Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kondisi eksisting dewasa ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat Indonesia dalam mengakses informasi tidak sama, Selain itu, kondisi saat ini juga menunjukkan informasi publik tidak tersebar secara luas dan merata di seluruh lapisan masyarakat di semua daerah. Informasi publik kian penting artinya dalam menghadapi tantangan pembentukan karakter bangsa di tengah pergaulan dunia global. Dalam usaha penyebaran informasi publik yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat pemerintah membentuk Badan Informasi Publik yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Badan informasi Publik (BIP) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi publik. Perpres tersebut diimplementasikan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika.Kebijakan penyebaran informasi publik merupakan sebuah kebijakan di BIP, kebijakan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebijakan yang strategis dan penting, selain itu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bangsa Indonesia telah memasuki era keterbukaan informasi, sehingga implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui forum tatap muka sudah seharusnya menjadi sarana yang efektif untuk memberikan informasi secara jelas dan tuntas. Untuk dapat mengukur dapat tidaknya program atau kebijakan mencapai sasaran atau tujuan seperti yang diinginkan, Edward III berpendapat ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Bertolak dari latar belakang masalah, pertanyaan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyebaran informasi publik. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan positivis.Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui forum tatap muka di Badan Informasi Publik Kementerian Kominfo sudah cukup berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan adanya respon yang cukup antusias dari peserta tatap muka terhadap tanggapan kegiatan forum tatap muka dalam rangka penyebaran informasi publik, adanya peran serta publik dalam penelitian ini adalah peserta forum tatap muka yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan forum tatap muka.Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyebaran informasi adalah faktor komunikasi, sumber daya dan disposisi. Ketiga faktor tersebut memberi pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi publik di Badan Informasi Publik. Sedangkan faktor struktur birokrasi tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan penyebaran informasi publik di Badan Informasi Publik Kementerian Kominfo.

---

The ability of Indonesian people in accesing information at the present time are not the same yet. In addition, this condition shows that public informations are not disseminated widely and evenly to various levels of Indonesian people in all area yet. The public information increasingly become significant to face the chalenges of the national character building in the midst of the global society. As an effort of public information dissemination, the government has established The Public Information Agency as stated in Presidential Regulation Number 15 Year 2005 concerning amendment to the Presidential Regulation Number 10 Year 2005 regarding Organization Unit and Task of Echelon I of State Ministries of the Republic of Indonesia, which mentions that the Public Information Agency (BIP) has the task to implement a public information service. The regulation has been implemented in the Regulation of the Minister of Communication and Information Technology No. 25 of 2008 on the organization and working arrangement of the Ministry of Communications and Information Technology.The policy of public information dissemination must be in accordance with people needs. Its must be a policy which is strategic and important, in addition to the enactment of Law Number 14 Year 2008 on Public Information Transparency, the Indonesian nation has now entering an era of transparency, so that policy implementation of public information dissemination through face-toface forums are supposed to be an effective means to deliver information clearly and completely. To measure whether a program or policy can reach the goals or objectives as desired before, according Edward III, there are 4 (four) factors affecting the successful of policies implementation which are communication, resources, dispositions and bureaucratic structure. Step from the background matters, this research question is what factors are influencing the implementation of public information dissemination policy. This research is descriptive quantitative with positivist approaches.The results showed that the policy implementation of public information dissemination through face-to-face forums in the Public Information Agency - Ministry of Communications and Information Technology has been quite successful. This is shown by the enthusiastic response from the participants in giving feedback and the existence of public participation as shown by the participants that take active role in the implementation of face-to-face forum.The factors that influence the policy implementation of public information dissemination are communication factor, resources and dispositions. All three factors provide a significant impact on the implementation of public information dissemination policy at the Public Information Agency. While the bureaucratic structure factor does not give significant effect on the success of the implementation of public information dissemination policy at the Public Information Agency, Ministry of Communications and Information Technology."

"Keadaan masyarakat Indonesia sebagai masyarakatnegara berkembang masih dihadapkan dengan berbagai masalah,diantaranya masalah kesehatan. Departemen Kesehatan RIsebagai instansi yang berwenang terhadap masalah ini,berusaha mengatasinya dengan mengadakan penyuluhan diberbagai media massa dengan tu juan khusus yaitu peningkatankemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dalambidang kesehatan. Salah satu media massa yang dipergunakan adalahtelevisi (TV), karena TV mempunyai fungsi-fungsi yang rnernbuat media ini lebih efektif sebagai sarana penyebaranpesan-pesan kesehatan, antara lain rnelalui acara sinetron.TVRI adalah badan siaran rnilik pemerintah, yangtidak menayangkan iklan bagi surnber dananya melainkanhanya mernperoleh dana dari iuran televisi dan subsidi dariAPBN, sehingga menyebabkan adanya keterbatasan danauntuk produksi dan siarannya . Namun demikian TVRI didukungoleh keunggulan jangkauannya yang luas sebesar 900. ooo kmpersegi untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan · kondisikondisitadi , maka oleh Departemen Kesehatan RI, TVRIdipilih sebaga i media untuk penayangan sinetron denganpesan-pesan kesehatan, atmaha pen anaan produksi sinetronini diperoleh dari Depatemen Kesehatan RI.Sinetron seba,gai acara. hiburan yang disisipi pesanpendidikan kesehatan, memerlukan alur cerita yang terpaduagar tidak iari dari fungsi utamanya dimana , sinetronadalah sebagai acara hiburan. Dengan pendekatan e ntereducationmaka disajikan sebuah cerita engenai kehidupankeluarga dokter muda, yaitu melalui cerita sinetron seriSartika.Penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimanapesan-pesan kesehatan ini dikemas, dengan melakukan metodepenelitian analisis isi pesan. Dari analisis isi yangdilakukan terhadap pesan-pesan kesehatan dalam sinetronSartika periode Agustus 1989 sampai dengan Pebruari"

"Kantor berita sebagai salah satu media komunikasi massa memiliki peran utama sebagai pusat pengumpulan dan penyebaran berita, feature ( karangan khas ), dan foto ke berbagai surat kabar, majalah, radio televisi serta instansi-instansi pemerintah dan swasta. Penelitian ini memaparkan tentang realitas arus berita ekonomi negara ASEAN dari kantor berita Reuters United Press International (UPI), dan Jaringan Pertukaran Berita ASEAN (JPBA) tanggal 5 November hingga 5 Desember 1989. Skripsi ini meneliti tentang berita ekonomi negara ASEAN yang meliputi persoalan berita ekonomi, bentuk isi berita, arah berita, dan wilayah negara sumber berita. Dengan menggunakan metode analisis isi, penelitian ini menunjukkan bahwa berita ekonomi yang diperoleh dari ketiga sumber berita tersebut paling banyak membahas tentang hubungan kerjasama ekonomi negara ASEAN dengan negara lainnya dan ASEAN dengan sesama negara dengan kecenderungan yang berorientasi positif dari penulisan headline berita, lead berita hingga tubuh berita. kerjasama yang paling menonjol dalam penelitimenjadi topik bahasan utama adalah kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik dalam Konperensi Para Menteri Ekonomi ASEAN Ke-21. 9 negara ASEAN. Berita tersebut ditulis mulai Hubungan an ini dan antara negara-negara APEC, dan Pertemuan Analisis penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran Johan Galtung tentang Imperialisme Struktural di bidang dari serta pemikiran Al Hester tentang pola arus berita komunikasi 9 internasional. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian UNESCO merumuskan beberapa faktor yang mempengaruhi ekonomi negara telah arus yang berita dunia khususnya arus berita ASEAN, yaitu ; faktor ekonomi, politik, dan perdagangan."

"Sejarah mengungkapan bahwa proses Islamisasi di Pulau Jawa berjalan aman dan damai. Para waliyullah atau walisongo punya peranan besar disni. salah satunya sangat terkenal adalah Sunan Kalijaga. Selain seorang ulama sakti dan politikus yang cerdas, Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai budayawan yang santun dan seniman wayang yang hebat. Caranyab berdakwah diangggap berbeda dengan metode para wali yang lain."

"Di era teknologi informasi yang sangat pesat seperti sekarang dimana informasi kini bukan lagi hanya sebuah kebutuhan tetapi sudah menjelma menjadi sumber kekuatan baru, seharusnya menjadi momen bagi perpustakaan - perpustakaan di Indonesia untuk membangkitkan the power of library networking -nya.Perpustakaan menjadi kiblat sumber informasi, sumber segala informasi bagi semua orang...."