Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang operasionalisasi dari perampasan tanah yang terjadi di tingkat lokal pada era pasca Orde Baru Dengan metode penelitian kualitatif dan mengambil studi kasus di Karawang penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana politik oligarki menjadi operasionalisasi dari terjadinya perampasan tanah di tingkat lokal. Temuan penelitian ini menunjukan jejaring kekuasaan oligarki yang terbentuk dan beroperasi sejak Orde Baru masih menjadi kekuatan sosial yang dominan dalam proses perampasan tanah di Karawang Hal tersebut juga diikuti dengan cara kerja yang predatoris dengan menggunakan kekuasaan negara untuk akumulasi kekayaan individu relasi patronase diantara para elit ekonomi dan politik penggunaan politik uang pengerahan organisasi kekerasan non negara dan dimungkinkan oleh lemahnya kekuatan sosial di luar jejaring kekuasaan oligarki tersebut Keseluruhan praktek politik yang oligarkis itu dijalankan untuk mendapatkan sumber daya material termasuk dalam kasus perampasan tanah. Studi ini berkesimpulan bahwa jejaring kekuasaan oligarki menjadi bentuk dan cara kerja dari politik lokal di Indonesia Politik oligarki itulah yang menjadi bentuk operasionalisasi dari perampasan tanah di Karawang. ......This study discusses about the land grab that were operationalized by the political oligarchy at the local level after the New Order With qualitative research methods and case study in Karawang this study attempts to describe how the political oligarchy allow the expropriation of land at the local level. This study finds that networking power of the oligarchy was formed and has been in operation since the New Order It is also followed by the predatory way of functioning which are using state power for the accumulation of individual wealth political use of money the deployment of violent non state organizations and made possible by the weakness of social forces beyond the networking power of the oligarchy All oligarchic political practices were carried out to obtain material resources. This study conclusion that the networking power of the oligarchy is still a dominant social force and became the workings of local politics in Indonesia that political oligarchy becomes operational form of land grabbing in Karawang.

Abstrak :
Skripsi ini menjelaskan kasus pengusiran paksa etnis Rohingya menggunakan perspektif ekonomi dan politik yaitu tuntutan globalisasi ekonomi yang mendorong pemerintah Myanmar untuk melakukan perampasan tanah di negara bagian Rakhine. Secara umum, penyebab konflik yang muncul di media massa dilatarbelakangi oleh perbedaan identitas primordial seperti agama dan etnis yang kemudian ditengarai menimbulkan gesekan berupa konflik komunal antara etnis Rakhine dengan etnis Rohingya. Namun, setelah mempelajari berbagai literatur, studi ini sampai pada temuan bahwa pemerintah Myanmar memainkan peran penting dibalik ketegangan konflik horizontal disana dalam konteks urusan lahan yang ditempati atau menjadi tempat tinggal etnis Rohingya selama ini. Hal ini diperjelas dengan adanya rencana pembangunan infrastruktur dan industri yang akan dibangun di wilayah tersebut. Oleh karena itu, demi menjamin kelancaran proyek pembangunan dan investasi asing maka pemerintah harus menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Myanmar melalui tangan militer melakukan tindakan yang mengakibatkan etnis Rohingya harus keluar dari tanah Rakhine yang telah ditempati sejak masa kolonial Inggris tanpa memberikan kompensasi apapun. Konflik perampasan tanah tersebut menyebabkan pengusiran etnis Rohingya secara paksa untuk mendukung proyek pembangunan infrastruktur dan industri di wi ......This thesis explains the case of Rohingya ethnic's forced evictions using political economy perspectives, specifically on the demands of economic globalization which encouraged the Myanmar government to grab some lands in Rakhine state. In general, the cause of the conflict stated in the mass media was motivated by primordial identity differences such as religion and ethnic group which then suspected to cause friction in the form of communal conflict between Rakhine and Rohingya ethnic groups. However, after conducting literature review, this study came to the finding that Myanmar government played an important role behind horizontal conflict tensions of occupying the land where people from Rohingya ethnic live. This was clarified by the development plans of infrastructure and industry to be built in the region. Therefore, in order to ensure the smoothness of those projects and foreign investment, the government must create a conducive climate for investment. In relation to this, Myanmar government, with the help from the military force, had taken actions that caused the Rohingyas to leave Rakhine land that had been occupied since the British colonial period without providing any compensation. The land grabbing conflict led to the forced eviction of Rohingya ethnic group to support infrastructure and industrial development projects in Rakhine region through Asia 39s Final Frontier policy.

Abstrak :
Konflik agraria merupakan fenomena berkepanjangan yang biasa hadir ketika perampasan tanah atas lahan pertanian warga tak kunjung mendapatkan penyelesaian. Tugas karya akhir ini membahas salah satu kasus perampasan tanah oleh korporasi yang difasilitasi oleh oknum lembaga negara pada lahan pertanian di Kecamatan Caringin. Metode penulisan yang digunakan adalah analisis data sekunder terhadap data-data yang bersumber dari artikel berita, laporan LSM, serta peraturan tentang konsesi lahan. Analisis dalam tulisan ini menggunakan teori state-corporate crime oleh Michalowski & Kramer dan teori teknik netralisasi kejahatan korporasi oleh Schoultz & Flyghed. Temuan data menunjukkan bahwa kejahatan perampasan tanah dan penelantaran tanah yang dilakukan sangat bertentangan dengan syarat perizinan hak guna yang diatur dalam UUPA 1960, sehingga seharusnya status hak guna-nya dicabut dan tanah tersebut diredistribusikan kepada warga. Hasil analisis menunjukkan bahwa perampasan tanah oleh korporasi yang difasilitasi oknum lembaga negara di Kecamatan Caringin merupakan state-corporate crime. Para pelaku juga teridentifikasi mempraktikkan teknik netralisasi kejahatan korporasi jenis denial of the act, referring to investigation, bolstering, expression of right, condemnation of the condemner, dan denial of victim. Teknik netralisasi kejahatan korporasi berperan sebagai justifikasi yang membuat kejahatan dapat terus berlangsung. Teknik netralisasi yang dilakukan membuat perampasan dan penelantaran tanah yang dilakukan menjadi tidak diakui, sehingga BPN tak kunjung menetapkan lahan tersebut sebagai tanah telantar. Alhasil, tanah tak kunjung didapatkan kembali secara legal oleh warga, sehingga konflik agraria di Kecamatan Caringin masih belum menemui penyelesaian yang adil. ......Agrarian conflict is a prolonged phenomenon that commonly arises when land grabbing over agricultural land fails to find a resolution. This final project discusses a case of land grabbing facilitated by certain parties within state institutions in an agricultural area in Caringin Subdistrict. The writing method employed is secondary data analysis based on information obtained from news articles, reports from non-governmental organizations (NGOs), and regulations regarding land concessions. The analysis in this paper utilizes the state-corporate crime theory proposed by Michalowski & Kramer and the neutralization techniques theory of corporate crime by Schoultz & Flyghed. The data findings indicate that the acts of land grabbing and neglect are highly contradictory to the licensing requirements stipulated in the 1960 Agrarian Law (UUPA), thus the land-use rights should be revoked, and the land should be redistributed to the community. The analysis results reveal that the land grabbing perpetrated by corporations with the facilitation of certain parties within state institutions in District Caringin constitutes a state-corporate crime. The perpetrators have also been identified to employ neutralization techniques of corporate crime, such as denial of the act, referring to investigation, bolstering, expression of right, condemnation of the condemner, and denial of victim. These neutralization techniques serve as justifications that enable the continuity of the crimes. The employed neutralization techniques invalidate the acts of land grabbing and neglect, leading to the failure of the National Land Agency (BPN) to classify the land as abandoned. Consequently, the land remains unrecognized and has not been legally returned to the community, resulting in an ongoing agrarian conflict without a fair resolution in District Caringin.

Abstrak :
ELC sebagai salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka mengupayakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kamboja telah membawa dampak lain yang merugikan masyarakat. Adapun dampak tersebut tergambarkan melalui berkembangnya kasus perampasan tanah yang merugikan mayoritas masyarakat indigenous. Skripsi ini akan melihat salah satu kasus perampasan tanah yang terjadi di Provinsi Pursat pada tahun 2004 yang merupakan tahun dimulainya kasus tersebut. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan teori akumulasi melalui perampasan yang dikemukakan oleh David Harvey dan melalui metode kualitatif dengan ragam tinjauan pustaka. Temuan yang didapat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa selain ELC, lemahnya penerapan Land Law dan kuatnya hubungan kerja sama di antara pemerintah dan pengusaha telah mendukung terjadinya tindak perampasan tanah. Selain itu, terdapat temuan lain mengenai cara perampasan tanah yang dilakukan melalui prosedur yang diawali oleh komodifikasi dan privatisasi lahan, serta pengeluaran populasi pekerja secara paksa yang ilegal dan mengandung unsur kekerasan. ......ELC was one of the policies that were created by the government of Cambodia in hope to boost the countrys economic growth and structural development. Unfortunately, not only those two mentioned before, the presence of ELC also stimulates the act of land grabbing that put the group of indigenous people in danger. This thesis will talk about a land grabbing case that happened in Pursat Province in 2004, which was the year the case started. The study in this thesis was done using David Harveys theory of accumulation by dispossession and qualitative method through literature study. The findings show that other than ELC, the weak implementation of Land Law and the firm patron-client relation between the government and the group of businessmen have supported the existence of land grabbing act. In addition to that, there are another findings about how the land grabbing act was done, which were through commodification and privatization of land followed by the forceful expulsion of peasant populations.