Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 253 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
Pickering, Peg
Jakarta: Erlangga, 2001
303.69 Pic h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Mohammad Yogaswara
"Pembatalan Putusan Arbitrase Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Suatu penyelesaian sengketa yang efektif merupakan idaman bagi setiap pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis karena sengketa dapat menimbulkan resiko-resiko merugikan dan mengacaukan prediksi-prediksi bisnis. Meskipun biasanya penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan, namun dalam perkembangannya pengadilan dianggap kurang efektif dalam menangani sengketa-sengketa yang terjadi. Hal tersebut kemudian membawa pihak-pihak yang kurang puas kepada suatu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yaitu arbitrase. Suatu putusan arbitrase diperoleh melalui rangkaian proses yang didasarkan pada suatu perjanjian. Jika putusan tersebut dibatalkan maka seharusnya hal itu merupakan konsekwensi dari tidak dilaksanakannya perjanjian diantara para pihak tersebut atau tidak dipenuhinya suatu ketentuan undang-undang.
Penulisan thesis ini bertujuan untuk mengetahui peranan pengadilan dalam hal pembatalan suatu putusan arbitrase dan cukup tidaknya pengaturan dasar-dasar pembatalan suatu putusan arbitrase didalam Undang-Undang Arbitrase. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila dilihat dari syarat-syarat pembatalan putusan arbitrase, maka pengadilan, sesudah berlakunya Undang-undang Arbitrase memiliki peranan yang jauh lebih kecil dalam hal pembatalan putusan arbitrase dibandingkan sebelum berlakunya Undangundang Arbitrase dan Undang-undang Arbitrase ternyata belum mengatur secara cukup dasar-dasar atau syarat-syarat pembatalan suatu putusan arbitrase."
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T37807
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Hary Soeskandi
"Latar Belakang Permasalahan
Dalam usaha untuk mencari kelestarian di dalam hidupnya, setiap masyarakat akan selalu cenderung mengarahkan dirinya pada suatu tertib sosial yang mantap. Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan bersama. Di dalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana caranya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang bersifat pokok, antara lain : sandang, pangan, papan, keselamatan .jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang, dan kasih saying.
Pengalaman-pengalaman tersebut pada suatu titik tertentu akan menghasilkan nilai-nilai yang positif maupun negatif pada diri manusia. Hal ini akan mengakibatkan bahwa manusia akan mempunyai konsepsi-konsepsi abstrak mengenai rnana yang tidak baik dan harus dituruti serta mana yang tidak baik dan harus ditinggalkan. Sistem nilai-nilai tersebut sangat berpengaruh terhadap pola-pola berpikir manusia, hal mana merupakan suatu pedoman mental baginya.
Masyarakat Madura adalah masyarakat yang boleh dikatakan mempunyai tradisi yang tidak begitu menganggap atau memperhatikan aturan-aturan pemerintah dalam hal suatu pengaturan tertentu dalam lingkungan keluarganya. Dalam hal ini kaidah atau tertib sosial yang ada pada urnumnya mereka gunakan atau taati adalah kaidah-kaidah yang secara otonom ditegakkan oleh satuan-satuan keluarga besar mereka atas dasar kekuatan mereka masing-masing.
Kekuatan masing-masirg keluarga tersebut di samping akan menjadi mekanisme untuk menekan dan memperkecil terjadinya konflik, juga akan berfungsi sebagai kekuatan polisional untuk menghadapi serta meniadakan konflik (dengan pola perrmulihan lewat tindakan sendiri), khususnya apabila konflik tersebut menyangkut masalah-masalah kehormatan dalam keluarga. Dalam kaitannya dengan masalah penyelesaian konflik ini, kita sering mendengar suatu istilah yang sering disebut dengan nama "carok"."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1992
T16749
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Epakartika
"ABSTRAK
The aspect of the interconnection was one of the important aspects in the implementation of the telecommunications. Not only because the interconnection was the important point in the expansion of the service of the telecommunications service, but the interconnection also had the role that was important in creating the business competition that were effective in the telecommunications sector. Therefore, in the rule that in connection with the interconnection in many countries (including in Indonesia), the interconnection already embedded as one of the obligations that must be carried out by the organizer of the telecommunications. The interconnection of the telecommunications could be technically interpreted as the linkage between one telecommunications operator and the other telecommunications operator. In the context of this linkage, it is emerged various aspects that is in connection with the technical aspect, operational aspect and the business aspect that touch on with the interests of the regulator, the operator and the community. Therefore, in the context of the interconnection law had the dimension that in connection with the regulator's relations with the operator in the context of the specific law of the telecommunications sector, the operator's relations with the operator in the dimension of the competition law and civil (the agreement) law as well as the operator's relations with the community in the context of the consumer protection law. In these relations, often emerged the inappropriateness of the interests that finally had caused the dispute between the parties. The available interconnection rule was enabled to complete this dispute as the shape of the search and the discovery of justice for the parties. Referred in this process, there were two main issues that must get attention that is in connection with the forum (the agency) in the dispute resolution and the procedure that was passed through in the dispute resolution. As the agency that played a role as the regulator and at the same time as the agency of the dispute resolution, BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia 1 Indonesian Telecommunication Regulation Agency) had the authority to join in as well as complete the dispute. In the context like this, the forum and the procedure of the dispute resolution in and by BRTI must get special attention for the sake of the effectiveness of the dispute resolution and its compatibility with the current legislation regulation."
2007
T19638
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dwiana Anugrahwati
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T28529
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Beiser, Arthur
London: Addison-Wisley, 1962
530 BEI s
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Priyatna Abdurrasyid
Jakarta: Fikahati Aneska, 2002
341.52 PRI a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>