Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tenaga sanitasi Puskesmas merupakan tenaga yang sangat menentukan keberhasilan program kesehatan lingkungan di wilayah kerja Puskesmas. Oleh karena itu tenaga sanitasi tersebut harus terampil dan memiliki kinerja yang baik. Tolak ukur kinerja adalah cakupan penggunaan air bersih dan cakupan inspeksi sanitasi sarana air bersih_ Masalah dalam penelitian belum adanya gambaran tentang kinerja Petugas Sanitasi Puskesmas di Kabupaten Pidie dan falctor-faktor yang berhubungan dengan kinerja, sehingga perlu dilalcukan suatu penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Petugas Sanitasi Puskesmas dilihat dari cakupan penggunaan air bersih dan cakupan inspeksi sanitasi sarna air bersih, dimana kinerja baik bila cakupan 2 60 % dan kinerja kurang bila cakupan < 60 %. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pidie Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Rancangan penelitian yang digunakan adalah crass sectional, sedangkan sampel penelitian semua Petugas Sanitasi Puskesmas khususnya yang menangani program air bersih di Kabupaten Pidie, yaitu sebanyak 23 orang (total populasi). Hasil penelitian menunjukan bahwa cakupan penggunaan air bersih baru mencapai 44,96 % dan cakupan inspeksi sanitasi sarana air bersih 10,83 %, masih dibawah target yang ditentukan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja Petugas Sanitasi Puskesmas di Kabupaten Pidie masih kurang. Variabel-variabel yang diteliti meliputi faktor predisposisi (jenis kelamin, pengalaman kerja dan pendidikan), faktor pemungkin (pelatihan, tugas rangkap, buku pedoman kerja dan peralatan), faktor penguat (dukungan pimpinan, supervisi/bimbingan teknis dan insentif). Dari semua variabel yang diteliti hanya variabel insentif yang mempunyai hubungan yang bermakna terhadap kinelja Petugas Sanitasi Puskesmas dilihat dari cakupan inspeksi sanitasi sarana air bersih. Penelitian ini menyarankan perlu peningkatan dana operasional. pemenuhan peralatan dan sarana, pedoman kerja (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis), reward (penghargaan), peningkatan kualitas supervisi dan pelatihan umuk memperbaiki kinerja Petugas Sanitasi Puskesmas dimaksud.

---

The sanitation oiiicer of Public Health Center is otlicer who to determine. The successfull sanitation?s program, especially water suppy program. Therefore, the sanitation officer have to be skilled and good-exellent of his job performance. The indicators of job performance are covering of water supply and sanitation inspection of water supply fasilities. The problem in this study, that had not description of sanitation officer job performance in district of Pidie and the factors related to job performance. The study had objectives to know the sanitation otiicer job performance that observed from covering of water-supply using and emering of sanitation inspection of water-supply facilities, if coverage at least 60%, the performance is said good-exellent, and lower than 60% of covering is considered unsatisfactory performance. The Study in district of Pidie, Province of Daerah Istimewa Aceh. The study used cross sectional design and all of the sanitation oliicer in district of Pidies as sample especially who handled of water-supply program. Total sample amount 23 sanitation officer.

The results of study showed that the covering of water-supply using only 44,96% and the covering of sanitation inspection of water supply facilities l0_83%. Means, under the target that determined. The study conclude that the job performance of sanitation officer in district of Pidie is unsatisfactory. The variables that are studied; predisposing factors (sex, esperience of working and education), enabling factors (training, double job, guider's book of working and tools), reinforcing factors (the chief supporting, supervision, incentive) and incentive is variable significant related to performance."

"Tesis ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan sistem penyediaan air minum yang dikelola oleh masyarakat di pedesaan. Penelitian ini dilakukan di dua desa yaitu desa Sindanggalih dan desa Bayongbong, Kabupaten Garut. Metode penelitian yang digunakan adalah metoda kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan sistem penyediaan air minum yang dikelola oleh masyarakat di pedesaan adalah teknik, keuangan, kelembagaan, sosial dan lingkungan, serta dukungan pihak luar terutama Pemerintah Daerah. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelayanan dasar termasuk di dalamnya pelayanan air minum merupakan urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang bersifat wajib.Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah Daerah membangun sistem dukungan yang lebih sistematik dan terstruktur agar tidak lagi bersifat ad hoc dan bisa menyentuh seluruh desa yang mempunyai pengelolaan dengan tipe serupa. Skema dukungan tersebut disarankan melibatkan pihak lain, baik itu lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, misalnya balai pelatihan, PDAM, BLHD, swasta yang mempunyai program CSR, dan perbankan untuk akses pembiayaan komersil.

---

This thesis analyzes the factors that influence the sustainability of the community managed rural water supply system. The research was conducted in two villages, which are Sindanggalih and Bayongbong in district of Garut. The method used is qualitative method with descriptive design. The study concluded that the factors affecting the sustainability of community managed rural water supply are technical, financial, institutional, social and environmental, as well as external support, especially from Local Government. This is in line with the mandate of the Act No. 23 of 2014 on Regional Government, basic services including water services is a concurrent government affairs under the mandatory authority of local government.

The results of the study suggest that local governments should build a more systematic and structured supporting system so as no longer to be ad hoc and could provide continuous support to all villages that have similar management model. It is also suggested that the supporting scheme involving other parties, both government and non-government, for example, training institution, water utility, local environmental agency, private with CSR program, and bank to access commercial financing."

"Keluhan tentang kekurangan guru pendidikan agama (GPAI) di sekolah selalu terdengar di setiap kesempatan. Secara kuantitas kebutuhan guru agama yang dirilis dibanyak media hanya berdasarkan rasio belum dilakukan penghitungan berdasarkan rumus yang seharusnya. Penelitian ini mencoba menghitung kebutuhan guru pendidikan agama Islam di sepuluh provinsi berdasarkan PP 74 tahun 2008 tentang kebutuhan guru, mengetahui pola penyediaan GPAI dan mengetahui pola pembinaan GPAI serta mengetahui beberapa opsi kebijakan yang dilakukan pimpinan lembaga. Pendekatan Penelitian ini adalah mixmethode yaitu kualitatif yang didukung oleh data-data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan 1).secara keseluruhan di 10 provinsi sampel penelitian kekurangan GPAI pada semua jenjang (SD, SMP, SMA dan SMK) sebesar 17396 orang. 2) Posisi GPAI yang ada saat ini, secara riil pengangkatan dilakukan oleh Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah, Pembinaan oleh Kementerian Agama, Tunjangan Profesi Guru (TPG) oleh Kementerian Agama, Pendidikan Profesi Guru oleh Pemerintah Daerah masih memiliki beberapa kekurangan. 3) Moratorium pengangkatan guru harus segera dicabut, mengingat kondisi darurat guru agama tersebut. 4) Persoalan pembinaan dan peningkatan kapasitas serta profesionalitas GPAI hendaklah dilakukan melalui penguatan KKG dan MGMP PAI menjadi pusat sumber belajar guru (PSBG). 5) Penelitian ini juga menyajikan 4 (empat) opsi kebijakan yang dapat diambil pimpinan Kementerian Agama dengan segala kelebihan dan kekurangannya."

"Penulisan skripsi yang dikerjakan penulis merupakan usulan konsep perbaikan sistem pengadaan material pada PT. X. Sesuai dengan judul skripsi yang berjudul : "Usulan konsep penyediaan material dengan menggunakan SAP RB", maka penulis berupaya memberikan sumbangan pemikiran yang berupa usulan hasil analisa maupun buah pemikiran dari penulis. Proses penulisan skripsi yang dilakukan oleh penulis mencakup studi terhadap PT.X sendiri, yang mana dalam study tersebut dilalcukan dengan studi literatur yang dalam hal ini termasuk study terhadap laporan, kertas kerja, dll, maupun study lapangan yang dalam hal ini termasuk wawancara, maupun terjun ke lapangan (ikut melihat sistem secara langsung). Setelah dilakukan study terhadap PT. X sendiri maka penulis berupaya mengadakan analisa analisa terhadap permasalahan yang melingkupi sistem yang ada tersebut. Sesuai dengan judul skripsi yang mengetengahkan SAP R/3 sebagai alat bantu, maka penulis setelah rnengadakan analisa sistem lalu berupaya mengadakan pembedahan terhadap SAP R/3, yang kebetulan pada saat itu juga penulis termasuk sebagai tenaga pernbantu dalam proyek penerapan SAP R/3 pada PT. X. Berdasarkan analisa perrnasalahan permasalahan yang telah dilalcukan dan pernbedahan terhadap SAP R/3 maka penulis berupaya memberikan solusi yang terbaik bagi permasalah permasalah sistem pengadaan material pada PT. X."

"Local Govemment Institution Development has continuously been performed in line with the changes of decentralization policy. A basic question interesting to study is ?Can institution development which has continuously been performed created tl1e ability of local government institution to carry out government autonomy regions? This question is relevant to propose knowing that there have still been complex problems for an institution ability to cany out local government.Realizing that the complex problems, his research is aimed to describe and analyze the ability of local govemment institution in carrying out the provision of urban infrastructures based on three dimensions of institutional development. Firstly, the effectiveness of local government institution in carrying out the functions of planning and performing. Secondly, the direction changes of local government institution in response to decentralization policy. Thirdly, institutionalizations process in local government institution. The other aim of this research is constructing models of the systems of local government institution to solve the three problems mentioned above.Based on the above aims, approaches of qualitative and system thinking are used to carry out this research. The usage of qualitative approach was needed to examine the capability of local government institution in implementing the function of providing urban infrastructures through understanding of understanding process, while the system approach was used to analyze the relationship among the phenomenon systemically and as an effort to solve the institution development problems which was also faced systemically. The system approach used is Sof? System Methodology (SSM). The working principles of this methodology are examining phenomenon in the real world based on understanding of understanding to the phenomenon and then building a system model of solving problems through learning process based on the Same of system thinking.Referring to the analysis results and their relevance to the research aims, some conclusions could be drawn. Firstly, the development of the structure and function of local government institution in Malang Regency in implementing the function of providing urban infrastructures shows that there are local institutions having double Emotion and post. It is indicated by the existance of conflict configuration in implementing those two functions. Secondly, based on some standardization indicators of either planning process or working implementation, local govemment institution in implementing the limction of providing urban infrastructures proves ineffective.Thirdly, in giving response to decentralization policy local government tends to choose dynamic conservatism strategy and the model of local government performed by Malang Regency is traditional bureaucratic authority model. Fourthly, institutionalization within local government institution either in the institutional level or in the perspectives of inter-actor relationship in implementing the function of providing urban infrastructures is not yet optimal. Fiithly, based on using soft system analyses, it can be constructed four models of development systems of local government institution oriented on solving problems. The four models are: the effectivity system models of local government institution in performing the function of planning and of implementing, the direction system model of local government changes, and the institutionalization system model within local govemment institution.This research gives tive recommendations. Firstly, the development of local government institution to increase the quality of urban infrastructure provision should be based on definite standardization conforming to the authority and function implemented by local institutions. The usage of the standardization should be directed to the efforts of overcoming the conflict happens in the unit of local government institution in carrying out its function. Secondly, local government institution should, in implementing the function of urban structure provision, involve private and commtmity participation. The institution involvement refers to the implementation of local government using either community enabling authority or marker enabling authority model, its implementation should be conformed with the social structure of local community. Thirdly, government institution needs to increase its institutionalization process in carrying out the function of urban infrastructure provision by building shared value in terms of bringing the balance between high and low formalization, independence and interdependence, and also the transformation balance between top-down and bottom-up actor behavior. Fourthly, local government institution needs to construct local government institution model system to implement the function of urban infrastructure provision along with monitor and control subsystem whose function is to control the function. The monitor and control subsystem should be formulated by stakeholders using clear performance measurement and its implementation is performed by an institution having an authority in its field."

"Sistem penyimpanan energi saat ini telah berkembang pesat dan banyak digunakan pada suatu sistem tenaga listrik seiring berkembangnya teknologi yang masuk ke dalam dunia kelistrikan, salah satunya yaitu penggunaan baterai sebagai media penyimpanannya. Baterai digunakan untuk menyimpan energi yang disimpan pada suatu waktu ketika energi tersebut tidak banyak digunakan dan akan dilepas energinya pada suatu waktu yang sebaliknya. Dengan kata lain, baterai juga dapat digunakan untuk menggantikan pembangkit dengan harga Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik yang mahal, sehingga anggaran yang dikeluarkan akan lebih hemat. Oleh karena itu, dibutuhkan ilmu tentang pengimplementasian teknologi Battery Energy Storage System (BESS) yang tepat pada suatu wilayah. Perhitungan yang tepat diperlukan untuk menentukan kapasitas baterai yang terpasang, serta besaran biaya finansial yang dikeluarkan. Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas baterai yang terpasang, dapat dilakukan shifting pembangkit dengan rentang BPP dari Rp1500/kWh hingga Rp2000/kWh yang membutuhkan kapasitas baterai berkisar antara 606,58 – 882,94 MWh dengan penurunan biaya berkisar antara Rp2,94 hingga Rp3,9 Triliun/tahun. Selain itu, dari segi finansial didapatkan 4 (empat) skenario dengan variasi pada nilai investasi BESS sebesar $400 - $500 dan siklus charging-discharging sebesar 4.000 – 5.000, didapatkan biaya investasi BESS sebesar Rp3,64 hingga Rp6,62 Triliun/tahun, rentang Internal Rate of Return (IRR) berkisar antara 52,02 % - 74,65 %, rentang Net Present Value (NPV) berkisar antara Rp14,19 hingga Rp20,69 Triliun, dan Discounted Payback Period (DPP) selama 2-3 tahun.

---

Energy storage systems are currently growing rapidly and are widely used in an electric power system as technology develops into the world of electricity, one of which is the use of batteries as storage media. Batteries are used to store energy that is stored at a time when the energy is not used much and will be released energy at a time when it is not. In other words, batteries can also be used to replace generators with cost of electricity supply (BPP), so that the budget spent will be more efficient. Therefore, knowledge about the proper implementation of Battery Energy Storage System (BESS) technology is needed in an area. Precise calculations are needed to determine the capacity of the installed battery, as well as the number of financial costs incurred. Based on the calculation results of the installed battery capacity, it can be done shifting the power plant with a BPP range from Rp1500/kWh to Rp 2000/kWh which requires a battery capacity range from 606,58 – 882,94 MWh with cost reductions range from Rp2,94 to Rp3,9 Trillion/year. Furthermore, from a financial perspective, there are 4 (four) scenarios with variations in the BESS investment value of $400 - $500 and the charging-discharging cycle of 4,000 - 5,000, it gain the BESS investment cost is Rp3.64 to Rp6.62 trillion/year, Internal range Rate of Return (IRR) ranges from 52.02% - 74.65%, Net Present Value (NPV) ranges from Rp.14.19 to Rp.20.69 Trillion, and Discounted Payback Period (DPP) for 2-3 years."

"Dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak bersubsidi ini ke seluruh wilayah Indonesia kegiatan Penyediaan merupakan kegiatan yang sangat penting. Penyediaan adalah kegiatan menyediakan BBM, baik dari kilang dalam negeri maupun impor, dan menyalurkannya sampai ketangki-tangki penyimpanan bahan bakar minyak di Terminal Transit/Terminal/Depot menggunakan sarana transportasi seperti jalur pipa, tanker, dan tongkang. Dalam penelitian ini dirancang sebuah simulasi rantai suplai BBM bersubsidi untuk jenis bensin Premium, minyak tanah dan solar. Simulasi rantai suplai ini melibatkan seluruh aspek yang terkait serta mengintegrasikannya mulai dari sumber pasokan dari kilang, alat angkut, dan depot BBM serta jalur penyediaan BBM dari Kilang Plaju ke Depot Tanjung Pandan dan Depot Pangkal Balam di Bangka Belitung. Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan didapatkan faktor dominan terlambatnya pasokan BBM bersubsidi dari sumber ke Depot di Bangka Belitung disebabkan kondisi dimana kedalaman air laut yang hanya 6 meter pada kondisi air laut pasang tertinggi, sehingga alat angkut BBM berupa tangker atau tongkang BBM hanya bisa membawa BBM dengan maksimum kapasitas 1500KL di depot Pangkal Balam dan 500KL di Depot Tanjung Pandan. Berdasarkan coverage day hasil simulasi terlihat bahwa kondisi di Bangka Belitung rata-rata masih di bawah coverage day ideal, yaitu di bawah 21 hari. Dimana 14 hari digunakan sebagai cadangan operasional dan 7 hari digunakan sebagai cadangan BBM Nasional. Untuk menanggulangi tidak terganggunya pasokan BBM di daerah Bangka Belitung dapat dilakukan usaha seperti menambah frekwensi pemesanan BBM dari sumber, atau menambah fasilitas penyimpanan BBM di Bangka Belitung agar tercapai coverage day minimum 21 hari. Dengan total waktu pendistribusian melalui jalur sungai (muara) dan jalur laut untuk masing-masing Depot Tanjung Pandan dan Depot Pangkal Balam selama 27 jam dan 13 jam, dapat dijadwalkan pengiriman bahan bakar minyak dilakukan sebelum terjadinya air surut."