Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Peraturan perundang-undangan adalah salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan hukum yakni kepastian hukum. Undang-undang yang bersifat hanya mengatur secara umum, maka diperlukan peraturan delegasi untuk pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Penyusunan peraturan delegasi undang-undang merupakan kewenangan legislasi pada lembaga eksekutif. Kewenangan legislasi diberikan kepada lembaga eksekutif guna mendukung lembaga tersebut mewujudkan negara kesejahteraan. Tesis ini membahas urgensi dari batas waktu penyusunan peraturan delegasi undang-undang. Motode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dimana penulis menganalisis sumber kepustakaan dengan fakta yang ada berdasarkan data yang dikumpulkan dan hasil wawancara. Tolak ukur pada tesis kali ini ialah pada peraturan delegasi undang-undang pada perlindungan anak. Anak adalah generasi penerus bangsa dimana negara wajib memberikan perlindungan. Pada proses penyusunan peraturan delegasi terkait dengan perlindungan anak banyak yang tertunda atau membutuhkan waktu yang lama. Penyusunan peraturan delegasi undang-undang yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memberikan dampak yang tidak efektif pada penyusunan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, mengingat Teori Efektifitas Hukum dan Teori Kepastian Hukum maka diperlukan batas waktu dalam penyusunan peraturan delegasi undang-undang.

---

ABSTRACT Legislation is one means to achieve legal certainty. The implement the law which has the characteristic of regulating general terms, will need the formulation of delegation rules. The drafting of delegation rules will be conducted by the legislative authority in the executive branch. The legislative authority is granted by the state to its executive body to support its duty in order to attain the welfare state. This thesis discusses the urgency of the time limitation in the formulation of delegation rules. The research method used is qualitative method, by which, the writer analyze multiple sources of bibliographies along with updated facts collected from data and interviews. The benchmark used for this thesis is the delegation rules on the Law on Child Protection. It is implied by the law that children are regarded as the next generation of the nation where the state is obliged to provide protection. In the process of formulating the delegation rules related to Law on Child Protection, there has been many pending that often requires a significant number of time. The formulation of delegation rules is not regulated in Law Number 12 Year 2011 on the Establishment of Laws and Regulations has resulted ineffective impact on the drafting of legislation. In conclusion, in regard to the Theory of Legal Effectiveness and the Theory of Legal Certainty, the time limitation in formulating delegation rules is more likely to be implemented. Keywords The Limitation, Formulation of Delegation Rules Act, Effect of Law on Child Protection.

Abstrak :
Pendelegasian kewenangan merubah Lampiran Penggolongan Narkotika dan Prekursor dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Pasal 6 Ayat (3) dan Pasal 49 Ayat (3) kepada Peraturan Menteri Kesehatan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dan ketertiban hukum khususnya dalam perwujudan tata urutan/hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tesis ini berbentuk yuridis-normatif yang menggunakan data sekunder sebagai sumber datanya, serta bersifat preskriptif, yaitu memberikan saran, penyelesaian dan saran terhadap penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa akibat karena ketidaktepatan materi muatan dan pada pendelegasian kewenangan mengubah Lampiran UndangUndang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang oleh Peraturan yang derajatnya lebih rendah, yaitu ketidakpastian hukum dan ketidaktertiban pembentukan regulasi hingga pada kesewenang-wenangan.Oleh karena itu perlu diadakan perubahan atas undang-undang tentang Narkotika, khususnya pada penggolongan narkotika dan prekursor narkotika dan para legislator lebih memperhatikan jenis dan materi muatan yang tepat dalam membentuk peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi ketidaktepatan pendelegasian kewenangan mengubah sebuah norma dari Undang-Undang.

---

The delegation of authority to amend the Attachment of Narcotics and Precursor Classification of Law Number 35 Year 2009 regarding Narcotics, especially in Article 6 Paragraph (3) and Article 49 Paragraph (3) to the Regulation of the Minister of Health, causes legal uncertainty and law disorder especially in the realization of the order / hierarchy of laws and regulations in Indonesia. This juridical-normative thesis uses secondary data as its data resource. It is prescriptive, by giving suggestion, solution and suggestion to research. The results show that there are some consequences due to inaccuracy of the content material and improper delegation of authority to amend the Attachment, an inseparable part of the Law regarding on Narcotics. Being amended by lower-level Regulation, it causes legal uncertainty, disorder of formation of regulation up to arbitrary. Therefore, it is necessary to amend the narcotics and precursors classification of the Law. And legislators need to pay more attention on the right kind and material content in forming legislation to avoid improper delegation of authority to change a norm of Law.