Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya konsep penegakan hukum penuh yang dilakukan oleh penyelidik atau penyidik kejahatan pencurian sebagai tindak pidana utama yang diikuti dengan pemeriksaan kejahatan penadahan sebagai tindak lanjut. Pemeriksaan kejahatan penadahan merupakan upaya Penegakan Hukum yang bertujuan agar barang yang dicuri dapat ditemukan dan dikembalikan kepada korbannya sehingga masyarakat sebagai korban dapat dipulihkan keadaannya. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap metode kerja yang dilakukan oleh penyidik dan penyelidik, dilanjutkan dengan melakukan wawancara terhadap 15 Orang personil Satuan Reserse Kriminal serta dengan kasubnit dan kanit Operasional. Penelitian juga dilakukan dengan melakukan telaahan dokumen dan berkas penyidikan serta melakukan pendalaman terhadap kasus-kasus pencurian dan penadahan yang ditangani.Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum, teori integritas, teori keadilan, konsep peran dan fungsi kepolisian serta konsep untuk mendapatkan dan mengembalikan barang hasil curian. Teori-teori tersebut sebagai pisau analisa untuk melihat lebih dalam penyelidikan dan penyidikan kasus pencurian dan penadahan. Data yang ditemukan jumlah pengungkakpan kasus pencurian di Satreskrim Polrestro Jakarta Selatan pada tahun 2017-2018 masih sangat kecil, begitupun juga dengan pengungkapan kasus penadahan. Sesuai dengan teori penegakan hukum, terdapat aspek-aspek yang mempengaruhi yaitu : hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan kebudayaan. Penyidik Satuan Reskrim Polrestro Jaksel juga menghadapi permasalahan baik dari internal yaitu ketiadaan aturan internal dan terbatasnya sarana prasarana serta secara eksternal yaitu problem operasional dilapangan.Kesimpulan penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestro Jakarta Selatan belum dapat melakukan penegakan hukum secara penuh sehingga belum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas Polri, sebagaimana digariskan dalam program Promoter Polri. Sehingga rekomendasi penelitian adalah mengembangkan sistem penyidikan yang berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan deteksi adanya penyelewengan kewenangan dalam proses penyidikan kasus pencurian dan penadahan.

---

The aims of this reasearch is to explain how importance an full law enforcement concept carried out by investigators as the main crime followed by fancing as a second crime. Criminal investigation is a kind of activity to find out the stuff and we can give it back to the victim, so that the stuff can be recovered. This research is carried out by observing the methods used by the investigators, followed by interviewing 15 investigator Criminal Investigation Unit include chief of criminal sub unit and chief of operational unit. This research also done by studying investigation document and adjust deeper investigation for theft cases.This research uses law enforcement theory, integrity theory, the theory of justice, concept of police role and function, and concept of obtaining and returning swag. These theories are used as knives analysis to the reach deeper investigation for theft and fancing cases In fact based on the data, the number of reveled theft in south Jakarta metropolitan police resort at the period 2017-2018 shows us a minimum number. This condition also happen for the fancing cases. according to the theory of law enforcement, there are affected by : law, law enforcement officers, the facilities and infrastructure, society and culture. Criminal investigator of south Jakarta metropolitan police resort also investigator also faces problem both from internal, no internal rules and the minimum facilities as an internal factor also known as an operational problem.We can conclude that the application at law enforcement especially in CID is unable to work properly, it is equal with the increase of trust building for Police integrity best on INP programe (PROMOTER). The recomendation of this research is to developing investigation system based on technology information as the purpose to increase detection and control in the procedure at handling theft and fancing."

"ABSTRAKPerasaan ego dan lingkungan yang tidak kondusif mengakibatkan masyarakat bertindak diluar kendali. Dalam rangka menanggulangi keadaan ini, polisi memiliki peran utama sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, digarda depan harus senantiasa siap menegakkan segala aturan dan tugas kepolisian berdasarkan undang-undang negara yang sah. Kepolisian dengan segala wewenang dan upaya telah menyelesaikan konflik dengan baik. Bahkan juga melakukan penjagaan agar suasana senantiasa kondusif dalam situasi apapun. Sesungguhnya yang menjadi penghambat dalam penyelesaian konflik adalah perasaan ego dan lebih tinggi dibandingkan suku lain yang seyogyanya harus segera mendapatkan penyelesaian dengan cara membuka wawasan dan pemikiran bahwa Indonesia adalah negara Bhineka Tunggal Ika."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengetahui, bentuk tindakan yang diambil oleh aparatkepolisian dalam proses penyidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, sertapertimbangan aparat kepolisian mengambilan tindakan dalam proses penyelesaiankasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Penelitian ini dilakukan denganmetode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yangbersumber dari data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder, tersier, danuntuk mendukung data sekunder maka digunakan teknik wawancara kepadapenyidik Institusi Kepolisian Metro Jakarta Barat khusus bagian UnitPerlindungan Perempuan dan Anak. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalampenyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga saat ini tindakan yang diambiloleh penyidik dengan menggunakan jalur penal dan mediasi penal. Mediasi penaltidak dikenal dalam kitab undang-undang hukum acara pidana KUHAP namundalam praktek aparat sering menawarkan upaya damai yang dilandasi dalam suratedaran kapolri tentang penanganan kasus melalui alternative dispute resolution ADR , dimana pertimbangan atas pengambilan tindakan jalur penal diperolehuntuk mencapai keadilan dan kepastian hukum sedangkan mediasi penal diperolehuntuk terciptanya keadilan dan kemanfaatan terhadap kasus kekerasan dalamrumah tangga. Sehingga disimpulkan peranan aparat Kepolisian dalam PenyidikanKasus Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat penting dalamperwujudan proses pelaksanaan hukum guna meminimalisir kasus kekerasandalam rumah tangga yang telah banyak terjadi.

---

ABSTRACTThis study aims to find out, the form of action taken by the police in theinvestigation of cases of domestic violence, as well as consideration of the policeaction in the process of retrieval of cases of domestic violence is. This researchwas conducted with qualitative descriptive methods, using data collectiontechniques derived from secondary data is the primary legal materials, secondary,tertiary, and secondary data to support the use of interviewing techniques toinvestigators Institution Kepolisian Resort West Java special section Women andChildren Protection Unit. The results showed that in the settlement of domesticviolence cases in the current actions taken by the investigator using the path Penaland Penal mediation. Penal mediation is not recognized in the book of the law ofcriminal procedure Criminal Code , but in practice the authorities often offer apeace effort that is based in Jakarta Police chief circulars about the handling ofcases through alternative dispute resolution ADR , where consideration of takingpenal action path is obtained to achieve justice and legal certainty, whilemediation is obtained for the creation of penal justice and expediency in cases ofdomestic violence. Thus concluded the role of police officers in the investigationof domestic violence cases is a very important role in the realization of theimplementation process of law in order to minimize cases of domestic violencethat has occurred."

"Skripsi ini membahas tentang penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus pencemaran nama baik pada Subdit IV Tipid Siber Polda Metro Jaya. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pencemaran nama baik yang terjadi di Twitter X. Peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada empat informan penelitian. Dengan mengaitkannya dengan konsep-konsep dalam restorative justice, peneliti menemukan faktor yang mempengaruhi penerapan restorative justice. Selain itu, peneliti juga menganalisis elemen yang terdapat dalam penerapan restorative justice, peranan kepolisian, dan keberhasilan restorative justice. Hasil penelitian membuktikan, bahwa ada faktor internal, termasuk keputusan korban, pelaku, dan peran kepolisian, yang dapat mempengaruhi penerapan restorative justice. Sedangkan, faktor eksternal yang mempengaruhi penerapan restorative justice adalah isu yang sedang beredar di masyarakat dan peranan media. Sebenarnya, penerapan elemen dan keberhasilan restorative justice sudah tercapai, namun belum maksimal karena reaksi masyarakat yang negatif pada korban atau pelaku. Sedangkan, peranan kepolisian, sebagai inisiator dan fasilitator dalam restorative justice, sebenarnya sudah baik. Namun, masih perlu ada sosialisasi dan pelatihan penerapan restorative justice, supaya interpretasi terhadap Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dapat sama dan keterampilan yang dimiliki dapat lebih baik.

---

This thesis discusses the application of restorative justice in solving defamation cases at Sub Directorate IV Cyber Crime Polda Metro Jaya. This thesis uses a qualitative approach with a case study of defamation that occurred on X's Twitter. The researcher conducted observations and interviews with four research informants. By associating it with the concepts in restorative justice, the researcher found the factors that influence the application of restorative justice. In addition, the researcher also analyzed the elements contained in the application of restorative justice, the role of the police, and the success of restorative justice. The results of the research prove that there are internal factors, including the decisions of victims, perpetrators, and the role of the police, which can affect the application of restorative justice. Meanwhile, external factors that influence the application of restorative justice are issues currently circulating in society and the role of the media. Actually, the application of the elements and the success of restorative justice has been achieved, but it has not been maximized because of the negative public reaction to the victim or perpetrator. Meanwhile, the role of the police, as the initiator and facilitator in restorative justice, is actually good. However, there is still a need for socialization and training in the application of restorative justice, so that the interpretation of the Chief of Police Regulation Number 8 of 2021 can be the same and the skills possessed can be better."