode analisis deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui gambaran setiap variabel yang dinyatakan dalam kuesioner terhadap pelayanan, proses operasi internal, pertumbuhan dan pembelajaran. Adapun hasil analisis terhadap penilaian kinerja secara keseluruhan dalam adalah baik dengan total skor 57 dengan rincian sebagai berikut :
1). Kinerja pertumbuhan dan pembelajaran organisasi berada dalam kondisi cukup baik dengan total skor 9
2). Kinerja proses operasi internal organisasi berada dalam kondisi yang baik dengan total skor 11
3). Kinerja pelanggan yang dilayani organisasi berada dalam kondisi yang sangat baik dengan total skor 25
4). Kinerja keuangan organisasi berada dalam keadaan yang effisien dan dapat dipertanggungjawabkan, dalam kondisi yang cukup baik dengan skor 10 Dimasa mendatang Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II sebagai organisasi publik harus terus menerus meningkatkan kinerja khususnya kinerja pelanggan dengan terus meningkatkan pelayanan kepada mitra kerja dan kinerja operasi internal organisasi dengan didukung sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan pengetahuan serta bermoral tinggi tanpa mengesampingkan tugas pokok dan fungsi

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II is a public organization who runs and supports the vision and mission of The Directorate General of Treasury that is the implementation of government?s programs and services for the public. Balanced Scorecard which is introduced by Kaplan and Norton: 1996 is a method of evaluating performances that includes non-financial perspective, such as learning and growth, customers, internal operating process, along with financial perspective.
In appraising public organization?s performance, assessment on nonfinancial perspective is the major approach, particularly customer?s or client`s perspectives. The ultimate goal of a public organization is not maximizing financial profit but balancing financial responsibility between provided funds and spent funds that points up the accomplishment of the target programs compared with the available funds throughout the internal operating process and the delivering of the service.
Research on Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II utilizes the descriptive analytic method which is used to study the research variables which are applied in the questionnaire. Those research variables are service, internal operating process, and learning and growth. Moreover, the finding of the analysis of the overall performance assessment is good with total score 55 which is dispersed as follows:
1. Performance of the organization`s learning and growth is in enough condition with total score 9
2. Performance of the organization`s internal operating process is in good condition with total score 11
3. Performance of the organization`s service is in exelent condition with total score 25
4. Performance of the organization`s finances is efficient and accountable is in enough condition with total score 10
In the future, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II as a public organization should continuously increase its performance especially service?s performance by consistently increasing service to the clients and performance of internal operating process which are supported by human resources that have knowledge, skill and high morale without disregarding main duty and function."
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19240
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library