Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai status waris dari suami non Islam yangmenikah dengan almarhumah istrinya secara Islam dan perkawinannyadidaftarkan di KUA. Pada saat istri meninggal terjadi sengketa perebutan warisanantara suami dan saudara-saudara kandung sang istri. Suami merasa berhak atasharta bersama mereka selama perkawinan sedangkan saudara-saudara sang istrimenganggap perkawinan mereka tidak sah sehingga si suami tidak berhak samasekali atas harta sang istri, yang berujung kepada pembatalan perkawinan darisuami dan istri tersebut dikarenakan adanya peralihan agama yang dilakukansuami dan istri tersebut karena pada dasarnya mereka tidak beragama Islam.Meskipun menurut Pasal 72 HOCL peralihan agama tidak menyebabkanbatalnya/gugurnya perkawinan dan Pasal 28 UU Perkawinan menyatakanpembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap harta bersama. Sehinggatimbul pertanyaan bagaimana status kewarisan suami dari kasus diatas danbagaimanakah pembagian harta bersama terkait dengan perkawinan diatas.Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan mempelajari PutusanMahkamah Agung dan mencari referensi dari bahan hukum lainnya. Dari hasilpenelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa perkawinan yang tidak memenuhisyarat materiil dapat dibatalkan meskipun salah satu pasangannya sudahmeninggal untuk kepentingan waris. Peralihan Agama dalam perkawinan yangdisertai dengan itikad tidak baik dapat menjadi alasan pembatalan perkawinantersebut dan harta bersama tidak dapat dibagikan sama rata apabila salah satupihak mempunyai itikad tidak baik atau pihak yang satu suami/istri lebih kaya daripihak yang lainnya suami/istrinya.

---

ABSTRACTThis thesis describes the inheritance status of non-Muslim husband whommarried to his late wife in Islam which marriage registered at KUA (Office ofreligious affairs). When wife passed away, dispute arose between the husband andwife’s legacy siblings. Husband was entitled to the matrimonial property duringthe marriage while the wife's siblings consider their marriage is not valid so thehusband is not entitled at all to the property of his wife, which led to the marriageannulment of husband and wife due to the conversion of religion whom husbanddid when they were married because basically they are not Muslims. Althoughaccording to Article 72 HOCl conversion does not lead to the marriage annulmentand Article 28 of UU 1/1974 matrimonial property is not retroactive by themarriage annulment. Thus the question arises how the husband inheritance statusof the above case and how the division of matrimonial property from the abovemarriage. The author uses the method of normative research to study the SupremeCourt and seek references from other legal materials. From the research, authorsconclude that marriage is not eligible material can be annulled even though onepartner had died for the sake of inheritance. Conversion of Religion in maritaltransition is accompanied by bad faith can be a reason for the marriage annulmentand matrimonial property shall not be distributed equally, if one of other party hasa bad faith of the others or husband / wife is richer than the other party / sp"

"Skripsi ini membahas mengenai penetapan hak asuh anak atau hadhanah pasca perceraian yang disebabkan oleh peralihan agama atau murtadnya salah satu pihak yang dalam hal ini adalah pihak istri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara tegas diatur mengenai hak asuh anak, namun dalam Kompilasi Hukum Islam diatur secara lebih lengkap yaitu pada Pasal 105 yang memberikan hak kepada ibu untuk melakukan hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk dan akibat putusnya perkawinan yang disebabkan oleh peralihan agama dan apakah pertimbangan hakim dalam menetapkan hadhanah kepada pihak ibu yang beralih agamanya pada Putusan Nomor 487/Pdt.G/2014/PA.Sky sudah tepat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan tipologi penelitian yang bersifat deskriptif. Penulis melakukan studi dokumen dan wawancara untuk menunjang data penelitian. Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalah bahwa peralihan agama atau murtad yang mengakibatkan ketidakrukunan rumah tangga dapat menjadi alasan untuk perceraian sesuai dengan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf h KHI. Akibat dari perceraian yang dilakukan karena peralihan agama terhadap bekas istri adalah berlakunya masa iddah, diberikannya nafkah mut'ah oleh bekas suami kepada bekas istri, dan tidak berhaknya istri atas nafkah iddah. Merujuk pada ketentuan dalam Al Qur'an, hadits, pendapat ahli fiqih, dan ketentuan dalam KHI, pertimbangan hakim tentang penetapan hak asuh anak atau hadhanah adalah tidak tepat karena salah satu persyaratan pemegang hadhanah yaitu beragama Islam tidak terpenuhi.

---

This thesis examines court's decision on custodial right after a divorce caused by apostasy of the wife. Custodial right is not clearly governed under the Marriage Law. However, it is more clearly defined in the article 105 of the Compilation of Islamic Law which states that a mother is entitled to perform hadhanah on child who has not reached the age of mumayyiz. This thesis focuses on two problems areas What is the form and consequences of marriage dissolution which was caused by apostasy, and whether the court's decision on determining the custodial right has been made according to relevant laws. This thesis uses normative juridical research method with descriptive typology. Author also used document studies and conducted interviews.

The conclusions of the problems are according to article 19 of the Government Regulation No. 9 year 1975 and article 116 of the Compilation of Islamic Law, an apostasy that causes continuous conflict between the spouse can be used as legal ground for divorce. The consequences of this divorce are the iddah period becomes applicable to the ex wife, ex husband is obliged to pay the mutaah to the ex wife, and the ex wife is not entitled to the maintenance payment. Based on the provisions in Al Qur'an, Hadith, Fiqh, and the Compilation of Islamic Law, we can conclude that an apostate mother lost her custodial right since someone is required to be a Muslim to perform hadhanah, therefore the court's decision in determining the custodial right is not correct."