Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Bentuk penyetoran modal merupakan bagian dari anggaran dasar perseroan terbatas. Dalam kasus PT X, pada akta pendiriannya disebutkan salah satu pendiri PT X, yakni PT Y, melakukan penyetoran modal dalam bentuk uang tunai. Padahal dalam pelaksanaannya, selain dalam bentuk tunai penyetoran saham juga dilakukan dalam bentuk inbreng. Untuk mengatasi hal tersebut, Direksi PT X dan PT Y membuat akta konfirmasi di hadapan notaris. Isi dari akta tersebut adalah pernyataan konfirmasi dari PT X dan PT Y bahwa penyetoran modal yang dilakukan PT Y pada saat pendirian PT X selain dilakukan dalam bentuk tunai juga dilakukan dalam bentuk inbreng. Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana aspek hukum perubahan akta pendirian perseroan terbatas terkait dengan perubahan proses penyetoran modal yang dilakukan dengan akta konfirmasi dan bagaimana peran notaris terkait adanya perbedaan bentuk penyetoran modal yang tertulis dalam akta pendirian perseroan terbatas dengan yang terjadi dalam kenyataan pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan pendekatan kualitatif karena penelitian ini meneliti fakta tertentu yang bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa perubahan akta pendirian perseroan terbatas terkait dengan perubahan bentuk penyetoran modal tidak dapat dilakukan dengan akta konfirmasi, melainkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham karena perubahan terhadap bentuk penyetoran modal merupakan perubahan anggaran dasar.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai peralihan aset rumah dinas eks Perusahaan Kereta Api Swasta Belanda hasil tindakan Nasionalisasi, tanpa melalui proses peralihan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Perubahan status badan hukum dari Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), dahulu di bawah Departemen Perhubungan menjadi PT. KAI (Persero) di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara, tidak serta merta mengakibatkan asetnya ikut beralih. Kasusnya timbul ketika PT. KAI (Persero) mengeluarkan surat peringatan terhadap para penghuni rumah dinas eks perusahaan kereta api swasta Belanda tersebut karena tidak mau membayar sewa. Para penghuni menganggap bahwa PT. KAI (Persero) tidak berhak memungut sewa karena tanah dan rumah dinas tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku belum menjadi aset PT. KAI (Persero). Adapun permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah tindakan yang dilakukan PT. KAI (Persero) dalam memanfaatkan, menguasai dan menyewakan aset rumah dinas eks perusahaan kereta api Belanda tersebut yang berdiri di atas tanah Hak Pakai atas nama PJKA cq Departemen Perhubungan RI. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisa data secara preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa peralihan aset dari perusahaan kereta api Belanda ke PT. KAI (Persero) belum sah dan valid, karena belum ada Peraturan Pemerintah yang menyatakan secara tegas bahwa terhadap aset tersebut sebagai penyertaan modal kepada PT. KAI (Persero). Sehingga, tindakan PT. KAI (Persero) memungut sewa serta memanfaatkan aset berupa rumah dinas, tidak dapat dibenarkan, karena status aset tersebut merupakan Barang Milik Negara, yang seharusnya hasil sewa disetorkan ke dalam kas Negara bukan kepada kas PT. KAI (Persero). ......This research discusses the transfer of assets of the former Dutch Private Railway Company as a result of the nationalization, without going through the transition process in accordance with the applicable legislation. The legal entity status change of The Railway Company (PJKA), formerly under the Ministry of Transportation becoming PT. KAI (Persero) under the Ministry of State-Owned Enterprises, does not necessarily result in its assets being transferred. The case arises when PT. KAI (Persero) issued a warning letter to the residents of the former dutch private railway company's office house for not wanting to pay rent. The residents consider that PT. KAI (Persero) is not entitled to collect the rent since the land and the office house according to the prevailing laws and regulations have not become an asset of PT. KAI (Persero) yet. The legal issues raised in this study are actions taken by PT. KAI (Persero) in utilizing, controlling and renting the assets of the former Dutch railway company's office house which stands on the land of Hak Pakai on behalf of PJKA cq Ministry of Transportation. The research method used in this study is normative juridical with a prescriptive approach to data analysis. Based on the results of the study, it was concluded that the transfer of assets from Dutch railway companies to PT. KAI (Persero) is not yet valid, because there is no Government Regulation that explicitly states that the asset as a capital investment to PT. KAI (Persero). Thus, the actions of PT. KAI (Persero) collects leases and utilizes assets in the form of office houses, which cannot be justified, as the status of the asset is State Property, which should be the rental proceeds deposited into the State treasury instead of to the PT. KAI (Persero) treasuries.

Abstrak :
ABSTRAK
Penyetoran modal yang tidak dilakukan pendiri pada saat pendirian PT mempengaruhi likuiditas PT karena kekurangan modal usaha dan menunjukkan bahwa pendiri mengingkari komitmennya sejak awal. Tesis ini membahas permasalahan pendiri PT yang tidak menyetorkan modal pada saat pendirian; dan akibat hukumnya. Sebagai objek penelitian, tesis ini menggunakan studi kasus pendirian PT MBB Conggeang. Adapun tujuan penelitian yaitu pertama, menganalisis pendiri yang tidak menyetorkan modal PT sebagai pemegang saham menurut UUPT; kedua, menganalisis akibat hukum terhadap Perkumpulan BUM Desa Bersama Conggeang sebagai pendiri yang tidak menyetorkan modal selama PT MBB Conggeang berdiri. Dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Statute Approach, Comparative Approach, dan Case-Study, tesis ini menyimpulkan bahwa pendiri yang tidak menyetorkan modal tidak dapat dikualifikasikan sebagai pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam UUPT. Hal ini karena mengambil bagian saham dan menyetorkan secara penuh merupakan ketentuan yang bersifat memaksa (dwingen recht) seperti yang ditentukan Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUPT. Selain itu, pencatatan dalam daftar pemegang saham setelah modal disetorkan menjadi persyaratan bagi pendiri untuk dapat menjalankan hak-hak sebagai pemegang saham sesuai Pasal 52 UUPT. Adapun akibat hukum terhadap Perkumpulan BUM Desa Bersama Conggeang selaku pendiri yang tidak menyetorkan modal adalah tidak memiliki hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS PT MBB Conggeang, termasuk menerima dividen apabila RUPS PT MBB Conggeang memutuskan untuk membagikan dividen.

---

ABSTRACT
The paid up capital that was not carried out by the founder raises liquidity problems for the limited company (PT) which was established due to lack of capital deposit. It shows that the founder reneged on his commitment from the start. This thesis discusses the problems of founders of PT who did not deposit paid-up capital at the time of establishment; and legal due. As an object of research, this thesis uses a case study of the establishment of PT Mitra Badan Usaha Milik Desa Bersama Conggeang (PT MBB Conggeang). The research objectives are first, to analyze the founders who do not deposit capital as shareholders according to UU No. 40 Tahun 2007 (UUPT); secondly, analyzing the legal consequences of Perkumpulan BUM Desa Bersama Conggeang as the founder who did not deposit capital while PT MBB Conggeang was established. Applied by normative juridical with statute, comparative, and case study approach, the thesis concludes that founders who do not deposit paid-up capital cannot qualify as shareholders as referred to in the UUPT. This is because taking part in shares and making a full deposit is a dwingen recht as stipulated in Article 33 paragraph (1) and (2) UUPT. In addition, recording in the register of shareholders after the capital is deposited becomes a requirement for founders to be able to exercise their rights as shareholders in accordance with Article 52 UUPT. As for the legal consequences of the Perkumpulan BUM Desa Bersama Conggeang as the founder who did not deposit capital, they did not have the right to attend and vote at the general meeting of PT MBB Conggeang, including receiving dividends if the PT MBB Conggeang decided to distribute dividends.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai permasalahan yang timbul dari penyetoran modal saham Perseroan dalam bentuk tanah (Inbreng Tanah), yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan para pemegang saham, tanpa melalui adanya penilaian oleh ahli terlebih dahulu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan dengan tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Untuk menunjang data, dilakukan wawancara langsung terhadap narasumber, serta melakukan riset kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan, buku dan artikel. Berdasarkan hasil penelitan yang dilakukan, secara tegas diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Perseroan Terbatas) beserta regulasi yang terkait, bahwa dalam rangka Inbreng Tanah maka harus dilakukan penilaian oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Akan tetapi, ternyata dalam Undang-UndangPerseroan Terbatas beserta regulasi yang terkait, belum jelas mengatur bagaimana sanksi dan akibat hukumnya apabila ketentuan mengenai penilaian oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan tersebut dilanggar, sementara akta pendirian ataupun perubahan anggaran dasar Perseroan mengenai Inbreng Tanah yang dibuat oleh Notaris telah disahkan dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta telah dilakukan peralihan status hak atas tanah menjadi milik Perseroan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

---

This thesis aims to understand and analyzing the problems that arise from payments for capital shares of the Company in the form of land (Inbreng of Land), which carried out on the basis of the shareholders agreement without appraisal by the expert. This research uses a normative juridical method, with the type of research used is descriptive qualitative. In order to support data, conducted direct interviews with resource persons, as well as library research through legislation, books and articles. Based on the results of the research, it is expressly regulated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (Company Law)and related regulations, that in the framework of Inbreng of Land, it must be appraised by the expert who are not affiliated with the Company. However, it turns out in Company Law and related regulations, it is not clear how the sanctions and legal consequences if the provisions of appraisal by the expert who are not affiliated with the Company are violated, while the deed of establishment or amendment of Articles of Association of the Company regarding Inbreng of Land has been ratified and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and the status of land rights has been transferred to become the property of the Company by the Land Deed Official.

Abstrak :
Untuk mendirikan suatu Perserotan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) telah menentukan jumlah minimal modal dasar dan modal awal yang harus disetorkan guna menjalankan perusahaan. Namun dalam kenyataannya, teradapat dugaan terjadinya manipulasi modal disetor dalam pendirian PT sebagaimana dalam kasus PT. FTL dalam penelitian ini, karena modal awal yang dimiliki untuk disetorkan tidak mencukupi. Praktik semacam ini tentu saja dapat memunculkan resiko kerugian bagi pihak-pihak yang nantinya melakukan hubungan hukum dengan perseroan yang modal pendiriannya tidak memenuhi persyaratan modal minimal namun besaran modal awal yang disetor telah dimanipulasi oleh pendirinya. Untuk itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan akibat hukum terhadap manipulasi modal disetor dalam pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh pendiri perseroan, selanjutnya adalah pertanggung jawaban notaris terkait manipulasi modal disetor dalam pendirian Perseroan Terbatas. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian hukum non doktrinal yang menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui studi lapangan dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Kedua jenis data tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis yang dilakukan dapat dinyatakan bahwa akibat hukum terhadap manipulasi modal disetor dalam pendirian perseroan adalah pendirian perseroan tersebut cacat secara hukum dan cacatnya pendirian perseroan tersebut dikarenakan oleh melanggarnya Pasal 33 UUPT pada saat proses pendirian perseroan dan adanya dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu kedalam akta autentik yang dilakukan oleh pendiri perseroan. Selain itu dapat dijelaskan bahwa Pertanggungjawaban notaris terhadap manipulasi modal disetor yang dilakukan oleh pendiri perseroan adalah kewenangan notaris untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap sebelum dibuatkannya akta. Apabila terdapat pemberian hukum yang salah oleh notaris dan menimbulkan kerugian, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti kerugian, biaya dan bunga kepada notaris. Akan tetapi dengan syarat pihak yang dirugikan tersebut dapat membuktikan hal itu terjadi karena kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang dilakukan dengan itikad tidak baik, selama itu tidak dapat dibuktikan maka notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Namun sebaliknya, pertanggung jawaban tersebut dibebankan kepada para pendiri perseroan, dikarenakan oleh adanya itikad yang tidak baik dari para pendiri untuk memanipulasi modal disetor tersebut. ......To establish a Limited Liability Company, Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies (UUPT) has determined the minimum amount of authorized capital and initial capital that must be deposited in order to run the company. However, in reality, there are allegations of paid-up capital manipulation in the establishment of a PT as in the case of PT FTL in this study, because the initial capital owned to be deposited is insufficient. This kind of practice, of course, can lead to the risk of loss for parties who will later conduct legal relations with the company whose establishment capital does not meet the minimum capital requirements but the amount of initial paid-up capital has been manipulated by the founder. For this reason, the problem raised in this research is related to the legal consequences of the manipulation of paid-up capital in the establishment of a Limited Liability Company carried out by the founder of the company, then the responsibility of the notary related to the manipulation of paid-up capital in the establishment of a Limited Liability Company. To answer these problems, non-doctrinal legal research is conducted using primary data collected through field studies and secondary data collected through literature studies. Both types of data are then analyzed qualitatively. From the results of the analysis conducted, it can be stated that the legal consequences of the manipulation of paid-up capital in the establishment of the company are the establishment of the company is legally defective and the defect of the establishment of the company is due to the violation of Article 33 of the Company Law during the process of establishing the company and the alleged criminal act of giving false information into the authentic deed committed by the founder of the company. In addition, it can be explained that the notary's responsibility for the manipulation of paid-up capital by the founders of the company is the authority of the notary to provide legal counseling to the confronters before the deed is made. If there is a wrong provision of law by the notary and causes harm, then the party who feels harmed can claim compensation, costs and interest to the notary. However, provided that the injured party can prove that it occurred due to an error or violation committed by the notary in bad faith, as long as it cannot be proven, the notary cannot be held liable. Instead, the liability is imposed on the founders of the company, due to the bad faith of the founders to manipulate the paid-up capital.

Abstrak :
Laporan magang ini berisi pembahasan dan evaluasi atas prosedur audit yang dilakukan oleh KAP ABC terhadap akun modal disetor PT K untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. PT K merupakan perusahaan logistik yang baru berdiri pada tahun 2022 dan belum melakukan kegiatan operasional. Evaluasi prosedur audit atas akun modal disetor dilakukan berdasarkan standar audit yang berlaku dan peraturan perundangan terkait penyetoran modal pada perseroan terbatas yang baru berdiri. Evaluasi juga dilakukan terhadap pertimbangan auditor dalam proses audit atas kepatuhan entitas yang diaudit pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa prosedur audit yang dilakukan KAP ABC terhadap akun modal disetor PT K belum sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan penyetoran modal yang berlaku. Laporan magang ini juga membahas refleksi diri penulis selama magang di KAP ABC. ......This internship report contains a discussion and evaluation of the audit procedures carried out by KAP ABC on PT K's paid-in capital account for the period ending December 31, 2022. PT K is a logistics company that was just established in 2022 and has not yet carried out operational activities. Evaluation of audit procedures for paid-in capital accounts is carried out based on applicable auditing standards and laws and regulations related to capital injection in newly established limited liability companies. Evaluation is also carried out on the auditor's considerations in the audit process on the audited entity's compliance with the applicable laws and regulations in Indonesia. The results of the evaluation show that the audit procedures carried out by KAP ABC on the paid-in capital account of PT K have not complied with the accounting standards and provisions of the applicable capital deposit laws. This internship report also discusses the author's self-reflection during the internship at KAP ABC.

Abstrak :
Pada perseroan terbatas, harta kekayaan suatu perseroan terbatas pertama kalinya berasal dari modal yang disetorkan oleh para pendirinya pada saat pendirian perseroan terbatas. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, penyetoran modal wajib dilakukan dan dipenuhi secara penuh sebelum perseroan terbatas mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun di dalam prateknya, banyak pendiri perseroan terbatas yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Bahkan dapat ditemui kasus di mana seluruh pendiri tidak ada yang melakukan penyetoran modal sebagaimana disebutkan dalam akta pendirian perseroan terbatas. Berlakunya Peraturan Pemerintah PP Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas kemudian menegaskan kembali wajibnya penyetoran modal tersebut. Maka perlu untuk ditelusuri apakah Peraturan Pemerintah tersebut dapat mengatasi praktek tidak disetorkannya modal dalam pendirian perseroan terbatas yang sering terjadi dan perlu juga untuk diketahui bagaimana akibat hukumnya terhadap perseroan terbatas apabila pemegang saham tidak memenuhi kewajiban penyetoran saham tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan dan lapangan, serta alat pengumpulan data berupa wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian adalah ketentuan mengenai penyetoran modal yang diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 2016 belum dapat mengatasi praktek tidak disetorkannya modal dalam pendirian perseroan terbatas yang sering terjadi karena tetap diandalkannya surat pernyataan telah menyetor modal sebagai bukti penyetoran yang sah. Akibat hukum dalam hal sebagian besar pemegang saham melakukan penyetoran modal namun terdapat pemegang saham yang tidak menyetorkan modal maka perseroan terbatas melalui Direksinya wajib secara aktif menagih penyetoran modal tersebut kepada pemegang saham yang bersangkutan sebagai bentuk hutang-piutang dan puncaknya perseroan terbatas dapat mengajukan gugatan secara perdata kepada pemegang saham yang belum menyetorkan sahamnya. Kemudian apabila pada saat mendirikan perseroan terbatas seluruh pendiri perseroan terbatas tidak ada yang melakukan penyetoran modal atas saham yang diambil bagiannya maka artinya terdapat cacat hukum dalam pendirian perseroan terbatas tersebut dan apabila kondisi tersebut merugikan pihak ketiga dan terbukti secara jelas di depan hakim maka pengadilan demi kepentingan umum dapat membubarkan perseroan terbatas tersebut. ......In a limited liability company, the initial asset comes from paid up capital which fulfilled by all founders when the company first established. According to Limited Liability Company Law Number 40 Years 2007, the payment of subscribed capital or paid up capital should fully fulfilled before company obtain its ratification as legal entity from Ministry of Law and Human Rights. In practically however, numerous shareholders in facts have failed to fulfill this obligation. Even there is a case which none of shareholders of a company subscribe shares as it rsquo s mentioned in deed of the Company Establishment. The validity of Government Regulation Number 29 Years 2016 regarding The Amendment of Authorized Capital in Limited Liability Company has confirm more that the subscribed capital should fully paid by its shareholders. Therefore in this thesis it needs to be analyzed whether the Government Regulation can resolve the problem and what the effect to the company is if no shareholders fulfilled the paid up capital. The type of research used in this thesis is normative juridical research. This thesis adopted the method of normative legal research which using literature study and interviews as the tools in collecting data. After completed several researches, it was founded out that the Government Regulation Number 29 Years 2016 unable to resolve the current issue because as evidence of the capital payment, it is still using the statement letter of having pay the subscribed capital which in fact it cannot guarantee that the capital would really paid. The consequences if only some shareholders of a limited liability company fulfilled the paid up capital, the company through the Board of Directors shall actively collect the debt to the negligent shareholders and the company may file a lawsuit in civil to the negligent shareholders whereas if none of shareholders fulfilled the paid up capital then it means there is legal defect in the establishment of a limited liability company. When the condition detrimental to third parties and it can be strongly proved at the court, the court by the reason of public interest might dissolve the limited liability company.