Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Cahaya dinyatakan pada penglihatan manusia melalui interaksi dengan material, ketika material itu sendiri hanya hadir secara visual dengan kehadiran cahaya. Cahaya mengacu pada kualitas yang secara dikotomi hadir dalam wujud materiil atau yang dapat terbentuk dalam interioritas subyek, kondisi imateriilnya. Dekonstruksi pemahaman cahaya adalah untuk membongkar konstruksi konsep cahaya yang telah dimaknai dari basis scientific, dengan melihat pemaknaannya berdasarkan sifat atau dampaknya. Ruang yang terdefinisi dengan konsep kecahayaan, mengisyaratkan bahwa dimensi ketiga pembentuknya merupakan dampak dari representasi cahaya terhadap suatu medium. Mengangkat istilah 'kecahayaan' berupaya untuk mengungkap konsepsi alternatif yang terlebih bersumber pada sifat-sifat cahayanya, agar tidak terjebak pada batas kebendaan (noun) dari kata 'cahaya'. Dialog mutual antara ruang dan cahaya, memposisikan kehadiran arsitektur sebagai ruang perantara yang menghadirkan permutasi cahaya, ketika arsitektur itu pun hanya hadir dan bertransformasi dengan kehadiran cahaya. Perancangan arsitektur di sini mengungkap keterhubungan antara sifat materiil dan imateriil cahaya, yaitu bagaimana pencerapan pengalaman subyek yang bersumber dari sifat imateriil cahaya sebagai konsep dapat diterjemahkan menyentuh kondisi materialitasnya sebagai kehadiran.

---

Light, revealed as visions through interaction with materials, as materials themselves are revealed visually in the presence of light. It may appear as a divine phenomenon in its materiality, as well as something that may be formed in the interiority of a human mind, its immaterial state. Deconstructing the understanding of light was to reconsider its definition that has much been explained through scientific means, by reviewing its meaning qualitatively according to its characteristics.

Space that has now been framed in the concept of light, indicates that the third-dimension of its forming relates to the effects of light's representations on the face of a medium. A mutual dialogue between space and light situates the presence of architecture as an intermediary, of which accomodates the permutations of light, while architecture itself would be revealed and be transformed in the play of light.

The design process uncovers the interconnections between material and immaterial qualities of light, that is to say, how a subject's perceptual experience that emerged from the immaterial state of light as a concept could be rendered into its material form as a presence."

"Tesis ini membahas tentang delik suap seringkali dilakukan dalam bentuk mata rantai yang panjang dengan menggunakan penghubung atau perantara sebagai penghubung dalam mewujudkan terjadinya suap yang mengakibatkan sulitnya mengkualifikasikan kedudukan perantara itu sebagai pemberi atau penerima suap. UNCAC telah mengatur tentang penyertaan dalam delik suap. Namun, konsep tersebut belum jelas untuk dapat diberlakukan dalam kasus-kasus korupsi di Indonesia. Sehingga menimbulkan permasalahan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap perantara delik suap, khususnya mengenai pembuktian dan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach) untuk mengetahui konsep penyertaan delik suap pada tindak pidana korupsi di Indonesia, pengaturan penyertaan delik suap yang diatur dalam UNCAC, dan pertanggungjawaban pidana perantara delik suap dalam putusan pengadilan di Indonesia. Hasil penelitian ini menyimpulkan perantara suap yang tidak memiliki kualitas yang dirumuskan dalam rumusan delik tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga dengan konsep penyertaan yang digunakan bersama pasal suap, perantara dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. This thesis discusses bribery offense is often done in the form of a long chain by using a liaison or intermediary as a liaison in creating the occurrence of bribery which makes it difficult to qualify the position of the intermediary as the bribe giver or receiver. UNCAC has regulated the complicity in bribery offenses. However, the concept is not yet clear to be applied in corruption cases in Indonesia. Giving rise to problems in criminal liability for intermediaries in bribery offenses, especially regarding proof and conviction. This study uses a descriptive normative juridical research method using the statue approach and conceptual approach to determine the concept of complicity of bribery offense on corruption in Indonesia, the regulation of complicity of bribery offense regulated in UNCAC, and criminal liability intermediary offense bribery in a court decision in Indonesia. The results of this study conclude that bribe intermediaries who do not have the quality formulated in the offense formula cannot be held liable for criminal liability, so that with the concept of inclusion used with the bribery article, intermediaries can be called for liability."

"Dalam menjalankan tugas jabatannya seorang Notaris harus senantiasa selaras dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Penawaran jasa Notaris oleh pedagang perantara jasa hukum secara online muncul sebagai suatu dinamika dalam masyarakat akibat perkembangan teknologi. Pedagang Perantara jasa hukum secara online hadir dengan mengusung konsep marketplace untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang hukum. Penelitian ini mengkaji mengenai pengaturan hukum perdagangan di Indonesia mengenai kegiatan pedagang perantara jasa hukum secara online serta jika Notaris menjalankan tugasnya melalui komunikasi secara elektronik/online dan jasa hukum Notaris yang diperantarakan oleh pedagang perantara jasa hukum online ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yang mana metode ini dilakukan dengan tolok ukur norma tertentu untuk mendapatkan data sekunder, dan didukung dengan melakukan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan data primer. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Di dalam pengaturan hukum perdagangan belum diatur secara spesifik mengenai kegiatan pedagang perantara jasa hukum secara online sehingga mengenai produk jasa hukum tersebut kembali lagi kepada pengaturan mengenai profesi dari jasa hukum mengenai dapat atau tidaknya diperdagangkan oleh pedagang perantara jasa hukum secara online. Undang-Undang Jabatan Notaris telah membuka celah bagi Notaris untuk dapat menjalankan tugas jabatannya secara elektronik/online tetapi sampai saat ini masih terbatas pada hal yang bersifat administratif. Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris belum membuka peluang untuk diperantarakannya jasa Notaris karena Notaris terikat dengan serangkaian kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

---

In carrying out their duties a Notary must based on the provisions of the Notary Law and Notary Code of Ethics. Offering services of Notaries from intermediary trader of legal services by online emerge as a dynamic in society due to technological developments. Intermediary trader of legal services by online comes with the marketplace concept to meet the needs of society in the field of law. This research examined the regulation of the Trade Law in Indonesia on the activities of online intermediary trader of legal services, Notaries who perform tasks by electronic, and legal services of a Notary which is mediated by an online intermediary trader based on the Notary Law and the Notary Code of Ethics.

This research is a juridical normative research, which means this method is done by a certain norm benchmarks to obtain secondary data, and supported by the resource person interviews to obtain primary data. The data is then analyzed qualitatively and described descriptively. In the regulation of the Trade Law has not been specifically regulated on the activities of online intermediary trader of legal services so the products of legal services are back to the regulation of the profession of legal services on whether can or can not to be traded by online intermediary traders.

The Notary Law has opened the gap for Notaries to be able to carry out their duties electronically online but until now still limited to the administrative matters. The Notary Law and Notary Code of Ethics have not opened the opportunity for the notarization of Notary services because the Notary is bound by an obligations and restrictions which the Notary must comply with in performing his her duties."

"Tulisan ini merupakan bagian dari penelitian hukum non doktrinal yang menggunakan pendekatan socio legal research. Peran pedagang perantara dalam bisnis perikanan sangat penting. Satu sisi sebagai perantara dan di sisi lain memberikan modal kepada nelayan dan/atau pengolah ikan. Hubungan tersebut menimbulkan ketidakseimbangan dilihat dari perspektif hukum perjanjian karena posisi pedagang perantara sebagai pemilik modal lebih kuat, sehingga asas keseimbangan diantara para pihak tidak terpenuhi. Dalam praktik dari sudut pandang hukum lokal hal tersebut bukan merupakan ketidakseimbangan karena kontribusi pedagang perantara tidak hanya dalam hubungan bisnis tetapi juga hubungan sosial. Walaupun demikian untuk mengembangkan asas keseimbangan hukum dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan diperlukan campur tangan negara untuk mengatur."

"Studi ini bertujuan untuk mencari dampak dari perubahan kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Ponsel 4G pada tahun 2017 dimana ada peningkatan kadar minimal TKDN yang harus dipenuhi terhadap performa perusahaan yang bergerak pada sektor telekomunikasi. Penelitian ini menggunakan data Survey Industri dan data Sensus Ekonomi 2016. Studi ini menggunakan variable dependen berupa Output perusahaan, Produktivitas perusahaan, proporsi bahan baku/perantara impor perusahaan, serta proporsi permodalan asing perusahaan sebagai indikator performa. Hasil studi menunjukan bahwa perubahan kebijakan TKDN tersebut cenderung akan berpengaruh negatif terhadap output dan produktivitas perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan mengalami peningkatan biaya produksi akibat dipaksa untuk menambah proporsi bahan baku/perantara asal dalam negeri. selain itu hasil studi juga menunjukkan bahwa terjadi peningkatan impor bahan baku/perantara yang dilakukan perusahaan. diperkirakan hal tersebut dapat terjadi karena industri komponen elektronik dalam negeri masih belum dapat memenuhi standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian, proporsi permodalan asing perusahaan terpengaruh secara positif akibat perubahan kebijakan TKDN tersebut.

---

This study aims to find the empirical evidence on the impact of changes on Local Content Requirements (LCR) policy for 4G LTE Devices in 2017, in which there is an increase in the minimum level of LCR that must be met, on the performance of telecommunications companies. This study uses Industrial Survey data (Survei Industri) and 2016 Economic Census data (Sensus Ekonomi 2016). this study uses the dependent variables such as company output, company productivity, the proportion of imported raw materials for companies, and the proportion of foreign funding on companies as performance indicators. The result shows that changes in LCR policy tends to have a negative effect on the company's output and productivity. This thing can occur because the company experienced an increase in production costs due to being forced to increase the proportion of domestic raw/intermediate materials. In addition, the results of the study also showed that there was an increase in imports of raw/intermediate materials by the company. it is estimated that this could happen because the domestic electronic component industry is still unable to meet the standards set by the companies. Then, the proportion of company foreign investment was positively affected by changes in the LCR policy. "

"Baja fasa ganda (Dual phase steel) merupakan bahan lembaran baja karbon rendah yang memiliki sifat mekanis yang baik, seperti mampu bentuk, kekuatan tarik dan kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan baja karbon rendah konvensional. Baja fasa gander diperoleh melalui proses perlakuan panas sederhana di daerah austenit yang dilanjutk:an dengan pendinginan cepat (quenching) dalam air sehingga didapat struktur akhir ferit dan martensit. Perlakuan panas yang dilakukan pada penelitian ini ada dua macam, yaitu anil interkritis dan pencelupan perantara. Temperatur pemanasan pada kedua proses divariasikan : 800 °C. 857 °C dan 900 °C dengan waktu tahan 10, 20 dan 70 menit. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa fraksi volume martensit hasil proses pencelupan perantara lebih besar dari pada hasil proses anil interkritis. Akibatnya kekerasan baja fasa ganda hasil pencelupan perantara lebih tinggi, tetapi kekuatan tarik dan luluhnya lebih rendah dari pada hasil anil interkritis. Sementara regangan baja fasa ganda hasil pencelupan perantara lebih besar dari pada hasil anil interkritis. Fenomena ini terjadi karena adanya perpaduan fasa lunak dan keras yang menyebabkan baja fasa ganda berperilaku seperti material komposit."

"Bank Perantara adalah salah satu mekanisme penanganan Bank yang mengalami kesulitan permodalan. Seperti di Amerika Serikat, Bank Perantara berfungsi untuk menjembatani tenggang waktu antara kegagalan suatu Bank dengan ketika otoritas resolusi berhasil melaksanakan pengambil-alihan Bank Gagal tersebut kepada pihak ketiga. Pada masa ini, Bank Perantara melanjutkan kegiatan usaha Bank Gagal guna menjaga rasa kepercayaan masyarakat. Bank Perantara bersifat sementara dan harus segera dibeli atau diambil-alih oleh pihak ketiga.Di Indonesia, mekanisme ini merupakan kewenangan baru Lembaga Penjamin Simpanan yang baru diatur pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Untuk itu, skripsi ini membahas mengenai perbedaan pengaturan Bank Perantara di Indonesia dengan Undang-undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Perbankan, serta perbandingan pengaturannya dengan Amerika Serikat. Bentuk penelitian skrispi ini bersifat yuridis normatif yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif.Hasil dari penelitian ini menemukan beberapa perbedaan pengaturan Bank Perantara dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Perbankan dalam hal jumlah pemilik dan/atau pemegang saham, ketentuan modal awal yang mengesampingkan ketentuan modal Bank Umum, materi rencana bisnis Bank Perantara yang lebih spesifik, prosedur Uji Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama yang dipersingkat, dan ketentuan pengakhiran Bank Perantara yang lebih jelas. Pengaturan Bank Perantara di Amerika Serikat jauh lebih jelas dan tegas disertai dengan beragam kasus praktik, sedangkan di Indonesia masih sangat minim dan belum memiliki peraturan teknis dan peraturan pelaksana. Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk melakukan penyesuaian pengaturan Bank Perantara dengan iklim hukum dan perekonomian di Indonesia.

---

Bridge Bank is one of mechamisms to resolve Banks'insolvency problem. Similar to that of the United States, Bridge bank is established to bridge the gap between the failure of a bank and the time when the resolution authority can implement a satisfactory acquisition by a third party. During this time, bridge bank maintains the continuation of failed bank's services to maintain public and customer's trust. It has limited time and must be purchased or assumed by the third party as soon as possible.

In Indonesia, this mechanism is newly introduced by Law Number 9 Year 2016 on Prevention and Resolution of Financial Crisis System, whch expands Indoneisa Deposit Insurance Corporation authority to also become resolution authority. Therefore, this thesis analyzes the differences of regulation of Bridge Bank in Indonesia with Company Law and Banking Regulations and compares it with Bridge Bank Regulations in the United States. The research uses the normative juridical approach with a descriptive typology.

This research discovers that Bridge Bank regulation in Indonesia has some different provisions with Company's Law and Banking Regulations in term of paid up capital that waives Commercial Banks provision, its owners shareholders, more specific Bridge Bank's business plan substance, simple and quick fit and proper test procedure, and clear conditions of Bridge Bank's termination. Brige Bank regulation in the United States is far clearer and assertive with many cases, while Indonesia has not had technical and implementative policies. In conclusion, there is an urgency to adjust Bridge Bank's regulation with Indonesian legal and economic condition."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana tanggung jawab hukum dari pedagang perantara sebagai penyelenggara sistem perdagangan elektronik khususnya dalam perjanjian konsinyasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan preskriptif-analitis. Penelitian ini meneliti bagaimana perdagangan secara konvensional dan elektronik, serta melihat bagaimana KUHPerdata mengatur mengenai pedagang perantara dan perjanjian konsinyasi. Dalam skripsi ini juga dibahas mengenai bentuk tanggung jawab dari pedagang perantara yang sekaligus penyelenggara sistem elektronik di Indonesia dilihat dari beberapa peraturan yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Telematika, Peraturan Pemerintah Tahun 2012, dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi No. 5 Tahun 2016. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan Tanggung Jawab Pedagang Perantara dalam Konsinyasi melalui E-Commerce adalah sama dengan sebagaimana layaknya tanggung jawab Pelaku Usaha baik merchant maupun provider. Provider dapat membatasi tanggung jawab terhadap pembeli sepanjang jika sudah mencantumkan secara tegas pembatasan itu secara adil, seperti menyediakan sarana notice and take down.

---

This thesis discusses how the legal responsibilities of intermediary traders as organizers of electronic trading systems, especially in consignment agreements. This research uses prescriptive analytical approach. This study examines how trade is conventional and electronic, and looks at how the Civil Code regulates brokers and consignment agreements. In this thesis is also discussed about the form of responsibility of intermediary traders and electronic system providers in Indonesia seen from several regulations namely the Consumer Protection Act, Information and Telematics Act, Government Regulation Year 2012, and Circular Letter of the Minister of Communication and Information No . 5 Year 2016. This study finds that the application of liability of intermediate traders in consignment model of business through E Commerce is the same as the responsibility of business actor either merchant or provider. The Provider may limit the liability to the buyer insofar as they have expressly imposed the restriction fairly, such as providing a notice and take down means."