Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam rangka pencegahan bank dijadikan tempat pencucian uang dan pendanaan teroris, maka Customer Due Diligence (CDD) di perlukan. Menganalisis letak perbedaan prinsip CDD antara Malaysia dan Indonesia berdasarkan regulasi di kedua negara tersebut. Penulis menganalisis prinsip CDD Indonesia telah sesuai dengan ketentuan Internasional. Bagaimanakah perbandingan prinsip CDD menurut Regulasi di Malaysia dan Indonesia dalam Perbankan ? dan Apakah prinsip CDD Indonesia telah sesuai dengan ketentuan Internasional ? Dalam penelitian ini menggunakan metedologi Perbandingan Hukum dengan pendekatan terhadap yuridis normatif dari ketentuan CDD di Indonesia, Malaysia, dan Ketentuan Internasional. Dalam penelitian ini, penulis menemukan hal yang tidak terdapat di ketentuan CDD di Indonesia dan Malaysia. Temuan tersebut seperti, Walk in Customer (WIC) yang tidak terdapat di ketentuan Malaysia, CDD tanpa tatap muka yang tidak terdapat di ketentuan Indonesia dengan beberapa persyaratan yang sudah ditentukan, waktu verifikasi di Malaysia yang lebih cepat di bandingkan di Indonesia, Suspicious Transaction Report (STR) yang mempunyai peran banyak di Malaysia daripada di Indonesia. Ketentuan CDD Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan internasional, akan tetapi, dalam pemberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN maka CDD Indonesia dan Malaysia terdapat perbedaan. Oleh karena itu, demi efektifnya pemberlakukan CDD ini maka single identity yang baik di Indonesia seperti yang terjadi di Malaysia

---

ABSTRACTIn order to prevent the bank to be a place of money laundering and terrorist financing, the Customer Due Diligence (CDD) in need. Analyzing the difference principle CDD between Malaysia and Indonesia based on the regulations in both countries. Analyzing the principle of CDD Indonesia in accordance with the provisions of the International. The authors analyze How the comparison principle CDD by Regulation in Malaysia and Indonesia in Banking? and Does the principle of CDD Indonesia in accordance with the provisions of the International?. In this study using metodologi Comparative Law terhadap normative juridical approach of the provisions of CDD in Indonesia, Malaysia, and the International Bill. In this study, the authors found that are not contained in the provisions of CDD in Indonesia and Malaysia. Findings such as, Walk in Customer (WIC) that are not included in the provisions of Malaysia, CDD without face that are not on the provisions of Indonesia with some of the requirements that have been determined, the verification time in Malaysia faster in compare in Indonesia, Suspicious Transaction Report ( STR) which have a role many in Malaysia than in Indonesia. Indonesia CDD provisions are in accordance with international regulations, however, the enforcement of the ASEAN Economic Community, the CDD Indonesia and Malaysia there is a difference. Therefore, for effective enforcement of CDD is the single identity that is both in Indonesia as happened in Malaysia."

"Tulisan ini membandingkan dan menganalisis bagaimana Indonesia dan Filipina sebagai negara-negara yang kerap mengirimkan pekerja migran, khususnya awak kapal perikanan. Filipina sebagai negara yang sangat memprioritaskan pelindungan Overseas Filipino Seafarers (OFS), merupakan negara yang tepat untuk dijadikan perbandingan. Dalam menjamin dan melindungi hak-hak pekerjanya sebelum keberangkatan, dibutuhkan pelindungan sebelum keberangkatan yang mumpuni sebagai upaya preventif agar tidak ada lagi awak kapal perikanan yang kehilangan haknya. Berangkat dari hal tersebut, Filipina mempunyai lembaga-lembaga pemerintahan yang lebih terstruktur dalam memaksimalkan pelindungan awak kapal perikanan. Penyusunan tulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal dan dilengkapi dengan wawancara kepada narasumber. Berbagai faktor yang menyebabkan masyarakat berkeinginan untuk menjadi awak kapal perikanan berdampak positif kepada perekonomian negara. Akan tetapi, awak kapal perikanan rentan terhadap berbagai ancaman karena prosedur keberangkatan yang tidak sesuai dengan hukum. Banyaknya agen perekrut ilegal yang memanfaatkan momentum ini untuk menipu awak kapal perikanan, menyebabkan banyak awak kapal perikanan terjebak di lingkungan kerja yang eksploitatif, serta sulit untuk diselamatkan karena tidak tercatat oleh negara dan sulit untuk dijangkau. Oleh karena itu, Indonesia harus lebih meningkatkan pengawasan kepada manning agency dan implementasi atas ketentuan untuk memperkuat jaminan atas hak-hak pekerja migran.

---

This paper compares and analyzes how Indonesia and the Philippines, as countries that frequently send migrant workers, particularly fishing vessel crew members, ensure and protect the rights of their workers before departure. The Philippines, as a country that highly prioritizes the protection of Overseas Filipino Seafarers (OFS), is an appropriate country for comparison. To guarantee and protect the rights of workers before departure, adequate pre-departure protection is needed as a preventive measure to ensure that no fishing vessel crew members lose their rights. Based on this, the Philippines has more structured government institutions to maximize the protection of fishing vessel crew members. The preparation of this paper uses doctrinal research methods and is complemented by interviews with resource persons. Various factors that lead people to want to become fishing vessel crew members have a positive impact on the country's economy. However, fishing vessel crew members are vulnerable to various threats due to departure procedures that do not comply with the law. The abundance of illegal recruitment agencies that exploit this momentum to deceive fishing vessel crew members causes many of them to be trapped in exploitative work environments, making it difficult for them to be rescued as they are not registered with the state and are difficult to reach. Therefore, Indonesia must increase supervision of manning agencies and the implementation of regulations to strengthen the guarantee of migrant workers' rights."