Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Karakteristik wilayah perairan Indonesia sangat mendukung proses penyelundupan manusia. Lokasi geografis Indonesia sangat strategis sebagai penghubung Asia dan Australia menjadikan Indonesia sebagai tempat transit strategis untuk penyelundupan manusia. Faktanya, sampai sekarang di Australia masih merupakan tempat yang dianggap menjanjikan bagi para pelaku penyelundupan manusia sebagai tujuan akhir atau perantara untuk pergi ke tempat lain melalui proses suaka. Indonesia cenderung menjadi bidang yang lembut kejahatan transnasional terorganisasi. Lokasi Indonesia sangat strategis dan kondisi geografis kepulauan Indonesia yang jarang digunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai sarang kejahatan transnasional. Rendahnya kualitas sumber daya penegakan hukum dan berbagai masalah klasik yang diderita oleh setiap instrumen penegakan hukum di Indonesia sering dampak hukum Indonesia (dalam berbagai alasan) tidak berdaya ketika berhadapan dengan beberapa jeniskejahatan. Polisi air adalah garis depan dalam memerangi TNOC. Asumsi ini cukup logis mengingat modus kejahatan ini kebanyakan menggunakan air sebagai jalan. Penyelundupan manusia hampir 90 persen menggunakan transportasi air. Dalam kondisi seperti itu, peran dari Polisi perairan menjadi sangat vital. Kesiapan untuk memerangi kejahatan ini memerlukan banyak kemampuan dukungan dan internal. Dalam hal infrastruktur pada kenyataannya ada masih banyak kekurangan. Dengan tingkat yang sudah tinggi urgensi adalah masalah ketika ternyata dalam pelaksanaan lapangan belum ada optimasi dari semua sumber daya yang tersedia akan prasarana sumber daya dan sumber daya manusia. Polisi Perairan sebagai garis depan jelas merupakan fokus utama dalam hal ini. Kemampuan teknis dan kesiapan sumber daya manusia harus dievaluasi untuk Polisi Air dilakukan optimasi dalam rangka mendukung tujuan pemberantasan peneyelundupan manusia. Sebagai evaluasi sampel, Kepolisian Perairan perlu menetapkan contoh model mana contoh model yang akan dievaluasi dan dioptimalkan untuk melihat standar yang ada serta pelaksanaan kemungkinan seluruh sistem dengan standar yang sama.

---

Characteristic of the territorial waters of Indonesia, which is very supportive of the process of human smuggling. Indonesia's geographical location is very strategic as the connecting Asia and Australia make Indonesia as a strategic transit point for human smuggling. The fact is, until now in Australia is still a place that is considered promising for the perpetrators of human smuggling as a final destination or an intermediary to go to another place through the asylum process.Indonesia tends to be a soft field of trans national organized crime. Location of Indonesia is very strategic and geographical conditions of the Indonesian archipelago is rarely used by certain parties as a hotbed for transnational crime. Political, bureaucratic traditions and mentality of the Indonesian culture also feeds this practice. The low quality of law enforcement resources and a variety of classic problems suffered by every instrument of law enforcement in Indonesia often impacts Indonesian law (in a variety of reasons) are not helpless when faced with this type of crime. Plus technical assistance from Indonesia, which are sometimes contradictory laws between one rule and other rules, or legal discourse which then provides a loophole for offenders to be off the hook law is a common sight in Indonesia. Water police are the frontline in the fight against TNOC. This assumption is quite logical considering the mode of the crime is mostly using water as the road. Human smuggling nearly 90 percent use water transportation. In such conditions, the role of the Police waters become very vital. Readiness to combat this crime requires a lot of support and internal capabilities. In terms of infrastructure in reality there are still many shortcomings. With an already high level of urgency is a problem when it turns out in the implementation of the field there has been no optimization of all available resources be it infrastructure resources and human resources. Aquatic police as the frontline is clearly the main focus in this regard. Technical capability and readiness of human resources should be evaluated for the Water Police performed the optimization in order to support human peneyelundupan eradication goals. As a sample evaluation, the Police Aquatic need to set a model example where the model examples will be evaluated and optimized to look at existing standards as well as likelihood implementation of the entire system with the same standards."

"ABSTRAKPenulisan ini membahas mengenai implementasi penanggulangan penyelundupan manusia people smuggling yang dilakukan oleh NCB ndash; Interpol Indonesia, khususnya dalam kasus ekstradisi Sayeed Abbas Azad bin Sayeed Abdul Hamid ke Australia. NCB - Interpol Indonesia adalah salah satu bagian yang berada dalam struktur organisasi Divisi Hubungan Internasional Polri yang menyelenggarakan tugas kerja sama internasional dalam lingkup bilateral dan multilateral. Oleh karenanya, 4 variabel implementasi milik George Edward III digunakan untuk menganalisa bagaimana implementasi penanggulangan penyelundupan manusia oleh NCB ndash; Interpol Indonesia.

---

---

ABSTRACTThis study discusses about implementation of combating people smuggling by NCB ndash Interpol Indonesia particularly in extradition case of Sayeed Abbas Azad bin Sayeed Abdul Hamid to Australia. NCB ndash Interpol Indonesia is part of the International Relations Division of National Police, which organizes international bilateral and multilateral cooperation. Therefore, the four implementation variables of George Edward III will be used to analyze how the implementation of combating people smuggling by NCB ndash Interpol Indonesia."

"Tulisan ini mengkaji tentang aktivitas nelayan tradisional Indonesia yang dinilai "menerobos batas" serta melakukan tindakan ilegal di perairan Australia. Pada 1999, terjadi perubahan target operasi, nelayan Indonesia tidak lagi melakukan penangkapan teripang, kerang lola (trochus niloticus), dan hiu untuk diambil siripnya, tetapi beralih pada "penyelundupan manusia (people smuggling)". Kasus penyelundupan manusia telah mengonfirmasi betapa sistem kapitalis berhasil mengkooptasi aktivitas pelayaran nelayan tradisional Indonesia dengan memanfaatkan rute-rute pelayaran tradisional. Sementara, posisi mereka di wilayah perairan Indonesia semakin termarjinalkan dan terdesak oleh keberadaan nelayan asing dengan penguasaan modal lebih besar dan teknologi modern. Keberadaan "pemodal besar" berhasil merubah mindset nelayan dari sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari (subsiten) menjadi nelayan industri yang turut aktif dalam kontestasi penangkapan ikan ilegal bahkan penyelundupan manusia. Penelitian ini hendak mengetengahkan dua permasalahan: Pertama, jalannya sistem ekonomi kapitalis dalam mengkooptasi aktivitas pelayaran nelayan tradisional di wilayah lintas batas Laut Timor. Kedua, manifestasi dari kapitalisasi aktivitas pelayaran. Akhirnya, pemerintah perlu hadir untuk melakukan penegakan terhadap aturan main dalam aktivitas pelayaran di wilayah lintas batas Laut Timor."

"Perdagangan manusia (trafficking in persons) dan penyelundupan manusia (people smuggling) merupakan suatu bentuk perpindahan (migrasi) penduduk secara ilegal. Meskipun terdapat kesamaan dalam hal perpindahan ilegal, perdagangan dan penyelundupan manusia sesungguhnya merupakan dua hal yang berbeda. Untuk itulah dalam penelitian ini dirumuskan masalah bagaimana instrumen hukum internasional maupun nasional dalam mengkaji perdagangan dan penyelundupan manusia serta apa yang menjadi unsur utama dalam membedakan perdagangan dan penyelundupan manusia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif. Yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah perdagangan dan penyelundupan manusia yang dikaji dalam instrument hukum internasional dan nasional merupakan dua bentuk kejahatan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Yang menjadi unsur pembeda dalam dua bentuk kejahatan tersebut adalah persetujuan, tujuan dan jangkauan wilayah.

---

Trafficking in persons and people smuggling is a form of displacement (migration) of illegal residents. Although there are similarities in terms of illegal migration, trafficking and people smuggling are actually two different things. For that reason in this study formulated the problem of how international and national legal instruments in assessing of human trafficking and smuggling, and also what is the key element in distinguishing trafficking and people smuggling. This study is a descriptive study with qualitative analysis.

The conclusions in this study, the international and national legal instruments are examined in that trafficking in persons and people smuggling are the two forms of crime, are different from one another. The distinctive elements in the two forms of crime are the agreement, the purpose and coverage area."

"Penanganan irregular migration harus melibatkan kerjasama antara negara asal, negara transit dan negara tujuan. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara transit dan Australia sebagai negara tujuan pengungsi menginisisasi berdirinya forum kerjasama Bali Process pada tahun 2002 yang bersifat informal, sukarela dan tidak mengikat. Satu dekade pasca inisiasi Bali Process, dibentuk Regional Support Office yang berkedudukan di Thailand sebagai wadah koordinasi dan kerjasama antar anggota Bali Process. Penelitian ini adalah mengenai Implementasi Kebijakan Keimigrasian Indonesia terkait penanganan penyelundupan manusia di Indonesia terkait dengan langkah kerja Regional Support Office forum Bali Process dengan menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Dengan melakukan analisa pola Implementasi Kebijakan dan konsep Ketahanan Nasional diharapkan dapat mengetahui implikasi berdirinya Regional Support Office terhadap Implementasi Kebijakan Keimigrasian dalam penanganan penyelundupan manusia di Indonesia serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Data penelitian ini diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan dan proses wawancara dengan dengan praktisi di bidang Kebijakan Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan akademisi di bidang Hukum Internasional. Berdasarkan hasil pengolahan data, ditemukan bahwa Implementasi Kebijakan Keimigrasian dalam rangka penanganan penyelundupan dan manusia di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 telah sesuai dengan Policy Guide yang dipublikasikan oleh Regional Support Office.

---

In principal, country of origin, transit country, and destination country necessitate to cooperate in managing people smuggling issues. Indonesia as a transit country and Australia as a destination country has initiated Bali Process forum in 2002. This forum is an informal voluntary non-binding process. A decade post Bali Process initiation, Regional Support Office was established to facilitate practical cooperation among members of Bali Process.

This research focuses on Immigration Policy Implementation on people smuggling management complying with the Regional Support Office of Bali Process?s work plan recommendations by using descriptive qualititave method. In order to understand the implications of Regional Support Office establishment and Immigration Policy Implementation in managing people smuggling issues as well as it?s obstacles, this study analyze the pattern of Immigration Policy Implementation and the concept of National Resilience within this issue. Research data is obtained from literature research and in depth interviews with Immigration Policy practicioner in the Directorate General of Immigration along with an International Law expert.

As the result of data processing collected from interviews, it can be concluded that Immigration Policy Implementation in managing people smuggling issues as stipulated in Act No. 6 Year 2011 concerning Immigration and Government Regulation No. 31 Year 2013 has been in accordance with the Policy Guide, published by the Regional Support Office."

"Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana dari pelaku yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan manusia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, Penulis menjabarkan hal tersebut dengan menjelaskan bagaimana peranan orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan manusia, lalu mengaitkan peranan tersebut dengan kejahatan terorganisir dan penyertaan dalam tindak pidana, untuk dapat menentukan mengenai bagaimana orang-orang yang terlibat dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas turut sertanya mereka dalam melakukan tindak pidana penyelundupan manusia. Penulis juga menjabarkan bagaimana putusan-putusan pengadilan dalam memutus dan mengadili pelaku yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan manusia dilihat berdasarkan peranannya dalam tindak pidana. Hasil dari skripsi ini adalah pelaku yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan manusia yang merupakan kejahatan terorganisir, pertanggungjawabannya adalah sebagaimana bentuk penyertaan turut serta melakukan dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Penulis juga melihat bahwa pada penerapannya, Undang-Undang Keimigrasian belum mampu meminimalisir terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia, sebab tidak adanya rumusan yang mengatur mengenai peranan dan pertanggungjawaban pidananya secara jelas. Saran yang dapat Penulis berikan adalah dilakukannya evaluasi dan analisis terhadap penerapan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan perlu dibentuk suatu Undang-Undang atau peraturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana penyelundupan manusia. Kemudian, Penulis juga menyarankan adanya arahan yang tegas diiringi dengan adanya kesadaran terhadap orang-orang yang memiliki kewenangan dalam memberikan peluang atau kesempatan untuk terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia untuk tidak melakukan praktik korupsi dengan menerima suap untuk meloloskan orang-orang yang akan diselundupan dengan mudah dari tempat pemeriksaan imigrasi.

---

This research discusses about the criminal liability of the perpetrators involved in the crime of people smuggling. By using juridicial-normative research methods, the author describes this by explaining the roles of people involved in criminal acts of people smuggling, linking these roles with organized crime and inclusion in criminal acts, to be able to determine how people involved can be held liable for criminal liability who take a direct part in the execution of the act of people smuggling. The author also describes how the court's decisions in deciding and trying the perpetrators involved in criminal acts of people smuggling are seen based on their role in criminal acts. The results of this thesis are the perpetrators involved in the crime of people smuggling are organized crime, the liability is as a form who take a direct part in the execution of the act as regulated in Article 120 of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration jo. Article 55 Paragraph (1) of the 1^st Criminal Code. The author also sees that in its application, the Immigration Law has not been able to minimize the occurrence of criminal acts of people smuggling, because there is no absolute formulation that regulates the roles and responsibilities of the criminal. The suggestion that the author can give is an evaluation and analysis of the application of Article 120 of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration and the need for a special law or regulation that regulates the crime of people smuggling to be established. The author also suggests that there are strict directions accompanied by awareness of people with authorities to provide opportunities for the occurrence of criminal acts of people smuggling to not commit corrupt practices by accepting bribes to pass people who will be smuggled easily from immigration checkpoint."

"Penelitian ini membahas tentang peran aparatur intelijen keimigrasian dalam penanggulangan kejahatan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 2023. Penelitian ini menjelaskan ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan yang dihadapi oleh oleh aparatur intelijen keimigrasian. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan studi kasus, aktor tindak pidana penyelundupan manusia berada di Indonesia untuk memastikan bahwa’korban‘ dapat memasuki wilayah Indonesia dan keluar menuju negara tujuan secara ilegal atau melanggar peraturan perundang-undangan. Indonesia menjadi tempat transit bagi Orang Asing yang akan diselundupkan ke luar negeri karena lokasinya yang strategis dan minimnya deteksi penggunaan Paspor Palsu. Dari hasil penelitian, perlu adanya pelatihan dan pendidikan secara lebih spesifik untuk aparatur intelijen keimigrasian guna penanggulangan penyelundupan manusia, melalui deteksi dan cegah dini penggunaan Paspor Palsu sebagai salah satu kejahatan lintas negara yang terorganisir.

---

The purpose of this study is to determine the role of immigration intelligence in tackling people smuggling crimes at Soekarno-Hatta International Airport in 2023. This study used qualitative research methods in this study. This Study uses this method to explain and describe the analysis related to the role and function of the immigration intelligence apparatus in tackling people smuggling crimes. Based on the case study that occurred, human smuggling actors are in Indonesia to ensure that 'victims' can enter Indonesian territory and successfully exit Indonesian territory. The Indonesian state is a transit location for foreigners to be smuggled because of its strategic location and is considered to have no advanced technology in detecting fake passports. Based on the results of this study, it is necessary to apply further studies related to training and education on intelligence specifically related to immigration for Immigration apparatus assigned to the Field of Intelligence and Immigration Enforcement. "