Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Bank merupakan penyedia jasa keuangan yang berfungsi sebagai financial intermediary karena kegiatan usaha bank adalah menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (surplus of fund) dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat yang kekurangan atau memerlukan dana (lacks of funds). Sehingga dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudential banking). Penerapan prinsip kehati-hatian akan sangat menentukan tingkat kesehatan dari bank tersebut mengingat dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan. Money laundering adalah tindak pidana yang didefinisikan sebagai proses menyamarkan uang atau harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana dengan dimasukkan ke dalam sebuah sistem keuangan untuk dicuci sehingga seolah-olah menjadi uang atau harta kekayaan yang sah. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui peranan bank sebagai penyedia jasa keuangan terkait upaya pencegahan dan pemberantasan praktek money laundering di Indonesia. Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa bank sebagai penyedia jasa keuangan harus melakukan beberapa upaya guna mencegah dan memberantas praktek money laundering, yaitu dengan menerapkan Customer Due Dilligence (CDD) pada operasional perbankan serta melakukan pelaporan transaksi keuangan. Guna mengetahui efektifitas dari penerapan Customer Due Dilligence (CDD) sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan praktek money laundering, Pemerintah memberikan kewenangan pelaporan dan pengawasan perbankan kepada Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan kewenangan terkait fungsi Regulasi dan Pengawasan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia (BI).

---

ABSTRAK
Bank is a financial services provider which serves as a financial intermediary because the business of banks is mustering funds from people who have surplus of funds and distribute it again to the people who lacks or need of funds. Thus in conducting its business activities, banks should consider the prudential banking principle. The application of prudential banking principle will determine the bank soundness, considering the primary basis of banking activity is trust. Money laundering is a criminal offense which is defined as the process of disguising money or assets which constitute proceeds of crime to put into the financial system to laundered, so that seems to be legitimate money. The purpose of this research is to investigate the role of banks as providers of financial services regarding prevention efforts and eradication of money laundering practices in Indonesia. The study authors concluded that banks as a financial service provider should do some efforts to prevent and combat money laundering practices by implementing Customer Due Diligence (CDD) on banking operations and reporting financial transaction. In order to know the implementation Customer Due Diligence (CDD) effectiveness as a prevention and eradication of money laundering practices, Goverment gives the authority to PPATK related reporting and banking supervision function to PPATK, and Regulation and Supervision function to OJK, that previously conducted by Bank Indonesia (BI)

Abstrak :
ABSTRAK
Pendanaan merupakan salah satu faktor utama dari aksi terorisme, sehingga upaya penanggulangan terorisme tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya upaya untuk memberantas pendanaan terorisme. Aliran dana untuk pendanaan terorisme antara lain melalui sektor keuangan formal, yang mencakup bank, lembaga keuangan bukan bank, dan penyedia jasa keuangan lainnya. Salah satu cara untuk memberantas pendanaan terorisme adalah dengan melakukan pemblokiran dana dan aset orang atau organisasi yang terlibat pendanaan terorisme. Agar tercipta proses pemblokiran yang efektif, harus terdapat suatu pedoman yang jelas bagi penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan pemblokiran. Untuk itu, skripsi ini akan membahas mengenai implementasi pemblokiran dana nasabah pada Bank X yang dilaksanakan dalam rangka pemberantasan pendanaan terorisme. Penelitian dari skripsi ini adalah penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa terdapat ketentuan lain di bidang jasa keuangan yang tidak sejalan dengan ketentuan mengenai pemblokiran. Selain itu penelitian ini menemukan bahwa Bank X telah melaksanakan kewajibannya dalam pelaksanaan pemblokiran dengan baik, namun terdapat satu ketentuan dalam UU TPPT yang telah dijalankan Bank X dengan benar tetapi masih bisa disempurnakan. Dengan demikian penulis menyarankan agar Bank X selaku penyedia jasa keuangan menjalankan ketentuan yang terdapat dalam UU TPPT dan POJK APU-PPT secara utuh.

---

ABSTRACT
Financing is one of the main factors of acts of terrorism, efforts to overcome terrorism will not run optimally without the efforts to combat financing of terrorism. Formal financial sector, which includes banks, non bank financial institutions, and other financial service providers is one of the medium to move funds for the financing of terrorism. One of many ways to combat terrorist financing is to freeze the funds and assets of people or organizations involved. In order to create effective freezing process, financial service providers should have a clear guideline. Therefore, this thesis aim to explain the implementation of customer funds freezing on Bank X, which is conducted in order to eradicate financing of terrorism. This thesis is a library research which delivers descriptive research typology. The results found that there are other provisions in the field of financial services that are not in line with freezing process. In addition, this thesis concludes that Bank X has implemented its obligations well, but there is one stipulation in UU TPPT that has been correctly executed by Bank X but not yet perfect. Thus, the author suggest that Bank X, as the provider of financial services, to implement provisions contained in UU TPPT and POJK APU PPT as a whole.

Abstrak :
Layanan Perbankan Digital adalah layanan yang memungkinkan calon nasabah dan/atau nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, registrasi, pembukaan rekening, transaksi perbankan dan penutupan rekening, termasuk memperoleh informasi lain dan transaksi di luar produk perbankan, antara lain nasihat keuangan investasi, transaksi elektronik, dan kebutuhan lainnya dari nasabah bank. Digitalisasi perbankan terjadi karena masyarakat menginginkan proses transaksi yang lebih murah, cepat, dan sederhana dan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai, sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan instrumen non tunai khususnya dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya. Pengembangan strategi bisnis dimaksud memerlukan infrastruktur yang memadai antar lain manajemen risiko, penyesuaian Teknologi Informasi. Sebagai salah satu alat transaksi modern, layanan perbankan digital juga berpeluang untuk disalahgunakan sebagai sarana pencucian uang. Untuk itu, skripsi ini akan membahas mengenai penerapan uji tuntas nasabah layanan perbankan digital pada produk Jenius milik PT. BTPN, Tbk. sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya dan dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Selain itu, akan dibahas juga aspek perlindungan konsumen pada produk Jenius sebagai upaya melindungi hak nasabah penyimpan dana. Metode penelitian yang Penulis gunakan adalah menggunakan bentuk penelitian dari skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa PT. BTPN Tbk. selaku penyedia jasa keuangan dari Layanan Perbankan Digital Produk Jenius dalam hal ini telah berusaha untuk melaksanakan uji tuntas nasabah dengan baik berdasarkan POJK APU PPT SJK, terlepas dari belum ditetapkannya pengaturan khusus terkaitLayanan Perbankan Digital. Dengan demikian, penulis menyarankan agar segera ditetapkannya ketentuan yang memadai dan dapat mendasari layanan perbankan digital dan tidak hanya berdasar pada POJK APU PPT SJK dalam penyelenggaraannya.

---

ABSTRACT
Digital Banking is one of the provided services of banks nowadays, in which enables its prospective customer and or customer to collect information, to communicate, to register, to open an account s , to do banking transactions, to close and block account s or to collect information and do transactions other than bank services, such as getting investment advices, e commerce transactions, et cetera. Bank digitalization occurs because the society demand an easier, faster, and simpler type of transaction and in order to increase awareness for the use of a non cash instrument, so that there will be formed a community or society who use more non cash instrument to do transactions. As one of the modern model of transaction, digital banking has potentials to be misused as a money laundering tool by criminals. This thesis explains about the implementation of customer due diligence for digital banking product Jenius as a form of precautionary principle for banks in running their business and in order to prevent any money laundering practice. Other than that, this thesis also explains about the customer protection aspect in digital banking product Jenius as an effort to protect customer rights. The form of this research is normative juridical. This thesis is a library research which delivers descriptive research typology. This thesis concludes that PT. BTPN, Tbk. as the financial service provider has done its best to apply the customer due diligence provisions for digital banking product Jenius users based on POJK APU PPT SJK, despite of limited digital banking regulations and some slight obstacles. Therefore, the author suggests the government as the regulator to set more regulations on digital banking so that it is not only depends on POJK APU PPT SJK.