Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini mengenai sejarah kesehatan yang berfokus pada keberhasilan Program Imunisasi di Indonesia Studi Kasus Yogyakarta 1980-1997 . Keberhasilan ini diukur dari indikator rendahnya angka kematian bayi di Yogyakarta. Pada dasarnya Program Imunisasi ini mencakup imunisasi dasar yang penting untuk bayi yaitu DPT Difteri, Partusis Tetanus , Polio, BCG Tuberkolosis dan Campak. Pelaksanaan program imunisasi didukung oleh sarana kesehatan seperti Puskesmas,Posyandu dan dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, perawat yang dibantu oleh kader-kader kesehatan,dukun bayi dan ibu-ibu PKK. Pelaksanaan program imunisasi diukur dari cakupan imunisasi dengan sasaran prosentase di atas 90 di tiap kabupaten yang terdiri dari Kabupaten: Bantul, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulon Progo.untuk mengetahui hal itu maka metode penelitian yang digunakan adalah metode statistik berdasarkan angka. Data-data ini diperoleh dari BPS dan Kanwil Departemen Kesehatan Yogyakarta selain itu juga dikaitkan dengan majalah dan koran-koran sezaman untuk mengetahui respon masyarakat Yogyakarta pada saat itu.

---

This thesis about history of health with focus succesfull Immunization Program in Indonesia with case study Yogyakarta 1980-1997. Indicator of succes Immunization program in Yogyakarta was measured by baby mortality rate. Bassicaly most important Immunization program is primary immunization such as DPT Difteri Partusis Tetanus, Polio, BCG Tuberkolosis and Campak. Immunization program is supported central Public Health which is Puskesmas, Posyandu and orgenized by doctor, paramedic and Midwife also got help from public participation like Kader, Dukun Bayi and Ibu ibu PKK. Immunization Program held give result above in 90 every district in Yogyakarta such as District Bantul, District Sleman, District Yogyakarta, District Gunung Kidul, and District Kulon Progo. resource data collecting from BPS and Regional Yogyakarta ministry of health beside that we use newspaper and magazine from this period to know how yogyakarta citizens responds."

"ABSTRAKPraktek penambangan secara terbuka di Indonesia telah banyak mengakibatkankerusakan lahan. Lahan yang tertutup vegetasi memiliki fungsi lingkungan, sosial,ekonomi bagi masyarakat. Kegiatan revegetasi adalah salah satu upaya rehabilitasilahan pascatambang untuk mengembalikan fungsi tersebut. Melalui kegiatanrevegetasi, pemrakarsa tambang PT.X di Kabupaten Sukabumi berusaha untukmerehabilitasi lahan pascatambangnya, namun belum ada evaluasi berhasilnyarevegetasi, padahal evaluasi berhasilnya penting dilakukan guna mengetahui adanyapemulihan fungsi lingkungan dan sosial. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasitingkat berhasilnya revegetasi dan mengidentifikasi peran serta masyarakat sekitardalam kegiatan revegetasi. Metode penelitian ini secara statistik deskriptif danperbandingan dengan peraturan yang berlaku tentang berhasilnya revegetasi. Hasilpenelitian yaitu hasil revegetasi atas kegiatan penanaman sudah baik, namun untukpengelolaan material pembentuk air asam tambang belum berhasil baik, dan airkeluaran areal revegetasi belum memenuhi Baku Mutu Lingkungan. Peran sertamasyarakat masih sebatas lingkup kegiatan pelaksanaan dan jumlahnya masihkurang. Kesimpulannya hasil revegetasi untuk penanaman sudah baik, namunpengelolaan material pembangkit air asam tambang perlu ditelaah ulang dan peranserta masyarakat sudah ada, namun masih perlu ditingkatkan dalam jumlah, danlingkup kegiatannya

---

ABSTRACTOpen pit-mining practices in Indonesia, has caused a lot of damage in our land. Landcovered vegetation have the function of the environmental, social, and economic forthe community. Revegetation practice is one effort among others, to rehabilitate postminingland for the purpose to restore functions mentioned above. Throughrevegetation practice, the PT. X mining initiator in Sukabumi District, will undertaketo rehabilitate the post-mining land, however, they were no evaluation performed yeton the success of revegetation, even though the evaluation of the success ofrevegetation is important to determine the recovery of environmental and socialfunction. The purpose of this research is to evaluate the success level of therevegetation and to identify local community participation on the revegetation. Thismethod of research is descriptive statistically and the comparison with the existingregulation regarding the success of revegetation. The results from research onrevegetation activity has not been all work well. The cultivation is successful but themanagement of material of potential acid forming is not successful yet and the wateroutput revegetation areas do not meet the Environmental Quality Standards.Community participation is still limited scope of implementation and the numbers arestill lacking. In conclusion the results of revegetation for planting is good, but themanagement of material potential acid forming needs to be reviewed and thecommunities? participation already exists, but it still needs to be improved in thenumber and scope of its activities.;;"

"ABSTRAKUpaya dalam mewujudkan suatu UUD 1945 yang demokratis dapatterlihat dari proses pembuatannya yang dilakukan melalui mekanisme yangdemokratis dimana mekanisme yang demokratis adalah dengan melibatkan peranserta masyarakat dalam prosedur perubahannya. Dalam penelitian ini diajukan duamasalah pokok yaitu bagaimana pengaturan peran serta masyarakat dalamperubahan UUD yang pernah terjadi di Indonesia dan bagaimana peran sertamasyarakat dalam mekanisme perubahan UUD 1945 guna mewujudkan suatukonstitusi yang demokratis. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal yangbersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan sejarah dan perbandingan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perubahan UUD yang pernahterjadi di Indonesia, tidak disebutkan secara eksplisit pengaturan peran sertamasyarakat di dalamnya. Adapun peran serta masyarakat dalam mekanismeperubahan UUD 1945 baik perubahan pertama sampai dengan perubahan keempatguna mewujudkan suatu konstitusi yang demokratis, hanya diikutsertakan dalamdua tahapan dari tiga tahapan yang tersedia yaitu tahap sebelum perancanganUUD 1945 dan tahap pada saat perancangan UUD 1945. Adapun peran sertamasyarakat dalam tahap setelah perancangan UUD 1945 tidak dikutsertakankembali. Atas dasar uraian tersebut, maka perlu dicantumkan secara eksplisitperan serta masyarakat dalam perubahan UUD RI yang akan datang. Dengandemikian, akan terlaksananya jaminan pelaksanaan perubahan UUD RI denganmelibatkan peran serta masyarakat secara maksimal.

---

ABSTRACTHow amendment process of UUD 1945 is made as well as what it says asthe democratic constitution of UUD 1945 is which that process was needed publicparticipation in the amendment procedure. I will examine two main problems,how is public participation regulated in constitution amendment process inIndonesia and how is public participation in constitution amendment process ofUUD 1945 to create a democratic constitution. This research is a kind of doctrinallegal research with qualitative design, using several approaches includinghystorical and comparative approach. The result of this research showed that inregulations of constitution amendment of UUD , they were not explicit norm ofpublic participation. Public participation in constitution amendment procedure ofUUD 1945 in first until fourth amendment process, public participationparticipated in two phases only, they were prae constitution amendment phase ofUUD 1945 and constitution amendment phase of UUD 1945. Post constitutionamendment phase of UUD 1945 was not participatin public participation in thatconstitution amendment process. Hences, it is so important to put eksplisit publicparticipation article in the next constitution amendment of UUD RI. This way isexpected to guarantee participating public participation in that constitutionamendment process of UUD."

"Di awal tahun 2020, dunia dihadapkan pada bencana wabah pandemik Corona Virus Disease 2019(Covid 19), dimana hampir seluruh negara di dunia telah melaporkan kasus positif dengan jumlah kasus global lebih dari 3,5 juta, dan korban meninggal hampir 50 ribu jiwa. Di Indonesia angka kasus cukup tinggi, yaitu 11.587 jiwa terpapar positif, dengan jumlah korban meninggal 864 jiwa, walaupun yang sembuh juga terus menunjukkan peningkatan menjadi 1.954 jiwa per tanggal 4 Mei 2020 (Gugus Tugas Covid - 19, 4 Mei 2020). Dampak bencana pandemik ini bersifat multidimensional dan tersebar hampir di seluruh wilayah provinsi, dan tidak hanya terbatas pada bidang kesehatan, dimana telah ditetapkan status bencana nasional bidang kesehatan, namun juga pada bidang lainnya, terutama ekonomi dan sosial budaya. Diberlakukannya kebijakan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) dan pelarangan mudik dan pulang kampung terutama di masa Ramadhan menjelang lebaran, berimplikasi pada kondisi perekonomian secara masif, yang dapat dipersanding kan dengan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 yang lalu, dan bahkan lebih buruk bila dibandingkan dengan krisis ekonomi yang terjadi di tahun 2008. Melalui pendekatan ketahanan nasional dalam menghadapi bencana, direkomendasikan agar dapat diupayakan perbaikan dalam kerangka kebijakan yang terkait dengan regulasi, kelembagaan, dan pembiayaan. Hal-hal tersebut perlu diarahkan untuk dapat meningkatkan hasil guna dan dayaguna pencegahan dan pengurangan risiko bencana wabah pandemik Covid-19 secara partisipatif, dengan mengoptimalkan peran serta masyakarat lokal sebagai subyek yang dapat membangun ketangguhan dalam menghadapi bencana wabah pandemik Covid-19 secara berkelanjutan."

"Proses penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari peran serta masyarakat tempat hukum tersebut diterapkan. Partisipasi dan dukungan masyarakat dalam proses penegakan hukum semakin nyata saat rasa keadilan di dalam masyarakat terusik ditambah dengan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum dalam menangani perkara pidana. Salah satu wujud dukungan masyarakat dalam proses penegakan hukum adalah munculnya opini publik baik melalui media massa maupun media sosial. Tesis ini membahas mengenai bentuk peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum, sikap para penegak hukum dalam mengakomodir opini publik yang muncul dalam proses penegakan hukum serta pengaruh opini publik dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang didukung penelitian empiris. Sedangkan analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah membuka peluang peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum. Secara umum peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum lebih banyak diarahkan pada upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Penelitian ini menunjukkan bahwa para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya telah berusaha mengakomodasi opini publik yang disampaikan oleh masyarakat namun dalam prakteknya tidak semua opini publik yang berhubungan dengan proses penegakan hukum berpengaruh terhadap hasil akhir proses penegakan hukum. Profesionalitas para penegak hukum sangat diperlukan untuk memilah opini publik tanpa harus mengganggu pelaksanaan tugasnya dalam upaya melaksanakan penegakan hukum.

---

Law enforcement process is inseparable from the role of the community wherein the law is applied. The participation and support from the community in the enforcement of law become more evident when something disturbs their sense of justice and when their trust towards the law enforcement officers efforts in handling criminal cases has decreased. One example of community's support towards law enforcement is the emergence of public opinion in mass and social media. This thesis discusses the forms of public participation in the law enforcement process, the stance of law enforcement officers in accommodating the public opinion emerging in the law enforcement process, and the effect of such public opinion. The research applies a legal normative method which is supported by empirical studies. Meanwhile, the analysis in this research is made by using the secondary data as the main data and using the primary data as the supporting data.

The result of the research shows that the Indonesian laws and regulations have opened up an opportunity for the community to participate in the law enforcement process. In general, the public participation in the law enforcement process focuses more on the criminal acts prevention. This research shows that in doing their duties, the law enforcement officers have attempted to accommodate public opinion. However, in the practice, not all of the public opinion related to the law enforcement process can have any effect on the final result of the law enforcement process. Professionalism of the law enforcement officers is necessary to sort out public opinion without disrupting the performance of their duties in enforcing the law."

"Tesis ini membahas optimalisasi revegetasi lahan bekas tambang dengan tanaman kemiri sunan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan sebagai upaya mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan peran serta masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei, studi literatur, dan observasi lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis upaya optimalisasi pemanfaatan lahan bekas tambang dengan pohon kemiri sunan ((Reutealis trisperma (Blanco) Airy Shaw) melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan mitigasi perubahan iklim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiri sunan dan tanaman sisipannya berpotensi menyerap karbondioksida lebih besar dibandingkan tanaman reklamasi akasia. Pengembangan usaha kemiri sunan juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat minimal 35% dari pendapatan saat ini. Keunggulan lain dari kemiri sunan adalah buah kemiri sunan dapat menghasilkan minyak yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku biodiesel. Biodiesel selain sebagai pengganti bahan bakar yang relatif lebih ramah lingkungan juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat apabila masyarakat ikut berperan serta.

---

This thesis discussed about the optimization of revegetation in mined land with kemiri sunan ((Reutealis trisperma (Blanco) Airy Shaw) to impove the climate change mitigation and increase incomes if the community participates. This study was a qualitative research with survey method, literature and field observation. The aim of this study was to analyze the efforts to optimize the utilization of mined land with kemiri sunan ((Reutealis trisperma (Blanco) Airy Shaw) through community empowerment to increase incomes and climate change mitigation.

The result of this study indicated that kemiri sunan and its inserts plant potentially absorb the carbon dioxide greater than reclamation plant with akasia. Kemiri sunan ((Reutealis trisperma (Blanco) Airy Shaw) bussines development can increase community incomes of at least 35% of current incomes. Another advantage of kemiri sunan is the fruit can produce oil that can be used as raw material for biodiesel which is more environmentally friendly."

"Peran Pemerintah dalam hal ini Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menjalankan mandat dan kewenangannya telah dilengkapi dengan seperangkat peraturan, kelembagaan dan mekanisme untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Selain itu Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah melengkapi berbagai instrumen akuntabilitas untuk dapat mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukannya. Akuntabilitas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bagian dari pemerintahan yang demokratis telah berjalan dengan cukup baik. Permasalahannya adalah, mengapa Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah dilengkapi berbagai peraturan perundangan, kelengkapan kelembagaan serta mekanisme pengawasan dan sanksi tidak berbanding lurus dengan hasil kinerja yang diharapkan, yaitu berkurangnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia.Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai beberapa masalah yaitu; Bagaimana akuntabilitas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi di Indonesia? Bagaimana jaminan peran serta masyarakat dalam menjaga akuntabilitas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penegakan hukum lingkungan administrasi di Indonesia? Serta bagaimana akuntabilitas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan peran serta masyarakat dalam kasus Gemulo?

---

The role of the Government in this case the Ministry of Environment and Forestry to carry out government affairs in the field of environmental protection and management has been complemented by a set of regulations, institutions and mechanisms to prevent environmental damage.In addition to that, the Ministry of Environment and Forestry has also equipped itself with various instruments of accountability. The accountability of the Ministry of Environment and Forestry as part of a democratic government has worked quite well.The problem is, why the Ministry of Environment and Forestry that has been equipped with various laws and regulations, institutional and supervisory mechanisms and sanctions are not directly proportional to the expected performance results, namely the reduction of pollution and environmental degradation in Indonesia.In this paper will be discussed on several issues namely What is the accountability of the Ministry of Environment and Forestry in Enforcement of Environmental Administrative Laws in Indonesia What is the guarantee of public participation in maintaining the accountability of the Ministry of Environment and Forestry in the enforcement of administrative environment law in Indonesia And how is the accountability of the Ministry of Environment and Forestry and community participation in Gemulo case."

"Kabupaten Blitar dikenal sebagai daerah seribu candi. Namun anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk sektor pariwisata dan budaya sangat kecil sekitar 0,1 dari total APBDnya. Hal ini tidak sebanding dengan arti pentingnya peninggalan cagar budaya bagi penguatan jatidiri bangsa. Selain itu, merawat dan melestarikan cagar budaya yang sering dianggap selalu menjadi beban bagi pemerintah. Sehingga diperlukan upaya untuk memberdayakan situs cagar budaya sehingga minimal menjadi suatu cagar budaya yang profit center bahkan membiayai dirinya sendiri yakni dengan peran serta masyarakat. Hasil analisis spasial dan ekonomi memperlihatkan peran serta masyakarakat berdampak adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar situs melalui distribusi pendapatan, perluasan lapangan pekerjaan dan lepas dari kemiskinan. Selain itu didapatkan bahwa dalam hal perencanaan tata ruang belum terlihat adanya kontribusi dari aspek budaya dalam proses penyusunan RTRW sehingga menyebabkan pentingnya potensi dari cagar budaya bagi suatu wilayah tidak terlihat dan alih fungsi lahan cagar budaya menjadi fungsi lain akan lebih mudah terjadi.

---

Blitar district is known as the thousand temples. However, the budget spent by the government for the tourism and culture sector is very small about 0.1 of the total APBD. It is not proportional to the importance of cultural heritage relics for strengthening the nation 39 s identity. In addition, care for and preserve the cultural heritage that is often considered to always be a burden for the government. So it is necessary to empower cultural heritage sites so that the minimum be a profit center of cultural heritage even support himself namely with public participation. Spatial and economic analysis results show the role and impact of community intheir increased prosperity around the site through the distribution of income, expand employment opportunities and escape poverty. In addition it was found that in terms of spatial planning have not seen the contribution of the cultural aspect in the process of drafting the RTRW, causing the potential importance of the cultural heritage of an area not visible and land conversion into other functions of cultural heritage would be more apt to occur."

"Rumah tangga merupakan sumber penghasil sampah terbanyak dengan komposisi sebesar 53% dari keseluruhan volume sampah yang dihasilkan di DKI Jakarta (Dinas Kebersihan DKI Jakarta, 2009). Diperlukan suatu konsep pengelolaan sampah secara terpadu yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah sedekat mungkin dari sumbernya yaitu dengan menggunakan konsep zero waste. Civitas akademik Universitas Indonesia (perancang SOP pengelolaan sampah) bekerjasama dengan Komunitas Hijau Pondok Indah, Greeneration Indonesia (Konsultan Persampahan) dengan dana CSR CIMB Niaga untuk mewujudkan pengelolaan sampah mandiri menuju zero waste di lokasi studi RT 01,06,07/RW 13 Pondok Indah. Skripsi ini bertujuan untuk merumuskan SOP (Standard Operating Procedure) pengelolaan sampah dengan pengimplementasian selama periode Maret hingga April 2012 sebagai upaya awal pengurangan jumlah timbulan ke TPST Bantar Gebang.Berdasarkan survei timbulan di rumah dan di TPS serta hasil kuesioner dan diskusi dengan pihak warga maupun RT dan RT, maka dirumuskan SOP melalui pemilahan di sumber dan optimalisasi pengangkutan oleh petugas. Pemilahan di sumber dilakukan dengan pembagian wadah sampah disertai kantong plastik merah dan hitam kepada warga. Sampah nonorganik dimasukkan ke dalam kantong plastik merah di dalam wadah sampah nonorganik dan sampah organik dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam di dalam wadah sampah dalam rumah. Untuk optimalisasi pengangkutan, sampah nonorganik dijual ke lapak sedangkan sisa sampah dalam gerobak dibuang ke TPS.Dari hasil pemantauan dan evaluasi visual setelah sekitar dua bulan fase awal penerapan SOP, didapatkan hasil bahwa dari ketiga RT yang dijadikan pilot project, hanya RT 06 yang memiliki tingkat peran serta masyarakat dan teknik operasional yang cukup baik tehadap implementasi SOP pengelolaan sampah. Oleh karenanya, diperlukan upaya dan strategi yang lebih mendalam, khususnya dalam sosialisasi dan penyuluhan warga untuk mencapai hasil yang optimal dalam sistem pengelolaan sampah di masa yang akan datang

---

Household is the biggest solid waste producer. It generates 53% of solid waste total volume in DKI Jakarta (Jakarta Sanitation Office, 2009). Integrated waste management concept that includes solid waste reducing and handling at the source, becomes a crucial need for domestic waste. Civitas academic of Universitas Indonesia (designer of solid waste management standard operating procedure) in collaboration with Green Community of Pondok Indah (local community organization), Greeneration Indonesia (Solid Waste Consultant), and a CIMB Niaga participating through the Community Social Responsibility (CSR), planned and applied independent solid waste management system toward zero waste in RT 01, 06, 07/RW 13 Pondok Indah area. The aim of this project was to plan a solid waste management standard operating procedure (SOP) with the implementation during March through April 2012 periode, as an initial effort to reduce solid waste in final disposal area (landfill).

Based on waste generation in household and local material recycling facility as well as questionnaire results and discussion with local neighborhood organization, the solid waste management SOP included separation at the source and optimize of collecting system. Separation at the source was applied by distributing the container with pack of red and black plastic bags to the residents. Inorganic waste is contained in red plastic bag and organic waste is contained in black plastic bag. To optimize solid waste collection, recyclable waste is sold to the local selling point by the trash collector, whereas the residue is discarded to the local material recycling facility.

Initial observation and evaluation after approximately two months of initial phase implementation of SOP showed that among RT 01, 06, 07 as pilot project, only RT 06 had good SOP implementation. A specific strategy in socialization will be needed to achieve the optimal result of solid waste management in the future."