Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perampokan di jalur lintas Tengah Sumatera Kabupaten Lahat yang dilakukan oleh tiga pelaku bajing loncat. Perampokan bajing loncat masih memiliki pengaruh dalam tingginya angka kejahatan perampokan atau pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi keberlangsungan perampokan bajing loncat di jalur lintas tengah Sumatera Kabupaten Lahat. Penelitian ini menggunakan teoritransmisi budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat tiga faktor yang mempengaruhi keberlangsungan perampokan bajing loncat diantaranya ialah modus operandi, budaya dan upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan kepolisian setempat.

---

This thesis discusses the robbery in Central Sumatera Highway Lahat Regency performed by three offenders (bajing loncat). Robbery still has influence in the high crime rate robbery or violent crime that occurred in the province of South Sumatra. This thesis aims to determine what factors affect the sustainability of robbery in the middle traffic lane Sumatra Lahat regency. This study uses the cultural transmission theory. This study used a qualitative approach. The results of this study indicate that there are three factors that affect the sustainability of robbery of which is the modus operandi, culture and crime prevention efforts that do the local police.

Abstrak :
perasaan tidak aman langsung merebak di bumi indonesia, ketika dalam waktu satu bulan terjadi 25 kasus perampokan bersenjata, meningkatnya perampokan tidak hanya dalam bentuk konvensional, melainkan perampokan bank, toko emas, koperasi simpan pinjam, pedagang kendaraan bermotor, dan juga pegadaian. penanggulangan kejahatan haruslah disesuaikan dengan tipe-tipe kejahatannya

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada pemilihan target oleh para pelaku kasus perampokan X dan Y. Kasus perampokan X merupakan kasus perampokan terhadap rumah, sementara kasus perampokan Y merupakan kasus perampokan terhadap truk komersial. Diketahui bahwa pemilihan target perampokan tidak dilakukan secara acak, melainkan dipilih berdasarkan pada kriteria tertentu. Oleh karena itu perlu dilihat bagaimana para pelaku dalam kasus perampokan X dan Y memilih target mereka. Elemen choice dalam Structural-Choice Model of Victimization digunakan untuk memahami bahwa adanya komponen target attractiveness dan lack of guardianship yang mempengaruhi pemilihan target. Rational choice theory kemudian digunakan untuk memahami bahwa pemilihan target dilakukan berdasarkan pada pertimbangan rasional terhadap kriteria-kriteria positif dan negatif suatu target. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan para pelaku dalam kasus perampokan X dan Y. Sementara data sekunder diperoleh dengan melakukan studi pustaka berupa artikel berita, karya ilmiah, dan data lain yang relevan. Temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian adalah bahwa para pelaku kasus perampokan X dan Y tidak memilih target secara acak, melainkan berdasarkan pada lima kriteria, yakni: 1 Keuntungan yang diperoleh dari perampokan profitability ; 2 Kemudahan mendekati target accessibility ; 3 Kemudahan mengendalikan target manageability ; 4 Tingkat risiko degree of risk ; dan 5 Kemungkinan korban melaporkan perampokan ke polisi. Terdapat kecenderungan para pelaku untuk melakukan penyederhanaan simplification dalam mengevaluasi kriteria pemilihan target dalam situasi yang kompleks dengan berfokus pada kriteria tertentu dan mengabaikan kriteria lainnya. Adanya keterbatasan waktu dan hambatan lainnya membuat para pelaku cenderung membatas perhatiannya pada sejumlah kecil informasi yang dianggap relevan.Diperlukan adanya penelitian lanjutan dengan melakukan pengembangan kriteria pemilihan target dan perlunya dilakukan penelitian dalam skala besar agar dapat melakukan generalisasi terhadap populasi umum.

---

This research focuses on the target selection made by robbers on robbery case X and Y. Case X is a robbery committed against house. While Case Y is a robbery committed against commercial trucks. Target selection isn rsquo t done randomly, but chosen based on some criteria. Therefore it rsquo s necessary to study about how the robbers on robbery case X and Y chose their targets. Choice element in Structural Choice Model of Victimization is used to understand that there are target attractiveness and lack of guardianship that affect target selection. Rational choice is further used to understand that target selection is based on a rational calculation between positive and negative criteria of the targets. This study is a qualitative study. Data used in this research is primary data obtained from the interviews with the robbers of case X and Y. Meanwhile, the secondary data was obtained from the literature reviews on news articles, researches, and other relevant data. The research found that the robbers on robbery case X and Y didn rsquo t choose the targets randomly, but they were chosen based on five criteria, which are 1 profitability achieved from robbery 2 accessibility 3 manageability 4 degree of risks and 5 the likelihood of the victim reporting the robbery to police. The robbers tend to do simplification when evaluating the criteria of target selection in complex situations by focusing on certain criteria and ignored other criteria. Time and other constraints made the robbers limit their attention to lesser information that was considered relevant.It is necessary to conduct further researcher by expanding the target selection criteria. And it is necessary to do large scale research so it rsquo s possible to generalize the result to the population.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini menggambarkan tentang efektivitas kerjasama yang dibentuk oleh Indonesia, Malaysia dan Singapura di dalam pengamanan selat Malaka setelah terjadinya peristiwa 11 September 2001 hingga tahun 2010 yang telah mengubah ancaman dan tantangan keamanan di kawasan ini. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif dengan data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas kerjasama yang dibentuk oleh littoral states dalam pengamanan selat Malaka ini sangat di pengaruhi oleh banyak alasan sehingga bentuk bentuk kerjasama di Asia tenggara antara littoral states terbatas bahkan hingga pasca peristiwa 11 September 2001. Secara historis perompakan dan terorisme maritim memang bukan merupakan masalah yang dianggap penting. Akibatnya ada keengganan untuk bekerjasama pada isu tersebut. Adanya peristiwa 11 September 2001 dan beberapa kejadian lain yang berhubungan dengan terorisme akhirnya membuat littoral states mengubah persepsinya pada berbagai masalah yang sebelumnya diyakini bukan sebagai ancaman pada masa lalu. sehingga sangat penting untuk menginterpretasikan kerjasama keamanan maritim secara lebih luas sehingga diharapkan dapat menjawab tantangan dan dinamisme perkembangan maritim dalam batas teritorial setiap negara

---

Abstract
This study illustrates the effectiveness of cooperation established by Indonesia, Malaysia and Singapore in the Malacca Strait security after the event of 11 September 2001 that have changed the threats and security challenge in the region. This research is a quantitative study with secondary data. Study concluded that the effectiveness of cooperation established by littoral states in securing the Malacca strait is influenced by many reasons, so the form of cooperation in Southeast Asia between the littoral states is limited even after the events of 11 September 2001. Historically piracy and maritime terrorism is not an issue that is important. As a result there is a reluctance to cooperate on the issue. The existence of the event of 11 September 2001 and some other events related to terrorism ultimately make littoral states to change their perception on various issues that were previously believed to be not as a threat in the past. So it is important to interpret maritime security cooperation more broadly so that is expected to meet the challenges and dynamism in the development of maritime territorial limits of each country.

---

Abstract
This study illustrates the effectiveness of cooperation established by Indonesia, Malaysia and Singapore in the Malacca Strait security after the event of 11 September 2001 that have changed the threats and security challenge in the region. This research is a quantitative study with secondary data. Study concluded that the effectiveness of cooperation established by littoral states in securing the Malacca strait is influenced by many reasons, so the form of cooperation in Southeast Asia between the littoral states is limited even after the events of 11 September 2001. Historically piracy and maritime terrorism is not an issue that is important. As a result there is a reluctance to cooperate on the issue. The existence of the event of 11 September 2001 and some other events related to terrorism ultimately make littoral states to change their perception on various issues that were previously believed to be not as a threat in the past. So it is important to interpret maritime security cooperation more broadly so that is expected to meet the challenges and dynamism in the development of maritime territorial limits of each country.

Abstrak :
ABSTRAK
Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemitraan yang dibangun oleh Polresta Depok dengan Bikers Depok Anti Kekerasan Melalui Pemolisian Komunitas dalam Upaya Pencegahan Perampokan Kendaraan Bermotor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif untuk menggambarkan bagaimana kemitraan tersebut dibangun untuk mencegah perampokan kendaraan bermotor di Kota Depok. Dalam melihat fenomena perampokan kendaraan bermotor ini, peneliti menggunakan teori aktivitas rutin dan teori gaya hidup untuk melihat kerentanan korban potensial terhadap kejahatan perampokan kendaraan bermotor. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan pencegahan kejahatan berbasis komunitas sebagai dasar pembenar kemitraan dalam pemolisian komunitas. Terakhir, peneliti juga menggunakan teori pertukaran sosial dalam melihat potensi dari kemitraan yang telah dijalankan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan diwujudkan melalui aksi kolektif dari komunitas motor yang berperan serta dalam mencegah perampokan kendaraan bermotor melalui kegiatan patroli bersama Polresta Depok. Warga masyarakat yang terlibat dalam kemitraan tersebut berperan sebagai pengamat di lingkungannya untuk memaksimalkan kegiatan pencegahan dan pengurangan kejahatan perampokan kendaraan bermotor di Kota Depok.

---

ABSTRACT
The purpose of this research, in general, is to understand the partnership that was built by Polresta Depok and Bikers Depok Against Violence Through Community Policing in Preventing Motor Vehicle Robbery. This research used qualitative method with descriptive type analysis to describe how these partnership was built to prevent motor vehicle robbery in Depok city. In viewing this crime phenomenon, the researcher used routine activity and lifestyle theory to see the vulnerability of potential victims in motor vehicle robbery. Furthermore, researcher also used community-based crime prevention as a basic justification of partnerships in community policing. The last, researcher used social exchange theory to see the potential of the partnerships that has been built by the police and society.

The result of this research showed that the partnership was realised through the collective action from the motorcycle community in Depok city, or also known as BIDAK, who has been participated in the motor vehicle robbery crime prevention by joining patrol activities with Polresta Depok specialized patrol units. The role of citizens themselves in these partnerships are to observe their environment in order to maximize the crime prevention strategy applied and to reduce the robbery of motor vehicle in Depok city. ;

Abstrak :
Fokus dari skripsi ini adalah membahas mengenai kerja sama yang dilakukan oleh negara pantai dalam memberantas pembajakan di laut. Pembajakan di laut merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup tua. Hukum internasional khususnya UNCLOS 1982, menyatakan bahwa pembajakan harus terjadi di laut lepas di luar yurisdiksi suatu negara. Namun demikian, saat ini berkembang bentuk pembajakan baru di mana pembajakan tidak terjadi di laut lepas melainkan di perairan pedalaman, laut teritorial, dan zona tambahan, contohnya yang ada di Selat Malaka. Selain di Selat Malaka pembajakan yang terjadi di Laut Cina Selatan sendiri masih terdapat perdebatan mengenai apakah pembajakan yang terjadi di Laut Cina Selatan masuk ke dalam pembajakan sebagaimana di maksud oleh UNCLOS 1982. Lebih lanjut, letak dari Selat Malaka dan Laut Cina Selatan yang berbatasan dengan beberapa negara pantai menimbulkan pertanyaan mengenai yurisdiksi negara manakah yang berwenang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Upaya tunggal yang dilakukan oleh satu negara pantai tidak cukup untuk memberantas pembajakan dan luasnya lautan membutuhkan kerja sama dari negara-negara pantai untuk memberantas piracy dan armed robbery di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka. ......Focus of the research is explaining regional cooperation which conducted by littoral states to combat piracy and armed robbery. Piracy is an old time crime. International law, particularly UNCLOS 1982 emphasized that piracy shall occur in the high seas beyond jurisdiction of any states. However, in modern times, a new form of piracy appeared. New form of piracy that so called armed robbery occurred in internal water, teritorial water, contigous zone of state, for instance piracy in Malacca Strait. Meanwhile, in South China Sea itself contention still exist to determine whether piracy that occurred in South China Sea can be classified as piracy within scope of UNCLOS 1982 or not. Moreover, Location of Malacca Strait and South China Sea which adjacent to littoral states raised a question with regard to jurisdiction to solve this problem. Effort from single state is not sufficient to combat piracy in the area it goes beyond vast of the sea required littoral states to cooperate to combat piracy and armed robbery in South China Sea and Malacca Strait.