Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sektor UMKM merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian sebuah negara, khususnya negara berkembang. Namun, salah satu hambatan bagi UMKM sendiri adalah masalah pada pembiayaan pada sektor UMKM. Bank Indonesia sendiri telah mengeluarkan peraturan Bank Indonesia 2015 tentang Penyaluran Kredit UMKM yang menyatakan bahwa di tahun 2018 setiap bank umum harus menyalurkan proporsi kredit UMKM sebesar 20% dari total seluruh kredit. Ternyata, angka NPL dan DPK mempengaruhi penyaluran kredit UMKM. Model regresi data panel digunakan untuk menjawab pertanyaan ini. Proyeksi penyaluran kredit UMKM di tahun 2018 adalah kelompok Bank Asing dan Bank Campuran masih sangat jauh dari target yang telah ditentukan. ......Micro, Small, Medium Enterprise (MSME) is one of the most important sector in economy of a country, especially for developing countries. But one of the biggest obstacle to reach that is about financing for MSMEs. Bank Indonesia itself has already launched the regulation called Peraturan Bank Indonesia (PBI) 2015. It is about the target that all of commercial bank must obey the rule that they have to allocate 20% of the total credit for MSMEs loan. The results are Non Performing Loan (NPL) and Dana Pihak Ketiga (DPK) affect the credit supply for MSMEs. Panel regression model is used to answer this question. Moreover, the projection shows that Foreign Bank and Joint-Venture Bank has still so many to go to reach the target.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini memuat mengenai perlindungan konsumer pemegang kartu debet yang merupakan salah satu alat pembayaran utama dalam melakukan sebuah transaksi. Bersamaan dengan perkembangan teknologi yang sejalan dengan perkembangan di dalam dunia perbankan, terlebih dalam hal kegiatan alat pembayaran, penggunaan kartu debet juga mempunyai sisi negatifnya.Salah satu sisi negatif yang terdapat dalam penggunaan kartu debet adalah minimumnya proteksi yang diberikan oleh bank yang menerbitkan kartu debet berupa verifikasi tanda tangan, dimana hal tersebut merupakan suatu celah yang membuka peluang terhadap penyalahgunaan kartu debet dengan memalsukan tanda tangan yang terdapat di belakang kartu debet tersebut.Berdasarkan hal-hal yang telah dibahas dalam skripsi ini, dapat dikemukakan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam menggunakan kartu debet, yang salah satunya adalah verifikasi tanda tangan sebagai proteksi yang diberikan oleh bank penerbit kartu debet. Skripsi ini menkonklusikan bahwa perlu adanya regulasi dan teknologi lebih yang mengatur mengenai proteksi konsumer dalam melakukan transaksi menggunakan kartu debet.

---

ABSTRACT
This undergraduate thesis discusses about the customer protection over the use of debit card that has become one of the main payment instruments in having transactions. As technology improves, which gives improvements to the banking world, moreover in regards to payment instrument activities, it also gives negative sides of the existence of debit cards.One of the downsides of debit cards is in regards to its minimum protection provided, to which it gives loopholes to frauds and abuse of debit cards, knowing that the protection provided by the issuer of the debit card is as minimum as signature verification, which can always be forged by a third party.The research method that is conducted in order to finish this undergraduate thesis is juridical normative literature study, which reflects the law as the guidance and direction in the implementation of every sector of social and public life to set order and justice, especially in terms of law that is pertaining to economic law, which one of them is banking law.Based on the whole discussion within the chapters, it can be concluded that there are several weaknesses of the use of ATM debit cards, which one of them is signature verification, that is most of the time used as a method of authorization. This undergraduate thesis concludes that there should be several added provisions and technologies to give security to the customers in regards to their protection.

Abstrak :
ABSTRAK Laporan magang ini membahas mengenai prosedur audit pada akun kredit yang diberikan melalui prosedur loan review pada PT QBN, serta mengevaluasi prosedur audit terkait kredit yang diberikan untuk periode pelaporan 31 Desember 2019. PT QBN merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Pengakuan dan pengukuran untuk kredit yang diberikan pada PT QBN sudah sesuai dengan PSAK 55. Prosedur audit loan review yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012. Perlakuan akuntansi dan prosedur audit yang dijalankan oleh KAP MAM sudah sesuai dengan teori dan standar yang berlaku.

---

ABSTRACT This internship report discusses abou audit procedure for loans account given through loan review procedure for PT QBN, also evaluates audit procedure for loans account for the period ended in 31st Dec 2019. PT QBN engages in banking company in Indonesia. The measurement of loans account in PT QBN complied with PSAK 55. the measurement of loans account through loan review in PT QBN and the evaluation of the audit procedure for loan receivables for the period ended in 31st Dec 2018. PT SSS engages in financing infrastructure. The measurement of loan receivables in PT SSS complied with PSAK 55. The evaluation of loan review procedure carried was in accordance with the Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012. Audit procedures conducted by KAP MAM is in accordance with applicable standards.

Abstrak :
Berdasarkan Rekomendasi FATF Nomor 8, perusahaan penyelenggara dompet elektronik termasuk salah satu penyedia jasa keuangan yang harus menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Hal ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (PBI APU dan PPT). PBI APU dan PPT merupakan aturan yang secara spesifik dikeluarkan Bank Indonesia untuk mengatur terkait dengan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang harus dilakukan oleh Penyelenggara Dompet Elektronik sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran. Adapun persyaratan yang harus dimiliki dan dilakukan oleh perusahaan penyelenggara dompet elektronik mencakup tugas dan tanggung jawab Direksi dan pengawasan aktif Dewan Komisaris, kebijakan dan prosedur tertulis, proses manajemen risiko, manajemen sumber daya manusia; dan sistem pengendalian internal. Penerapan PBI APU dan PPT dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan. Yaitu tahap persiapan, tahap eksekusi dan tahap evaluasi. ......Based on FATF Recommendation No. 8, the electronic wallet company organizers is part of the financial institution that have to implement anti-money laundering and terrorism financing programs. This is clearly regulated in Law Number 8 Year 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Act, Law Number 9 Year 2013 Concerning the Prevention and Eradication of Terrorism Financing and Bank Indonesia Regulation Number 19/10/PBI/2017 regarding Implementation of Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing for the Provider of Payment System Services Other Than Banks and Organizers of Money Changer Business (PBI APU and PPT). PBI APU and PPT are rules specifically issued by Bank Indonesia to regulate in relation to anti-money laundering and prevention of terrorism financing programs which should be applied by Electronic Wallet Company Organizer as payment service provider. The requirements that must be possessed and performed by electronic wallet company organizer include the duties and responsibilities of the Board of Directors and active supervision of the Board of Commissioners, written policies and procedures, risk management processes, human resource management; and internal control systems. Application of PBI APU and PPT can be done through 3 (three) stages. Which are the preparation stage, execution stage and evaluation phase.