Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perangkat organisasi koperasi merupakan bagian-bagian  yang memiliki peranan yang sangat penting untuk menjalankan sebuah koperasi. Di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pengurus dan badan pengawas koperasi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan di Indonesia serta memperhatikan bahwa rapat anggota merupakan perangkat organisasi koperasi yang memegang kuasa tertinggi pada koperasi. Di dalam putusan Nomor 88/Pid.B/2013/PN.SPT terdapat suatu permasalahan yaitu berupa penyelenggaraan  rapat internal para pengurus dan badan pengawas koperasi Harapan Abadi yang menghasilkan keputusan perubahan besaran Sisa hasil Kebun (SHK) yang didapatkan oleh anggota koperasi yang tidak menjual lahan plasmanya tanpa adanya pengetahuan dan persetujuan dari para anggota Koperasi Harapan Abadi. ...... Cooperative organizational devices are the parts that have a very important role to run a cooperative. In carrying out its duties and authorities, cooperative boards and supervisors must comply with the provisions of Indonesian Laws and noticed that the meeting of members is a cooperative organization which holds the highest authority in the cooperative. In the verdict number 88/Pid.B/2013/PN.SPT there is a problem that is the holding of internal meetings of the boards and the supervisory body of the Harapan Abadi cooperative which resulted in the decision to change the value of Sisa Hasil Kebun (SHK) obtained by members of the cooperative who did not sell their plasma land without the knowledge and approval of the members of the Harapan Abadi cooperative.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul: Perspektif Intelijen Dalam Rangka Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah sedang menghangatnya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang dipicu dari dibentuknya suatu lembaga anti korupsi dengan sepak terjang yang luar biasa. Darisinilah muncul pertanyaan terkait dengan apa yang menjadi tujuan pembentukan KPK yang sebenarnya, mengapa lembaga yang secara khusus dirancang untuk melakukan pemberantasan korupsi tidak sanggup meningkatkan peringkat IPK Indonesia secara signifikan Dalam penelitian ini digunakan Teori Intelijen khususnya Teori Organisasi Intelijen khususnya alur rasionalitas produksi intelijen yang kemudian dibalik proses alur pembentukkannya sehingga memungkinkan dijadikan Perangkat Analisa Organisasi Intelijen. Penelitian ini dilakukan di Jakarta yakni di Komisi Pemberantasan Korupsi. Metode Penelitian yang dipakai adalah metode analisa dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui studi pustaka dan studi lapangan berupa wawancara narasumber. Penentuan narasumber ditentukan dari seberapa jauh narasumber terlibat dalam proses awal pembentukan KPK. Hasil penelitian menunjukkan beberapa ketidak selarasan antara perangkat organisasi KPK dengan kebutuhan KPK untuk mendorong pemberantasan korupsi. Terlalu beratnya perangkat organisasi KPK kepada upaya penindakan tindak pidana korupsi, menyebabkan timpangnya upaya pemberantasan korupsi yang bertumpu pada keseimbangan upaya penindakan dan pencegahan. Terlihat tujuan sebenarnya pembentukan KPK adalah untuk penindakan korupsi Oleh karena itu dibutuhkan kajian lebih lanjut untuk menyesuaikan kembali perangkat-perangkat organisasi didalam KPK apabila tujuan dari pembentukan KPK merupakan untuk mendorong pemberantasan korupsi. Dan apabila tidak ada penyesuaian, KPK harus mengakui bahwa tujuan dari pembentukan KPK adalah hanya untuk menindak korupsi

---

ABSTRACT
This study entitled: Intelligence Perspectives in the Establishment of Corruption Eradication Commission. The background of this research is being warming efforts to eradicate corruption in Indonesia that triggered the establishment of an anti-corruption agency with tremendous result. But unfortunately the international transparency of data shows that the level of corruption in Indonesia is still quite high , which in the 10 years since the establishment of the Commission, the value of Indonesian corruption CPI increased only gradually . In addition, when compared with neighboring countries that also seeks to eradicate corruption in Indonesia's rating is still far below them . from here on appeared questions related to what the actual purpose of establishing the Commission , why institutions that are specifically designed to combat corruption cannot significantly increase Indonesian GPA rank. This research use intelligence theory, especially Intelligence Organization Theory who then Modified to serve the needs of Organization Analysis Tool. This research was conducted in Jakarta, which is in the KPK . The research method used in this research is a qualitative approach . Source of data obtained through library research and field studies in the form of informant interviews . Speakers is determined by how much resource is involved in the process of establishment of the Corruption Eradication Commission. The results showed some lack of harmony between the organization devices of the Commission with the Commission needs to combat corruption. organization devices of the Commission tense to attempt enforcement of corruption rather than prevent it. causing the gap in efforts to combat corruption , which is based on the balance of enforcement and prevention efforts . Looks like the real goal of the establishment of the Commission is to crack down corruption Therefore, further studies are needed to readjust organization devices in the Corruption Eradication Commission , if the purpose of the establishment of the Commission is to promote the eradication of corruption . And if there is no adjustment applied, the Commission must recognize that the purpose of the establishment of the Commission is only to crack down on corruption