Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai keterlibatan Pemerintah Daerah yang dalam pengangkatan perangkat desa berdasarkan peraturan perundang undangan dan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2018 yang membatalakan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), Pasal 11 ayat (2) Perda Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Dalam penelitian ini ditemukan jawaban bahwa pemerintah daerah mempunyai peran dalam pengangkatan perangkat desa dimana pemerintah daerah juga mendapatkan amanat dari Undang Undang untuk mengatur hal yang lebih konkret dalam pengangkatan perangkat desa. Tindak lanjut dari Putusan MA Pemerintah Kabupaten Kediri membentuk Peraturan Bupati Kediri Nomor 56 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. MA membatalakan Perda kemudian ditindak lanjuti dalam Perbup, secara hiearakis Perda mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari Perbup. Perbup Nomor 48 Tahun 2021 melibatkan Pihak Ketiga merupakan keterlibatan secara tidak langsung oleh Pemerintah Daerah, terlebih pihak ketiga lebih dominan dalam pengangkatan perangkat desa karena melaksanakan ujian tulis yang hasil dari ujian dengan nilai tertinggi mengikat Kepala Desa untuk diangkat menjadi perangkat desa. keabsahan pengangaktan perangkat desa dengan keterlibatan pemerintah daerah yang berlebihan mempengaruhi keabsahan pengangkatan perangkat desa. ......This research discusses the involvement of the Local Government in the village authorities levitation based on laws and regulations and the Supreme Court Decision Number 28 P/Hum/2018, which annuls Article 9 paragraph (1), paragraph (2), Article 11 paragraph (2) of Kediri Regency Regional Regulation (henceforth Perda-Peraturan Daerah) Number 5 of 2017 concerning Levitation and Dismissal of Village Authorities. This research is prescriptive normative legal research. This study found that the local government has a role in the levitation of village authorities, where the local government is also mandated by law to regulate more factual matters in the levitation of village authorities. Following the Supreme Court Decision, the Government of Kediri Regency established Kediri Regent Regulation (henceforth Perbup-Peraturan Bupati) Number 56 of 2018 as amended by Perbup Number 48 of 2021 concerning Regulations Implementing Perda Number 5 of 2017 concerning the levitation and dismissal of village authorities. The Supreme Court annulled the Perda and followed up on the Perbup. Hierarchically the Perda has a higher position than the Perbup. Perbup Number 48 of 2021 involves a third party, which is an indirect involvement by the Local Government, especially since third parties are more dominant in the levitation of village authorities because they carry out written exams, the results of which with the highest scores are binding on the Village Head to be appointed as village authorities. The validity of the levitation of village authorities with excessive local government involvement affects the validity of the levitation of village officials

Abstrak :
ABSTRAK
Perangkat desa sebagai penanggung jawab jalannya roda pemerintahan desa mememiliki peran yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan masyarakat, karena desa menjadi titik berat pembangunan dalam sistem otonomi daerah. Pentingnya peran dan tanggung jawab perangkat desa, dituntut untuk memiliki kemampuan, keahlian, tanggung jawab, dan jiwa rela berkorban dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat di atas kepentingan pribadi. Banyaknya tuntutan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada perangkat desa, terdapat berbagai masalah yang dihadapi, khususnya berkisar masalah status kepegawaian yang tidak jelas dan masalah kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan mengetahui secara mendalam tentang pancen sebagai ikatan sosial masyarakat dan aparat desa Ciganjeng. Penelitian ini menggunakan pemdekatan kualitatif dengan metode wawancara sehingga mampu menggali lebih dalam pelaksanaan pungutan carik pancen. Sebagai objek dalam penelitian ini adalah perangkat desa dan masyarakat yang membayar pancen serta lembaga yang menaungi pancen di Desa Ciganjeng. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah diskripsi dan analisis tentang peranan pancen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan aparat desa sebagai ikatan sosial masyarakat dan arat desa.

---

ABSTRAK
Village officials in charge of the wheels of the village administration have role that determine the success of community development , as the village became the focus of development in the system of regional autonomy . The importance of the role and responsibilities of the village, are required to have the capability, expertise , responsibility and spirit of sacrifice in providing social services to the community above personal interests. Many demands of the duties and responsibilities the village, there are various problems, particularly issues around employment status is unclear and welfare issues . This study aims to determine the depth of the pancen as a social community and village officials Ciganjeng, qualitativ. This study used a qualitative approach, interview method so as to dig deeper into the implementation of the levy strip pancen. As the object of this research is the village and the people who pay pancen and sanctioning body in the village pancen Ciganjeng . The results obtained from this study is an describe and analysis of the role of pancen in governance and welfare of village officials as a social community and the village.

Abstrak :
Penelitian ini berusaha melihat desa sebagai sebuah lembaga yang berusaha memanfaatkan salah satu sumber pendanaannya yang sah yaitu Dana Desa (DD) dalam rangka melaksanakan pembangunan desa menuju desa mandiri. Dalam penelitian lebih banyak digunakan pendekatan Institutional Analysis Development (IAD) yang dikemukakan oleh Ostrom dan juga sedikit mengacu pada pendekatan Kapasistas Institusi yang dikemukakan oleh Bebbington. Pendekatan Institutional Analysis Development (IAD) digunakan untuk melihat proses dari pemanfaatan Dana Desa oleh desa dan pendekatan Kapasitas Institusi digunakan untuk melihat kapasitas desa sebagai sebuah lembaga dalam proses pemanfaatan Dana Desa. Penelitian ini sendiri dilakukan di Desa Singkup, Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Pemilihan Desa Singkup sendiri didasarkan pada dua alasan. Pertama Desa Singkup adalah desa dikategori sebagai desa tertinggal dan yang kedua adalah kondisi geografis desa yang tidak begitu luas tetapi memiliki potensi sumber daya alam yang besar serta kondisi demografis desa yang tidak begitu kompleks. Alasan-alasan tersebut melatarbelakangi penelitian ini menjadikan Desa Singkup sebagai lokasi penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian ini banyak sekali ditemukan temuan yang menarik mengenai dinamika yang terjadi dalam proses pengambilan kebijakan untuk memanfaatkan Dana Desa (DD). Hasil dari penelitian ini sendiri dapat disimpulkan bahwa sinergisitas antara lembaga yang ada di desa (Perangkat Desa, BPD dan LPM), keikutsertaan dan partisipasi aktif dari masyarakat desa serta dukungan dan pendampingan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan dari pemanfaatan Dana Desa (DD) yang ada di desa. ...... This research tries to see village as an institution that tries to take the benefit of its legitimate funding source which is Village Fund (Dana Desa/DD) in developing the village into independent village. This research mainly uses Institutional Analysis Development (IAD) developed by Ostrom and also some approaches of Institutional Capacity developed by Bebbington. Institutional Analysis Development is used to see the process of Village Fund spending by the village and Institutional Capacity is used to see the capacity of village as an institution in the process of spending Village Fund. This research is done is Singkup Village, Sub-district Pasawahan, Kuningan District, West Java. Singkup village was chosen based on two reasons. The first is, Singkup Village is categorized as Underdeveloped Village and the second is the geographical regions of the village that are not so wide but have big potentials of natural resource and also less complexity of demographical condition. Those reasons become the background of this research leads to Singkup Village as the location of this research. In conducting this research, there were interesting findings about the dynamics happened in the decision making process of spending the Village Fund (DD). From the result of this research, it can be concluded that synergism between institutions in the village (Village Officers, Village Consultative Body, Community Empowerment Institution), involvement and active participation from the people in the village and also support and guidance from both central and regional government are very important in determining the success of the usage of Village Fund (DD) in the village.