Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana karakteristik Pelabuhan tidak resmi "X" dimanfaatkan sebagai jalur penyelundupan di Pulau Batam. Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif yang datanya diperoleh melalui proses wawancara, diskusi dan observasi lapangan. Penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa lemahnya penegakan hukum, kondisi geografis yang mendukung, dan masyarakat yang tertutup adalah karakteristik yang dapat diidentifikasi.

---

Abstract
The purpose which is reached by this research is to describe characteristics of the illegal Port?X? as smuggling routes in Batam Island. The research method use qualitative approach with descriptive design and data is obtained by interviews, discussions and field observations. The conclusion of this research is the weakness of law enforcement, geographical conditions support, and the exclusive society are identified characteristic.

Abstrak :
Secara geografi, Selat Malaka merupakan perairan strategis sebagai jalur perdagangan dunia melalui jalur laut. Selain mendatangkan peluang, Selat Malaka juga menimbulkan ancaman. Salah satu ancaman tersebut adalah penyelundupan berbagai barang yang melintasi batas negara Indonesia dan Malaysia. Penyelundupan tersebut merugikan kedua negara. Sejak tahun 1994, kedua negara telah melakukan kerja sama dalam bentuk patroli terkoordinasi (PATKOR KASTIMA) untuk menangani penyelundupan barang di Selat Malaka. Patroli tersebut memerlukan dukungan intelijen kepabeanan dari kedua negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara terhadap nara sumber yang kompeten di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM). Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa unit intelijen di DJBC dan JKDM telah melaksanakan konsep intelijen taktis, operasional dan strategis. Output kegiatan intelijen kepabeanan yang dilaksanakan oleh DJBC dan JKDM digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk keputusan strategis kedua negara dan juga untuk mendukung kerja sama intelijen di tingkat regional dan global ......Geographically, the Malacca Strait is a strategic waterway as a world trade route by sea. In addition to bringing opportunities, the Malacca Strait also poses a threat. One of these threats is the smuggling of various goods across the borders of Indonesia and Malaysia. The smuggling is detrimental to both countries. Since 1994, the two countries have cooperated in the form of a coordinated patrol (PATKOR KASTIMA) to deal with the smuggling of goods in the Malacca Strait. The patrols require customs intelligence support from both countries. This study uses a qualitative method. Data was collected by means of literature studies and interviews with competent resource persons at the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) and the Royal Malaysian Customs Department (RMCD). The results of the research analysis show that the intelligence units at DGCE and RMCD have implemented the concept of tactical, operational and strategic intelligence. The output of customs intelligence activities carried out by DGCE and RMCD is used as consideration for strategic decisions of the two countries and also to support intelligence cooperation at regional and global levels.

Abstrak :
Belakangan ini Indonesia telah dijadikan daerah tujuan pemasaran dan balikan sebagai tempat pembuatan obat-obatan terlarang oleh jaringan pengedar narkotika internasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya bandar-bandar dan pengedar serta narapidana kasus narkoba yang menyandang kewarganegaraan asing yang tertangkap berikut dengan penyitaan barang bukti narkotika dalam jumlah yang besar. Penanggulangan penyelundupan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta pada umumnya dilakukan lewat sebuah Mekanisme Pengamanan dalam Menanggulangi Penyelundupan Narkoba. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penanggulangan penyelundupan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penanggulangan penyelundupan narkoba di Lembaga Permasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini merupakan penelitian deskriprif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran dan mengungkapkan informasi secara mendalam yang diperoleh di lapangan, yakni tentang suatu keadaan dan peristiwa yang terjadi dalam kelompok sosial yang berhubungan dengan penyelundupan narkoba yang menjadi fokus penelitian Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa modus operandi yang mendorong terjadinya penyelundupan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta adalah dengan memanfaatkan situasi kepadatan kunjungan, mekanisme bertamu kapada pejahat dan kadekatan narapidana dengan petugas pemasyarakatan. Selain itu pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta juga mengalami kendala berupa terbatasnya anggaran, sumber daya manusia, kewenangan, dan kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam penanggulangan penyelundupan narkoha Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pada dasarnya penanggulangan penyelundupan narkoba di Lembaga Permasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dapat dilaksanakan dengan baik bilamana Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta mengoptimalkan penugas yang ada dengan meningkatkan disiplin, meningkatkan moral dan motivasi kerja, serta mengadakan penggeledahan secara rutin dan insidentil.

Abstrak :
Pembatasan oleh pemerintah Indonesia dalam perolehan Hak Milik atas Tanah menutup kesempatan Warga Negara Asing untuk menguasai Hak Milik atas Tanah di Indonesia. Saat ini keinginan Warga Negara Asing untuk menguasai Hak Milik atas Tanah di Indonesia semakin meningkat. Pemerintah Indonesia telah memberikan kesempatan bagi Warga Negara Asing untuk mendapatkan Hak Pakai atas Tanah, namun nampaknya pihak asing tidak cukup puas dengan pemberian Hak Pakai atas Tanah yang memiliki jangka waktu. Keinginan Warga Negara Asing untuk dapat menguasai Hak Milik atas Tanah di Indonesia akhirnya melahirkan sebuah ide baru yang diciptakan guna melewati batasan yang telah diberikan oleh Pemerintah Indonesia dalam hal penguasaan Hak Milik atas Tanah. Cara yang paling sering dilakukan guna memenuhi keinginan Warga Negara Asing untuk menguasai Hak Milik atas Tanah di Indonesia adalah melalui pembuatan Akta Pemindahan Hak dari Warga Negara Indonesia kepada Warga Negara Asing. Akta semacam ini biasanya juga diikuti dengan Surat Kuasa Mutlak, yang isinya pemberian kuasa kepada seorang Warga Negara Asing untuk menjual, memindah tangankan maupun menjaminkan sebidang tanah tersebut kepada pihak lain. Hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria dan Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak atas Tanah. ......Restriction by Indonesian government in the acquisition of Right of Ownership close the opportunity of a foreign citizen to get the Right of Ownership in Indonesia. Currently the desire of foreigners to get the Right of Ownership is increasing. Indonesian government has provided an opportunity for foreign citizen to obtain Righ to Use. However it seems that foreign citizens are not quite satisfied with Righ to Use that has special period. The desire of foreign citizens to get the Right of Ownership in Indonesia finally give birth to a new idea that created for pass the restriction of Indonesian Government about the rules of having Right of Ownership in Indonesia. The most usual way to satisfy the desire of foreigners to get the Righ of Ownership is through the deeds that contains transfer of Right of Ownership from an Indonesian citizen to a foreign citizen. This kind of deed usually followed by absolute power of attorney that contains granting authority to a foreign citizen to sell, transfer, or pledge that land to other parties. This thing is contrary to the laws and regulations applicable in article 26 paragraph (2) of Law number 50 year 1960 on agrarian. It is contrary to and Instructions interior minister number 14 Year 1982 about ban the use of absolute power as the transfer of land rights.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai penerapan atas pengaturan kriminalisasi penyelundupan migran yang dimuat dalam United Nations Convention against Transnational Organized Crime dan Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air Tahun 2000. Melalui kriminalisasi penyelundupan migran diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku penyelundupan migran. Indonesia, Australia, dan Inggris sebagai contoh negara-negara yang terkena dampak dari penyelundupan migran telah meratifikasi United Nations Convention against Transnational Organized Crime dan Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air. Komitmen ketiga negara tersebut untuk terikat dalam perjanjian internasional ini tentunya menimbulkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, salah satunya adalah kriminalisasi penyelundupan migran. Ketiga negara tersebut sebagai negara peserta United Nations Convention against Transnational Organized Crime dan Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air diwajibkan untuk melakukan kriminalisasi penyelundupan migran melalui peraturan perundang-undangannya masing-masing. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut ketiga negara di atas memiliki cara-cara serta hambatannya masing-masing. ......This final paper discusses about the compliance towards regulations on migrants smuggling criminalization in accordance with the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air. Migrants smuggling criminalization is hoped to give a deterrent effect towards the perpetrators. Indonesia, Australia, and the United Kingdom are three states that are affected by migrants smuggling that have ratified United Nations Convention against Transnational Organized Crime and Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air. The commitments of those states to be bound to such international treaties obviously will raise obligations that need to be fulfilled. Those three states as the party of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air are obliged to criminalize the offence of smuggling of migrants through their own national regulations. In fulfilling such obligation those three countries have their own ways and impediments.