Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Abimantrana Yanky Sadputra
"Skripsi ini membahas mengenai peralihan hak milik yang dilakukan kreditur berdasarkan perjanjian hak tanggungan antara debitur dan kreditur secara melawan hukum. hal ini terjadi dalam kasus perjanjian hak tanggungan antara Nunug Herlina dan Hani Haryani, dimana objek yang diperjanjikan adalah tanah milik Nunung untuk ditanggungkan namun yang terjadi adalah peristiwa hukum jual beli tanah milik Nunung Herlina tersebut. metodologi yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif.
Pokok permasalahan yang dibahas antara lain:
1. bagaimana ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian hutang piutang dalam hal tanah menjadi jaminan hutang menurut peraturan yang berlaku.
2. bagaimana pengaturan peralihan hak milik tanah yang terdapat dalam suatu perjanjian hutang piutang terkait dengan kasus Nunung Herlina dengan Hani Haryani.
Kesimpulan dari penulisan ini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Hani Haryani dengan merubah konsep perjanjian hutang piutang menjadi perjanjian jualk beli.

This thesis discusses the propriatery mortgage lender under an agreement between the debtor and this creditor in contravention of the law. this happened in the case of mortgage agreement between Nunung Herlina and Hani Haryani, where the object is land Nunung agreed to bear, but what happens is selling legal events Nunung Herlina the land. the methodology use in this paper is normative.
The subject matter covered include:
1. how those provisions to the agreement payable in terms of land becomes collateral under applicable rules.
2. how to transfer land title arrangement contained in any promissory note receivable related to the case with Hani Haryani against Nunung Herlina.
The conclusion of this paper is the unlawful act committed by Hani Haryani changing the concept of a promissory note receivable purchase agreement."
Depok: Universitas Indonesia, 2013
S44870
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Evelyne Julian Halim
"Tesis ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dibenarkan oleh Pengadilan sebagaimana dalam Putusan No. 825 PK/PDT/2020 dan kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehubungan dengan adanya Instruksi No. K.898/I/A/1975 yang melarang WNI Tionghoa (kelompok Tionghoa) untuk memperoleh hak milik atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian dogmatik. Pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Pasal 21 UUPA merupakan pasal yang mengandung asas nasionalitas dan asas persamaan hak dalam kepemilikan hak atas tanah di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, Kelompok Tionghoa tidak dapat memperoleh hak milik atas tanah di DIY dengan adanya Instruksi No. K.898/I/A/1975. Majelis Hakim dalam pertimbangannya dalam Putusan No. 825 PK/PDT/2020 cenderung berfokus pada klasifikasi Instruksi No. K.898/I/A/1975 dalam tatanan hukum Indonesia dibandingkan substansi objek gugatan yakni Pasal 21 UUPA. Kontradiksi antara Instruksi No. K.898/I/A/1975 dengan Pasal 21 UUPA menunjukkan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Di lain sisi, kedudukan PPAT di Yogyakarta berada dalam situasi dilematis karena dihadapkan pada dua sistem hukum yang saling bertentangan. Sehubungan dengan adanya Rekomendasi Komnas HAM, PPAT seharusnya tetap memiliki kedudukan untuk membuat akta peralihan hak milik atas tanah bagi Kelompok Tionghoa di DIY.

This thesis discusses unlawful acts committed by the Yogyakarta Special Region Government, which were confirmed by the Court as in Decision No. 825 PK/PDT/2020 and the position of Land Deed Official (PPAT) in connection with Instruction No. K.898/I/A/1975 which prohibits Chinese citizens (Chinese groups) from obtaining ownership rights to land in the Special Region of Yogyakarta (DIY). This article was prepared using dogmatic research methods. Article 21 of the Basic Agrarian Law (UUPA) applies to all Indonesian citizens. Article 21 UUPA is an article that contains the principle of nationality and the principle of equal rights in the ownership of land rights in Indonesia. However, in practice, the Chinese Group cannot obtain ownership rights to land in DIY due to Instruction No. K.898/I/A/1975. The Panel of Judges in their considerations in Decision No. 825 PK/PDT/2020 tends to focus on the classification of Instruction No. K.898/I/A/1975 in the Indonesian legal order compared to the substance of the object of the lawsuit, namely Article 21 UUPA. Contradiction between Instruction No. K.898/I/A/1975 with Article 21 UUPA shows that the elements of unlawful acts are fulfilled by the Yogyakarta Special Region Government. On the other hand, the position of PPAT in Yogyakarta is in a dilemma because it is faced with two conflicting legal systems. In connection with the Komnas HAM recommendation, PPAT should still have the position to make deeds of transfer of land ownership rights for Chinese groups in DIY."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library