Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mengkaji tentang apakah kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran yang diwujudkan dalam penyampaian surat pertanggungjawaban (SPJ) sudah dijalankan dengan baik atau belum oleh SKPD di Kabupaten Lampung Tengah? Jika sudah, faktor apa yang menjadi pendorong, dan jika belum, maka faktor-faktor apa yang telah menjadi penghambatnya.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa kegiatan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengeluaran di Kabupaten Lampung Tengah kurang berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan sering terjadi ketidaktepatan waktu dalam penyampaiannya. Adapun diduga faktor-faktor penghambatnya adalah: (i) Terdapatnya kebijakan dalam kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran di Kabupaten Lampung Tengah yang dinilai kurang tepat dan tidak sesuai dengan Permendagri 13/2006, dan (ii) kurangnya kemampuan SKPD dalam kegiatan tersebut yang antara lain disebabkan karena rendahnya kualitas SDM dan kurangnya sosialisasi dan pelatihan tentang aturan kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran tersebut di Kabupaten Lampung Tengah.

---

This thesis examined whether expenditure accountability activities are realized in the delivery of accountable mail (SPJ) has run well or not by SKPD in Central Lampung District? If done, what factors to drive, and if not, then what factors have to be this demotivating. This research is qualitative research with a descriptive design.

From the results of research, found that the activity expenditure accountability reporting in Central Lampung District not going according to applicable regulations and frequent inaccuracy in delivery time. As for the alleged block factors are: (i) the presence of policies in expenditure accountability activities in Central Lampung District was considered inappropriate and incompatible with Permendagri 13/2006, and (ii) lack of capacity in these activities SKPD which is partly due to low quality of human resources and lack of socialization and training on the rules of accountability in expenditure activities in Central Lampung District."

"Perangkat daerah merupakan bukti eksistensi dari otonomi daerah. Keberadaannya juga membuktikan akan kemampuan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Termasuk perihal aset daerah yang dimiliki. Bersamaan dengan keberadaan peraturan perundangan yang jumlahnya tidak sedikit, peran perangkat daerah pada bidang keuangan seperti BKD Kota Depok sangat krusial untuk menata peraturan terkait. Kesesuaian antar peraturan dengan pengelolaan aset menjadi syarat utama agar penyelenggaraannya berjalan optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari peran BKD Kota Depok dalam penataan regulasi pengelolaan aset kota beserta dengan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa peran BKD Kota Depok dalam penataan regulasi pengelolaan aset belum sepenuhnya efektif. Berdasarkan konsep efektivitas organisasi beserta dengan faktor-faktor yang mempengaruhi membuktikan bahwa masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan ke depannya. Hal tersebut terlihat dari konteks pencapaian tujuan, adaptasi, serta integrasi antar pihak yang bersangkutan dalam urusan aset yang belum sepenuhnya diselaraskan dengan peraturan perundangan yang perlu ditata kembali melalui penataan regulasi.

---

Regional apparatus is proof of the existence of regional autonomy. Its existence also proves the ability of local governments to regulate and manage their own regions. This includes local assets owned. Along with the existence of many laws and regulations, the role of regional officials in the financial sector such as the BKD Kota Depok is very crucial to organize related regulations. Conformity between regulations and asset management is the main requirement for optimal implementation. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the role of BKD Kota Depok in structuring city asset management regulations along with the factors that influence the effectiveness of that role. This study uses a post-positivist approach. The data used in this study were taken through in-depth interviews and literature study as secondary data. The results of this study prove that the role of the BKD Kota Depok in structuring asset management regulations has not been fully effective. Based on the concept of organizational effectiveness along with the influencing factors, it proves that there are still several indicators that need to be improved in the future. This can be seen from the context of the achievement of objectives, adaptation, and integration between the parties concerned in asset matters which have not been fully harmonized with the laws and regulations that need to be reorganized through regulatory arrangements."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang telah mengamanatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meninjau kembali struktur kelembagaan atau organisasi perangkat daerahnya. Penerbitan Peraturan Pemerintah ini disebabkan karena telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berimplikasi pada perubahan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat dan daerah. Peraturan ini bertujuan meningkatkan efisiensi dalam mengurangi belanja pegawai untuk dialokasikan kepada belanja publik dan mengurangi jabatan struktural. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memiliki otonomi khusus, sehingga pelaksanaan restrukturisasi perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta memiliki pendekatan yang berbeda dengan daerah lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan restrukturisasi organisasi melalui strategi strategi dynamic conservatism yaitu tidak terlalu melibatkan pihak luar. Kemudian, terdapat perubahan yang terjadi setelah dilakukannya restrukturisasi dilihat dari adanya pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada belanja pegawai dan pengurangan jabatan struktural, namun perubahan tersebut sangat tidak signifikan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses Government Regulation Number 18 of 2016 which mandates the DKI Jakarta to review the institutional structure or local apparatu organization. The issuance of this Government Regulation is due to the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Local Government which has implications for changes in mandatory affairs and elective functions which are the authority of the central and regional governments. This regulation aims to improve efficiency in reducing personnel expenditure to be allocated to public expenditure and reduce structural positions. DKI Jakarta as the National Capital of Indonesia has special autonomy, so that the implementation of regional restructuring in DKI Jakarta has a different approach to other regions. This study uses a qualitative approach and data collection through in-depth interviews and literature studies. The results showed that DKI Jakartas restructured the organization through a strategy of dynamic conservatism strategy that is not too involving outside parties. Then, there were changes that occurred after the restructuring was seen from the reduction in the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) on personnel expenditure and the reduction of structural positions, but the change was very insignificant."

"Penelitian ini membahas mengenai strategi Perangkat Daerah untuk meningkatkan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan melalui Forum Anak di tingkat kota (studi deskriptif pada Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta) dan hambatan yang terdapat pada program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi literatur, wawancara mendalam, observasi partisipatif serta dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima tahapan yang dilakukan oleh Perangkat daerah sebagai strategi pengembangan komunitas yaitu tahap persiapan dengan menentukan kriteria, melakukan penyebarluasan informasi, pengkaderan forum anak, pembentukan dan pengukuhan forum anak serta peningkatan kapasitas. Tahap kedua yaitu tahap pengkajian dengan analisis SWOT dan analisis problem tree. Selanjutnya, tahap perencanaan dengan penyusunan matriks stakeholder serta penyusunan prioritas masalah dan program. Tahap formulasi rencana aksi serta terakhir pelaksanaan dengan melewati proses pra msurenbang dan msurenbang. Selanjutnya, dalam lima tahapan yang dilakukan oleh perangkat daerah tersebut sebagai strategi pengembangan dengan mengolaborasikan pendekatan direktif dan pendekatan non direktif. Kendala berasal dari kepribadian antara lain yaitu kestabilan (homeostasis) dan kebiasaan (habit). Sedangkan faktor kendala yang berasal dari sistem sosial yaitu kesatuan dan kepaduan sistem serta budaya (systemic and cultural coherence), intervensi kelompok kepentingan (vested interests), dan penolakan terhadap orang luar (rejection of outsiders).

---

This study discusses the strategy of the Regional Apparatus to increase children's participation in development planning through the Children's Forum at the city level (descriptive study in South Jakarta Administrative City, DKI Jakarta Province) and the obstacles contained in the program. This research uses a qualitative approach with a descriptive type of research. Data collection techniques used are literature study, in-depth interviews, participatory observation and documents. The results showed that there were five stages carried out by the regional apparatus as a community development strategy, namely the preparation stage by determining criteria, disseminating information, cadre of children's forums, formation and strengthening of children's forums and capacity building. The second stage is the assessment stage with SWOT analysis and problem tree analysis. Next, the planning stage involves the preparation of a stakeholder matrix and the preparation of problem and program priorities. The action plan formulation stage and the last stage is implementation by going through the pre-msurenbang and msurenbang processes. Furthermore, in five stages carried out by the regional apparatus as a development strategy by collaborating directive and non-directive approaches. Constraints come from personality, among others, homeostasis and habits. Meanwhile, the constraining factors that come from the social system are systemic and cultural coherence, intervention of interest groups (vested interests), and rejection of outsiders."