Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRACT
Penerimaan pajak di tahun 2013 berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) penerimaan pajak tidak mencapai target yang sebelumnya di APBN sebesar Rp1.193.0 Triliun menjadi Rp1,139.3 Triliun. Kuatnya geliat sektor konstruksi yang tumbuh antara 6,6-7,5%, diikuti oleh laju sektor konsumsi yang tumbuh 5-5,3% dalam empat tahun terakhir cukup signifikan berkontribusi pada pertumbuhan sehingga ekonomi RI masih bisa melaju di atas 6%. Tetapi penerimaan pajak dari sektor properti masih dirasakan kurang optimal dari penjualan properti oleh beberapa developer. Direktorat Jenderal Pajak pada bulan Juli 2013 secara nasional melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bergerak di Sektor Properti, seperti yang disampaikan Kepala Seksi Hubungan Eksternal Direktorat Jenderal Pajak penerimaan pajak berasal dari :PPh Final Pasal 4 ayat (2) yaitu penghasilan yang diterima penjual atau Developer karena melakukan transaksi jual beli tanah atau bangunan dan PPN atas nilai transaksi barang kena pajak berupa tanah atau bangunan yang bukan kategori sangat sederhana. Oleh karenanya Kepatuhan Pajak menjadi penting untuk diukur, Kepatuhan Pajak dapat dilihat dari Faktor Pengelakan Pajak yang merupakan bagian dari pembentuk Moralitas Pajak, sedangkan dari Budaya Pajaknya yaitu Peraturan Perpajakan. Penelitian ini menguji pengaruh Faktor Pengelakan Pajak dan Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak sektor properti dengan mengambil responden di Bekasi (Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi). Ukuran sampel ini berjumlah 200 Wajib Pajak (developer) di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Teknik Pengumpulan data yang digunakan melalui kuesioner (angket) dan studi kepustakaan, dengan teknik analisis data Structural Equation Modelling atau SEM. Hasil penelitian ini menunjukkan Faktor Pengelakan Pajak yaitu kualitas layanan publik yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap Kepatuhan Pajak. Pada Peraturan Perpajakan yaitu ketentuan pajak yang diperoleh melalui media yang artinya ketentuan pajak harus dipublikasikan dan disosialisasikan, dimana hal ini akan memberikan motivasi Wajib Pajak untuk melakukan Kepatuhan Pajak.

---

ABSTRACT
Tax revenue in 2013 based on revenue and expenditure budget (revised budget) tax revenue does not reach the target like the earlier in the budget for Rp1.193.0 trillion to Rp1, 139.3 trillion. The strong construction sector which grew between 6.6 to 7.5%, followed by consumer sector growth rate from 5 to 5.3% in the last four years significantly contributed to the economic growth that Indonesia still can go above 6%. But tax revenue from the property sector is still less than the optimal from the sale of property by a developer. Directorate General of Tax in July 2013 nationwide has conducted an examination of a taxpayer engaged in the property sector, as presented Head of External Relations Directorate General of Taxation tax revenue comes from: Final Income Tax Article 4 paragraph (2) the income received by the seller or Developer for buying or selling land or building and VAT on the transaction value of taxable goods in the form of land or building which is not a very simple category. Therefore that Tax Compliance is important to be measured, it can be seen from Deterrence Factors that are part of the Morality Tax,while the Tax Codes from Tax Culture. This study examined the effect of Deterrence Factors and Tax Code to Tax Compliance by taking the property sector respondents in Bekasi (Kota Bekasi and Kabupaten Bekasi). The sample size of 200 taxpayer (developer) in Kota Bekasi and Kabupaten Bekasi. Data collection techniques used through the questionnaire and the literature study, with the data analysis techniques Structural Equation Modelling or SEM. The results showed that the quality Deterrence Factors that have the most impact on Tax Compliance is public service. On the Tax Codes, tax regulation acquired through the media the most impact on tax compliance, which means the tax provisions must be published and disseminated, where it will provide taxpayers motivation to perform Tax Compliance.

Abstrak :
ABSTRAK ini menganalisis upaya hukum yang dilakukan oleh PT SCI dalam menghadapi sengketa Pajak Pertambahan Nilai tahun pajak 2014. PT SCI diperiksa oleh fiskus karena menyatakan lebih bayar pada SPT Masa PPNnya. PT SCI memiliki perbedaan pendapat dengan fiskus sehingga PT SCI mengajukan keberatan atas sengketa tersebut ke DJP. Keputusan keberatan menolak seluruh keberatan PT SCI dan PT SCI memilih untuk melanjutkan upaya hukum berupa banding ke pengadilan pajak. Berdasarkan analisis, PT SCI telah melaksanakan kewajibannya sebagai PKP. Namun, PT SCI belum melaksanakan manajemen pajak dengan baik sehingga masih banyak kesalahan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya. Pertimbangan yang perlu dilakukan sebelum keberatan adalah cost benefit analysis dan mengukur kemampuan wajib pajak dalam menyiapkan dokumen sebagai pendukung argumen keberatan. Secara formal, pengajuan keberatan PT SCI telah memenuhi ketentuan Pasal 25 UU KUP. Koreksi terjadi karena perbedaan persepsi terhadap peraturan perpajakan dan ketiadaan suatu dokumen. Menurut analisis, PT SCI ditolak keberatannya karena tidak dapat menunjukkan dokumen sebagai pendukung argumennya. PT SCI juga tidak memaksimalkan kesempatan-kesempatan yang dimiliki seperti pembetulan SPT dan pemberian tanggapan. Untuk melaksanakan banding, PT SCI perlu memperhatikan persyaratan formal dan material sesuai UU KUP dan pengadilan pajak serta memastikan kompetensi dari kuasa yang ditunjuk untuk menangani proses banding.

---

ABSTRACT report explains about analysis of legal action taken by PT SCI in order to solve tax dispute in VAT tax year 2014. PT SCI was examined by fiscus for declaring overpayment in VAT rsquo s tax return. PT SCI disagree with the examination result so PT SCI submit an objection letter to DGT. The objection decision is rejecting all the objection. Then PT SCI choose to continue the legal action in the form of an appeal to the tax court. Based on the analysis, PT SCI has performed its obligations as PKP. However, PT SCI has not carried out the tax management properly so there are still many mistakes in the implementation of its rights and obligations. Consideration that need to be done before objection is cost benefit analysis and measure ability of taxpayer in preparing document as supporting argument objection. Formally, the filing of the objection of PT SCI has fulfilled the provisions of Article 25 of the KUP Law. Corrections occur because of differences in perceptions of tax laws and the absence of a document. According to the analysis, DGT rejected the objection because PT SCI cannot show the document as supporting its argument. PT SCI also didn rsquo t maximize their opportunity such as correcting tax return and gives response to fiscus. To carry out an appeal, PT SCI needs to pay attention to formal and material requirements in accordance with UU KUP and tax court.

Abstrak :
Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses perhitungan dan pembuatan surat pemberitahuan tahunan bagi ekspatriat Jepang yang diterapkan di PT. AAA. Salah satu ekspatriat Jepang, yang berstatus sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri dan memiliki penghasilan dari kantor pusat di Jepang serta dari kantor cabang di Indonesia, digunakan sebagai subjek ilustrasi dalam laporan magang ini. Perhitungan pajak tersebut mengikuti basis worldwide income sesuai dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan, pelaporan surat pemberitahuan tahunan juga diikuti dengan worldwide assets and liabilities. Laporan ini menggunakan berbagai Undang-Undang Perpajakan, Surat Direktur Jenderal Pajak, serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai kerangka evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan dalam laporan ini, proses perhitungan dan pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi Tahun 2021 yang diterapkan di PT. AAA atas ekspatriat Jepang sudah sesuai dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. ......This internship report aims to evaluate the calculation and preparation process, used by PT. AAA, for Japan expatriates’ annual tax return. One of Japan’s expatriates which is a Wajib Pajak Dalam Negeri and receives income from both the individual’s company’s headquarters in Japan and branch office in Indonesia, is used as an illustration in this internship report. The tax calculation uses the worldwide income basis in accordance with the relevant tax laws. In addition, the reporting of his/her annual tax return also utilizes the worldwide assets and liabilities bases. This report uses various Undang-Undang Perpajakan, Surat Direktur Jenderal Pajak, and Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia as the evaluation framework. Based on the evaluation done, the calculation and preparation process, used by PT. AAA, for Japan expatriates’ annual tax return is in accordance with the relevant tax laws.

Abstrak :
Peraturan perpajakan yang jelas dan terstruktur penting dalam sistem ekonomi negara. Namun, aturan perpajakan dapat mengalami perubahan seiring dengan arah kebijakan ekonomi. Salah satu alasan perubahan aturan perpajakan adalah tingginya kompleksitas dan kerumitan peraturan yang ada. Sistem perpajakan yang rumit dapat memicu ketidakpatuhan dan praktik penghindaran pajak yang merugikan negara. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan dagang untuk memahami dan siap menghadapi harmonisasi peraturan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan perusahaan dagang khususnya PT. H dalam menghadapi harmonisasi peraturan perpajakan yaitu perubahan KUP, lapisan tarif dan ketentuan dalam PPh 21 dan kenaikan tarif PPN, serta untuk mengetahui bagaimana PT. H menerapkan prinsip-prinsip tax control framework dalam menjalankan perubahan peraturan perpajakan. Penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip TCF oleh OECD dimana indikatornya adalah penetapan strategi pajak, penetapan pengendalian, pembagian tugas, proses pelaksanaan pajak terdokumentasi, dan pemantauan atas proses pelaksanaan pajak. Hasil evaluasi menunjukkan PT. H telah mengambil langkah-langkah strategis seperti pemantauan peraturan, bermitra dengan konsultan pajak, dan menjalankan proses pengendalian yang ketat untuk memastikan akurasi pelaporan pajak. Pembagian tugas yang terfokus, dokumentasi yang rinci, serta pemantauan dan audit internal berkala menjadi bagian dari pendekatan PT. H. PT. H telah menunjukan bagaimana mereka mengadopsi prinsip-prinsip TCF dalam menjalankan perubahan peraturan perpajakan tersebut. ......Clear and structured tax regulations are important in a country's economic system. However, tax rules can change along with the direction of economic policy. One of the reasons for changes in tax regulations is the high complexity and complexity of existing regulations. A complicated tax system can trigger non-compliance and tax avoidance practices that are detrimental to the country. Therefore, it is important for trading companies to understand and be ready to face the harmonization of tax regulations. This research aims to evaluate the readiness of trading companies, especially PT. H in facing the harmonization of tax regulations, namely changes to the KUP, tariff layers and provisions in PPh 21 and increases in VAT rates, as well as to find out how PT. H applies tax control framework principles in implementing changes to tax regulations. This research uses the TCF principles by the OECD where the indicators are determining tax strategy, determining control, division of tasks, documented tax implementation process, and monitoring of the tax implementation process. The evaluation results show that PT. H has taken strategic steps such as monitoring regulations, partnering with tax consultants, and implementing strict control processes to ensure the accuracy of tax reporting. Focused division of tasks, detailed documentation, and regular internal monitoring and audits are part of PT's approach. H. PT. H has shown how they adopted TCF principles in carrying out changes to tax regulations.

Abstrak :
Pemberian natura oleh wajib pajak yang dikenakan pajak bersifat final serta yang menggunakan norma penghitungan khusus yang menjadi objek pajak penghasilan bagi penerimanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan pada praktiknya masih menimbulkan berbagai permasalahan baik bagi perusahaan maupun bagi aparat perpajakan. Data primer kualitatif berupa wawancara dengan pihak Dirjen Pajak, pihak Kantor Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga, serta dengan pihak konsultan pajak dan wajib pajak telah dilakukan untuk mengetahui efektivitas dari penerapan peraturan tersebut serta untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang muncul darinya. Hasil analisis data menunjukkan bahwa permasalahan seperti penjelasan yang kurang detail mengenai pengertian dan batasan pelaporan biaya pemberian natura pada peraturan perpajakan, kendala dalam penerapan aturan perpajakan terkait pemberian natura, atau kurangnya komponen pengawasan yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan menunjukkan belum efektifnya penerapan peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan perbaikan pada peraturan perpajakan mengenai pemberian natura oleh wajib pajak yang dikenakan pajak bersifat final serta yang menggunakan norma penghitungan khusus pada karyawan serta diperlukan kesadaran dari wajib pajak untuk melaporkan biaya tersebut sesuai dengan peraturan yang ada. ......Fringe benefit provition from taxpayers which are taxed by final income taxes and deemed profit taxes that become taxable income to the recipients as mentioned in Income Tax Regulation leads to various problems for both company and tax authority. Qualitative primary datas in interview form are compiled from government, Jakarta Kebayoran Baru Tiga tax office, tax consultant, and tax payer to understand the effectivity of the regulation and to find solutions for those problems. Data analysis results problems like the lack of explanation in law regulation about the definition and limitation of fringe benefit, problem in implementing the tax regulation about fringe benefit provision, or the lack of supervision component trough tax report (SPT) which shows that the tax regulations are not effective enough. It needs more adjustment to the income tax law for taxpayers which are taxed by final income taxes and deemed profit taxes about these fringe benefit provition and also willingness from company to report their taxes based on the regulation.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini memiliki tiga tujuan. Tujuan pertama penelitian ini adalah meninjau aspek-aspek dalam BEPS Action Plan 4 yang direkomendasikan oleh OECD dan G20 terhadap peraturan perpajakan terkait pembatasan interest deductions and other financial payments yang berlaku di Indonesia. Tujuan berikutnya adalah membandingkan aspek-aspek tersebut yang berlaku di Indonesia dengan negara-negara OECD dan G20, serta best practice yang direkomendasikan oleh OECD dan G20. Tujuan terakhir dari penelitian ini adalah mengidentifikasi potensi penerapan BEPS Action Plan 4 dalam mengatasi base erosion and profit shifting di Indonesia. Penelitian bersifat analisis kualitatif deskriptif, yang dilakukan melalui wawancara, tinjauan literatur, dan simulasi perhitungan potensi penerapan BEPS Action Plan 4 dengan menggunakan data wajib pajak tahun pajak 2015. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peraturan pembatasan interest deductions and other financial payments yang berlaku di Indonesia sudah memenuhi 6 dari 7 aspek yang ditinjau, tetapi dalam bentuk pendekatan yang berbeda. Kemudian, peraturan perpajakan negara-negara yang ditinjau telah memenuhi aspek-aspek tersebut dengan penyesuaian berdasarkan karakteristik negaranya. Kombinasi antara fixed ratio melalui DER dan BEPS Action Plan 4 dapat mengatasi praktik BEPS dengan lebih baik karena saling menutupi kelemahan masing-masing pendekatan. Komitmen untuk mengadopsi rekomendasi best practice diperlukan demi terwujudnya kesamaan perlakuan perpajakan melalui harmonisasi peraturan perpajakan di Indonesia dan negara-negara lainnya.

---

ABSTRACT
This study has 3 objectives. First, is to review all aspects of the BEPS Action Plan 4 recommended by The OECD and The G20 on tax regulation for limiting interest deductions and other financial payments rules in Indonesia. Next, is to compare those aspects applied in Indonesian tax regulation with The OECD rsquo s and The G20 Countries rsquo , also best practices recommended by the OECD and G20. Third, is to identify the potency of applying BEPS Action Plan 4 in addressing base erosion and profit shifting in Indonesia. The research uses descriptive qualitative analysis method, conducted through interviews, literature reviews and simulation of applying BEPS Action Plan 4 using taxpayer data in the year 2015. The research concludes that the tax regulation for limiting interest deductions and other financial payments in Indonesia has already met six of the seven reviewed aspects, but is applied in a different approach. Furthermore, the tax regulation in reviewed countries have already met those aspects, although adjusted to each country rsquo s characteristics. The combination of fixed ratio through DER and BEPS Action Plan 4 can better address BEPS practice since it offsets each other rsquo s weaknesses. A commitment to adopt best practice recommendation is required to attain an equal tax treatment through the harmonization of tax regulation in Indonesia and other countries