Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pemberlakuan ketentuan peningkatan nilai minimal uang muka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari yang semula berjumlah 20% menjadi 30% terkait dengan diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor. Diberlakukannya ketentuan ini diharapkan dapat meningkatkan penerapan Prinsip Manajemen Risiko yang dilakukan oleh bank sehingga dapat memperkuat sektor penyaluran KPR. Dalam Skripsi ini dikemukakan mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan KPR, pengelolaan KPR yang dilakukan oleh Bank X, dan kemampuan ketentuan ini untuk menekan risiko kredit dari penyaluran KPR yang dilakukan oleh Bank. Diberlakukannya ketentuan dapat menekan risiko kredit yang terdapat di dalam penyaluran KPR yang dilakukan oleh Bank X. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya tingkat pertumbuhan Non Performing Loan (NPL) dari KPR yang disalurkan oleh Bank X. ......This thesis describes about the implementation of the increasing of minimum down payment requirement for mortgage loan from 20% previously to 30% based on the enforcement of Bank Indonesia Circular Letter No. 14/10/DPNP dated March 15, 2012 regarding Risk Management Implementation in Bank that conducting mortgage and car loan business. As the enforcement of this regulation, we expect that the risk management implementation of bank will be strengthening so that bank can improve the mortgage loan business. In this thesis, the regulations related with mortgage loan are described, as well as the mortgage loan management that conducted by Bank X, and the ability of this regulation to reduce the credit risk in mortgage loan disbursement that conducted by Bank X. Hence, the enforcement of this regulation can reduce the credit risk in mortgage loan disbursement that conducted by Bank X. This can be seen from the declining in Non Performing Loan (NPL) growth rate of mortgage loan disbursed by Bank X.

Abstrak :
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memperkuat kedudukan BPK sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri. Kebebasan dan kemandirian BPK direalisasikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 memberikan kewenangan kepada BPK untuk membeuat Peraturan BPK. Peraturan tersebut diakui keberadaannya bahkan sebelum kewenangan pembentukannya ada, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Penelitian ini akan membahas tiga permasalahan utama. Pertama, akan dijelaskan dasar hukum kewenangan pembentukan Peraturan BPK. Kedua, akan dijelaskan ada atau tidaknya kewenangan legislasi dalam BPK. Ketiga, akan dijelaskan kedudukan Peraturan BPK, apakah merupakan produk peraturan perundang-undangan atau tidak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder dan disajikan secara deskriptif analitis. ......The amendment of constitution of Republic of Indonesia Year 1945 has strengthen the position of BPK as an independent Audit Board. The independence of BPK has been realized with the enactment of Act Number 15 Year 2006 concerning Audit Board which replaced Act Number 5 Year 1973. Act Number 5 Year 2006 give the authority to Audit Board to make a regulation. The regulation is acknowledged by Act Number 10 Year 2004 even before the authority to make such regulation is given. This study will probe three main subjects. First, it will explain the legal basis for the authority of the establishment of Peraturan BPK. Second, it will explain the presence or absence of the legislation power in BPK. Third, it will explain the legal status of Peraturan BPK, whether it is counted as regulation or not. The method used in this study is juridical normative which is based on secondary data and presented descriptively and analytically.

Abstrak :
Negara berkembang sering disalahkan sebngai pihaik yang melakukan deforestasi atau tindakan penenbangan hutan-hutan. Negara maju kemudian mencoba untuk menghukum dengan memasukkan nilai-nilai lingkungan ke dalam nilai-nilai perdagangan. Hal ini telah menyebabkan sengketa yang berkelanjutan antara kedua pihak oleh karena negara berkembang sangat bergantung pada keuntungan yang berasal dari produksi komoditas utama, yang berasai dari hutan. Pada umumnya telah disetujui bahwa dalam penggunaan sumber daya alam sudah seharusnya juga diperhatikan dampaknya pada lingkungan baik daiam lingkungan domestik maupun lingkungan global. Peraturan lingkungan universal dan peraturan lingknngan yang disesuaikan dengan batas-batas di dalam perdagangan. di satu sisi mungkin tidak bisa efisien dan efektif dalam menangani masalah lingkungan internasional, sehubnngan dengan isu hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan keuntungan dari hutan tropis. Tulisan ini memberikan pandangan mengenai deforestasi dari sudut pandang Negara-negara berkembang serta menawarkan suatu nilai baru yang dapat diterapkan pada kebutuhan Negara-negara berkembang dan masyarakat global.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam rangka menjalankan salah satu wewenangnya, Komisi Yudisial membentuk Peraturan perihal penerimaan dan penanganan laporan masyarakat. Peraturan dimaksud, sejak awal Komisi Yudisial berdiri, dan hingga sekarang rupanya telah berulangkali dicabut dan diganti. Tercatat mulai dari Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengawasan Hakim, Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengawasan Hakim, Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan laporan Masyarakat, Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan laporan Masyarakat, dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan laporan Masyarakat.Kondisi pergantian perturan tentang penerimaan dan penanganan laporan ini menarik untuk dikaji mengapa dan bagaimana bisa demikian. Kajian difokuskan pada rumusan masalah perihal bagaimanakah evaluasi bentuk formil Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat sebagai peraturan perundang-undangan? dan bagaimanakah evaluasi substansi materil Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat sebagai peraturan perundang-undangan? Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan bentuk tipelogi penelitian yang deskriptif yang didukung dengan alat pengumpulan data yang kualitatif dan metoda analisa data yang analistis yang pada akhirnya dari serangkaian metode penelitian ini akan didapatkan sebuah hasil penelitian tesis yang deskriptif analisis.Setelah dilakukannya penelitian diketahui bahwa berdasarkan penerapan asas-asas formal dan materil pembentukan peraturan perundang-undangan, meskipun Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penangan Laporan Masyarakat secara teknis merupakan peraturan perundang-undangan yang menjalankan ketentuan pasal dalam undang-undang yang memerintahkan, namun secara teknis pembentukan masih diperlukan perbaikan. Adapun terkait dengan permasalahan yang paling pokok yang tengah dihadapi yakni implementasi dari Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penangan Laporan Masyarakat yang tidak terlaksana dengan baik sehingga menimbulkan tunggakan penanganan laporan, diperlukan solusi konkrit berupa dikeluarkannya peraturan dalam kondisi darurat.

---

ABSTRACT
In order to exercise its authorities, the Judicial Commission must formulate regulations with regard to accepting and handling the public reports. The regulation, since the beginning of the Judicial Commission has been repeatedly amended. As from the Regulation of Judicial Commission Number 2 Year 2005 on Procedures of Supervision of Judges, Judicial Commission Regulation Number 1 of 2006 on Procedures of Supervision of Judges, Judicial Commission Regulation Number 4 Year 2011 on Procedures for Handling of Public Reports, Judicial Commission Regulation Number 4 Year 2013 on the Procedures for Handling Community Reports, and the Judicial Commission Regulation Number 2 Year 2015 on the Procedures for Handling of Community Reports.The amendment of the regulations regarding the acceptance and handling of public report is interesting to examine why and how it can be. The research focused on the formulation on how the evaluation of the formal form of the Judicial Commission Regulation Number 2 Year 2015 on the Procedures for Handling the Report of the Community as a part of the legislation And how is the evaluation of the material substance of Judicial Commission Regulation Number 2 Year 2015 on the Procedures for Handling the Public Report as part of the legislation The research method used is a normative juridical approach to form typology descriptive research that is supported by qualitative data collection tools and analytical methods of data analysis and ultimately a series of these methods will get a descriptive research thesis analysis.After doing the research it is can be concluded that based on the application of formal and material principles of the formulation of laws and regulations, although the Judicial Commission Regulation Number 2 Year 2015 on Handling of Society Report is technically a legislation that implements the provisions of the articles in the law that ordered, yet technically the formation is still needed improvement. As for the most important problems faced by the implementation of the Judicial Commission Number 2 Year 2015 on the Handling of Community Reports that did not perform well so that arrears delinquent report handling, concrete solutions required in the form of issuing regulations in provisional conditions.