Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 melalui perbandingan dengan lembaga sejenis KPK di negara lain, yaitu CPIB Singapura dan ICAC Hongkong dengan mengambil best practices dari pengelolaan SDM KPK negara lain tersebut. Permasalahan yang diangkat adalah a) kondisi kepegawaian Penyidik KPK sebelum dan sesudah Undang-Undang tersebut, dan b) pengalihan status Penyidik KPK menjadi Pegawai Negeri Sipil yang mampu merepresentasikan independensi dan profesionalitas kerja serta menunjang penegakan hukum pemberantasan korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan bahan utama data sekunder melalui penelusuran literatur. Adapun pendekatan analisis dengan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: a) kondisi kepegawaian sebelum Undang-Undang tersebut Penyidik KPK terdiri atas Pegawai Tetap dan Pegawai Negeri yang Dipekerjakan sedangkan setelah Undang-Undang tersebut terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Polri; b) Transplantasi model penyidik pada CPIB Singapura dan ICAC Hongkong dapat dimasukkan dalam rumusan Jabatan Fungsional Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang sedang dalam proses penyusunan dan pembahasan oleh KPK dengan instansi terkait. Bersamaan dengan pembentukan Jabatan Fungsional Penyidik Tipikor, dalam rangka mewujudkan independensi Penyidik KPK, maka kemandirian KPK dapat diimplementasikan melalui komposisi Penyidik KPK antara Penyidik yang bersumber dari Pegawai Tetap yang telah beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Polri dengan perbandingan sebesar 80% : 20%. ......This thesis discusses the transfer of employee status to the Corruption Eradication Commission (KPK) after the enactment of Law Number 19 of 2019 through comparisons with institutions similar to KPK in other countries, namely CPIB Singapore and ICAC Hong Kong by taking best practices from the HR management of the KPK in other countries. The issues raised are a) the staffing conditions of KPK investigators before and after the law, and b) the status transfer of KPK investigators to civil servants who are able to represent work independency and professionalism and support law enforcement to eradicate corruption. The research method used is normative juridical, with the main material being secondary data through literature searches. The analysis approach is qualitative. The results of the study show that: a) the conditions of employment before the Act KPK investigators consisted of Permanent Employees and Employed Civil Servants while after the Act consisted of Civil Servants and Members of the Police; b) Transplantation of the investigator model at the Singapore CPIB and Hong Kong ICAC can be included in the formulation of the Functional Position of Corruption Crime Investigator (Tipikor) which is in the process of being drafted and discussed by the KPK with relevant institutions. Along with the establishment of the Functional Position of Corruption Investigator, in order to realize the independency of KPK Investigators, the independency of the KPK can be implemented through the composition of KPK Investigators between Investigators originating from Permanent Employees who have turned into Civil Servants and Police Officer with a ratio of 80%: 20%.

Abstrak :
KPK memiliki pengawasan fungsional dari internal lembaga yakni Dewan Pengawas KPK dan Inspektorat KPK. Pada awal tahun 2021, diketahui terjadi penyalahgunaan wewenang oleh oknum penyidik KPK. Hal tersebut membuktikan bahwa dengan adanya pengawasan fungsional dari internal lembaga sekalipun, tidak mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh penyidik. Permasalahan yang diangkat oleh peneliti berupa kendala apa dalam pengawasan (secara umum) terhadap penyidik, bagaimana pengawasan dan apa kendala pengawasan, serta pola pengawasan yang optimal dilaksanakan oleh Satuan Tugas Penyidik terhadap penyidik agar tidak menyalahgunakan wewenangnya. Penelitian ini menggunakan metode explanatori, bertujuan menjelaskan bagaimana pengawasan terhadap penyidik KPK sehingga penyalahgunaan wewenang oleh oknum penyidik KPK terjadi dan melakukan analisa terhadap pengawasan yang dilakukan Satuan Tugas Penyidik terhadap penyidik dan kendalanya, sehingga pengawasan yang optimal dapat dilakukan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dengan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus. Pengumpulan data dengan proses wawancara terhadap informan kunci dan informan sebagai subjek penelitian, melakukan observasi lingkungan kerja penyidik pada Direktorat Penyidikan, kemudian menganalisis data hasil wawancara dan observasi dengan mengaitkan temuan terhadap konsep teori dan kajian pustaka yang digunakan peneliti. Dari hasil penelitian, diketahui kendala pada pengawasan (secara umum) yakni pengawasan dilakukan berupa pengawasan represif setelah adanya laporan atau informasi penyalahgunaan wewenang yang terjadi, tidak terlaksananya penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang berlaku di KPK dan pengawasan tidak melekat terhadap penyidik. Pengawasan Satuan Tugas Penyidik belum optimal dengan kendala tidak dapat dilakukannya pengawasan melekat 1X24 jam dan masih adanya budaya “ewuh pekewuh”. Atas kendala tersebut, peneliti menyarankan beberapa hal seperti perumusan aturan yang mendukung pengawasan internal untuk melakukan pengawasan preventif, perlunya sarana dan prasarana komunikasi pelaporan terhadap pengawasan internal, membudayakan budaya egaliter yang benar, pembenahan sistem rekruitmen penyidik yang berintegritas bukan hanya kuantitas, pembekalan dan penyuluhan secara periodik kepada penyidik untuk pemahaman dan penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang berlaku di KPK, serta pemberian contoh tauladan dari senior dan pimpinan KPK. ......KPK has functional oversight from internal institutions, KPK Supervisory Board and KPK Inspectorate. At the beginning of 2021, KPK investigators had abused their authority. This proves that functional oversight from internal institutions, it does not prevent abuse of authority by investigators. The problems raised by the researcher are in the form of what constraints are in supervision (in general) of investigators, how is supervision and what are the constraints, as well as the optimal pattern of supervision carried out by the Investigative Task Force against investigators so as not to abuse their authority. Uses the explanatory method, aims to explain how to supervise KPK investigators so that abuse of authority by KPK investigators occurs and analyze the supervision carried out within the scope of the Investigator Task Force on investigators and the constraints, so it can be concluded on how optimal supervision can be carried out so as not to there was an abuse of authority by KPK investigators. With a qualitative approach and case study design. By interviewing key informants and informants as research subjects, then observing the work environment of investigators at the Directorate of Investigation, then analyzing the data from interviews and observations by linking the findings to theoretical concepts and literature review used by researchers. The results are, there are obstacles to supervision (in general), namely supervisory actions carried out only in the form of repressive supervision after reports or information regarding the abuse of authority that occurred, the implementation of the Basic Values, Code of Ethics, and Code of Conduct that apply at the KPK is not implemented and supervision is not attached to investigators. The supervision of the Investigative Task Force was not optimal with the constraints that it could not carry out 1X24 hour inherent supervision and there was still a culture of "ewuh pekewuh". The suggests are such as the formulation of rules that support internal supervision to carry out preventive supervision, the need for communication facilities and infrastructure for reporting on internal control, cultivating a true egalitarian culture, improving the investigator recruitment system with integrity not just quantity, provision and counseling in a comprehensive manner. periodically to investigators to understand and apply the Basic Values, Code of Ethics, and Code of Conduct that apply at the KPK, provide exemplary examples from KPK seniors and leaders.

Abstrak :
Penyidik KPK dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, namun ketentuan ini tidak sesuai dengan aturan umum yang diatur dalam KUHAP. Dalam penulisan tesis ini terdapat tiga pertanyaan penelitian, yaitu: Mengapa KPK diberikan kewenangan untuk melakukan penyitaan tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri? Bagaimanakah batasan terhadap kewenangan penyidik KPK untuk melakukan penyitaan aset tersangka tindak pidana korupsi? dan Apa akibat hukumnya jika penyidik KPK melampaui batasan kewenangan ketika melakukan penyitaan aset tersangka tindak pidana korupsi? Penelitian ini merupakan penelitian yang menelaah dan menganalisis data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur, artikel, jurnal, dan sebagainya. Sebagai pendukung penelitian ini, maka digunakan juga data primer yang didapatkan melalui wawancara dengan akademisi dan praktisi hukum. Hasil analisa tersebut ditarik kesimpulan secara induktif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pemikiran dari pengaturan penyitaan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 berdasarkan 2 (dua) alasan, yakni: 1. Alasan Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang luar biasa, 2. Alasan tentang pemberantasan korupsi yang harus efektif. Syarat sebagai batasan penyidik KPK untuk melakukan penyitaan harus disertai surat perintah penyidikan untuk melakukan penyitaan, benda sitaan harus diseleksi kembali dalam 2 tahap (penyidikan dan prapenuntutan) sebagai pelaksanaan dari prinsip kehati-hatian oleh penyidik KPK. Kedua syarat tersebut dinilai masih memiliki kekurangan sehingga ketentuan mengenai kewenangan penyitaan oleh penyidik KPK harus dilengkapi dengan ketentuan yang jelas dan tegas. Dengan demikian, perlu adanya SOP (Standard Operational Procedure) untuk melengkapi kekurangan dari ketentuan yang telah ada. Jika batasan tersebut dilanggar, maka KPK memberikan sanksi berdasarkan tingkat pelanggarannya yang didasarkan pada temuan pengawas internal. Akan tetapi, temuan pelanggaran tersebut sulit diketahui oleh pengawas internal karena tidak adanya kewajiban penyidik KPK untuk menyerahkan berita acara/ resume penyitaan kepada pengawas internal. Oleh karena itu, KPK agar mewajibkan penyidik KPK untuk menyerahkan berita acara/resume singkat penyitaan kepada pengawas internal dan tetap menjaga profesionalitas, kredibilitas, integritas, dan kesadaran hukum yang tinggi sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap hak tersangka.

---

Seizure By Investigator of Indonesian Corruption Eradication Commission can be done without the permission of the Chairman of the District Court, as stipulated in The Law No. 30 of 2002, but this provision is not in accordance with the general rules set out in the Criminal Procedure Code (KUHAP). Therefore, the implementation poses problems. In this thesis, There are three research questions, namely: Why the Commission is given the authority to expropriate without the permission of the Chairman of the District Court? How limits The Authority of The Investigators of Indonesian Corruption Eradication Commission When The Seizure of Assets suspected of Corruption? And what legal consequences in terms of Indonesian Corruption Eradication Commission?s Investigator transcend The limits of Authority when The seizure of Assets suspected of Corruption? This research is the study and analyze secondary data in the form of legislation, literature, articles, journal, and so on. As a supporter of this research, it is also used primary data obtained through interviews with academics and legal practitioners. The results of this analysis conclude inductively. The results of this study indicate that the rationale of seizure provision in Law No. 30 of 2002 considered on the nature of the crime of corruption by 2 reason: 1. Reason of law enforcement which is use extraordinary methods. 2. Reason on Eradication Corruption should effectively. Requirement as a limit for Indonesian Corruption Eradication Commission?s Investigator to conduct a seizure must be accompanied by an investigation warrant for the seizure, the seized objects should be selected again in 2 phases (investigation and Pre-Prosecution) as the implementation of the prudential principle by Indonesian Corruption Eradication Commission's Investigator. Both of these requirement are still considered to have a lack so that the provisions of seizure powers by Indonesian Corruption Eradication Commission?s Investigator must be equipped with a clear and unequivocal. Thus, the need for SOP (Standard Operational Procedure) to complement the lack of the existing provisions. If these limits are violated, investigator given sanction by the offense level as seen from the findings of an Internal Controller. However, the findings are difficult to detect violations by Internal Controller because are Indonesian Corruption Eradication Commission's Investigator are not required to submit an official report/resume seizure to an Internal Controller. Therefore, the Commission requires that Indonesian Corruption Eradication Commission?s investigator to submit an official report/resume seizure to Internal Controller and still maintain professionalism, credibility, integrity, and high awareness of the law as an effort to protect the rights of suspects.