Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Natalia Chintya Odang
Tinjauan yuridis terhadap peranan dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) studi kasus perkara Nomor 18/PDT.G/2010/PN.Gs
" PPAT sebagai satu-satunya pejabat umun yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan-perbuatan hukum tertentu berkenaan dengan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun. Aktaakta yang dibuat oleh PPAT merupakan akta otentik, sepanjang seluruh unsurunsur dari akta otentik terpenuhi. Namun sangat disayangkan, bahwa dalam prakteknya masih banyak ditemukan kesalahan-kesalahan dan pelanggaranpelanggaran dalam pembuatan suatu akta PPAT, yang dapat menyebabkan keotentikan dari akta tersebut menjadi hilang. Penulis memfokuskan pada permasalahan yang terjadi ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T31043
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Sitompul, Yuliani Iriana
Implikasi hukum terhadap pembuatan akta kuasa menjual yang tidak dilengkapi dengan dokumen asli (studi kasus putusan majelis pengawas pusat notaris nomor 16/B/MPPN/VII/2019) = The implication of the absences of legal document in making a power of attorney to sell (case study national supervisory council number 16/B/MPPN/VII/2019)
" yang dibuat tanpa adanya dokumen asli. Dokumen asli adalah hal yang sangat diperlukan dalam peralihan obyek teretentu. Ketidaklengkapan dokumen dalam pembuatan akta akan menimbulkan kerugian berlanjut kepada salah satu pihak. Oleh sebab itu penulisan ini berfokus pada bagaimana keabsahan akta dan pertanggungjawaban notaris dalam menjalankan kewajibannya dalam membuat akta, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 1868 KUHPerdata jo Pasal 38 UUJN, dan ketentuan verlijden dalam pembuatan akta dan memahami pertanggungjawaban berdasarkan ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2020
T54797
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aghnia Nabila Risto
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Yang Didasarkan Pada Kuasa Penghadap Yang Tidak Sah (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Son) = The Notary Responsibility For The Deed of The Minutes of General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company Based on Invalid Power of Attorney (Study of Sorong District Court Decisions Number 27/Pdt.G/2018/PN.Son)
" Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang didasarkan pada kuasa penghadap yang tidak sah dan menimbulkan sengketa ke pengadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Son. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas (PT) yang dibuat Notaris dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim karena isinya dinilai menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini ialah keabsahan Akta Berita Acara ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Astri Baliputri Suryawan
Pemalsuan cover note yang berakibat hukum tidak sahnya akta perjanjian kredit analisis hasil audit PT Bank X Persero, Tbk pada tanggal 7 November 2017 = Falsification of cover note which renders void deed of credit agreement analysis on audit of PT Bank X persero , tbk November 7, 2017
" Tesis ini membahas peran dan tanggungjawab Notaris dalam mengeluarkan Cover Note sebagai jaminan dalam Akta Perjanjian Kredit. Permasalahan yang ditemukan yakni dalam penerbitan Cover Note tersebut terdapat unsur yang memuat keterangan yang tidak benar terhadap isi Cover Note tersebut, seperti Notaris memberikan keterangan bahwa Sertifikat Hak milik sudah dilakukan pengecekan ke Badan pertanahan padahal belum dilakukan pengecekan, sehingga pada saat diikat jaminannnya terdapat permasalahan yang timbul terhadap jaminan sertipikat tersebut. Metode Penelitian yang digunakan dalam ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T51151
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hana Theresia Lamtarida
Implikasi atas Objek Perjanjian yang Keliru dalam Akta Pengakuan Utang dan Kuasa Menjual yang Dibuat Notaris Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/Pdt/2017 = Implications of the Mistaken Object of the Agreement in the Deed of Debt Recognition and Power to Sell made by a Notary Based on the Decision of the Supreme Court Number 279 K/PDT/2017
" Notaris memiliki kewenangan utama yakni untuk membuat suatu akta autentik. Akta yang dihasilkan Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika telah memenuhi suatu syarat autentisitas dan terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian. Tidak terpenuhinya syarat objektif dalam syarat sahnya suatu perjanjian mengakibatkan kebatalan pada Akta Pengakuan Utang dan Kuasa Menjual serta kedudukan dari suatu Kuasa Menjual itu sendiri yang tidak tepat karena dijadikan sebagai suatu jaminan atas pelunasan utang piutang dalam kasus tersebut. Sebagai Notaris, seharusnya ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Richsan Suprayogo
Peran tanggung jawab notaris dan pejabat pembuat akta tanah dalam menjalankan asas praduga sah dan kaitannya dengan akta jual beli yang tidak sah sebagai objek agunan dalam perjanjian kredit (studi kasus putusan nomor 10/PID/2018/PT.DKI) = Peran tanggung jawab notaris dan pejabat pembuat akta tanah dalam menjalankan asas praduga sah dan kaitannya dengan akta jual beli yang tidak sah sebagai objek agunan dalam perjanjian kredit (studi kasus putusan nomor 10/PID/2018/PT.DKI)
" Notaris dan PPAT sebagai Pejabat Umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 untuk Notaris dan PP 37 Tahun 1998 untuk PPAT seringkali dihadapkan dengan permasalahan yang menyangkut peran dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah (AJB) dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) terkait dengan keterangan palsu yang diberikan oleh para pihak dalam pembuatannya ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Richsan Suprayogo
Peran tanggung jawab notaris dan pejabat pembuat akta tanah dalam menjalankan asas praduga sah dan kaitannya dengan akta jual beli yang tidak sah sebagai obyek agunan dalam perjanjian kredit (studi kasus putusan Nomor 10/PID/2018/PT.DKI) = The role of the responsibility of the notary and the official making the land deed in carrying out the principle of legal presumption and its relation to the illegal sale and purchase deed as the object of collateral in the credit agreement (case study decision Number 10/PID/2018/PT.DKI)
" Notaris dan PPAT sebagai Pejabat Umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 untuk Notaris dan PP 37 Tahun 1998 untuk PPAT seringkali dihadapkan dengan permasalahan yang menyangkut peran dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah (AJB) dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) terkait dengan keterangan palsu yang diberikan oleh para pihak dalam pembuatannya terlebih apabila kedua akta tersebut bertautan dengan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Damianus Handoko
Peran dan tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah mengenai akta jual beli tanah yang dibuatnya tinjauan yuridis putusan Mahkamah Agung nomor 450/K/TUN/2016 = Role and responsibility of pejabat pembuat akta tanah about sell and purchase deed that s done juridis review of decree of the supreme court number 450 /K/TUN/2016
" ABSTRAK
Tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan. Masyarakat membangun tempat tinggalnya di atas tanah atau menggunakannya untuk bercocok tanam atau melakukan kegiatan usahanya. Dengan bertambahnya angka kehidupan dibandingkan kematian membuat permintaan atas tanah menjadi semakin besar. Karena alasan itulah hingga saat ini tanah memiliki nilai ekonomi yang semakin tinggi. Nilai ekonomi yang tinggi membuat kepemilikan tanah dapat dialihkan melalui transaksi jual beli antara pembeli dan penjual/pemilik tanah. Merupakan kewenangan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dalam ... "
2017
T47906
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Geraldo Putra Ananda Prasa
Analysis on the roles and legal responsibility of the Sharia Supervisory Board (DPS) in ensuring bank compliance with Sharia principles = Analisis peran dan tanggung jawab hukum Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan kepatuhan bank terhadap prinsip Syariah
" Untuk memastikan kepatuhan syariah di Bank Syariah, dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah dengan demikian memastikan bahwa mekanisme lembaga keuangan syariah, yang dalam konteks ini adalah bank syariah, diawasi dengan baik sesuai dengan prinsip syariah. Skripsi ini terutama akan membahas implementasi Peran dan Tanggung Jawab Hukum Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Memastikan Kepatuhan Bank Terhadap Prinsip Syariah, dengan studi kasus PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk sebagai Bank Umum Syariah yang memiliki Dewan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library