Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas dasar ditetapkannya kawasan perbatasan negara sebagai Kawasan Strategis Nasional, implikasi kedudukan kawasan perbatasan negara sebagai Kawasan Strategis Nasional terhadap penataan ruang daerah di kawasan perbatasan negara, serta kedudukan dan pelaksanaan penataan ruang kawasan perbatasan negara yang ideal dikaitkan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kawasan perbatasan negara ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional karena memiliki peran yang sangat penting dan strategis bagi negara, khususnya dari aspek pertahanan dan keamanan, dan di dalamnya terdapat kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang wilayah di sekitarnya dan kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya. Implikasi kedudukan kawasan perbatasan negara sebagai Kawasan Strategis Nasional terhadap penataan ruang daerah di kawasan perbatasan negara, yaitu: terbatasnya kemandirian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun dan menetapkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang dalam RTRW-nya, terbatasnya kemandirian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun dan menetapkan indikasi program utama pemanfaatan ruang dalam RTRW-nya, serta terbatasnya kemandirian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun dan menetapkan arahan pengendalian pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang dalam RTRW-nya. Sementara itu, dikaitkan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedudukan kawasan perbatasan negara yang ideal adalah sebagai Kawasan Otorita Perbatasan Negara yang pengelolaannya termasuk pelaksanaan penataan ruangnya menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.

---

This research discusses about the basis for the establishment of the state border area as a National Strategic Area, the implication of the status of the state border area as a National Strategic Area on the regional spatial planning in the state border area, and the ideal status of the state border area and the ideal implementation of the state border area rsquo s spatial planning associated with the principle of the Unitary State of the Republic of Indonesia NKRI . The research method used is normative juridical by reviewing the legislation and related literatures. The result of the research concludes that the state border area is designated as a National Strategic Areas because it has a very important and strategic role for the state, especially from the aspects of defense and security, and there are activities that have great influence on the surrounding spatial planning and other activities in the field the like and activities in other fields. The implication of the status of the state border area as a National Strategic Area on the regional spatial planning in the state border area, namely the limited independence of provincial and district municipal governments in compiling and stipulating spatial structure plan and spatial pattern plan in its local regulation of spatial planning, the limited independence of provincial and district municipal governments in compiling and stipulating indication of the main program of spatial use in its local regulation of spatial planning, as well as the limited independence of provincial and district municipal governments in compiling and stipulating the direction of control of spatial utilization and the provision of spatial control in its local regulation of spatial planning. Meanwhile, in relation to the principle of the Unitary State of the Republic of Indonesia NKRI , the ideal status of the state border area is as the State Border Authority Area whose management including the implementation of spatial planning becomes the full authority of the central government.

Abstrak :
Ritus Pertukaran Tempayan dalam kaidah pemberian Mauss menjadi formasi simbolik yang merakit gugusan pemukiman lintas batas di Hulu Sembakung sebagai kesatuan ruang sosial kohesif. Secara presisten, dimensi ruang sosial diwujudkan dalam setiap tahapan daur hidup masyarakat Hulu Sembakung melalui ritus pertukaran tempayan. Persoalan hadir ketika rezim spasial negara pasca kolonial mengintai ruang kosmopolit masyarakat di Hulu Sembakung. Riset ini bertujuan menyajikan etnografi mengenai ritus pertukaran di Hulu Sembakung, bagaimana aktivitas ini dapat membentuk ruang sosial masyarakat secara lintas batas negara serta bagaimana regulasi spasial dan pengintaian negara menciptakan ruang paradoks bagi penduduk di Hulu Sembakung ketika menjalankan ritus pertukaran tempayan melintas batas. Temuan lapangan menunjukan bahwa orang-orang di Hulu Sembakung merupakan aktor cerdik yang tidak serta merta tunduk pada kekuasaan negara. Sebagai manusia perbatasan, mereka menjalankan perannya sebagai manusia-manusia yang tidak dapat diperintah bahkan mampu menciptakan aturan sendiri. Ritual pertukaran tempayan tidak hanya menjadi formasi simbolik yang merakit dimensi ruang sosial masyarakat Hulu Sembakung secara lintas batas. Ritus melintas batas bahkan menjadi poros yang mengendalikan pusat kekuasaan negara. ......The Rite for the Exchange of Tempayan in The Gift Mauss theory becomes a symbolic formation that assembles clusters of cross-border settlements in Hulu Sembakung as a cohesive social space unit. Persistently, the dimension of social space is manifested in every stage of the life cycle of the Hulu Sembakung community through the rite of exchange of jars. Problems arise when the spatial regime of the post-colonial state stalks the cosmopolitan space of society in Hulu Sembakung. This research aims to present an ethnography of exchange rates in Hulu Sembakung, how this activity can shape social space across national borders and how spatial regulations and state surveillance create paradoxical spaces for residents in Hulu Sembakung when carrying out rites of exchange of Tempayan across borders. Field findings show that people in Hulu Sembakung are astute actors who do not necessarily submit to state power. As frontier humans, they carry out their role as humans who cannot be ordered and can even create their own rules. The ritual of exchanging Tempayan is not only a symbolic formation that assembles the dimensions of the social space of the Hulu Sembakung community across borders. Rites cross boundaries and become the axis controlling the centre of state power.